<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/fakultas-kedokteran-its-3233304747.jpg" alt="GANDENG RSUD: Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS Adhi Dharma memantau fasilitas laboratorium di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS (26/6)." width="100%">
<figcaption>GANDENG RSUD: Wakil Dekan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS Adhi Dharma memantau fasilitas laboratorium di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan ITS (26/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembukaan fakultas kedokteran (FK) diharapkan mampu mengatasi kekurangan tenaga dokter. Namun, problem utamanya bukan pada kekurangan FK. Melainkan pada distribusi dokter yang tidak merata. Saat ini, mayoritas dokter berada di daerah Jawa-Bali. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Prof dr Budi Santoso SpOG (K) mengatakan, pada September 2022, AIPKI yang beranggota 91 FK di Indonesia pernah menyatakan sikap pada saat forum dekan FK di Solo. Beberapa rekomendasi pun sudah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). &rdquo;Salah satunya tentang pembukaan FK baru. Pada akhir 2022 memang moratorium pendidikan kedokteran di Indonesia dibuka kembali. Beberapa FK yang ingin membuka prodi dokter sudah diperbolehkan,&rdquo; katanya. Saat itu, menteri kesehatan mengeluarkan transformasi di bidang kesehatan. Salah satunya transformasi pada SDM. Jadi, diupayakan FK di Indonesia produksi dokternya bertambah. Bahkan, pada pertengahan 2022, ada dua SKB dua menteri, yakni Menkes dan Mendikbudristek. Di dalam SKB tersebut, memang diharapkan institusi FK yang sudah terakreditasi A ditambah menjadi 20 persen dan akreditasi B menjadi 10 persen. &rdquo;Setelah itu dibuka fakultas kedokteran baru yang tadinya sudah moratorium sejak 2016,&rdquo; ujarnya. Budi menuturkan, AIPKI memandang sebenarnya FK banyak terkonsentrasi di Jawa dan Bali. Itu sebabnya, pada forum dekan FK, AIPKI menyarankan agar FK dibuka di luar Jawa dan Bali. Tujuannya, terjadi pemerataan pendidikan dokter di luar Jawa dan Bali. &rdquo;Harapannya, lulusannya bisa bekerja di daerah-daerah di provinsi yang memiliki FK,&rdquo; imbuhnya. Dekan FK Universitas Airlangga (Unair) itu menambahkan, sekarang yang terjadi, banyak FK baru dibuka di Jawa dan Bali. Meski begitu, forum dekan AIPKI di Aceh pada Juli lalu sudah menyepakati dan berkomitmen untuk menjaga kualitas pendidikan kedokteran di Indonesia. &rdquo;FK Unair saat ini mengampu FK ITS dan Unesa. Tentu karena kebijakan ini dari pemerintah, kami tetap memberikan pengampuan bagi FK baru dan berkomitmen menjaga mutu,&rdquo; tegasnya. Budi menerangkan, mulai dibukanya pendaftaran prodi kedokteran di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) bulan ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas akademik. Sebab, proses pendaftaran maba di PTN sudah tuntas. Banyak mahasiswa kualitas terbaik yang sudah diterima di PTN. &rdquo;Kami khawatir jika dipaksakan dibuka Agustus, kualitas akademik dari mahasiswa kurang. Kalau inputnya kurang baik, kami khawatir proses mendidiknya berat,&rdquo; tuturnya. Menurut Budi, sejatinya problem di Indonesia bukan masalah kekurangan dokter. Namun, yang terpenting adalah distribusi dokter yang merata. Sebab, saat ini lulusan dokter banyak terkonsentrasi di kota-kota besar. Saat ini jumlah puskesmas di seluruh Indonesia pada 2022 ada 10.292 puskesmas. Sementara lulusan dari 91 FK di Indonesia setiap tahun mencapai 12 ribu dokter. Namun, kenyataannya masih ada 2.000-an puskesmas di Indonesia yang kosong atau tidak ada dokternya. &rdquo;Kalau semua lulusan menempati seluruh puskesmas, tentu masalahnya bisa selesai. Namun, kenyataannya lulusan tidak didistribusikan dengan baik,&rdquo; katanya. Itu sebabnya, perlu ada pembenahan distribusi dokter. Dengan begitu, kekosongan dokter di 2.000-an puskesmas bisa terselesaikan. &rdquo;Jadi, kalau bilang kekurangan, pasti kurang. Namun, yang terpenting distribusinya harus merata. Saya khawatir dokter baru hanya menempati kota-kota besar,&rdquo; ujarnya. Kekhawatiran senada disampaikan Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi SpOT. Dia mengungkapkan, pembukaan FK anyar tak hanya memperhatikan pengajar dan sarana pendukung, tetapi juga kekurangan dokter di tiap daerah. Secara nasional, menurut data dari website Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) hingga pukul 19.40 kemarin, jumlah keseluruhan dokter mencapai 269.564 orang. Dengan perincian dokter umum 169.471 orang, dokter gigi 43.635 orang, dokter gigi spesialis 5.313 orang, dan dokter spesialis 51.145 orang.   Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah menyarankan perbandingan dokter dengan masyarakat adalah 1:1.000. Artinya, setiap satu dokter melayani 1.000 orang. Dengan asumsi tersebut, secara kasar Indonesia kekurangan 60 ribuan dokter. Sejauh ini Indonesia memiliki 92 FK yang sudah aktif menghasilkan dokter. Dari FK yang ada, 12 ribu dokter baru lulus per tahun. Ini belum ditambahkan dengan universitas yang baru tiga tahun terakhir memiliki FK. "Kalau butuh 60 ribu dokter dan dihitung produksi 12 ribu per tahun, maka kekurangan dokter akan terpenuhi dalam lima tahun ke depan," ucapnya. Adib tidak menolak pembukaan moratorium FK. Hanya, dia berharap pembukaan moratorium itu dilakukan untuk memenuhi daerah yang kekurangan dokter. Dia juga menyarankan setiap daerah punya peta kekurangan dokter. Lalu, data ini bisa terbuka dilihat. Sehingga yang akan mendaftar setidaknya punya list nanti akan memberikan pelayanan ke daerah mana. "Mahasiswa ini ditunjukkan ini lho petanya daerah yang kurang dan ada permintaan. Daerah yang sudah penuh jangan dibuka FK baru,&rdquo; ungkapnya. Penempatan dokter juga sebaiknya secara permanen. Sehingga tidak pindah ke wilayah lain dan menyebabkan kekurangan dokter lagi. Ini tentu harus diimbangi dengan fasilitas praktik, kesejahteraan, dan jenjang karier yang pasti. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono kemarin mengakui bahwa masalah dokter sekarang adalah soal distribusi. "Di tempat lain masih kurang,&rdquo; katanya ketika ditanya pendapatnya tentang FK baru yang tiga di antaranya berada di Jawa. Sejauh ini, Kemenkes memang tidak bisa terlibat soal pendidikan. Namun, soal distribusi adalah kewenangannya. Dante memerinci, kementeriannya memiliki program PPPK dan Nusantara Sehat untuk memberikan pelayanan di daerah. &rsquo;&rsquo;Kami kasih fasilitas yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga dokter betah di situ,&rdquo; katanya. (ayu/mia/lyn/c17/c9/oni)

Pembukaan fakultas kedokteran (FK) diharapkan mampu mengatasi kekurangan tenaga dokter. Namun, problem utamanya bukan pada kekurangan FK.

Fakultas Kedokteran Masih Terkonsentrasi di Jawa-Bali, Pemerataan Dokter Lebih Penting

pemerataan dokter

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerataan dokter

Berita Terkini

Fakultas Kedokteran Masih Terkonsentrasi di Jawa-Bali, Pemerataan Dokter Lebih Penting

Download Aplikasi JawaPos.com