<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/10-mantan-anggota-dprd-malang-segera-diadili_m_.jpg" alt="Anggota DPRD Kota Malang saat menjalani pemeriksaan di KPK" width="100%">
<figcaption>Anggota DPRD Kota Malang saat menjalani pemeriksaan di KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur terus menjalani proses hukum terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat mereka. 10 dari 22 wakil rakyat Kota Malang itu bakal menjalani persidangan. "Penyidikan untuk 10 tersangka anggota DPRD Malang telah selesai," ucap Febri pada awak media, Senin (10/12). Dengan telah selesainya proses penyidikan 10 mantan anggota dewan itu, mereka bakal menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Kendati sudah dapat dipastikan lokasi sidang, namun Febri belum bisa memastikan kapan sidang akan digelar. Alasannya, Jaksa Penuntut Umum perlu menyusun dakwaan terlebih dahulu. Adapun 10 tersangka itu yakni Choirul Amri, Sony Yudiarto, Teguh Puji Wahyono, Erni Farid, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Mulyanto dan Harun Prasojo. "Para tersangka sekurang-kurangnya telah dua kali diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka," imbuhnya. Dalam kasus dugaan korupsi di DPRD Kota Malang itu, KPK menetapkan 22 orang tersangka dari anggota dewan. Mereka diduga menerima fee dengan kisaran Rp 12,5 juta hingga Rp 50 juta dari mantan Wali Kota Malang Moch Anton. Tujuan dari Anton memberikan uang itu untuk memuluskan pengesahan APBD-P Kota Malang 2015. Atas perbuatannya tersebut, 22 Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 itu disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan pasal 12 huruf B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

10 Mantan Anggota DPRD Malang Segera Diadili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bukan-karena-otoda_m_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ada reaksi berbeda ketika korupsi dipergoki di pusat dan di daerah. Kalau korupsi terungkap di daerah, seakan ada refleks: ini gara-gara desentralisasi atau otonomi daerah. Sedangkan kalau korupsi terungkap di kalangan orang pusat, tidak ada yang mempersoalkan betapa besarnya kekuasaan pemerintah pusat (sentral). Begitu pun saat 41 di antara 45 anggota DPRD Kota Malang menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemendagri langsung ingin menerapkan kebijakan diskresi. Bukannya meminta gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengatasi dampak kosongnya gedung DPRD itu. Padahal, bukan kali ini saja kasus serupa terjadi di daerah. Juga, tanpa DPRD, pemda tetap bisa berjalan dalam banyak aspek pelayanan. Kita perlu kembali mengingat, desentralisasi (1999) ini anak kandung reformasi, sama dengan KPK (2002). Semangat desentralisasi era reformasi adalah yang terkuat sepanjang sejarah Indonesia, kecuali zaman Republik In&Acirc;&shy;donesia Serikat. Yakni, sejak diun&Acirc;&shy;dangkannya UU 22/1999 tentang Pemda yang mulai berlaku 2001. Saat itu memang banyak kekagetan karena tiba-tiba pemkab/pemkot punya kewenangan besar. Termasuk, DPRD. Seiring berjalannya otonomi daerah (otoda), penegakan hukum juga lebih serius karena semangat reformasi. Terlebih ketika ada KPK. Terungkaplah banyak kasus korupsi, termasuk di daerah. Mulai muncullah sinisme bahwa ada perpindahan korupsi di daerah. Padahal, tidak pindah. Sebab, tetap saja banyak korupsi di pusat, dengan rupiah yang rata-rata lebih besar daripada di daerah. Bisa saja dibandingkan gampang-gampangan. Dari korupsi 41 legislator Kota Malang, buktinya Rp 12,5 juta sampai Rp 50 juta. Tak sebanding dengan kasus OTT yang melibatkan Idrus Marham dalam perkara PLTU Riau 1, yang barang buktinya Rp 4,8 miliar, menyangkut proyek triliunan rupiah. Banyak contoh lain. Memang ada korupsi jumbo di daerah. Namun, kasus korupsi di pusat (kalangan DPR, kementerian, badan, lembaga, parpol, kejaksaan, bahkan TNI-Polri) jauh lebih gajah. Korupsi tidak bisa dikaitkan dengan desentralisasi. Kalau asumsinya korupsi karena desentralisasi, berarti menghilangkan otonomi daerah akan membersihkan pemerintahan dari korupsi? Jelas ada kemelesetan logika. Kalau di era sentralisasi "penak zamanku" terasa sepi korupsi di daerah, itu bukan karena tidak ada korupsi. Namun karena hampir tak ada pengusutan korupsi. Begitu pun di pusat. Sampai-sampai karena akutnya persepsi korupsi di era otoriter itu, gerakan reformasi memasang tagline anti-KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Sebagai bukti, indeks persepsi korupsi (IPK) Transparency International (TI) untuk Indonesia tahun 1998 adalah 20. Sedangkan IPK 2017 di angka 37. Untuk menggapai angka suci hama 100 memang masih jauh. Namun, jelas ada perkembangan kepercayaan publik bahwa korupsi diberantas dengan lebih baik dibanding sebelum reformasi. Perlu dipercepat agar setidaknya lulus di angka 60 (setara Polandia atau Botswana). Bagaimanapun, korupsi di daerah atau di pusat sama najisnya. Harus diberantas lebih serius dan tulus. Sampai bisa hilang persepsi bahwa yang ditangkap hanya yang "apes". Itu terkait dengan frasa di UU KPK tentang alasan KPK mengambil alih kasus korupsi, yakni "penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi". Korupsi di atas korupsi itu menjadi problem pelik. Masih ada anggapan bahwa korupsi bisa tidak tuntas jika yang menangani bukan KPK. Kalau aparat hukum (institusi sentral) bisa bersih lebih dahulu, akan lebih mudah memadamkan korupsi. Siapa kawan siapa lawan dalam pemberantasan korupsi jadi jelas. Tak sekadar menggarap yang apes dan menego yang lain. Untuk korupsi di kalangan aparat dan pejabat itu, perlu ada terobosan dalam penegakan hukumnya. Yakni, prioritaskan pasal pemerasan. Sebab, merekalah pemegang monopoli kekuasaan. Keabsahan pelayanan harus lewat meja mereka. Bila mereka meminta sesuatu untuk menjalankan tugas pelayanannya, perlu dijerat dengan pasal pemerasan. Sebab, rakyat tak bisa menghindar dari mereka. Karena kalau pakai pasal penyuapan, jarang yang berani melapor, karena akan terjerat juga. Padahal, mereka menyogok karena terpaksa. Khusus untuk relasi pusat dan daerah yang terkait dengan penyakit korupsi, memang perlu penanganan yang lebih sistematis. Desentralisasi tetap memerlukan keeratan komunikasi pusat-daerah, bukan jarang menyapa seperti federalisme. Selain memperkuat integritas diri pejabat, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperbaiki agar daerah tak mudah tergelincir kepada korupsi. Pertama, perlu supervisi lebih intensif dalam penanganan pemerintahan agar ada pemerataan kemampuan memerintah yang makin baik dari Sabang sampai Merauke (sedih, dua ujung Indonesia itu sudah terpapar kasus korupsi). Kedua, membantu daerah memperkuat kapasitas. Terutama untuk wilayah yang punya sumber daya besar seperti daerah pusat tambang. Ketiga, menyelaraskan peraturan, terutama yang menyangkut daerah, agar pemda lebih mudah bergerak dan tak tersesat di rimba raya aturan.&nbsp; *)Direktur eksekutif The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)

Bukan karena Otoda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/abdulrachman-resmi-menjadi-wakil-ketua-i-dprd-kota-malang_m_228234.jpg" alt="SUMPAH JABATAN: Abdulrachman (dua dari kiri) saat pengambilan sumpah/janji pengganti antar waktu (PAW) pimpinan DPRD Kota Malang masa jabatan 2014-2019, Senin (16/7)." width="100%">
<figcaption>SUMPAH JABATAN: Abdulrachman (dua dari kiri) saat pengambilan sumpah/janji pengganti antar waktu (PAW) pimpinan DPRD Kota Malang masa jabatan 2014-2019, Senin (16/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD Kota Malang akhirnya resmi memiliki wakil ketua dewan definitif, yakni Abdulrachman. Laki-laki dari fraksi PKB itu resmi menjadi Wakil Ketua I DPRD Kota Malang setelah mengucap sumpah/janji pengganti antar waktu (PAW) pimpinan DPRD Kota Malang masa jabatan 2014-2019, Senin (16/7). Jabatan yang kini ditempati Abdulrachman tersebut melengserkan posisi HM Zainuddin dari kursi Wakil Ketua I DPRD Kota Malang sebelumnya. Pasalnya, saat ini Zainuddin tengah menjalani masa hukuman oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) akibat dugaan kasus suap APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015.&nbsp; Ada hal menarik pada saat prosesi pengucapan sumpah/janji yang dilakukan di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD tersebut. Abdulrachman sempat dua kali salah pengucapan sumpah jabatan.&nbsp; Saat pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malang, Wedhayati, Abdulrachman sempat menyebut dirinya sebagai Ketua DPRD, padahal dirinya menjabat sebagai Wakil Ketua.&nbsp; Selanjutnya pada pengucapan kedua, Abdulrachman justru menyebut dirinya sebagai wakil ketua daerah perwakilan DPRD. Akhirnya, pada pengucapan sumpah ketiga, dirinya mengucapkan dengan benar.&nbsp; Usai pelantikan, Abdulrachman mengungkapkan, dirinya akan melakukan serangkaian percepatan program-program dewan yang sebelumnya sempat tertunda. Salah satunya yakni percepatan pembahasan perda yang tertunda. "Usaha itu juga harus ada koordinasi yang baik dengan unsur pimpinan yang lain," ujarnya usai pelantikan, Senin (16/7). Selain itu, Abdulrachman juga akan memacu kekompakan dan kinerja anggota dewan yang masih aktif. Apalagi, lanjut dia, anggota dewan saat ini tersisa 26 orang. Sehingga harus dijaga kekompakan di lingkungan kerja. "Ini perlu di-support dan dibina bersama. Kompak dalam mengoptimalkan aspirasi masyarakat. Apalagi dari banyak partai, kepentingan bersama harus didahulukan," tegasnya. Sebagai informasi, 18 anggota dewan lain saat ini tengah menjalani masa tahanan oleh KPK karena terlibat dalam dugaan kasus suap APBD-P Tahun Anggaran 2015. Sementara itu, Plt Wali Kota Malang Sutiaji yang juga hadir dalam pelantikan tersebut menilai jika pelantikan wakil ketua definitif ini merupakan langkah urgen. "Adanya penetapan definitif wakil ketua ini membuat proses-proses kedewanan berikutnya sudah bisa dimulai. Karena kan harus ada definitif dulu," tuturnya.&nbsp; Untuk itu, pihaknya mendorong untuk lembaga legislasi segera menjalankan tugas dan fungsi (tusi) secara normal. "Terutama fungsi legislasi dan fungsi budgeting. Apalagi Juli ini sudah dilempar KUA-PPAS Perubahan 2018 dan KUA-PPAS induk 2019," pungkasnya.&nbsp; Selain pengambilan sumpah Wakil Ketua I, saat itu juga dilakukan pengambilan sumpah jabatan PAW Nirma Cris Desinidya yang menggantikan Ya'qud Ananda Gudban. Ya'qud sendiri mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan usai penetapannnya sebagai calon Wali Kota Malang.&nbsp;

Abdulrachman Resmi Menjadi Wakil Ketua I DPRD Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/salah-satu-calon-wali-kota-malang-diperiksa-kpk_m_186757.jpeg" alt="PEMERIKSAAN : Penyidik KPK pada saat akan meninggalkan Polres Kota Batu." width="100%">
<figcaption>PEMERIKSAAN : Penyidik KPK pada saat akan meninggalkan Polres Kota Batu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota DPRD Kota Malang terus berlanjut. Memasuki hari kedua, ada 12 anggota DPRD Kota Malang yang menjalani pemeriksaan. Salah satu dari 12 orang tersebut yakni calon Wali Kota Malang Ya'qud Ananda Gudban. Ya, sejak hari Senin (5/2), Penyidik KPK kembali melanjutkan pemeriksaan kasus indikasi suap terkait pembahasan APBD-P Kota Malang TA 2015 sebesar Rp 700 juta dengan tersangka mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono (MAW). Setidaknya ada 44 anggota dewan yang akan diperiksa, mulai tanggal 5-9 Februari mendatang. Pemeriksaan dilakukan di Polres Kota Batu. Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa mengatakan, hari ini (Selasa, 6/2) ada 12 anggota dewan yang diperiksa. Antara lain Drs Salamet, Ya'qud Ananda Gudban, Choirul Amri, Dr Teguh Mulyono, Erni Farida, Mulyanto, Ir Indra Tjahyono, Asia Iriani, Afdhal Fauza, Drs Ec Imam Ghozali, Mohammad Fadli, dan Drs Ribut Harianto. Pemeriksaan tersebut dimulai sekitar pukul 10.00. Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, masing-masing anggota yang datang memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut terlihat seperti menghindari media. Rata-rata, mereka masuk melewati pintu lain. Maklum, ruang pemeriksaan sendiri memiliki empat pintu masuk yang lokasinya cukup berjauhan. Sekitar pukul 13.20, salah satu anggota dewan Asia Iriani keluar dari pintu utama Polres Batu. Sebelumnya dia terlihat ragu-ragu untuk keluar. Namun, setelah sebuah mobil berwarna abu-abu menghampiri, dirinya kemudian baru keluar dari ruangan. Wanita yang berasal dari fraksi PPP itu terlihat tergesa-gesa ketika melihat media. Dia pun hanya memberikan statement sedikit ketika ditanya wartawan. "Sebentar ya, saya buru-buru," ujarnya singkat sembari memasuki mobil. Selanjutnya, sekitar pukul 13.48, penyidik terlihat bergegas meninggalkan Polres Kota Batu. Namun, hingga saat ini Yaqud Ananda Gudban masih belum terlihat keluar dari kantor Polres Batu. Sekretaris DPC PAN Ditto Arief membenarkan jika Nanda memang memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi oleh KPK. "Jadwalnya memang hari ini. Sejak awal sudah disampaikan bahwa Mbak Nanda akan memenuhi panggilan sebagai Saksi sebagaimana juga berlaku untuk 44 Anggota Dewan yang lain," tandasnya.

Salah Satu Calon Wali Kota Malang Diperiksa KPK