<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/APEKSI-09-2821156584.jpg" alt="Munas VII APEKSI 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Munas VII APEKSI 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2025 digelar di Grand City Convention Hall Lantai 3, Surabaya, pada 8-9 Mei 2025. Mengusung tema &ldquo;Dari APEKSI untuk Negeri&rdquo;, forum nasional ini menjadi agenda strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Munas VII APEKSI 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi. Hadir pula dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, serta 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia.</p> <p>Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa APEKSI bukanlah ajang kompetisi antarkota, melainkan wadah kebersamaan dan musyawarah untuk membahas berbagai tantangan dan mencari solusi bersama. Ia menekankan pentingnya prinsip kebersamaan agar tidak ada kota yang tertinggal dalam pembangunan.</p> <p>"APEKSI bukan persaingan antar kota, tapi bagaimana kita melebur menjadi satu keluarga besar, akhirnya menyampaikan ide-ide, menyampaikan semua kendala, sehingga itu kita lakukan musyawarah mufakat," kata Wali Kota Eri saat membuka Munas VII APEKSI 2025, Kamis (8/5/2025).</p> <p>Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya pemerataan teknologi dan inovasi antarkota. Untuk itu, ia mengajak kota-kota yang memiliki kapasitas anggaran besar untuk berbagi dengan kota lain yang memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal pengembangan aplikasi dan digitalisasi layanan publik.</p> <p>"Sehingga kota-kota yang maju, yang sudah memiliki digitalisasi atau apapun, itu bisa diberikan kepada kota lain yang anggarannya sedikit," tutur Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/APEKSI-09-B-1407771707.jpg" alt="Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi saat berbicara pada membuka Munas VII APEKSI 2025, Kamis (08/05/2025)." width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi saat berbicara pada membuka Munas VII APEKSI 2025, Kamis (08/05/2025).</figcaption>
</figure> <p>Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antaranggota APEKSI menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Ia berharap Munas VII APEKSI mampu menjadi momentum untuk mengonsolidasikan seluruh kelebihan kota-kota di Indonesia untuk memberikan manfaat nyata bagi bangsa.</p> <p>"Sehingga harapan kami tidak ada lagi antarkota itu timpangnya sangat jauh. Tetapi bagaimana semua kelebihan kota itu kami jadikan satu, dan itu akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia," jelasnya.</p> <p>Cak Eri juga menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan visi dan misi pemerintah kota dengan visi misi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, hal ini menjadi bagian penting dari upaya harmonisasi pembangunan nasional dan daerah.</p> <p>&ldquo;Munas APEKSI ini sekaligus untuk menyelaraskan visi-misi wali kota dengan visi-misi Bapak Presiden. Karena itulah saya berharap kekeluargaan, musyawarah dan kebersamaan ini harus tetap terjaga," imbuhnya.</p> <p class="class-paragraph">Selain agenda utama musyawarah, Munas VII APEKSI 2025 juga menjadi ruang penguatan sinergi ekonomi antardaerah. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara Koperasi Merah Putih Surabaya dengan Kota Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Tuban.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/APEKSI-09-C-140762965.jpg" alt="Munas VII APEKSI 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi." width="100%">
<figcaption>Munas VII APEKSI 2025 dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi.</figcaption>
</figure> <p>Cak Eri menilai Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia berharap melalui forum ini, jejaring koperasi tersebut dapat diperluas ke berbagai daerah di Indonesia.</p> <p>"Dulu ada Koperasi Unit Desa (KUD), sekarang kita dorong Koperasi Merah Putih. Kita perlu menyambungkan kebutuhan kota dengan potensi desa, dalam semangat kerja sama dan pemberdayaan ekonomi,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa Munas VII APEKSI merupakan forum penting untuk menyinkronkan program-program daerah dengan pusat. Ia menilai banyak inovasi daerah yang sudah sejalan dengan program nasional, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan.</p> <p>&ldquo;Banyak inovasi daerah yang bisa mendukung program-program pusat. Banyak gagasan atau praktik-praktik baik teman-teman wali kota yang sudah nyambung dengan program-program pusat,&rdquo; ujar Bima Arya.</p> <p>Bima Arya juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai langkah strategis memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, efisiensi yang tepat sasaran dapat menciptakan ruang fiskal baru untuk pembiayaan sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. "Jadi akan memperkuat kapasitas fiskal,&rdquo; katanya.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, ia menyebut Kota Surabaya sebagai daerah dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia saat ini, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 73 persen. &ldquo;Saya ingin memberikan semangat kepada Kota Surabaya dengan kapasitas terkuat di Republik Indonesia," ungkap Bima Arya.</p> <p>Menurut Bima Arya, efisiensi bukan sekadar pemangkasan anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun budaya birokrasi yang efektif dan berorientasi hasil. Ia menegaskan bahwa efisiensi adalah bagian dari visi menuju Indonesia Emas 2045, di mana seluruh kota di Indonesia diharapkan memiliki kemandirian fiskal yang kuat.</p> <p>"Nah, mimpi kita menuju 2045 adalah 98 kota-kota di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat dari tahun ke tahun, itu target kita,&rdquo; jelas dia.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/APEKSI-09D-1793204674.jpg" alt="Munas VII APEKSI 2025 dihadiri 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia berlangsung di Grand City Convention Hall Lantai 3, Surabaya, pada 8-9 Mei 2025." width="100%">
<figcaption>Munas VII APEKSI 2025 dihadiri 98 wali kota anggota APEKSI dari seluruh Indonesia berlangsung di Grand City Convention Hall Lantai 3, Surabaya, pada 8-9 Mei 2025.</figcaption>
</figure> <p>Selain itu, Bima Arya menyebutkan bahwa pemerintah pusat menargetkan pembentukan 80.000 koperasi baru sebagai ujung tombak penyaluran program pembangunan. Ia mendorong agar Koperasi Merah Putih dapat hadir di tingkat desa maupun kelurahan agar penyaluran bantuan, termasuk pupuk bagi petani, bisa lebih tepat sasaran.</p> <p>&ldquo;Koperasi Merah Putih bisa di desa maupun kelurahan. Ini penting agar program pusat bisa langsung sampai ke masyarakat, termasuk pupuk untuk petani, tanpa melalui jalur berliku,&rdquo; ujar Bima Arya.</p> <p>Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kota. Ia menyebut para wali kota dan bupati sebagai mitra strategis provinsi dalam menjalankan pembangunan yang berbasis kekhasan daerah masing-masing.</p> <p>"Kita berjalan bersama-sama, setiap daerah punya kekhasan dan kekhususannya masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan dan APEKSI bisa menjadi wadah yang efektif,&rdquo; kata Emil.</p> <p class="class-paragraph">Karena itu, Emil mengapresiasi semangat APEKSI yang tidak hanya menjadi wadah menyalurkan aspirasi, tetapi juga ruang mencari solusi bersama. Ia berharap Munas VII APEKSI dapat menjadi forum produktif dalam mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045. "Mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>Sebagai informasi, Munas VII APEKSI 2025 digelar pada 6-10 Mei 2025 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Rangkaian kegiatan mencakup Youth City Changers (YCC) pada 6-7 Mei, Side Event seperti Forum Komunikasi Digital (Komdigi) pada 7 Mei, Munas VII pada 8-9 Mei, Ladies Program dan City Tour pada 8 Mei, Dinner Kenjeran pada 8 Mei, Indonesia City Expo pada 8-10 Mei, Karnaval Budaya pada 9 Mei, serta Mayor's Fun Match Football pada 10 Mei. </p>

Sinergi dan kolaborasi antar anggota APEKSI menjadi kunci utama dalam  mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Dari Surabaya untuk Indonesia, Munas APEKSI 2025 Tegaskan Komitmen Pemerataan Pembangunan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/15/BANK-MANDIRI-15-1427406500.jpg" alt="Ilustrasi kantor pusat Bank Mandiri di Jalan Gatot Soebroto Jakarta. (Foto: Bank Mandiri untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor pusat Bank Mandiri di Jalan Gatot Soebroto Jakarta. (Foto: Bank Mandiri untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Bank Mandiri terus kosisten mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi lewat penyaluran kredit infrastruktur di tanah air. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati mengatakan, upaya ini selaras dengan langkah Pemerintah untuk mencapai visi Indonesia 2045 yang salah satunya difokuskan untuk memenuhi prasarana dasar, mendorong konektivitas dan pemerataan antar wilayah.</p> <p>Hingga akhir 2023, realisasi penyaluran kredit infrastukrur Bank Mandiri sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Presiden (Perpers) 38 Tahun 2015 tercatat sebesar Rp 301,77 triliun. Nilai tersebut tumbuh 15,95% year on year (yoy) dari posisi 2022 sebesar Rp 260,25 triliun.</p> <p>Pembiayaan tersebut disalurkan ke berbagai sub sektor seperti jalan, transportasi, migas dan energi terbarukan, tenaga listrik, telematika, perumahan rakyat dan fasilitas kota, hingga konstruksi. Kredit ini termasuk untuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jalur kereta api yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat.</p> <p>&ldquo;Ini merupakan bentuk komitmen Bank Mandiri untuk terus konsisten menjadi salah satu pendukung penguatan infrastruktur tanah air di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),&rdquo; ujar Susana Indah di Jakarta pada Kamis (15/2).</p> <p>Penyaluran kredit infrastruktur bank bersandi saham BMRI tersebut paling banyak disalurkan untuk sub sektor transportasi yang melonjak 24,79% yoy menjadi Rp 78,29 triliun di penghujung 2023. Lalu, tenaga listrik mengalami peningkatan 18,34% yoy menjadi Rp 51,50 triliun.</p> <p>Kemudian, untuk sub sektor telematika naik 13,41% yoy menjadi Rp 28,0 triliun pada 2023. Juga kucuran kredit infrastruktur untuk sektor migas dan energi terbarukan tumbuh 30,33% yoy menjadi Rp 27,74 triliun.</p> <p>Susana Indah melihat peluang sektor infrastruktur akan terus meningkat ke depannya. Berdasarkan riset tim Bank Mandiri, belanja infrastruktur bakal meningkat pada APBN 2024 sebesar Rp 423,4 triliun atau naik 6% dari outlook APBN 2023 yang sebesar Rp 399,6 triliun.</p> <p>Sedangkan arah kebijakan infrastruktur 2024 akan difokuskan untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN) sebagai katalis pertumbuhan ekonomi dalam negeri serta meningkatkan daya saing Indonesia secara berkelanjutan.</p> <p>Adapun target pembangunan infrastruktur mencakup belanja infrastruktur pelayanan dasar seperti transportasi dan konektivitas, pendidikan, dan kesehatan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi.</p> <p>Ini membuktikan, pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan sebagai salah satu mesin pencetak perekonomian yang berkelanjutan kedepannya. Memegang peran sebagai mitra pemerintah dan agen perubahan, Bank Mandiri meyakini penyaluran kredit infrastruktur akan terus tumbuh.</p> <p>&ldquo;Oleh sebab itu, bank Mandiri akan konsisten mendukung pembiayaan infrastruktur dari hulu ke hilir dengan expertise yang relatif komplit dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian,&rdquo; sambung Susana Indah.</p> <p class="class-paragraph">Segendang sepenarian, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor infrastruktur memiliki andil yang cukup besar. &ldquo;Proyek infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar dalam perekonomian termasuk penciptaan kesempatan kerja,&rdquo; ujar Andry.</p> <p>Berdasarkan hasil riset Tim Ekonom Bank Mandiri dampak ekonomi proyek infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah seperti pembangunan jalan tol, light rail transit (LRT) Jabodetabek, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Industri dengan total nilai proyek Rp 430,0 triliun berpotensi meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar Rp 690,5 triliun.</p> <p>Selain itu, terdapat potensi penyerapan 2,4 juta tenaga kerja baru dari pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Sedangkan secara jangka menengah dan panjang, pembangunan infrastruktur juga bisa berdampak positif bagi industri turunannya seperti pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan pergudangan hingga industri pengolahan dan properti.</p>

Memegang peran sebagai mitra pemerintah dan agen perubahan, Bank Mandiri meyakini penyaluran kredit infrastruktur akan terus tumbuh.

Dorong Pemerataan Pembangunan, Bank Mandiri Gelontor Kredit Infrastruktur Rp 301,77 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/25/pelabuhan-patimban-3209696505.jpg" alt="Penampakan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat. (ANTARA/Fakhri Hermansyah)" width="100%">
<figcaption>Penampakan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat. (ANTARA/Fakhri Hermansyah)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan secara nasional hingga menjangkau seluruh daerah.</p> <p>Salah satu bentuk wujud nyata dalam upaya pemerataan pembangunan adalah dengan menghadirkan sejumlah infrastruktur guna mendukung arus logistik yang dapat menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.</p> <p>Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan (Menhub) menyebutkan dengan hadirnya Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, dapat menyeimbangkan arus logistik di berbagai kawasan di Indonesia.</p> <p>Dilansir dari Antara pada Senin (25/12), Pelabuhan Patimban dapat berperan sebagai penyambung arus logistik di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.</p> <p>&ldquo;Kami membangun infrastruktur transportasi laut seperti Pelabuhan Patimban, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berparadigma Indonesia Sentris atau merata ke seluruh wilayah,&rdquo; ujar Budi Karya di Jakarta, Senin (25/11).</p> <p>Pelabuhan Patimban adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun dengan nilai investasi mencapai Rp18,9 triliun.</p> <p>Kehadiran pelabuhan tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya saing logistik nasional, yang dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045 yang diusung oleh Presiden Joko Widodo.</p> <p>&ldquo;Pelabuhan Patimban akan menjadi pelabuhan besar bersama dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi bagian dari rantai pasok global,&rdquo; kata Menteri Budi.</p> <p>Ia menegaskan bahwa pemerintah terus mengupayakan pengembangan Pelabuhan Patimban supaya mampu berfungsi secara optimal.</p> <p>&ldquo;Kami mengajak pelaku usaha untuk memanfaatkan Pelabuhan Patimban sebagai pusat kegiatan logistik dan terlibat dalam pengembangan ekosistemnya. Saat ini sejumlah negara sudah menyatakan minatnya untuk berinvestasi,&rdquo; jelasnya.</p> <p class="class-paragraph">Pemerintah terus mengerjakan pengembangan Pelabuhan Patimban fase 1 seperti terminal peti kemas yang memiliki kapasitas 250.000 TEUs (twenty-foot equivalent unit) dan terminal kendaraan berkapasitas 218.000 CBU (completely build up) sudah rampung.</p> <p>Sementara ini, konstruksi pembangunan fase 2 sedang dalam proses pengerjaan yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600.000 CBU dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta TEUs.</p>

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan secara nasional hingga menjangkau seluruh daerah.

Dorong Pemerataan Pembangunan, Menteri Budi Karya Ungkap Peran Pelabuhan Patimban Harus Begini 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/21/gb-polri-3413073018.png" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tiga dari kanan) saat groundbreaking Polres Khusus Kawasan Ibu Kota Nusantara." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (tiga dari kanan) saat groundbreaking Polres Khusus Kawasan Ibu Kota Nusantara.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai banyak memberikan hal positif untuk pemerataan dan percepatan pembangunan di seluruh Indonesia. Percepatan pembangunan itu&nbsp; secara signifikan menekan biaya logistik dari pulau ke pulau.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jokowi telah mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi biaya logistik antara Pulau Batam dan Pulau Bintan. Serta dapat mengefisiensikan mobilitas kendaraan dari kedua wilayah kami," kata Koordinator Nasional Peran Garda24 Ridwan S kepada wartawan, Jumat (22/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ridwan merincikan, proyek-proyek pembangunan ke depannya nanti pun harus tetap didukung. Beberapa di antaranya, seperti Jembatan Batam - Bintan akan dibangun sepanjang 14,753 Km dengan pembagian 7.98 Km untuk Pulau Bintan - Pulau Tanjung Sauh dan 6.76 Km untuk Pulau Tanjung Sauh - Pulau Batam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013645090/pssi-sebut-nathan-tjoe-a-on-dan-jay-idzes-segera-jalani-sumpah-jadi-wni-bagaimana-peluang-memperkuat-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023">PSSI Sebut Nathan Tjoe-A-On dan Jay Idzes Segera Jalani Sumpah jadi WNI, Bagaimana Peluang Memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika merujuk Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, rincian proyek tersebut akan didesain bisa menampung kecepatan 80 km/jam Lebar Lajur: 3,6 m Lebar Bahu Luar: 3,0 m Lebar Bahu Dalam: 1,5 m Lebar Median (termasuk bahu dalam): 4,0 m Jumlah Junction: 2 (Batam dan Bintan) Jumlah Interchange: 1 (Tanjung Sauh).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia meyakini, majunya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto akan melanjutkan percepatan pembangunan yang telah dirintis Presiden Jokowi, selama 10 tahun terakhir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sosok Gibran yang dipastikan akan melanjutkan perjuangan pembangunan tersebut dilakukan di beberapa titik tersebar di berbagai provinsi," ucap Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013645079/stasiun-gubeng-mulai-dipadati-penumpang-saat-hari-pertama-operasi-angkutan-libur-nataru">Stasiun Gubeng Mulai Dipadati Penumpang saat Hari Pertama Operasi Angkutan Libur Nataru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, pihaknya memberikan dukungan nyata kepada pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 mendatang. Sehingga dapat melanjutkan kerja-kerja positif pemerintahan saat ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keberhasilan Jokowi sudah pasti akan dilanjutkan oleh Gibran jika menjadi cawapres kelak," ujar Ridwan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia mengingatkan masih ada beberapa proyek strategis nasional</div> <div dir="auto">yang perlu digarap secara maksimal. Seperti IKN, Tol Twin Tunnel Cisumdawu, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bendungan Nganjuk, Jembatan Batam-Bintan, PLTS Cirata, Tol Cijago.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke depannya, akan terus menyuarakan fakta keberhasilan Jokowi dan keberlanjutan yang akan dilakukan oleh Gibran," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai banyak memberikan hal positif untuk pemerataan dan percepatan pembangunan

10 Tahun Kepemimpinan Jokowi Dinilai Sukses Hadirkan Pemerataan Pembangunan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Screenshot_2023-11-28-14-07-00-519-edit_comgoogleandroidgm-2429948297.jpg" alt="Calon presiden (capres)  Ganjar Pranowo meluncurkan program" width="100%">
<figcaption>Calon presiden (capres)  Ganjar Pranowo meluncurkan program</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD ingin menghadirkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan ini ditekankan Ganjar-Mahfud dengan menghadirkan sejumlah gagasan pembangunan dari desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa program yang langsung menyentuh rakyat itu seperti Desa Naik Kelas, Satu Desa Satu Puskesmas Satu Tenaga Kesehatan, Limbah jadi Berkah hingga Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. Program-program ini dicanangkan Ganjar-Mahfud dalam rangka pemerataan ekonomi dan menghadirkan SDM Unggul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, program-program tersebut sangat tepat, karena menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Ia meyakini, rakya akan merasakan langsung manfaatnya jika direalisasikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Program yang bagus sebagai sebuah pemihakan kepada masyarakat, yang selama ini belum terjangkau pembangunan,&rdquo; kata Adi Prayitno, Rabu (29/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013343474/galang-dana-massal-tpn-ganjar-mahfud-luncurkan-platform-gotong-royong-rakyat">Galang Dana Massal, TPN Ganjar-Mahfud Luncurkan Platform Gotong Royong Rakyat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adi menekankan, pemerataan pembangunan memang selayaknya dimulai dari tingkat paling bawah, yakni desa. Sehingga masyarakat akan merasakan langsung dampak pembangunan yang dilakukan pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selama ini, kata Adi, program dana desa memang ada. Namun, penggunaan dana desa belum bisa menjangkau layanan paripurna bagi masyarakat desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013342843/sandi-pastikan-ganjar-mahfud-jaga-stabilitas-harga-bahan-pokok-biaya-hidup-terjangkau-dan-tersedianya-lapangan-kerja">Sandi Pastikan Ganjar-Mahfud Jaga Stabilitas Harga Bahan Pokok, Biaya Hidup Terjangkau dan Tersedianya Lapangan Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Betul ada dana desa tapi kan pemanfaatannya belum bisa menyediakan layanan yang optimal bagi masyarakat di desa,&rdquo; tegas Adi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adi meyakini, Ganjar-Mahfud akan menempatkan desa sebagai prioritas pembangunan di masa depan. Apalagi, disparitas pembangunan antara desa dan kota perlu terus diperkecil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Program unggulan Satu Desa, Satu Nakes, Satu Faskes merupakan suatu penebal keberpihakan pada rakyat di perdesaan,&rdquo; ucap Adi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Adi, program pendidikan, program kesehatan, dan program bantuan sosial mesti diprioritaskan di wilayah perdesaan demi mewujudkan pemerataan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Disparitas antara desa dan kota harus dipikirkan secara serius oleh para pemimpin bangsa,&rdquo; harap Adi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Ganjar Pranowo menegaskan, sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama dalam pembangunan Indonesia menuju negara maju. Pernyataan ini disampaikannya saat pembukaan Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023 di Spark, Jakarta, Jumat (24/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar menyebutkan, investasi dalam SDM menjadi kunci penting untuk mencapai target Indonesia Unggul 2045. Ganjar Pranowo menggarisbawahi pentingnya pembangunan SDM tidak hanya di perkotaan dan sentra industri, melainkan juga di desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pandangannya, pembangunan desa memiliki peran strategis dalam membentuk generasi unggul. Sebagai contoh, ia memaparkan sebuah kasus ketika seorang mahasiswi asal Papua yang tidak mampu membayar uang pendidikan diberi kesempatan oleh Ganjar untuk menyelesaikan studinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah lulus, mahasiswi tersebut diinstruksikan untuk kembali ke desa dan menjadi aktivis, membantu membangun wilayahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Gitu, jadi aktivis di sana. Maka tadi, di sana dia bisa membangun daerahnya untuk tumbuh," ujar Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Ganjar juga menyampaikan langkah konkret yang telah diambil pihaknya, yakni merancang stimulus berupa program Satu Desa Satu Balai Latihan Kerja. Hal ini diharapkan dapat memastikan akses pelatihan kerja bagi masyarakat desa, sehingga setelah lulus, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ambil sirkulasi gini. Kalau orang desa pergi ke kota, belajar, lulus, dia ada dua pilihan. Tetap tinggal di kota atau kembali ke desa? Menurut saya yang bagus adalah kedua, kembali ke desa," ungkap Ganjar sambil menggambarkan bagaimana anak desa dapat secara strategis membangun desanya tanpa harus ke kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar Pranowo menunjukkan kepeduliannya terhadap desa melalui pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) desa karena ia yakin bahwa pemberdayaan desa adalah kunci utama menuju kemajuan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pembangunan SDM di desa tidak hanya menciptakan generasi yang unggul secara akademis, tetapi juga memotivasi mereka untuk kembali ke desa dan menjadi agen perubahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui perhatian khusus pada desa, Ganjar berupaya menciptakan siklus pembangunan yang berkelanjutan, di mana masyarakat desa tidak hanya mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja, tetapi juga menjadi motor penggerak perkembangan wilayah mereka sendiri.</div> <p>&nbsp;</p>

Pemerataan pembangunan ditekankan Ganjar-Mahfud dengan menghadirkan sejumlah gagasan pembangunan dari desa bukan perkotaan.

Dorong Gagasan Desa Naik Kelas, Ganjar-Mahfud Ingin Pastikan Pemerataan Pembangunan

<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/25/kaesang-sorong-3404763025.jpeg" alt="Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Pasar Ikan Jembatan Puri, Klaligi, Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengunjungi Pasar Ikan Jembatan Puri, Klaligi, Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep melakukan konsolidasi bersama caleg PSI se-Papua. Putra bungsu Presiden Jokowi itu menegaskan, jika pembangunan di Indonesia harus merata sehingga tidak Jawa Sentris.</p> <p>"Saya ingatkan juga ke teman-teman semua kalau kita itu bukan Jawa Sentris tapi kita itu Indonesia Sentris. Pembangunan itu harus merata di seluruh Indonesia. Termasuk di Papua sendiri, yang dimana Trans-Papua juga kan belum semuanya jadi," tambahnya.</p> <p>Kaesang juga menerangkan, program Trans-Papua mesti dituntaskan. PSI memiliki komitmen untuk Trans-Papua bisa segera rampung. Menurutnya, pembangunan ini merupakan fakta dari pemerataan.</p> <p>"Jadi kami dari PSI komitmen untuk bisa memenuhi itu semua. Sampai Trans-Papua, jadi pokoknya pemerataan itu nggak hanya di Jawa tapi semua pembangunan tuh rata di Indonesia," pungkasnya.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p>

program Trans-Papua mesti dituntaskan. PSI memiliki komitmen untuk Trans-Papua bisa segera rampung. Karena pembangunan harus merata.

Pembangunan Harus Merata, PSI Berkomitmen Tuntaskan Trans Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Sudewo.jpg" alt="dpr.go.id" width="100%">
<figcaption>dpr.go.id</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi V DPR RI Sudewo mengamini pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara umum berjalan dengan baik. Pemerataan ini bahkan diyakini bisa mengantarkan menuju Indonesia emas pada 2045.<br /> <br /> "Infrastruktur utamanya soal pembangunan jalan infrastruktur jalan ini secara umum dalam kondisi baik," kata Sudewo dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022.<br /> <br /> Kendati begitu, Sudewo memberikan sejumlah catatan kepada pemerintahan Jokowi. Salah satunya, masih ada standar konstruksi yang di bawah standar. Utamanya, infrastruktur jalan nasional yang berada di Pulau Jawa.<br /> <br /> Seperti jalan Pantura maupun jalan lintas selatan pulau Jawa. Padahal, kata dia, jalan Pantura merupakan ikon perekonomian Pulua Jawa dari Jakarta.<br /> <br /> "Jadi kurang memberikan rasa aman kurang memberikan rasa nyaman maka pembangunan atau kondisi jalan Pantura ini harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah oleh Kementerian PUPR dalam penanganannya harus maksimal tidak boleh setengah-setengah jadi hasil penanganannya itu harus menjadi kondisi yang sangat baik dan sangat kuat," kata dia.<br /> <br /> Menurut politikus Gerindra ini, Indonesia merupakan negara yang berpeluang menjadi negara besar. Apalagi, Indonesia merupakan negara kepulauan.<br /> <br /> Sudewo mengatakan Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan infrastruktur jalan darat. Pergerakan ekonomi juga harus melalui transportasi udara atau laut.<br /> <br /> "Jadi emang pembangunan pelabuhan-pelabuhan baik itu pelabuhan utama maupun pelabuhan pengumpan dan pelabuhan pangkal itu harus betul-betul memadai jumlahnya dan juga dalam kondisi yang baik supaya transportasi laut itu berjalan secara lancar dengan cost angkutan yang tidak besar," kata dia.<br /> <br /> Untuk itu, Sudewo berharap transportasi laut melalui tol laut dimaksimalkan. Khususnya, di wilayah yang membutuhkan adanya pelabuhan dan kapal untuk angkatan barang seperti di Ambon dan Maluku.<br /> <br /> "Karena banyaknya potensi di daerahnya seperti kopra dan lain-lain itu belum bisa dipasarkan di pulau lain atau di negara lain," kata dia.<br /> <br /> Di sisi lain, Sudewo ingin pemerintah betul-betul fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dia meyakini Indonesia segera menjadi negara maju jika pemerintahannya fokus pada pengembangan SDM.<br /> <br /> "Karena Indonesia diberi anugerah sumber daya alam yang luar biasa oleh Tuhan yang maha kuasa sumber daya alam yang paling lengkap di dunia itu adalah Indonesia baik sumber daya alam lautnya pada sumber daya alam daratnya tambah berbagai macam jenis pertambangan baik itu perkebunan baik itu pertanian baik itu hutan baik itu ladang yang sekedar hanya di sekitar rumah itu adalah punya potensi alam," kata dia.<br /> <br /> Terakhir, Sudewo menyarankan agar penanganan infrastruktur fokus pada faktor-faktor yang utamanya adalah untuk urat nadi perekonomian. Pemerintah harus bisa menangani jalan-jalan rusak yang menjadi perlintasan pergerakan ekonomi.<br /> <br /> "Harus ditangani secara serius seperti yang saya sampaikan tadi di pulau Jawa banyak jalan tol yang rusak. Apalagi, Tengah ini kan hampir merata di mana-mana meskipun itu jarang provinsi tetapi kepadatannya juga tidak kalah dengan jalan nasional artinya jalan provinsi itu juga sebagai uraikan menjadi perekonomian yang sangat kita," tegas dia.<br /> <br /> Pembangunan infrastruktur nasional yang masif dilakukan pemerintahan Jokowi dianggap berhasil merealisasikan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Pemerataan ini bahkan dinilai langkah Jokowi merealisasikan masa kejayaan Indonesia.<br /> <br /> Beberapa pihak juga menganggap langkah Jokowi itu adalah fondasi yang sangat tepat. Segala upaya yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi bahkan diyakini akan mengantarkan bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045.

Komisi V DPR Dukung Pemerataan Pembangunan Infrastruktur era Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IKN.jpg" alt="Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Rektor Universitas Mulawarman Abdunnur mengatakan, gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), bisa menjadi solusi pemerataan pembangunan.<br /> <br /> ”IKN mengubah <em>mindset</em> masyarakat bahwa selama ini kebijakan pembangunan Indonesia tidak hanya pada satu wilayah tertentu. Dan ini menjadikan sebuah bukti bahwa IKN adalah bagian dari kebijakan Pak Jokowi untuk pemerataan pembangunan,” kata Abdunnur seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Abdunnur menuturkan, kehadiran IKN dapat menghapus stigma masyarakat tentang pembangunan yang hanya terpusat di Jawa. IKN juga mendorong peningkatan kualitas sektor-sektor kehidupan masyarakat mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan masyarakat.<br /> <br /> ”Sisi positif dengan ditetapkannya IKN di Kaltim tentu kebijakan pemerintah akan mendorong semua potensi yang ada di sana. Baik itu daerah, pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” ujar Abdunnur.<br /> <br /> Dia mengatakan, pengembangan IKN akan mendorong pembukaan lapangan kerja baru yang memberikan kesempatan khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah proyek IKN. Masyarakat harus mempersiapkan keterampilan agar dapat mengambil kesempatan tersebut.<br /> <br /> ”Masyarakat harus bersiap dengan sumber daya manusianya, sebab IKN akan mendorong pembukaan lapangan kerja yang besar, sehingga butuh penyerapan tenaga kerja yang besar juga,” tutur Abdunnur.<br /> <br /> Sebelumnya, Presiden Jokowi memuji perkembangan pembangunan infrastruktur IKN saat meninjau Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (25/10). Dia yakin bahwa pada Januari 2023 gedung-gedung sudah terbangun di IKN.<br /> <br /> Presiden menjelaskan, yang terbangun pada Januari bukan hanya gedung-gedung pemerintah, tetapi juga yang diperuntukkan dan dipergunakan sektor swasta, sebagai penanda pusat perekonomian baru di wilayah IKN.<br /> <br /> ”Nanti bisa kita lihat Januari, insya Allah bukan hanya gedung-gedung pemerintah, tetapi <em>private sector</em>/sektor swasta, investor, PPP (<em>public private partnership</em>), sudah pada masuk dan mulai. Ini yang nanti akan menggeliatkan IKN betul-betul sebagai pusat perekonomian baru dan kita harapkan ini terus bergerak,” kata Jokowi.

Rektor Sebut Gagasan Jokowi tentang IKN Jadi Solusi Pemerataan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/jokowi-salurkan-bantuan.jpg" alt="WARTAWAN CILIK: Presiden Joko Widodo diwawancarai dua siswa SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, kemarin (21/8). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>WARTAWAN CILIK: Presiden Joko Widodo diwawancarai dua siswa SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, kemarin (21/8). (SETPRES)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemekaran wilayah di Papua merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan.<br /> <br /> Selain itu, dengan adanya tiga daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, diharapkan akan mempermudah jangkauan pelayanan di tanah Papua yang luas.<br /> <br /> “Ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru,” kata Jokowi di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8).<br /> <br /> Menurut Kepala Negara, pemekaran wilayah di Papua merupakan aspirasi yang berasal dari masyarakat Papua sendiri. Aspirasi tersebut telah ada sejak beberapa tahun lalu dan berasal dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah.<br /> <br /> “Ini kita kan, saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke, minta. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dan kita tindak lanjuti dengan pelan-pelan. Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini,” jelasnya.<br /> <br /> Terkait masih adanya pro dan kontra terkait pemekaran wilayah tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan sebuah bentuk demokrasi. “Sekali lagi, itu adalah permintaan dari bawah, bahwa ada pro dan kontra itu namanya demokrasi,” pungkas Jokowi.

Jokowi Sebut Pemekaran Wilayah di Papua untuk Pemerataan Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG20220617140125.jpg" alt="Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit (dua dari kiri) bersama pengguna loyal yang telah menggunakan Telkomsel sejak 2 dekade lalu pada acara Telkomsel Fest. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit (dua dari kiri) bersama pengguna loyal yang telah menggunakan Telkomsel sejak 2 dekade lalu pada acara Telkomsel Fest. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Pemerataan pembangunan menjadi salah satu aspek penting untuk menambah kecepatan <em>internet mobile</em> di Indonesia. Sebab, nilai investasi yang dikeluarkan negara tidak akan sebanding bila seluruh wilayah di Indonesia tidak mendapatkan layanan serupa.<br /> <br /> Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu Basuki Sigit menjelaskan, kecepatan internet menjadi salah satu hal yang diupayakan terus menerus. Indonesia merupakan wilayah yang luas dengan berbagai provinsi dan kota yang tersebar.<br /> <br /> ”Telkomsel mengupayakan peningkatan kecepatan. Kami fokus untuk pemerataan pembangunan lewat kerja sama dengan pemerintah untuk pengembangan wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal),” papar Sigit saat ditemui di Telkomsel Fest Surabaya, Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya, Jumat (17/6).<br /> <br /> Kecepatan <em>internet mobile</em> Indonesia, lanjut dia, telah masuk dalam 100 tertinggi di dunia. Namun, Indonesia masih kalah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.<br /> <br /> ”Kami masih akan terus <em>improving</em> yang didasarkan pada kebutuhan dasar pengguna Indonesia. Kebutuhan rata-rata untuk tiga hal,” papar Sigit.<br /> <br /> ”Yakni untuk sosmed, video, dan games. Kebutuhan pelanggan di 3 tingkat itu akan menjadi evaluasi produk-produk kami,” sambung dia.<br /> <br /> Sigit menilai, kecepatan <em>internet mobile</em> Indonesia saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengguna. Bila ditingkatkan, terdapat beberapa perubahan yang harus dilakukan.<br /> <br /> ”Otomatis harus meningkatkan nilai investasi Indonesia di bidang kecepatan internet. Selain itu, biaya paket data juga harus naik,” terang Sigit.<br /> <br /> Sejauh ini, biaya paket data Indonesia masih cujup terjangkau. Bahkan nilainya masih rendah bila dibandingkan negara lain.<br /> <br /> ”Untuk itu kami fokus untuk bekerja sama dengan pemerintah menyamaratakan pembangunan dan memberi layanan terbaik untuk pengguna,” papar Sigit.<br /> <h3>Telkomsel Fest</h3><br /> Layanan itu bisa dinikmati warga Jawa Timur dengan hadir di acara Telkomsel Fest yang diselenggarakan sebagai bagian dari momentum hari jadi ke-27. Telkomsel Fest kegiatan untuk mengapresiasi kepercayaan para pelanggan. Telkomsel Fest 2022 diselenggarakan di empat kota.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/sigit-telkomsel.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Direktur Sales TELKOMSEL Adiwinahyu B Sigit di Telkomsel Fest Surabaya, Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya. (Telkomsel untuk JawaPos.com)<br /> <br /> Gelaran Telkomsel Fest 2022 di Kota Surabaya hadir di Atrium Tunjungan Plaza III yang memanjakan pelanggan dengan beragam program <em>loyalty.</em> Seperti penukaran Telkomsel POIN untuk mendapatkan berbagai <em>merchandise </em>menarik yakni <em>t-shirt, foldable bag</em>, <em>tumbler, new normal kit pouch, voucher</em> makan, dan <em>voucher game</em>.<br /> <br /> Pelanggan dengan jumlah poin besar juga berkesempatan untuk mengikuti lelang Telkomsel POIN untuk memenangkan <em>smartphone</em>.  ”Telkomsel ingin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dari para pelanggan yang selama 27 tahun terakhir yang telah setia memilih dan mengandalkan Telkomsel untuk mendampingi setiap langkah mereka, untuk terus bergerak maju membuka peluang kemajuan di setiap fase kehidupan,” tutur Sigit.<br /> <p class="p1">Di Telkomsel Fest, masyarakat dan pelanggan Telkomsel dapat menikmati beragam aktivitas hiburan menarik. Seperti pertunjukan musik akustik serta hiburan dari penyanyi ternama JAZ yang akan mengiringi aktivitas pelanggan selama di venue Telkomsel Fest 2022.</p><br /> <p class="p1">Selain itu, di Telkomsel Fest 2022 Surabaya juga dimeriahkan dengan kick off kompetisi e-sports lingkup Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara bertajuk SAGA (Sarang Gamers) Premier League serta SAGA School Holiday. Melalui kompetisi-kompetisi tersebut, Telkomsel memberikan wadah bagi pelanggan untuk meningkatkan daya saing di dunia e-sports.</p><br /> <p class="p1">Selain Telkomsel Fest 2022, Telkomsel juga akan menggelar Telkomsel Awards 2022. Rencananya, Telkomsel Awards tayang langsung di berbagai platform pada Jumat (24/6). Telkomsel Awards 2022 merupakan program apresiasi bagi para insan yang telah banyak menginspirasi masyarakat melalui karya dan prestasi mereka. Mulai dari bidang musik, film, hingga esports.</p><br /> <p class="p1">"Sebagai digital connectivity enabler, kami berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan komunikasi dan gaya hidup digital melalui dukungan pemanfaatan teknologi dan jaringan terkini, serta menghadirkan ragam solusi dan inovasi produk dan layanan digital terbaik bagi pelanggan,'' imbuh Sigit.</p>

Sigit Telkomsel: Kecepatan Internet Indonesia Masuk 100 Tertinggi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerataan pembangunan

Berita Terkini