<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/aviary-image-1658834874735.jpg" alt="Ilustrasi uang TPP ASN. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi uang TPP ASN. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pemutakhiran database dan informasi terkait dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tiga provinsi baru di Papua. Upaya itu dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan Tim Pusat dengan pemerintah kabupaten yang masuk dalam cakupan tiga provinsi baru di Papua.  Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Maddaremmeng mengatakan, Kemendagri telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua. Satgas tersebut telah turun langsung ke tiga provinsi baru untuk memastikan dukungan terhadap persiapan penyelenggaraan pemerintahan di DOB tersebut.  Selain itu, Kemendagri juga telah menggelar rapat dengan kementerian dan lembaga terkait, utamanya dalam memastikan dukungan anggaran. "Kemarin kita sudah rapat dengan lintas kementerian/lembaga yang dipimpin oleh Pak Wamen (Wakil Menteri Dalam Negeri) untuk memastikan anggaran-anggaran yang dibutuhkan termasuk pasca adanya ini (Undang-undang terkait pembentukan tiga DOB)," kata Maddaremmeng dalam keterangannya, Jumat (30/9).  Hal ini menindaklanjuti Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa peresmian provinsi dan pelantikan penjabat gubernur dilakukan setelah 6 bulan UU tersebut diundangkan.  Bisa Ikut Pemilu 2024  Namun, agar tiga daerah tersebut bisa mengikuti Pemilu 2024, maka persiapan peresmian sekaligus pelantikan penjabat gubernurnya perlu dipercepat agar dapat mengikuti tahapan Pemilu. "Makanya diminta bahwa harus minimal minggu kedua sampai minggu keempat Oktober (2022) itu sudah harus kita meresmikan dan melantik penjabat (gubernur)," terangnya.  Madderemmeng menegaskan, Kemendagri telah melakukan langkah-langkah strategis, terukur, dan terinci dalam mempercepat terlaksananya pemerintahan tiga provinsi baru di Papua. Bahkan, pihaknya telah membantu menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rancangan tersebut nantinya diserahkan kepada penjabat gubernur untuk didiskusikan dan disepakati.  "(Rancangan) Pergub OPD ini nanti akan diberikan kepada penjabat gubernur (untuk) didiskusikan untuk segera disepakati. Kita juga sudah mengakomodasi sebenarnya rekapitulasi dari masukan pegawai," terangnya.  Dalam kesempatan itu, Madderemmeng juga menjelaskan terkait dukungan anggaran untuk DOB. Dia mengatakan, anggaran DOB terdiri dari dua sumber, yakni pemerintah pusat dan hibah daerah. Dia menekankan dukungan anggaran itu harus jelas.  Oleh karena itu, dirinya meminta agar kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh pemerintah daerah dapat dijalankan dengan baik. Adapun dukungan yang diberikan pemerintah daerah di Papua terhadap tiga provinsi baru tersebut meliputi anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM), serta berbagai dukungan teknis lainnya.  "Intinya bahwa hari ini kita konsolidasi hingga detail, khususnya terkait dengan kesiapan hibahnya (anggaran, aset, dan sumber daya lainnya), sudah sampai di mana prosesnya. Kalau bisa ada hal-hal yang tidak diketahui, kita sudah minta Ditjen Bina Keuangan Daerah untuk menyiapkan dukungan teknis kalau misalnya ada hal-hal sifatnya teknis yang harus dibantu," tandasnya.

Kemendagri Bentuk Satgas Percepat Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/jokowi-salurkan-bantuan.jpg" alt="WARTAWAN CILIK: Presiden Joko Widodo diwawancarai dua siswa SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, kemarin (21/8). (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>WARTAWAN CILIK: Presiden Joko Widodo diwawancarai dua siswa SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, kemarin (21/8). (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemekaran wilayah di Papua merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan.  Selain itu, dengan adanya tiga daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, diharapkan akan mempermudah jangkauan pelayanan di tanah Papua yang luas.  “Ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas. Untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru,” kata Jokowi di Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (31/8).  Menurut Kepala Negara, pemekaran wilayah di Papua merupakan aspirasi yang berasal dari masyarakat Papua sendiri. Aspirasi tersebut telah ada sejak beberapa tahun lalu dan berasal dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah.  “Ini kita kan, saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke, minta. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dan kita tindak lanjuti dengan pelan-pelan. Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini,” jelasnya.  Terkait masih adanya pro dan kontra terkait pemekaran wilayah tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan sebuah bentuk demokrasi. “Sekali lagi, itu adalah permintaan dari bawah, bahwa ada pro dan kontra itu namanya demokrasi,” pungkas Jokowi.

Jokowi Sebut Pemekaran Wilayah di Papua untuk Pemerataan Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG-20210424-WA0034_copy_1280x717_1.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Nur Imansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Nur Imansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pemekaran Papua yang kini menambah tiga provinsi diharapkan bisa diterima oleh semua pihak. Menurut Tito, pemekaran Papua penting sebagai uapa memajukan prekonomian bumi cendrawasih.  Tiga provinsi baru itu yakni, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan.  "Kita alhamdulillah sudah selesai. Puji tuhan sudah lalui proses termasuk terima aspirasi masyarakat kita harapkan aemua pihak bisa terima ini demi kemajuan pembangunan Papua," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6).  "Kita berpikir ke depan bagaimana untuk percepat pembangunan dan untuk sejahterakan rakyat papua," tegas Tito.  DPR RI resmi mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) Papua dalam rapat paripurna masa sidang V.  Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam pembahasannya menyatakan, pemekaran di wilayah Papua semata untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesehatan masyarakat. Serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.  Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.  "Memperhatikan aspek politik administratif hukum kesatuan sosial budaya persiapan sumber daya manusia infrastruktur dasar kemampuan ekonomi perkembangan pada masa yang akan datang dan atau aspirasi masyarakat Papua," kata Doli saat menyampaikan pemaparan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.  Politikus Golkar ini menyatakan, kebijakam otonomi khusus di Papua juga diharapkan bisa mengatasi konflik yang terjadi di Bumi Cendrawasih. Hal ini juga tidak lain untuk mempercepat pemerataan pembangunan.  "Pemekaran ditunjukkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan mempercepat peningkatan pelayanan publik mempercepat kesejahteraan dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat yang terhormat," pungkas Doli.

Tito Harapkan Pemekaran Papua Diterima Semua Pihak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2020-11-30-at-17.24.48-2.jpg" alt="Ketua panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Naim/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Naim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan, akan mengesahkan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, Kamis (30/6) besok. Pengesahan itu akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI.  Adapun tiga RUU itu di antaranya, RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah.  "Insya Allah kemarin kita sudah ambil pengambilan keputusan tingkat I, kami sudah teruskan minta permohonan rapat paripurna diagendakan untuk disahkan menjadi Undang-undang," kata Doli ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (29/6).  Politikus Partai Golkar ini pun mengakui, sudah menerima undangan rapat paripurna yang akan digelar pada Kamis (30/6) besok. Salah satu agendanya tidak lain mengesahkan DOB Papua.  "Saya sudah dapat undangan, saya di Komisi II diagendakan dalam rapat paripurna. Mudah-mudahan besok nggak ada masalah dan diundangkan dalam rapat paripurna," ucap Doli.  Dalam kesempatan berbeda, Doli sebelumnya menjelaskan terdapat dua pertimbangan pemekaran tiga wilayah di Papua akan sah pada 30 Juni 2022 mendatang. Pertama adalah soal anggaran, kata Doli, pada 30 Juni adalah batas terakhir pembahasan atau penetapan APBN tahun 2023.  "Jadi, Kementerian Keuangan menunggu kalau misalnya undang-undangnya selesai sebelum tanggal 30 mereka sudah bisa menyiapkan anggarannya, karena berdasarkan undang-undang sudah ada," ucap Doli di Kompleks Parlemen beberapa waktu lalu.  Kedua, dengan adanya pembentukan Provinsi ini, ada konsekuensi soal posisi lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR RI, DPD RI, dan DPRD Provinsi. Tak dipungkiri, tiga wilayah itu juga harus memgikuti Pemilu pada 2024 mendatang.  "Patut dipertimbangkan nanti ada perubahan undang-undang, terutama undang-undang tentang Pemilu. Nah bentuknya apa revisi atau apa Perppu itu tergantung nanti pembicaraan pemerintah dengan DPR," pungkas Doli.

Besok DPR RI Berencana Sahkan 3 RUU Pemekaran Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Pesantren-Anak-Papua-di-Bogor_Hendinovian-Radar-Bogor_Radar-Bogor-2594.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dan DPR diminta segera mengesahkan dan mendatangani undang-undang daerah otonomi baru (DOB) di tiga Provinsi Papua. Hal ini dinilai untuk melakukan pemerataan di Papua.  "kami melihat DOB ini adalah solusi dan strategi untuk pembangunan di tanah Papua. Sehingga dengan itu kami turun hari ini untuk mendesak agar Undang-Undang tersebut bisa disahkan dalam bulan ini," kata Forum Mahasiswa Orang Asli Papua, Charles Kosay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).  Dia menyebut, ada daerah di Provinsi Papua yang tidak bisa mengelola masalah dan memberikan pelayanan masyarakat dengan baik. Sebab, beberapa kabupaten ini masih dalam daerah terisolasi.  Masalah faktor kesehatan dan pendidikan juga belum terjangkau, guru atau tenaga pengajar maupun tim medis atau tenaga medis itu belum bisa ke daerah tertentu karena pembangunan jalan belum ada. Ini disebut merupakan faktor kelemahan pemerintah provinsi.  "Sehingga dengan adanya pemekaran ini akan membantu untuk membuka daerah-daerah terisolasi tersebut," papar Charles.  Dengan adanya pemekaran, diharapkan berdampak positif bagi orang asli Papua, dari segi politik dalam UU Otsus kemarin sudah disebut dalam pasal 76 adanya kewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengangkat hak dan martabat orang asli Papua dari segi ekonomi dan politik.  "Jadi dari dua provinsi menjadi lima provinsi dari lima provinsi ini hak-hak politik orang Papua akan masuk di situ tanpa jalur partai, karena sudah mengikat UU Otsus. Di situ lah kesejahteraan orang Papua akan terlihat," tegas Charles.  Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal menyatakan, pembentukan RUU tersebut dilakukan tanpa merevisi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.  "Setelah dilakukan penelaahan secara mendalam oleh Komisi II, ternyata bahwasannya pembentukan provinsi-provinsi yang sudah dilakukan pada beberapa waktu yang lalu, maka provinsi-provinsi dari induk yang dimekarkan itu undang-undangnya tidak perlu dilakukan perubahan," ujar Syamsurizal dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR atas hasil RUU tentang Provinsi Papua, Senin (30/5).  Keputusan itu diambil setelah Komisi II melakukan penelaahan terhadap RUU Pembentukan Papua, RUU Pembentukan Papua Barat dan RUU Pembentukan Papua Barat Daya. Menurutnya, Papua Barat sebagai induk provinsi yang bakal dimekarkan tidak perlu direvisi undang-undangnya dalam proses pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.  "Kami hanya mengusulkan untuk mendapat pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi adalah hanya tinggal satu provinsi saja, yakni RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya," pungkas Syamsurizal.

Minta DOB Disahkan, Pemekaran Papua Diyakini Beri Dampak Positif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aksi-jokowi-gaet-milenial-dari-naik-motor-listrik-sampai-beli-sneaker_m_204478.jpeg" alt="Presiden Jokowi bersama ibu negara Iriana, mengendarai motor listrik di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Kamis (12/4) lalu." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bersama ibu negara Iriana, mengendarai motor listrik di Kota Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, Kamis (12/4) lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran Provinsi Papua mendapat dukungan. Program ini diyakini mampu mengakselerasi pembangunan dan memperluas jangkauan pelayanan birokrasi pemerintahan.  Pengamat Politik asal Papua, Frans Maniagasi mengatakan, nilai rasionalitas Orang Asli Papua (OAP) untuk memahami nilai-nilainya sendiri pun mesti diberikan ruang. Dengan demikian, pemekaran wilayah tidak mencabut OAP dari nilai-nilai dan akar budayanya. "Pengalaman empiris menunjukkan, pemekaran wilayah selama ini membawa perubahan yang signifikan terhadap kemajuan fisik,” ungkap Frans kepada wartawan, Sabtu (21/5).  Mantan Anggota Tim Asistensi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada 2001 itu menuturkan, pemekaran tidak hanya fokus pada percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan, melainkan akan memproduksi kemajuan yang progresif.  Namun, di lain pihak pemekaran berfungsi agar ada sinergitas terhadap eksistensi dan keberlanjutan dari paradigma nilai lokal.  "Pemekaran tak memandang nilai lokal sebagai antipemekaran dan perubahan atau resistensi terhadap pembangunan," tambah Frans.  Pemekaran Papua juga memiliki dasar hukum. Secara yuridis pasal 76 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua melegitimasi pemekaran dapat dilakukan.  "Mekanismenya dapat dilakukan bottom-up dan top down hal ini dapat  ditunjukkan pada ayat (1) pemekaran provinsi – provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh–sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan pada masa yang akan datang," jelasnya.  Di sisi lain, dalam Ayat (2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.  "Sementara di Ayat (3), Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah," ucap Frans. (*)

Pengamat Sebut Pemekaran Provinsi Papua akan Bawa Perubahan Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Mahfud-MD-antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mempertanyakan klaim Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut, 82 persen masyarakat Papua menyetujui adanya pemekaran wilayah. Dia mempertanyakan kajian dari pernyataan Mahfud tersebut.  "Majelis Rakyat Papua mempertanyakan penyampaian dari Bapak Menkopolhukam terkait dengan 82 persen aspirasi. Ini kajian dari mana, kajian kapan dilakukan dan siapa yang melakukan kajian itu aspirasi?," kata Timotius di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).  Menurut Timotius, seharusnya Pemerintah menyerap aspirasi rakyat Papua berdasarkan kajian ilmiah. Karena, masyarakat Papua yang akan sangat berdampak dari pemekaran wilayah tersebut.  "Jadi saya berharap selaku pimpinan Majelis Rakyat Papua, representasi dari kultur orang asli Papua," ucap Timotius.  Oleh karena itu, kata Timotius, Pemerintah diharapkan bisa mendengar aspirasi dari MRP yang merupakan penyambung lidah dari seluruh rakyat di Papua.  "Pemerintah pusat sesungguhnya harus mendengarkan aspirasi dari kami, karena kami adalah lembaga negara yanga da di daerah yang menyampaikan aspirasi masyarakat Papua," tegas Timotius.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, 82 persen rakyat Papua dan Papua Barat menyetujui wacana pemekaran daerah otonomi baru (DOB). Angka itu didapatkan berdasar hasil survei lembaga kepresidenan.  ”Kalau setuju tidak setuju itu biasa, hasil survei yang dilakukan lembaga kepresidenan itu malah 82 persen rakyat Papua itu minta pemekaran,” kata Mahfud MD saat memberi keterangan seusai mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut delegasi Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4).  Perihal pro dan kontra pendapat di kalangan masyarakat, Mahfud menilai hal itu sebagai dinamika yang umum. Terlebih di Papua tidak jarang ada unjuk rasa dilakukan di depan umum baik itu dari kalangan yang mendukung maupun menolak pemekaran DOB.

MRP Pertanyakan Klaim Mahfud MD Soal 82% Rakyat Papua Setuju Pemekaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2021-12-16-at-09.42.10_1.jpg" alt="Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. DPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib meminta DPR RI untuk menunda pemekaran tiga Provinsi Papua. Sebab sebelumnya, DPR RI menyepakati pembahasan tiga RUU Pemekaran Papua untuk segera disahkan.  Tiga RUU Pemekaran Papua itu di antaranya, RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah.  "Pemekaran daerah baru atau DOB, di mana DPR RI telah sahkan pada tanggal 12 April 2022 kemarin, masyarakat minta supaya pemekaran itu dipending atau ditunda, sampai dengan ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Timotius di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/4).  "Oleh karenanya kami menyampaikan aspirasi kepada Wakil DPR RI, karena beliau sangat merespon aspirasi yang disampaikan Majelis Rakyat Papua," sambungnya.  Menurut Timotius, rakyat Papua saat ini sangat menolak dilakukan pemekaran daerah. Karena, Pemerintah Indonesia masih melakukan moratorium untuk seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Papua.  "Belum ada kajian secara ilmiah, semua aspek," tegas Timotius.  Dia pun menyebut, pemekarasan wilayah sangat penting adanya peningkatan sumber daya manusia. Namun, saat ini hal itu masih menjadi kendala.  "Ini coba lihat 28 kabupaten/kota di Provinsi Papua tidak ada pengembangan sumber daya manusia, sama sekali tidak ada, sangat ketergantungan, itu zero nol, tidak ada. Kecuali Mimika yang ada Freeport, tapi kabupaten lain tidak ada sama sekali," papar Timotius.  Dia pun mempertanyakan keinginan Pemerintah yang ingin melakukan pemekaran wilayah di Papua. Dia menharapkan untuk menunda pembahasan pemekaran Provinsi Papua.  "Ini masalah yang sangat serius untuk dipending, sampai pemerintah mencabut moratorium baru sekaligus. Karena teman-teman di provinsi lain juga membutuhkan pemekaran, ini yang perlu dipahami oleh pemerintah," ungkap Timotius.  Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, penduduk asli Papua harus diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan atas kebijakan perubahan UU Otonomi Khusus dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).  “Tentu wajar jika kemudian MRP berusaha menyalurkan aspirasi orang asli Papua. Ini bagus, dan perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik agar tidak menimbulkan eskalasi konflik yang tinggi,“ ucap Dasco.  Dasco mengungkapkan ada dua poin yang disampaikan MRP. Pertama, tentang evaluasi UU Otsus Papua, supaya transparan dan terbuka bagi MRP untuk melaksanakan tugas sesuai UU. Kedua, terkait dengan aspirai menunda DOB.  “Memang pada 12 April lalu, rapat paripurna DPR RI sudah mengesahkan tiga RUU DOB sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI. Tapi dengan masukan MRP saya akan sampaikan pada pimpinan DPR lainnya, termasuk rekan-rekan di Komisi II, agar mempertimbangkan penundaan RUU DOB sampai ada putusan MK (Mahkamah Konstitusi),“ ujarnya.  Aspirasi yang disampaikan tersebut, menurut Dasco, sangat masuk akal. Sebagai penduduk asli Papua yang merasakan dampak dan manfaat UU Otsus, apabila diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, tentu sangat wajar.  "Apalagi MRP telah meminta masukan dari penduduk di 28 kabupaten,“ imbuh Ketua Harian Partai Gerindra ini.  Lebih lanjut Dasco menjelaskan, DPR telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembahasan RUU DOB. Namun, sampai saat ini DPR belum menerima surat presiden (Surpres).  “Tanpa ada surpres maka RUU ini tidak akan bisa dibahas. Saya akan sampaikan kepada DPR untuk menunda terlebih dahulu pembahasan keitga RUU DOB sampai ada putusan MK,“ pungkasnya.

Majelis Rakyat Papua Minta DPR Tunda Pemekaran Menjadi Tiga Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Ketua-DPR-RI-Puan-Maharani-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemekaran provinsi kembali terjadi di Papua. Rencana itu disampaikan oleh Komisi II DPR dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU). Di dalam draf RUU itu, di Papua nantinya terdapat tiga provinsi baru.  Ketiga provinsi baru adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Ketua DPR Puan Maharani sangat mendukung rencana pemekaran wilayah di Papua yang nantinya bertambah tiga provinsi lagi.  RUU tentang tiga provinsi baru Papua itu telah disetujui dalam rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil harmonisasi RUU di Badan Legislasi (baleg) DPR.  “Penambahan provinsi di Indonesia bagian timur dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Papua dan untuk melayani masyarakat Papua lebih baik lagi,” kata Puan, Jumat (8/4).  Puan menuturkan, pemekaran wilayah di Papua juga bertujuan adanya peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan penambahan provinsi, diharapkan Papua bisa semakin maju.  “RUU yang mengatur pemekaran 3 wilayah baru ini juga sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Papua,” ucapnya.  Tiga provinsi baru di Bumi Cenderawasih itu nantinya akan melingkupi belasan kabupaten yang kini masuk di Provinsi Papua.  Untuk Provinsi Papua Selatan (Ha Anim) akan menjadikan Merauke sebagai ibu kota. Ibu kota Provinsi Papua Tengah (Meepago) berada di Timika, dan ibu kota Papua Pegunungan Tengah (Lapago) di Wamena.  Adapun tahapan selanjutnya untuk RUU pemekaran Papua dibawa ke rapat paripurna. Pembahasan RUU dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat pertama bersama pemerintah.  Puan pun memastikan beleid soal pemekaran wilayah itu nantinya akan tetap diselaraskan dengan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. “Dalam pembahasan RUU ini nantinya agar memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Papua,” pesan Puan.  Dengan adanya penambahan tiga provinsi baru di Papua, Indonesia kelak akan memiliki 37 provinsi. Sebelumnya Papua telah pernah dilakukan pemekaran, yakni Papua dan Papua Bara. Kini pemekaran dilakukan lagi di Provinsi Papua.

Papua Dimekarkan 3 Provinsi Lagi, Semoga Masyarakat Lebih Sejahtera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BEM-Papua-Cepos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih (Uncen) menolak adanya pemekaran wilayah Papua. Karena mereka menilai ada  sekelompok kepala daerah di wilayah Tabi, Papua Tengah, Saireri dan Papua Selatan dengan mengatasnamakan rakyat yang ingin memekarkan daerah otonomi baru (DOB). BEM Uncen menilai ada kepentingan kekuasaan dari pemekaran itu.  “Pemimpin daerah yang memberikan pernyataan terkait pembentukan daerah otonomi Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Saireri dan Tabi kami lihat ini di dalamnya adalah orang-orang yang disinyalit diperalat. Pemekaran ini untuk menghancurkan orang Papua,” ungkap Ketua BEM Fakultas Hukum, Roko Kobogau seperti dilansir Ceposonline (Jawa Pos Group), Selasa (5/11).  Ia mengatakan beberapa penyampaian pembentukan DOB sangat sepihak dan tidak melibatkan pelaku pembangunan yaitu masyarakat akar rumput yang di dalamnya ada tokoh, masyarakat tokoh perempuan, adat gereja dan mahasiswa. ”Kemarin itu mereka pemimpin-pemimpin ini yang sering berkompromi dengan pemerintah pusat dengan kepentingan jabatan mereka sepakat untuk meminta pemekaran provinsi. Kami lihat ini ambisi kekuasaan karena masa jabatan mereka mau berakhir,” katanya.  Dia mengatakan beberapa dari mereka yang mengklaim DOB adalah pejabat masa 2 periode seperti di wilayah Tabi, Papua Tengah dan beberapa wilayah lainnya. Sehingga terlihat jelas ada indikasi ambisi jabatan karena tidak mampu bersaing untuk tingkat Provinsi Papua.  ”Kami lihat ini mereka sudah tidak ada kesempatan lagi di Provinsi Papua sini karena masalah partai dan juga kapasitas sehingga mereka berusaha untuk membuat provinsi baru. Kami mahasiswa sebagai representative dari masyarakat dengan tegas menolak adanya daerah otonomi baru karena 2 provinsi ini saja masyarakat kita sudah tercerai berai apa lagi ditambah,” ujarnya.  Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintaaan Demianus Sabu mengatakan Provinsi Papua itu tidak bisa dimekarkan tanpa kesepakatan masyarakat, MRP, DPR, Gubernur bahkan tokoh adat. Menurutnya, tidak bisa hanya kepentingan kepala daerah tertentu, karena hari ini pemekaran Papua Tengah, Provinsi Tabi, Saireri dan Papua Selatan ini semua untuk siapa?  “Kami orang Papua jumlah kami semakin sedikit dan makin habis terus. Kalian (Kepala Daerah) bentuk provinsi nanti untuk siapa sebenarnya? Jadi yang kami lihat dalam persetujuan pembentukan daerah otonomi baru ini tidak ada keterlibatan masyarakat, mahasiswa, tokoh adat, gereja. Jangan hanya kepentingan para pejabat,” katanya.  Ia pun meminta pemerintah Pusat jangan seenaknya menetukan provinsi tanpa ada keterlibatan pemilik wilayah yaitu masyarakat. “Kalau kita lihat dalam UU tahun 2004 nomor 23 dan Nomor 78 Tahun 2007 itu berbicara pemekarkan bukan berdasarkan keputusan individu atau kelompok tapi harus dimekarkan karena kesepakatan tokoh masyarakat, tokoh Gereja, MRP, DPR dan pemerintah di daerah tersebut, tapi yang terjadi saat ini tidak ada maka, kami lihat yang dilakukan tidak sesuai prosedur ini ada kepentingan apa sehingga penambahan provinsi? kami tolak semua. harusnya melihat jumlah masyarakat asli jika masyarakat asli sedikit ini di bangun untuk siapa,” pungkasnya.

Endus Ambisi Kekuasaan, BEM Uncen Tolak Rencana Pemekaran Papua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemekaran papua

Berita Terkini