<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Yudhi-Purnomo.jpg" alt="Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap meyakini, Polda Metro Jaya akan segera menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka, kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ia pun meyakini, Polda Metro Jaya masih mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan sangkaan terhadap Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya yakin, nggak akan (Polda Metro Jaya masuk angin). On progres semua," kata Yudi dikonfirmasi, Senin (6/11)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudi pun mengimbau Firli Bahuri untuk tidak mangkir, dalam penjadwalan pemeriksaan, pada Selasa (7/11) besok. Menurut Yudi, publik akan melihat bagaimana kepatuhan Firli Bahuri, sebagai Ketua KPK terhadap prosea hukum, dalam hal ini pemanggilan kembali menjadi saksi di Polda Metro Jaya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013225929/seorang-hakim-pn-batam-ditemukan-meninggal-di-hotel">Seorang Hakim PN Batam Ditemukan Meninggal di Hotel</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK ini pun berpendapat, Polda Metro Jaya akan menggelar ekspose untuk menentukan status hukum, setelah memeriksa kembali Firli Bahuri sebagai saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena setelah pemeriksaan Firli, pasti akan ada ekspose," ucap Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, penyidik Polda Metro Jaya sudah bekerja profesional dalam mengusut dugaan pemerasan tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasar pengalamannya, pemeriksaan tambahan penting untuk kembali menggali keterangan Firli Bahuri berdasar hasil pendalaman dari pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti yang disita, termasuk hasil dari tempat penggeledahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013225886/ganjar-janji-permudah-izin-trayek-angkot">Ganjar Janji Permudah Izin Trayek Angkot</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga sebelum ekspose atau gelar perkara penetapan tersangka, tentu penyidik menganggap perlu memanggil Firli kembali sebagai saksi," tegas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Yudi memahami bahwa publik menunggu hasil ekspose Polda Metro Jaya tersebut. Hal ini akan menentukan sematan status hukum terhadap Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masyarakat menunggu hasil dari gelar perkara yang akan dilakukan Polda Metro Jaya untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," pungkas Yudi.</div>

Yudi Purnomo meyakini, Polda Metro Jaya akan menetapkan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka, kasus dugaan pemerasan terhadap SYL.

Eks Penyidik KPK Yakin Firli Bahuri Segera Menyandang Status Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/30/JKT_Alexander-Marwata-diperiksa-Dewas-KPK_Salman-Toyibi4-886502923.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (ACLC), Jakarta, Senin (30/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai diperiksa Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK (ACLC), Jakarta, Senin (30/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata memastikan, dirinya tidak akan terganggu dengan penggeledahan rumah Ketua KPK Firli Bahuri di sela-sela pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Ia memastikan, kerja pimpinan KPK menganut asas kolektif kolegial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pribadi enggak terganggu. Pimpinan itu kan lima, kolektif kolegial. Kalau misalnya ada satu pimpinan yang mbalelo, yakinlah itu tidak akan menghentikan proses. Kan begitu," kata Alex di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (30/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Alex, jika bukan hanya Firli Bahuri, melainkan ada satu pimpinan KPK lagi yang tersandung masalah hukum, tetap tidak akan menghentikan sebuah perkara. Ia menekankan, jika ingin mempengaruhi sebuah kasus di KPK, Alex berkelakar, maka harus menyuap kelima pimpinan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/013173336/berpengaruh-besar-untuk-kesehatan-mental-berikut-4-tips-untuk-memulai-gaya-hidup-minimalis">Berpengaruh Besar untuk Kesehatan Mental, Berikut 4 Tips untuk Memulai Gaya Hidup Minimalis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dua pimpinan, itu juga tidak akan menghentikan proses. Masih ada tiga, kalau voting masih menang. Kan gitu. Jadi kalau ingin mempengaruhi perkara di KPK, suap yang lima pejabat, atau paling enggak tiga lah, menang kan," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kolektif kolegial sengaja dibuat di KPK untuk menghindari adanya intervensi. Hal ini penting, untuk meminimalisasi adanya kuasa pada satu orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau toh, ada intervensi, itu harus banyak pimpinan yang intervensi. Jauh lebih mudah kalau intervensinya ke penindakan, langsung," ucap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex sendiri mengaku tidak mengetahui soal pertemuan dan foto Firli Bahuri dengan SYL. Rekannya tersebut juga tak pernah bercerita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013173271/surat-presiden-ksad-jenderal-agus-subiyanto-jadi-calon-panglima-tni">Surat Presiden, KSAD Jenderal Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, saya kalau ketemu siapa-siapa kan enggak harus sampaikan, pimpinan ketika pertemuan itu tidak membicarakan perkara. Kalau sekadar ngopi, ngobrol ngalur-ngidul, ngapain juga kami laporkan. Dan pimpinan kan juga enggak sempat juga ngecek, misalnya saya janjian dengan teman, orang ini dilaporkan ke masyarakat," ujar Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengungkapkan, ribuan laporan masyarakat diterima KPK setiap tahun. Karena itu, pimpinan KPK tidak selalu mengetahui apakah orang yang mereka temui adalah pihak yang dilaporkan ke KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jangan-jangan seluruh kepala daerah sudah dilaporkan, kan. Tapi kan enggak pernah dilakukan penyelidikan, kan gitu. Saya ketemu dengan kepala daerah di berbagai kesempatan," pungkas Alex.</div>

Menurut Alex, bukan hanya Firli Bahuri, melainkan ada satu pimpinan KPK lagi yang tersandung masalah hukum, tetap tak menghentikan kasus.

Alexander Marwata: Kalau Ingin Pengaruhi Perkara di KPK Suap Lima Pimpinannya

<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/firli-syl-1442686709.jpg" alt="JADI SOROTAN: Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan diduga berlangsung pada Desember 2022." width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan diduga berlangsung pada Desember 2022.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Polda Metro Jaya masih melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri.&nbsp;Pemeriksaan dilakukan di ruang pemeriksaan Direktorat Tipikor Bareskrim Polri lantai 6 dimulai sejak pukul 10.00 WIB.</div> <p>Hingga berita ini diturunkan, Ramadhan mengatakan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri masih berlangsung.</p> <p>"Sampai saat ini (pemeriksaan) masih berlangsung," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, dikutip dari Antara, Selasa (24/10).</p> <p>Jika pemeriksaan dimulai pukul 10.00 WIB, maka hingga pukul 16.03 WIB Firli Bahuri telah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih enam jam lamanya.</p> <div>Dalam menjalani pemeriksaan ini, Firli didampingi Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendampingi Firli Bahuri dalam pemeriksaan sebagai saksi, terkait kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Bareskrim Polri.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Dalam pemeriksaan, saksi didampingi oleh Biro Hukum KPK RI," kata Ramadhan.<br />&nbsp;</div> <div>Jenderal polisi bintang satu itu mengatakan bahwa pemeriksaan Firli Bahuri di Bareskrim Polri sesuai permintaan dari KPK kepada penyidik Polda Metro Jaya dan kepada Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareslrim Polri.</div> <p>Pemeriksaan hari ini merupakan panggilan kedua kepada Firli Bahuri, setelah sebelumnya Ketua KPK itu tidak hadir pemeriksaan Jumat (20/10).</p> <p>Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya memanggil ulang pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firli Bahuri terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Selasa (24/10).</p> <p>Penyidik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI adalah penyidik gabungan dari Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri. Penanganan perkara ini tetap ditangani Polda Metro Jaya.</p>

Sampai saat ini (pemeriksaan) masih berlangsung," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri

Sudah 6 Jam Firli Bahuri Jalani Pemeriksaan, Belum Ada Tanda Keluar dari Gedung Bareskim Polri

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1780228448941922172" data-legacy-message-id="18b4a4579e3a577c"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":o1" class="ii gt"> <div id=":o0" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/firli-syl-1442686709.jpg" alt="JADI SOROTAN: Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan diduga berlangsung pada Desember 2022." width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan diduga berlangsung pada Desember 2022.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan kepada eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Jadwal pemeriksaan tidak berubah dari waktu awal, yakni Pukul 14.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih tetap Jam 14.00 WIB," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat dikonfirmasi, Jumat (20/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ade menuturkan hari ini tidak ada saksi lain yang diperiksa. Namun, belum diketahui Firli akan memenuhi panggilan atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Pemeriksaan) tunggal, hanya beliau (Ketua KPK)," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks&nbsp;Mentan&nbsp;Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013079540/ipw-duga-penetapan-tersangka-firli-bahuri-tinggal-tunggu-waktu">IPW Duga Penetapan Tersangka Firli Bahuri Tinggal Tunggu Waktu </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="hi">&nbsp;</div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV">&nbsp;</div>

Ade menuturkan hari ini tidak ada saksi lain yang diperiksa. Namun, belum diketahui Firli akan memenuhi panggilan atau tidak.

Hari Ini Polisi Panggil Firli Bahuri Jadi Saksi Kasus Dugaan Pemerasaan SYL

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Saut-Situmorang-Dery.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya. Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan kepada eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saut mengatakan, ada 90 aturan yang mengatur terkait perilaku pimpinan KPK. Salah satunya jelas tidak mengizinkan bertemu dengan pihak yang berperkara. Bila melanggar ada ancaman pidana yang menunggu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di situ mengatur seperti apa KPK, kan surat masuk nih ditampung oleh siapa surat itu, surat pengaduan, terus bagaimana prosesnya dan seterusnya. Mungkin nanti saya akan memberikan keterangan itu," kata Saut di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (17/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018 di dalam Pasal 36. Untuk sanksinya termuat dalam pasal 65.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"UU KPK sudah begitu kan, dengan alasan apapun kata-katanya gitu kan, dengan alasan apapun tidak boleh ketemu (pihak berperkara), itu di pasal 36. Di pasal 65 nya di pidana 5 tahun," jelas Saut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013083386/saldi-isra-khawatir-mk-tak-lagi-dipercaya-publik-usai-putuskan-batas-usia-capres-cawapres">Saldi Isra Khawatir MK Tak Lagi Dipercaya Publik Usai Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks&nbsp;Mentan&nbsp;Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Ada 90 aturan yang mengatur terkait perilaku pimpinan KPK. Salah satunya jelas tidak mengizinkan bertemu dengan pihak berperkara

Saut: Pimpinan KPK Tidak Boleh Bertemu Pihak Berperkara, Apapun Alasannya

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-debat-capres-perdana-kpk-masih-normatif-kurang-inovatif_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Saut Situmorang" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Saut Situmorang</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Wakil Ketua KPK Saut Situmorang&nbsp;2015-2019 dipanggil Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus)&nbsp;Polda Metro Jaya. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan pimpinan lembaga anti rasuah periode Firli Cs kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).&nbsp;</p> <div>"Untuk jadwal pemeriksaan terhadap para saksi yang akan dilakukan pada Selasa, 17 Oktober 2023. Satu orang saksi dari Wakil Ketua KPK RI periode 2015-2019," kata Direktur&nbsp;Reserse Kriminal Khusus&nbsp;Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dikutip dari Antara, Selasa (17/10).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Ade menjelaskan, pemeriksaan dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB di ruangan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Mantan Kapolrestabes Surakarta tersebut menjelaskan pihaknya juga akan memanggil lima saksi lain, yakni pejabat hingga ajudan pejabat Kementan RI.<br /><br /></div> <div>&nbsp;"Tiga orang saksi dari pejabat eselon satu di lingkungan Kementan RI. Dua orang saksi dari para ajudan pejabat eselon satu di lingkungan Kementan RI," ucapnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013069450/belum-ungkap-sosok-pimpinan-kpk-yang-diduga-peras-eks-mentan-polisi-berdalih-masih-jadi-materi-penyidikan">Belum Ungkap Sosok Pimpinan KPK yang Diduga Peras Eks Mentan, Polisi Berdalih Masih jadi Materi Penyidikan</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Sementara dihubungi terpisah, Saut Situmorang membenarkan bahwa dirinya mendapatkan undangan klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Ditelepon (penyidik), aku bilang aku datang. (Diperiksa) soal dugaan Pasal 36 sama pemerasan, mungkin kayaknya itu. Saya fokusnya di Pasal 36 dan 65 itu. Sejauh yang saya paham," kata Saut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Sebagai catatan dalam Pasal 36 UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<br /><br /></div> <div>&nbsp;</div> <div>Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:</div> <div>&nbsp;</div> <div>a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;</div> <div>&nbsp;</div> <div>b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;</div> <div>&nbsp;</div> <div>c. menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.<br /><br /></div> <div>&nbsp;</div> <div>Kemudian dalam Pasal 65 berbunyi:<br /><br />Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.</div>

Untuk jadwal pemeriksaan terhadap para saksi yang akan dilakukan pada Selasa, 17 Oktober 2023. Satu orang saksi dari Wakil Ketua KPK RI

Eks Pimpinan KPK Saut Situmorang jadi Saksi Kasus Dugaan Pemerasan Eks Mentan SYL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/IMG_20230822_133816-4062375954.jpg" alt="Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak" width="100%">
<figcaption>Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menjadwalkan pemanggilan kepada 3 pejabat eselon I di Kementerian Pertanian sebagai saksi. Mereka akan dimintai keterangan terkait dugaan pemerasaan kepada eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tiga orang saksi dari pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan RI," ujar Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (17/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Ade tak mengungkap secara rinci identitas ketiga pejabat tersebut. Dia hanya mengatakan, ketiganya sejauh ini telah mengkonfirmasi akan hadir. "Insya Allah hadir," ujar Ade.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013082547/dlh-jabar-sebut-tak-ada-jaminan-tpa-sarimukti-bisa-normal-kembali">DLH Jabar Sebut Tak Ada Jaminan TPA Sarimukti Bisa Normal Kembali</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Subdit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Metro Jaya resmi menaikan status perkara dugaan pemerasaan eks&nbsp;Mentan&nbsp;Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke tahap penyidikan. Artinya ditemukan unsur pidana dalam kasus ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, keputusan ini diambil oleh penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Jumat (6/10). Penyidik juga telah memeriksa 6 saksi dalam perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dari hasil gelar perkara dimaksud selanjutnya direkomendasikan untuk dinaikan statusnya penyelidkan ke tahap penyidkkan," kata Ade Safri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (7/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013082452/nikita-mirzani-mengamuk-dikaitkan-dengan-penangkapan-vadel-badjideh">Nikita Mirzani Mengamuk Dikaitkan dengan Penangkapan Vadel Badjideh</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara ini diduga terjadi pelanggaran Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU Nomor 29 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncti Pasal 65 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangka," jelasnya.</div>

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menjadwalkan pemanggilan kepada 3 pejabat eselon I di Kementerian Pertanian sebagai saksi

3 Pejabat Eselon I Kementan Dipanggil Polisi terkait Dugaan Pemerasaan oleh Pimpinan KPK

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/firli-syl-1442686709.jpg" alt="JADI SOROTAN: Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan diduga berlangsung pada Desember 2022." width="100%">
<figcaption>JADI SOROTAN: Firli Bahuri (kiri) dan Syahrul Yasin Limpo di lapangan bulu tangksi yang diduga berada di di kawasan Mangga Besar, Jakarta. Pertemuan diduga berlangsung pada Desember 2022.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Police Watch (IPW) menilai penetapan tersangka Ketua KPK Firli Bahuri atas kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tinggal menunggu waktu saja. Hal itu disampaikan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengomentari langkah supervisi penanganan kasus dugaan korupsi, yang diajukan Polda Metro Jaya kepada KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penetapan tersangka FB (Firli Bahuri) adalah tinggal tunggu waktu saja. Artinya, penyidik yakin bahwa pada saat gelar perkara untuk penetapan tersangka nanti akan ditemukan pihak yang akan diminta pertanggungjawaban pidana karena melakukan pemerasan dan atau gratifikasi/suap," kata Sugeng dalam keterangannya, Senin (16/10).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sugeng menjelaskan, keputusan Polda Metro Jaya untuk meminta supervisi terhadap KPK terkait penanganan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK menarik untuk dicermati. Penyidik Subdit Tipikor Polda Metro Jaya, kata Sugeng, sudah sangat yakin proses pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan telah sesuai prosedur hukum baik formil maupun materil, sehingga penyidik berani mengundang KPK untuk supervisi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Sugeng memandang penyidik Polda Metro Jaya sangat yakin memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan telah ada tindak pidana pemerasan dan atau gratifikasi dan atau pelanggaran Pasal 36 jo Pasal 65 UU KPK. Sehingga berani diuji hasil kerjanya dengan melibatkan supervisi KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"IPW apresiasi langkah Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang menerapkan sikap transparansi dengan meminta supervisi KPK dalam kasus dugaan tipikor ini," tegas Sugeng.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013072677/surat-jemput-paksa-syl-ditandatangani-firli-bahuri-kpk-tidak-usah-dipersoalkan-urusan-teknis">Surat Jemput Paksa SYL Ditandatangani Firli Bahuri, KPK: Tidak Usah Dipersoalkan Urusan Teknis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyurati pimpinan KPK terkait permohonan supervisi penanganan kasus dugaan pemerasan Syahrul Yasin Limpo. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, kasus itu saat ini ditangani oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, permohonan supervisi tertanggal 11 Oktober 2023 itu berisi permohonan kepada pimpinan KPK untuk menugaskan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, agar ikut terlibat dalam penanganan kasus tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi, ini bentuk transparansi penyidik Polda Metro Jaya dengan tim gabungannya dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri untuk menggandeng KPK dalam pelaksanaan koordinasi maupun supervisi dalam penanganan perkara yang sedang kita lakukan," ujar Ade di Polda Metro Jaya, Jumat (13/10) malam.&nbsp;</div>

IPW apresiasi langkah Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto yang menerapkan sikap transparansi dengan meminta supervisi KPK

IPW Duga Penetapan Tersangka Firli Bahuri Tinggal Tunggu Waktu 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/Wakil-Ketua-Komisi-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-3-2982252199.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mempermasalahkan langkah Polda Metro Jaya yang mengusut dugaan pemerasan diduga dilakukan Ketua KPK Firli Bahiri terhadap mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan, pihaknya akan memfasilitasi pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terhadap Syahrul Yasin Limpo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami juga mendukung Polda, misalnya nanti Polda membutuhkan (keterangan) dari para tersangka yang ditahan KPK, tentu kami akan memfasilitasi," kata Alex di Gedung Juang KPK, Jakarta, Jumat (13/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex juga memastikan, tidak akan menghambat proses penyidikan kasus dugaan pemerasan ini. Menurutnya, pihak kepolisian tinggal melakukan koordinasi dengan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada hambatan sama sekali dari penyidik Polda untuk meminta keterangan dari para tersangka yang kami tahan di KPK. Silahkan, pasti akan kami fasilitasi, tinggal nanti kita koordinasikan," ucap Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013069094/dugaan-pemerasan-syl-oleh-pimpinan-kpk-ajudan-firli-bahuri-tak-hadiri-pemeriksaan-dengan-alasan-dinas">Dugaan Pemerasan SYL oleh Pimpinan KPK, Ajudan Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan dengan Alasan Dinas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex berujar, penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementan yang menjerat SYL dengan pengusutan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK di Polda Metro Jaya adalah dua hal yang berbeda. KPK pun akan menyelesaikan dugaan korupsi yang menjerat SYL.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terkait dengan irisan penyidikan oleh Polda dan penyidikan oleh KPK, itu dua hal yang berbeda. Saya tekankan dua hal yang berbeda yah," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013071239/pakar-komunikasi-uph-ungkap-gesture-pertemuan-syl-dan-firli-bahuri">Pakar Komunikasi UPH Ungkap Gesture Pertemuan SYL dan Firli Bahuri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Polda Metro Jaya menyatakan bakal menjadwalkan pemeriksaan Firli Bahuri, terkait dugaan kasus pemerasan terhadap SYL. Firli akan diperiksa dalam waktu dekat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti akan kami jadwalkan (pemeriksaan Firli Bahuri)," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak di Mapolda Metro Jaya, Jumat (13/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam perkara di KPK, SYL sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan. SYL ditetapkan tersangka bersama dua pejabat Kementan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka adalah, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono. KPK pun sudah melakukan penahanan terhadap tersangka SYL, Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono selama 20 hari pertama.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga pejabat di Kementan itu diduga menikmati hasil pungutan sebesar Rp 13,9 miliar. Sumber uang yang digunakan di antaranya berasal dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah di mark up, termasuk permintaan uang pada para vendor yang mendapatkan proyek di Kementerian Pertanian.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Alex juga memastikan, tidak akan menghambat proses penyidikan kasus dugaan pemerasan ini. Pihak kepolisian tinggal melakukan koordinasi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemerasan pimpinan kpk

Berita Terkini