<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/pramonooooo22-958875093.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (30/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa (30/9). Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 850 Tahun 2025 yang telah ditandatangani pada 23 September 2025. Dengan kebijakan ini, wilayah Kapuk resmi terbagi menjadi tiga kelurahan. Yakni, Kelurahan Kapuk, Kelurahan Kapuk Selatan, dan Kelurahan Kapuk Timur. Gubernur Pramono menjelaskan, usulan pemekaran Kapuk sejatinya telah diusulkan sejak tahun 1990. Namun, dalam dalam 35 tahun kebelakang usulan tersebut tidak kunjung disetujui. Padahal, kata Pramono, pemekaran perlu dilakukan karena jumlah penduduk di Kelurahan Kapuk sangatlah tinggi yakni mencapai sekitar 174 ribu jiwa. Jumlah itu bahkan melampaui total penduduk di 15 kecamatan lain di Jakarta. Menurutnya, pelayanan publik berpotensi tidak optimal jika wilayah seluas itu tetap berada di bawah satu kelurahan. "Begitu saya mendapat laporan jumlah penduduk Kapuk mencapai 174 ribu jiwa, saya menilai sudah waktunya dilakukan pemekaran. Karena itu, saya menandatangani Kepgub Nomor 850 Tahun 2025 untuk membagi wilayah Kapuk menjadi tiga kelurahan," ujarnya. Gubernur Pramono memastikan masyarakat tak perlu cemas terkait pengurusan administrasi kependudukan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berkoordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh penyesuaian dokumen berjalan mudah, cepat, dan gratis. "Masyarakat tidak perlu cemas soal administrasi. Semua dokumen akan difasilitasi melalui pos pelayanan satu atap, dan seluruh prosesnya gratis," tegasnya. Siapkan Kantor Kelurahan Baru Tak hanya itu, Pemprov DKI juga akan menyiapkan fasilitas pendukung, termasuk kantor kelurahan baru bagi wilayah Kapuk Selatan dan Kapuk Timur. Proses pembangunan akan segera dilakukan begitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan kode wilayah resmi. "Alhamdulillah Kepgub sudah keluar, tinggal menunggu kode wilayah dari Kemendagri. Setelah itu, saya minta Wali Kota segera menyiapkan pembangunan kantor kelurahan," ungkapnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi menetapkan pemekaran Kelurahan Kapuk menjadi tiga kelurahan, memastikan pelayanan publik yang baik.

Setelah 35 Tahun Diusulkan, Gubernur Pramono Setujui Pemekaran Kapuk Jadi Tiga Kelurahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/masjid-syeh-solo-4292069629.jpg" alt="DARI BERBAGAI KOTA: Pengunjung berfoto dengan latar belakang Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. (10/3)." width="100%">
<figcaption>DARI BERBAGAI KOTA: Pengunjung berfoto dengan latar belakang Masjid Raya Sheikh Zayed Solo. (10/3).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons adanya usulan agar Solo, kampung halaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi Daerah Istimewa. Menurut Prasetyo, usulan itu harus dipelajari.&nbsp;"Tentunya kita tidak perlu gegabah, pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik," ujarnya, Jumat (25/4). Prasetyo beralasan, ada banyak hal yang harus diperhitungkan sebelum memberikan status istimewa kepada sebuah daerah. Seperti halnya usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang juga saat ini banyak masuk.&nbsp; "Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan," jelasnya. Untuk itu, wacana tersebut harus didiskusikan lebih dalam bersama dengan kementerian terkait. Terkait prosesnya, dia menyebut hingga saat ini usulan agar Solo dijadikan daerah istimewa belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang dia tahu, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri. "Tidak hanya baru-baru ini saja. Usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa," pungkasnya. Sebelumnya, wacana agar Solo menjadi Daerah Istimewa disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima dalam rapat bersama Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di kompleks parlemen, Kamis (24/4).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Solo menjadi Daerah Istimewa, menyatakan perlunya kajian dan diskusi lebih lanjut.

Solo, Kampung Halaman Jokowi Diusulkan jadi Daerah Istimewa, Istana: Kita Pelajari, Kita Cari Jalan Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendagri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan pembicaraan pendahulu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah menyetujui usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua untuk dibahas lebih lanjut. Adapun ketiganya adalah RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah.  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, pemekaran tersebut bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat asli Papua.  ’’Atas nama pemerintah kami menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut secara bersama-sama, dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Baik dalam aspek formil, teknis, maupun aspek materi dan substansi, terutama terhadap hal-hal krusial yang perlu kita cermati bersama dan perlu diantisipasi secara bijaksana,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6).  Tito menjelaskan, pemerintah mengapresiasi dan menyambut baik penyampaian hak inisiatif DPR RI tersebut. Menurut Tito, prinsip utama pembentukan DOB di Papua bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).  ’’Pemekaran di Papua secara yuridis berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 21 Tahun 2001, (yaitu dengan memperhatikan) hukum, kesatuan sosial budaya atau wilayah adat, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan ekonomi, prediksi perkembangan pada masa yang akan datang dan juga aspirasi masyarakat Papua,” ujarnya.  Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi pilar penting dari kebijakan-kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, salah satunya melalui pemekaran di Papua.  ’’Oleh karena itu, kami mengharapkan kiranya dengan kerja sama yang baik, baik dari pimpinan dan seluruh anggota dewan dan Panja (panitia kerja) nanti, kiranya berkenan tiga RUU ini dapat selesai sesuai dengan jadwal,” tegas Tito.  Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya menargetkan ketiga RUU tersebut akan diselesaikan sebelum 30 Juni 2022. Pihaknya pun telah membentuk panitia kerja khusus membahas pemekaran Papua.  "Mulai hari ini kita sudah resmi membentuk Panja pembahasan tiga RUU. Undang-Undang ini akan bisa segera efektif berjalan apabila dapat kita selesaikan sebelum tanggal 30 Juni. Insyaallah tanggal 30 Juni akan ada rapat paripurna, maka sebelum itu kita selesaikan," ujar Doli. (*)  &nbsp;

RUU DOB Papua Dikebut, Tito: Pemekaran untuk Pemerataan Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Kekeringan-Sawah-Petani-Merugi_Hendinovian-Radar-Bogor_Radar-Bogor-1.jpg" alt="Petani Desa Weninggalih, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melintas diarea pesawahan yang mengalami kekeringan, Kemarau sejak empat bulan lalu mengakibatkan Desa Weninggalih yang terdiri dari 13 kampung alami kekeringan parah serta di pastikan ribuan" width="100%">
<figcaption>Petani Desa Weninggalih, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melintas diarea pesawahan yang mengalami kekeringan, Kemarau sejak empat bulan lalu mengakibatkan Desa Weninggalih yang terdiri dari 13 kampung alami kekeringan parah serta di pastikan ribuan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Bogor Bima Arya mewacanakan pembentukan Provinsi Bogor Raya. Usulan yang masuk Provinsi Bogor Raya nantinya, di antaranya, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, hingga Kota Sukabumi.  Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto mengatakan, saat ini yang lebih dulu difokuskan adalah pemekaran Bogor. Karena saat ini ia melihat Kota Hujan tersebut sudah padat penduduk. "Memang Bogor sudah sangat padat, terpadat di dunialah kalau Bogor itu, Kabupaten Bogor ya lima juta lebih (penduduknya)," ujar Yandri kepada wartawan, Kamis (22/8).  Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, saat ini fokus utama Bogor adalah melakukan pemekaran di dua wilayah. Sehingga kota Bogor tidak padat penduduk. Misalnya pemekaran di Bogor Barat dan Timur.  "Kalau menurut saya yang paling penting itu Bogor aja dulu yang dimekarkan, Bogor Barat dan Bogor Timur. Itu kan semua sudah lengkap semua syaratnya," katanya.  Yandri berujar, Komisi II DPR sudah sejak lama mengusulkan adanya pemekaran tersebut. Mengingat kota Bogor sudah sangat padat penduduknya. Sehingga pemekaran memang dianggap perlu bagi Kota Hujan tersebut.  "Komisi II ini telah merekomendasikan dari awal sebetulnya Bogor itu kebutuhan mendesak untuk dimekarkan," pungkasnya.  Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya memaparkan usulan untuk menyatukan Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi menjadi satu provinsi bernama Bogor Raya. Jakarta juga bisa ikut bergabung. Mengingat jarak Jakarta dan Bogor sangat berdekatan.  "Jadi opsi semakin banyak, awalnya hanya meluas wilayah Kota Bogor dan Kabupaten, kemudian ditambah usulan provinsi baru ditambah Bogor, apakah Bogor bergabung provinsi baru, apakah gabung Jakarta," ujar Bima.  Untuk menindaklanjuti wacana Provinsi Bogor Raya ini, Bima mengaku akan melakukan kajian secara akademis. Hal itu dilakukan dengan melibatkan Institut Pertanian Bogor (IPB), bupati, dan pemerintah kota. Ia berharap agar kajian ini tak hanya berangkat dari kepentingan politik melainkan didasarkan pada kajian akademis yang matang.

Soal Perluasan Wilayah, DPR Usul Bogor Dimerkarkan Jadi Dua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/komite-1-dpd.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komite I DPD RI menaruh perhatian serius terhadap aspirasi pemekaran daerah. DPD RI meyakini, pemekaran daerah dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan.  Hal tersebut mengemuka saat pembahasan pembentukan calon Provinsi Sumatera Tengara dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Ruang Rapat Komite I, Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Rabu (10/7). Wakil Ketua Komite I Jacob Esau Komigi mengatakan, Komite I sudah membahas ini berkali-kali dengan pemerintah.  "Komite juga sudah melakukan audiensi dengan Ketua DPOD yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahkan secara resmi sudah menyurati secara kelembagaan dari Pimpinan DPD RI bulan Februari lalu untuk mendesak pemerintah segera menyelesaikan 2 (dua) PP Pelaksanaan aturan penataan daerah agar usulan-usulan calon daerah baru, bisa segera dibahas," ujarnya melalui keterangan tertulis kepada JawaPos.com.  Dia menegaskan, komitmen DPD RI untuk memekarkan wilayah tak perlu diragukan. Pada 27 Februari lalu, Ketua DPD RI Oesman Sapta sudah menyurati secara resmi Presiden Jokowi mengenai rencana ini.  "Semangatnya adalah untuk pemerataan pembangunan. Namun, sejak diundangkan pada 30 September 2014, hingga sekarang pemerintah belum juga menyelesaikan mandat Undang-undang Pemda tersebut," kata Anggota DPD RI Sumatera Utara Badikenita Sitepu.  Ketua DPRD Provinsi Sumut Wagirin Arman menuturkan bahwa perjuangan daerah dalam memperjuangkan DOB terkendala oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terutama terkait luas wilayah, jumlah penduduk sebagai persyaratan utama pemekaran daerah baru.  "Menurut kami UU Pemda tersebutlah yang menghambat pemekaran, kalau prasyarat hanya dihitung luas wilayah dan jumlah penduduk jelas itu tidak bisa diaplikasikan," katanya.  Bahkan, kata dia, rencana DOB bisa jadi tidak terwujud. Hanya wilayah Jawa saja yang bisa memenuhi prasayarat tersebut.  "(Masalahnya) ada daerah yang luasnya memenuhi persyaratan tetapi penduduknya tidak, begitu pula sebaliknya. Kami mendukung DPD RI untuk menyuarakan aspirasi pemekaran daerah ini kepada pemerintah," pungkas Wagirin Arman.

Komite I DPD RI Bahas Pembentukan Calon Provinsi Sumatera Tenggara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/warga-papua-barat-daya-surati-jokowi-ini-permintaannya_m_174971.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga melalui Ketua Deklarator dan Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Andy Asmuruf,SH,MH yang sehari-hari berprofesi Hakim di Provinsi Sulawesi Tengah telah menyampaikan permohonan kepada Presiden Joko Widodo melalui surat nomor P.0118/PEMK/PROVPBD/IX/2017 agar mencabut moratorium pemekaran daerah. Surat permohonan pencabutan moratorium pemekaran daerah ini ditembuskan kepada semua Lembaga Tinggi Negara, Gubernur, DPRD, Kapolda, Pangdam, MRP Provinsi Papua maupun Papua Barat serta para Bupati, Walikota, Ketua-ketua DPRD di cakupan daerah bawahan calon Provinsi Papua Barat Daya. Andy mengatakan, persyaratan pembentukan provinsi Papua Barat Daya sudah terpenuhi. Berdasarkan UU RI Nomor 21 tahun 2001 Pasal 76 menyebutkan bahwa pemekaran provinsi di tanah Papua, dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRD setelah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi serta perkembangan di masa yang akan datang. Persetujuan pemekaran provinsi Papua Barat telah direkomendasikan oleh MRP melalui SK nomor 171.1/236MRP/2011, serta SK Persetujuan DPRP nomor 05/KEP/PIM-DPRD/2009. Andy mengatakan, komunikasi pihaknya dengan Gubernur dan DPRD Papua Barat sejauh ini baik-baik saja, terbukti pihaknya diundang resmi untuk menghadiri penetapan RPJMD Gubernur tahun 2018 dan pada prinsipnya Gubernur mendorong percepatan pemekaran Papua Barat Daya, terutama dukungan dana pada tahun 2018. Mengenai SK yang keluarkan Gubernur Papua Barat periode lalu yang di akhir masa jabatannya mengeluarkan SK tentang penyerahan daerah bawahan untuk provinsi Papua Barat Daya yang mencakup satu Kota dan empat Kabupaten, tidak termasuk kabupaten Raja Ampat, Andy Asmuruf menilainya tidak sah. &ldquo;Mengapa? karena secara geopolitik dan histori maupun dalam dokumen pengusulan Provinsi Papua Barat Daya, kabupaten Raja Ampat merupakan bagian yang tidak terpisahkan,&rdquo; tegasnya. Ditambahkannya, dalam waktu dekat Gubernur Papua Barat akan mengeluarkan SK atau rekomendasi yang mengakomodir Provinsi Papua Barat Daya yang meliputi 1 Kota dan 5 Kabupaten di wilayah Sorong Raya, sekaligus menggugurkan SK sebelumnya yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat sebelumnya, Abraham O. Atururi.

Warga Papua Barat Daya Surati Jokowi, Ini Permintaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/12/12270_30019_papua-peta.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>Jawapos.com TIMIKA &ndash; Tim pemekaran Provinsi Papua Tengah, Andreas Anggaibak, optimis pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Mimika, akan segera disetujui. Optimisme yang sama juga diyakini untuk pemekaran Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat. Semua usulan pemekaran itu katanya akan segera disahkan di tahun 2016 mendatang. Andreas mengatakan, pemerintah pusat mulai memberikan kesempatan kepada Papua melakukan pemekaran mulai 2016 sampai 2025. Dengan begitu di Papua akan menjadi 69 kabupaten dan terdapat dua provinsi pemekaran, yaitu Provinsi Papua Tengah di Mimika dan Provinsi Papua Selatan di Merauke. &ldquo;RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) pembentukan tiga DOB di Mimika sudah masuk dan siap ditetapkan setelah pengesahan RPP menjadi peraturan pemerintah pengganti PP 78 tahun 2007,&rdquo; kata Andreas pada wartawan, Selasa (1/12). Mantan Ketua DPRD Mimika Perdana ini mengkritik keras pernyataan Asisten I Setda Mimika, Demianus Katiop, bahwa pembentukan DOB Papua Tengah dan dua kabupaten, yakni Mimika Timur (Agimuga) dan Mimika Barat (Kokonao) baru bisa dilakukan setelah lima tahun ke depan. &ldquo;Bahkan Bupati sendiri tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai ini. Saya tegaskan bahwa Provinsi Papua Tengah sudah terbentuk dan tinggal disahkan,&rdquo; katanya optimis.(mix/afz/JPG)

Optimis Akan Terbentuk Provinsi Papua Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9359_26906_saifullah-yusuf-jawapos.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf.</figcaption>
</figure>JawaPos.com SURABAYA - Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M) berencana menggelar Deklarasi Provinsi Madura pada Selasa, 10 November mendatang, di Bangkalan. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, deklarasi ini merupakan bentuk perjuangan untuk memekarkan Pulau Madura dari Provinsi Jawa Timur.&nbsp;&nbsp; &nbsp; Bagaimana Pemprov Jatim menanggapinya? Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf belum bisa berkomentar banyak soal rencana deklarasi P4M tersebut. Dia mengatakan bahwa deklarasi itu merupakan sebuah aspirasi yang patut dihargai. &rdquo;Kami hargai itu sebagai aspirasi,&rdquo; kata Syaifullah seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Rabu (4/11). Menurut pria yang karib disapa Gus Ipul tersebut, pemprov belum bisa memutuskan apakah akan mendukung gerakan itu atau menolaknya. Menurut dia, pemprov masih wait and see. &rdquo;Kami positive thinking saja kalau mereka membuat gerakan itu. Pasti tujuannya baik karena ingin Madura maju,&rdquo; tuturnya. Hal senada disampaikan oleh anggota DPRD&nbsp; Jatim,&nbsp; Ahmad&nbsp; Iskandar.&nbsp; Dia mengatakan&nbsp; bahwa&nbsp; DPRD&nbsp; masih&nbsp; sebatas&nbsp; memantau&nbsp; apa&nbsp; yang&nbsp; akan&nbsp; dilakukan&nbsp; P4M.&nbsp; Sebab,&nbsp; sejauh&nbsp; ini&nbsp; pimpinan&nbsp; dewan&nbsp; di Jatim&nbsp; merasa&nbsp; tidak pernah mendapatkan aduan atau usulan apa pun dari Madura tentang pemekaran provinsi tersebut. Dia menerangkan bahwa ditinjau dari Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemekaran Daerah, Madura belum&nbsp; dapat&nbsp; melepaskan&nbsp; diri&nbsp; dari Provinsi Jatim. Sebab, setiap daerah yang ingin memisahkan&nbsp; diri&nbsp; dari provinsi setidaknya memiliki lima kabupaten/kotamadya. &nbsp; &rdquo;Selama ini di Madura kan masih empat kabupaten. Lalu, PAD-nya nanti apa juga mencukupi jika menjadi provinsi&nbsp; sendiri,&rdquo; tandasnya. (dia/jay/awa/jpg) &nbsp;

Pemekaran Provinsi Madura, Wagub Jatim Beri Penghargaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/9357_26904_Senja-Pasir-Putih.jpg" alt="Jajaran perahu tradisional mempercantik atmosfer senja di Pulau Mandangin yang merupakan wilayah Madura." width="100%">
<figcaption>Jajaran perahu tradisional mempercantik atmosfer senja di Pulau Mandangin yang merupakan wilayah Madura.</figcaption>
</figure>JawaPos.com SURABAYA - Sekretaris Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (P4M), Jumhur Saros mengatakan munculnya gerakan pemekaran wilayah merupakan wujud kekecewaan masyarakat Madura kepada Provinsi Jatim. Dia merasa bahwa Pemprov Jatim selama ini hanya mengeksploitasi Madura tanpa memberikan&nbsp; jaminan yang layak bagi kehidupan dan kesejahteraan warga Madura. &nbsp; &rdquo;Apalagi untuk bagi hasil migas yang kami rasa tidak seimbang dengan pembangunan infrastruktur di Madura. Sejak saya dilahirkan, pelebaran jalan di Madura hanya selebar 1 meter. Itu sama sekali tidak seimbang dengan sumber daya&nbsp; alam&nbsp; yang&nbsp; didapat&nbsp; Jatim&nbsp; dari Madura,&rdquo; kata Jumhur seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Rabu (4/11). Jumhur beranggapan bahwa Pemprov Jatim&nbsp; tidak&nbsp; pernah&nbsp; memperhatikan pembangunan di Madura. Hal tersebut bisa dilihat dari jalan arteri sepanjang 180 km yang memanjang dari Kamal hingga Kabupaten Sumenep yang tidak pernah diperlebar. Bahkan, untuk membuktikan keseriusan rencana pendirian Provinsi Madura, P4M akan berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR RI. &rdquo;Kami akan berkirim surat ke Presiden Jokowi dan DPR RI untuk segera merevisi&nbsp; undang-undang&nbsp; tentang syarat berdirinya provinsi baru atau melakukan judicial review,&rdquo; kata Jumhur. Jika sampai surat atau usul mereka nanti tidak&nbsp; ditanggapi&nbsp; pemerintah pusat&nbsp; dan&nbsp; DPR,&nbsp; Jumhur&nbsp; mengancam bahwa pihaknya akan membawa massa yang besar untuk menduduki DPR. Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan mengingat perjuangan masyarakat Madura untuk mendapatkan&nbsp; kebebasan sebagai provinsi baru tak kunjung diperjelas. (dia/jay/awa/jpg)

Suara Pemekaran Provinsi Madura Bentuk Kekecewaan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemekaran

Berita Terkini