<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/08/WhatsApp-Image-2026-02-08-at-120813-883135555.jpeg" alt="Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menawarkan peta jalan Ekonomi Baru (the New Economy) bagi masa depan ekonomi Indonesia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menawarkan peta jalan Ekonomi Baru (the New Economy) bagi masa depan ekonomi Indonesia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Dalam semangat transformasi nasional yang digariskan Presiden Prabowo Subianto, Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute (TYI), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menawarkan peta jalan Ekonomi Baru (the New Economy) bagi masa depan ekonomi Indonesia.</p> <p>Dalam forum Yudhoyono Dialogue Forum bertajuk &ldquo;The New Economy, New Road to Prosperity&rdquo; di Museum dan Galeri SBY&ndash;ANI, Pacitan, Jawa Timur, Jumat (6/2), AHY, yang juga Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya sekadar angka statistik.</p> <p>"Indonesia harus maju, bukan sekadar tumbuh. Pertumbuhan harus bertransformasi menjadi kemakmuran yang adil dan bisa dirasakan langsung di kantong serta meja makan rakyat," ujar AHY dihadapan puluhan tokoh pemerintahan, akademisi, dan pelaku usaha.</p> <p>Bagi generasi muda yang menghadapi disrupsi teknologi dan ketatnya persaingan global, AHY menguraikan lima pilar "Ekonomi Baru" yang konkret dan relevan:</p> <p>Infrastruktur Dasar &amp; Keadilan: Bukan sekadar aspal dan semen, tapi sarana keadilan sosial untuk menurunkan biaya logistik agar harga kebutuhan pokok merata hingga ke pelosok.</p> <p>Perumahan Layak: Fokus pada hunian terjangkau sebagai fondasi martabat, produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.</p> <p>Konektivitas Fisik &amp; Digital: untuk memperkuat persatuan nasional, dan memastikan UMKM serta masyarakat di daerah memiliki akses transportasi dan internet yang setara.</p> <p>Investasi Manusia: Prioritas pada kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai modal utama bersaing di level dunia.</p> <p>Akselerasi Teknologi &amp; AI: Memanfaatkan kecerdasan buatan untuk pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan, dengan tetap berlandaskan etik, regulasi yang adaptif serta penguatan talenta digital.</p> <p>AHY mengingatkan bahwa tantangan ke depan, mulai dari krisis iklim hingga dinamika geopolitik, memerlukan kebijakan yang jitu, bukan sekadar jargon.</p> <p>"Kemakmuran adalah pengalaman hidup yang lebih baik bagi nelayan, buruh, hingga content creator muda,&rdquo; pungkasnya.</p>

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menawarkan peta jalan Ekonomi Baru (the New Economy) bagi masa depan ekonomi Indonesia.

AHY Beberkan 5 Pilar Ekonomi Baru untuk Dukung  Strategi Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Presiden Prabowo

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/ganjar-mahfud-1665354878.jpg" alt="MERAKYAT DAN BERANI: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi dipasangkan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 pada Rabu (18/10). (Foto : Tim Media Ganjar Pranowo)" width="100%">
<figcaption>MERAKYAT DAN BERANI: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi dipasangkan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 pada Rabu (18/10). (Foto : Tim Media Ganjar Pranowo)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Ganjar Pranowo-Mahfud MD memastikan, akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini sebagaimana visi misi Ganjar-Mahfud dengan tema besar 'Menuju Indonesia Unggul Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari'.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Visi itu dituangkan dalam delapan misi, salah satunya mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah. Misi itu diturunkan lagi menjadi beberapa program, yang salah satunya tercantum percepatan penyelesaian Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Komitmen itu pun sebagai bentuk pemerataan ekonomi secara nasional. Bahkan, IKN Nusantara diharapkan mampu prilaku masyarakat Indonesia ke depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tanpa menjanjikan sebenarnya IKN tetap di lanjutkan mengingat sudah diundangkan, jadi menjanjikan lanjut atau tidak IKN," kata Direktur Esekutif Indonesia Public Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah dihubungi JawaPos.com, Senin (23/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013088020/jokowi-minta-tiongkok-percepat-investasi-di-ikn-celios-ingatkan-soal-pembiayaan-hijau">Jokowi Minta Tiongkok Percepat Investasi di IKN, Celios Ingatkan soal Pembiayaan Hijau</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain melanjutkan pembangunan IKN, lanjut Dedi, Ganjar-Mahfud juga diharapkan menghadirkan penguatan sistem. Sehingga, tidak hanya soal pembangunan fisil, tetapi juga mewujudkan otonomi daerah berpusat pada pengembangan dan kemajuan daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau hanya sebatas IKN, itu kurang relevan dengan cita-cita Presiden ke depan," ucap Dedi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ibu-kota-baru/013068525/oikn-gandeng-lembaga-riset-deltares-belanda-wujudkan-ikn-sebagai-kota-spons">OIKN Gandeng Lembaga Riset Deltares Belanda, Wujudkan IKN sebagai Kota Spons</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Komitmen keberlanjutan pembangunan IKN disampaikan Ganjar dalam beberapa kesempatan. Salah satunya saat berbicara di Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, pada Kamis (13/7) lalu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar mengatakan, pemindahan ibu kota dari Jakarta di Pulau Jawa ke Nusantara di Kalimantan, akan mewujudkan mimpi Indonesia di masa depan. Menurutnya, pemindahan ibu kota negara itu tak sekadar memindahkan fisik, melainkan juga mengubah perilaku masyarakat Indonesia yang ke depannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga pertumbuhan Indonesia dapat terdistribusi secara merata ke berbagai wilayah. Ganjar ingin menghadirkan pemerataan ekonomi dan peningkatan pendidikan di seluruh Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti ada perilaku, ada cerita ekonomi hijau dan ekonomi biru itu dalam desain besar yang ada di sana. Harapannya biasanya kalau gulanya ditaruh di situ, semutnya akan datang. Maka kemudian apa yang diusulkan tadi bagaimana Kalimantan dikelola, saatnya kita berbicara," ucap Ganjar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya keberlanjutan IKN, Ganjar-Mahfud juga menjanjikan jutaan lapangan kerja baru setiap tahun. Menurutnya,&nbsp; Ganjar-Mahfud ingin memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal, agar semua rakyat cepat dapat kerja," pungkas Ganjar.</div> </div>

Ganjar Pranowo-Mahfud MD memastikan, akan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Pasangan Ganjar Mahfud Komit Lanjutkan Pembangunan IKN Guna Percepat Pemerataan Ekonomi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/22/3DC5AA15-491A-4F43-84D3-6A9B83A51985-3796463182.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan upaya pemerintah untuk memeratakan perekonomian di tanah air. Menurut Jokowi, saat ini perputaran ekonomi Indonesia berpusat di Pulau Jawa, dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai 58 persen PDB nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pulau Jawa menjadi magnet dari seluruh penduduk yang ada di negara kita Indonesia, semuanya, semuanya, utamanya ke Jakarta. Oleh sebab itu, beban yang terlalu berat ini harus dikurangi," kata Jokowi saat Groundbreaking Hotel Nusantara, di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (21/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari yang dulunya kita Jawa-sentris, kita tarik menjadi Indonesia-sentris sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan jumlah penduduk yang kita miliki,&rdquo; sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi mengungkapkan, sejak 2022 lalu pemerintah telah memulai pembangunan IKN, dari kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) yang terdiri dari Istana Presiden dan Wakil Presiden, beserta infrastruktur dasar dan gedung-gedung kementerian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Yang paling penting infrastruktur dasar dari yang namanya air, tadi sudah kita tutup pintunya di Bendungan Sepaku, yang itu akan nanti menjadi air bakunya penduduk masyarakat di Nusantara ini,&rdquo; ujar Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Infrastruktur dasar lainnya yang tengah dibangun adalah jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dan IKN, yang ditargetkan selesai pada tahun mendatang. Keberadaan infrastruktur ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN dari yang sebelumnya 1,5 hingga 2 jam menjadi sekitar 30 menit.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Telah dimulai pembangunan jalan tol Balikpapan ke Nusantara yang jauh lebih singkat [perjalanannya] nanti kurang lebih 30 sampai 30 menit dari Balikpapan menuju ke Nusantara,&rdquo; ucap Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013008648/alexander-marwata-sebut-yang-temui-tahanan-bukan-pimpinan-kpk-tapi-perwira-tni">Alexander Marwata Sebut yang Temui Tahanan Bukan Pimpinan KPK Tapi Perwira TNI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, pemerintah juga akan segera memulai pembangunan bandar udara (bandara) yang dapat diakses dalam waktu sekitar 15 menit dari kawasan IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kita harapkan&nbsp; juga nanti di bulan Juli, maksimal awal Agustus, sudah bisa diselesaikan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden optimistis penyelesaian pembangunan infrastruktur jalan dan bandara ini nantinya akan semakin menarik minat para investor untuk berinvestasi di kawasan IKN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini belum selesai saja sudah berbondong-bondong, apalagi dua ini selesai, akan lebih berbondong-bondong lagi investor yang akan menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, kemudian dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya, pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang, setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik,&rdquo; ujar Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya dari luar negeri, pemerintah juga akan memberikan prioritas terhadap penanam modal yang berasal dari dalam negeri. Jokowi mengungkapkan, pembangunan Hotel Nusantara di IKN merupakan salah satu wujud investasi dari investor dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Inilah yang nanti akan membawa lokomotif, pada hari ini akan membawa gerbong di belakangnya akan banyak masuk ke Nusantara. Saya yakin itu,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Dari yang dulunya kita Jawa-sentris, kita tarik menjadi Indonesia-sentris sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi

Jokowi Sebut Pembangunan IKN Bentuk Pemerataan Ekonomi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230222-presiden-tinjau-tol-ikn-01.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (22/2). Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (22/2). Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara</figcaption>
</figure><p dir="ltr"><b>JawaPos.com-</b>Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan harapan masyarakat untuk pemerataan ekonomi dan penduduk di Indonesia.</p><br /> <p dir="ltr">“Itu memang harapan kita semua,” kata Daniel dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.</p><br /> <p dir="ltr">Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meyakini pembangunan IKN dapat selesai sesuai target, sehingga rencana untuk pemerataan ekonomi dan penduduk akan terwujud.</p><br /> <p dir="ltr">“Yang terpenting perencanaan dilakukan dengan terukur dan baik,” katanya.</p><br /> <p dir="ltr">Tidak hanya itu, Daniel juga meyakini pemerataan penduduk di Indonesia serta berkembangnya pembangunan di Kalimantan bisa terjadi dengan kehadiran IKN, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).</p><br /> <p dir="ltr">Untuk itu, Daniel juga mengingatkan agar ada mekanisme pengawasan yang harus digiatkan agar pembangunan IKN selesai sesuai rencana dan tidak melenceng jauh dari harapan. “Pengawasan itu penting,” katanya mengingatkan.</p><br /> <p dir="ltr">Sebelumnya, Jumat (17/3) saat menghadiri istighosah dan doa Rabithah Melayu-Banjar di Kalimantan Selatan, Presiden Jokowi mengungkapkan gagasan untuk memindahkan ibu kota telah muncul sejak era Presiden Soekarno, namun baru dapat direalisasikan sekarang.</p><br /> <p dir="ltr">“Diharapkan dalam waktu 10 hingga 15 tahun, ibu kota baru di Nusantara dapat selesai dibangun,” ujar Presiden.</p><br /> <p dir="ltr">Jokowi menyampaikan, proyek IKN tidak hanya membangun fisik, tapi membuka cara kerja yang baru, yakni melayani masyarakat dengan cepat dan baik. Pemindahan IKN juga demi mengubah pola pikir untuk bersaing dengan negara lain.</p><br /> <p dir="ltr">"Tidak mudah sekarang ini, antarnegara bersaing, antarnegara saling berebut, baik itu yang namanya investasi, baik yang namanya traffic atau lalin, dan persaingan itu tidak mudah," kata Presiden. <b>(*)</b></p>

Legislator Sebut Pembangunan IKN untuk Pemerataan Ekonomi Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20230222-presiden-tinjau-tol-ikn-01.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (22/2). Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung proyek pembangunan Jalan Tol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (22/2). Biro Pers Sekretariat Presiden RI/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara didasari semangat untuk menciptakan pemerataan di Indonesia. Baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.<br /> <br /> Pasalnya, menurut presiden, Pulau Jawa sudah memikul 59 persen produk domestik bruto nasional dan 56 persen penduduk Indonesia.<br /> <br /> ”Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan sehingga tidak jawasentris tapi indonesiasentris,” kata Jokowi seperti dilansir dari <em>Antara</em>.<br /> <br /> Kepala Negara menekankan bahwa pemindahan ibu kota tersebut bukan semata-mata memindahkan fisik bangunan atau gedung pemerintahan. Melainkan memindahkan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan secara baik.<br /> <br /> ”Dengan demikian, kita harapkan nanti ibu kota baru ini betul-betul sebuah ibu kota yang negara lain tidak memiliki,” ujar Jokowi.<br /> <br /> Presiden mengingatkan, pembangunan IKN tidak akan selesai dalam sekejap mata, tetapi meyakini bahwa proses tersebut bisa rampung dalam kurun waktu 15-20 tahun ke depan. Ketika pembangunan itu selesai, IKN akan menjadi kota pemerintahan.<br /> <br /> Presiden menambahkan, meski nanti tidak lagi menjadi ibu kota negara, Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi. Gagasan pemindahan ibu kota bukanlah idenya semata. Gagasan serupa pernah diwacanakan Presiden Soekarno medio 1960-an.<br /> <br /> ”Ini sudah sejak Bung Karno tahun 60. Bung Karno sudah akan memindahkan ibu kota itu dari Jakarta ke Kalimantan, yaitu di Palangkaraya,” terang Jokowi.<br /> <br /> Presiden juga menekankan bahwa proses pembangunan infrastruktur di IKN harus memperhatikan aspek lingkungan secara seksama. ”Karena konsep yang ingin kita hadirkan di Ibu Kota Nusantara adalah konsep lingkungan, sehingga sekecil apa pun yang berkaitan dengan lingkungan, itu harus diperhatikan,” kata Jokowi.<br /> <br /> Dia bahkan menyatakan akan memberikan teguran tegas apabila menemui aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan. ”Saya pastikan, pasti akan saya tegur, karena konsepnya sekali lagi adalah konsep lingkungan,” ucap Jokowi.<br /> <br /> Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menjelaskan, jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan kawasan inti IKN akan dibangun sepanjang 47 kilometer. Jalan tol tersebut rencananya juga dilengkapi dengan terowongan bawah laut.<br /> <br /> ”Rencana awal, kami akan membangun sepanjang 47 Km dengan ada <em>immersed tunnel </em>(terowongan bawah laut) sepanjang kurang lebih 1,5 Km,” papar Danis.<br /> <br /> Dia berharap proyek pembangunan jalan tol IKN tersebut dapat berjalan dengan baik dan selesai sesuai target yang telah ditentukan. Danis juga mengharapkan dukungan dari masyarakat sekitar untuk pembangunan jalan tol tersebut.<br /> <br /> ”Sehingga, cita-cita kita membangun IKN mengawalinya dengan akses yang baik dapat terlaksana,” ujar Danis.

Presiden Tegaskan Pembangunan IKN Didasari Semangat Pemerataan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/ARMUJI-SURABAYA2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com- </strong>Pemkot Surabaya menjadi salah satu peserta Forum Urban 20 (U20) Mayors Summit 2022 di Jakarta, mulai kemarin (30/8) hingga hari ini (31/8). U20 adalah pertemuan pemimpin kota besar dari beberapa kota di dunia. Hasil pertemuan mereka akan menjadi rekomendasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 Leaders Summit di Bali, 15-16 November 2022.<br /> <br /> Acara hari pertama U20 Mayors Summit digelar kemarin, mulai pukul 09.00-18.00 WIB, bertempat di Hotel Fairmount, Jakarta Pusat. Adapun hari kedua akan diadakan di Balai Kota DKI Jakarta, pada hari ini (31/8). ‘’Ada beberapa tantangan kota-kota besar saat ini seperti Surabaya,’’ kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji yang mewakili Pemkot Surabaya kepada Jawa Pos.<br /> <br /> Beberapa tantangan itu antara lain masalah transportasi, kualitas lingkungan hidup, dan pemerataan ekonomi. Sebagai kota besar, Surabaya juga kian padat. Menjadi jujukan warga dari beberapa daerah lain. Terutama kota penyangga seperti Sidoarjo, Gresik, dan sekitarnya.<br /> <br /> Kepadatan itu bukan hanya potensi peningkatan warga urban, melainkan juga berimbas pada peningkatan arus mobilitas atau lalu lintas kendaraan. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Pemkot Surabaya terus berbenah untuk memberikan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan murah. Salah satunya Suroboyo Bus.<br /> <br /> ’’Armada Suroboyo Bus di tahun 2022 ini akan kita tambah sebanyak 12 unit dan sudah diusulkan masuk dalam PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) APBD dengan nilai sekitar Rp 40 miliar,’’ kata Armuji.<br /> <br /> Mantan ketua DPRD Surabaya ini menilai, sebagai kota besar moda transportasi publik memang sudah menjadi keniscayaan. Jadi kebutuhan untuk menjamin jalannya aktivitas perekonomian, pemerintahan, dan masyarakat. Karena itu, konektivitas antarwilayah oleh angkutan umum yang memadai dan dapat dijangkau masyarakat harus direncanakan dengan baik oleh pemerintah daerah setempat.<br /> <br /> ‘’Saat ini juga sudah ada bus Tran Jatim yang merupakan hasil kolaborasi daerah Surabaya Raya dengan Pemprov Jawa Timur. Ke depan, kami akan terus berinovasi untuk menyiadakan dan meningkatkan layanan transportasi publik tersebut,’’ ungkapnya.<br /> <br /> Selain transportasi, lanjut Armuji, kualitas lingkungan hidup juga menjadi potensi persoalan. Namun, yang membanggakan, saat ini persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surabaya sudah mencapai 22 persen. Artinya, sudah di atas ketentuan. Namun demikian, pihaknya akan berupaya untuk terus menambah luasan RTH untuk menjamin kualitas udara dan lingkungan yang baik bagi warga.<br /> <br /> Dalam enam tahun terakhir, luas RTH di Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan. Pada 2016 seluas 7,268 hektare (ha), 2017 (7,287 ha), 2018 (7,291 ha), 2019 (7,346 ha), 2020 (7,357 ha), dan pada 2021 (7,358,87 ha).<br /> <br /> Adapun RTH berupa lapangan seluas 361,08 ha, telaga atau waduk 198.23 ha, kawasan lindung 4.570,3 ha, fasum dan fasos pemukiman 205.50 ha, taman hutan raya 66,03 ha, taman dan jalur hijau 1.672.75 ha, serta makam 284,95 ha.<br /> <br /> Armuji menambahkan, permasalahan berikutnya di kota besar adalah pemerataan ekonomi. Pasca diguncang pandemi Covid-19, Pemkot Surabaya langsung tancap gas. Beberapa skema pemulihan dan kebangkitan ekonomi sudah disiapkan. Terutama memberikan sejumlah intervensi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Baik intervensi program bidang pendidikan, kesehatan hingga sosial.<br /> <br /> ’’Jangan sampai investasi di kota yang masuk besar, tetapi warga tidak bisa menikmati. Karena itu pemerataan menjadi sangar penting,’’ ucap politikus asal PDI Perjuangan itu.<br /> <br /> Selain Surabaya, beberapa kota di dunia yang ikut dalam U20 Mayors Summit 2022 antara lain dari Los Angeles, Rotterdam, Tokyo, Tshwane, Mumbai, Sydney, Berlin, Sao Paulo, Madrid, Moskow, Buenos Aires, Istanbul.  Selain itu, ada 10 delegasi kota yang hadir secara virtual, yakni Amsterdam, Izmir, Johannesburg, Lisboa, Milan, New York, Osaka, dan Roma.<br /> <br /> Adapun delegasi dari Indonesia selain Surabaya antara lain Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Medan, Padang, Palembang, Palu, Surakarta, Ambon, Jogjakarta, dan Jambi.

Jadi Peserta U20 Mayors Summit, Surabaya Soroti Tiga Masalah Besar Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Tol-Bocimi-1.jpg" alt="Proses pembangunan Jalan Tol Bocimi. Aditya Rohman/Antara" width="100%">
<figcaption>Proses pembangunan Jalan Tol Bocimi. Aditya Rohman/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Zainul menilai pembangunan jalan tol Cibadak–Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi, dapat mendorong pemerataan ekonomi di Jawa Barat bagian utara hingga selatan.<br /> <br /> ”Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Cibadak dan Palabuhanratu dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan menarik minat investor datang ke Kabupaten Sukabumi. Sehingga akan terjadi pemerataan ekonomi di wilayah utara dan selatan,” kata Zainul seperti dilansir dari <em>Antara</em> di Sukabumi, Sabtu (26/12).<br /> <br /> Saat ini, pemerintah sedang menggenjot pembangunan tol Bogor–Ciawi–Sukabumi (Bocimi) di wilayah utara Kabupaten Sukabumi ditambah Tol Cibadak–Palabuhanratu yang menghubungkan wilayah utara dan selatan.<br /> <br /> ”Tentunya dengan keberadaan tol ini, ekonomi masyarakat akan semakin menggeliat. Sehingga ekonomi warga khususnya yang tinggal di wilayah selatan terus meningkat,” ujar Zainul.<br /> <br /> Wilayah selatan mempunyai keunggulan dalam sisi wisata alamnya yakni Geopark Ciletuh Palabuhanratu, meski masih terkendala akses jalan. Tapi, setelah adanya tol Cibadak–Palabuhanratu pihaknya optimistis kunjungan wisatawan akan melonjak.<br /> <br /> Dampak baiknya adalah perekonomian warga yang berada di sekitar lokasi wisata akan berkembang pesat dan pembangunan akan lebih merata lagi.<br /> <br /> ”Keberadaan tol itu akan mendongkrak kemajuan Kabupaten Sukabumi termasuk mempercepat pembangunan daerah berbasis kawasan,” tutur Zainul.<br /> <br /> Sebelumnya, pembangunan tol Cibadak–Palabuhanratu sepanjang sekitar 34,5 km dimulai pada Desember yang mengoneksikan wilayah selatan termasuk membuka akses Geopark. Jalan tol tersebut dikelola Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Trans Jabar Tol yang ditargetkan selesai pembangunannya pada 2024.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=TyRiYPySP8U

Pembangunan Tol Cibadak–Palabuhanratu Dorong Pemerataan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/jokowi-akan-lakukan-tiga-kebijakan-ini-untuk-pemerataan-ekonomi_m_151361.jpeg" alt="Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di sidang paripurna tahunan MPR." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di sidang paripurna tahunan MPR.</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong> - Hingga akhir 2017 Presiden Joko Widodo bertekad melakukan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pemerataan tersebut akan dilakukan dengan melakukan pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan tertinggal dan yang sudah tidak layak.</p><br /> <p>"Pada tahun 2017 ini, pemerintah bertekat menjadikan pemerataan Ekonomi yang berkeadilan sebagai fokus utama pembangunan," ujarnya dalam laporan nota keuangan di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).</p><br /> <p>Pemerintah, kata Jokowi, juga telah menyiapkan beberapa kebijakan guna mendukung realisasi dari rencana tersebut. Pertama, kebijakan redistribusi aset, melalui pemberian hak pengelolaan tanah telantar kepada masyarakat sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih produktif.</p><br /> <p>"Serta legalisasi tanah melalui percepatan sertifikasi tanah-tanah milik rakyat," terangnya.</p><br /> <p>Kedua, penguatan akses rakyat untuk mendapatkan modal, melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mantan wali kota Solo ini berharap kedepannya akan semakin banyak masyarakat yang menikmati dan semakin besar jumlahnya, dan semakin mudah cara memperolehnya.</p><br /> <p>"Ketiga, peningkatan keterampilan masyarakat, melalui program pendidikan kejuruan, serta pendidikan dan pelatihan vokasi secara masif," tandasnya.</p>

Jokowi Akan Lakukan Tiga Kebijakan Ini untuk Pemerataan Ekonomi