<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/06/bumiputera-1-2330645756.jpeg" alt="Potret Gedung Bumiputera 1912/ Sumber (Bumiputera.com)" width="100%">
<figcaption>Potret Gedung Bumiputera 1912/ Sumber (Bumiputera.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemegang polis (pempol) AJB Bumiputera 1912 yang tergabung dalam Persatuan Keluarga Bumiputera Indonesia (PKBI) mendukung langkah perusahaan untuk menelusuri hilangnya dana Rp 165 miliar. Uang tersebut diduga digelapkan melalui pemalsuan dokumen. &ldquo;Dana Rp 165 miliar yang dicairkan para mantan pekerja bukan milik pribadi mereka. Itu milik bersama, milik para pemegang polis. Kami tidak akan diam. Kami ingin keadilan ditegakan,&rdquo; kata Ketua Pempol PKBI Ahmad Suriadi, Kamis (24/4). Ahmad menyatakan dukungannya kepada AJB Bumiputera untuk menelusuri peristiwa ini. Selain itu, dia juga mendukung jalannya proses hukum di Polres Metro Jakarta Pusat. &ldquo;Kami memberikan apresiasi kepada manajemen AJB BP 1912 yang tetap berjuang mengusut kasus ini. Proses ini harus didukung oleh semua pihak, termasuk aparat penegak hukum,&rdquo; kata Ahmad. Lebih lanjut, Ahmad mengatakan, upaya penegakan hukum sudah sepatutnya dilakukan kepada para pelaku penggelapan. Sebab, telah merugikan perusahaan dan nasabah. &ldquo;Kami bersyukur ternyata manajemen masih berjuang atas uang yang hilang itu. Bukan sedikit, banyak. Angkanya Rp165 miliar. Berapa banyak kami pemegang polis yang bisa dibayar polisnya dengan uang itu? Bila ini benar, kami sangat mendukung semua pelakunya harus dihukum berat dan juga uang Rp165 miliar itu mereka (eks serikat pekerja) harus kembalikan,&rdquo; imbuh Ahmad. Ahmad mengungkapkan pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini mengenai eksekusi PB 2023 yang diduga menggunakan keterangan palsu. Sejauh ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi teguran. &nbsp; &nbsp;

Pemegang polis mendukung langkah AJB Bumiputera 1912, untuk menelusuri hilangnya dana Rp 165 miliar.

Pemegang Polis Dukung AJB Bumiputera 1912 Telusuri Hilangnya Dana Rp 165 Miliar, Minta Keadilan Ditegakan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/asuransi-unit-link.jpg" alt="ILUSTRASI ASURANSI. (Salman Toyibi)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI ASURANSI. (Salman Toyibi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masih banyak masyarakat yang salah kaprah bahwa asuransi sebagai <a href="https://www.jawapos.com/tag/investasi/">investasi</a>. Padahal, premi yang dibayarkan per bulan oleh nasabah disetorkan kepada pihak-pihak terkait dengan tujuan, untuk meringankan beban saat ada kejadian tidak terduga.  ”Asuransi berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan, bukan investasi. Setiap bulan harus dibayar supaya ada pihak lain yang cover,” tegas Kepala Eksekutif Industri Keuangan Nonbank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi dalam pelatihan di Medan, akhir pekan lalu.  Sehingga, menurut dia, pemegang polis harus memahami <a href="https://www.jawapos.com/tag/produk-asuransi/">produk asuransi</a> yang dimiliki. Khususnya, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (Paydi) alias unit link. Mengingat, banyak perusahaan asuransi yang menawarkan iming-iming bahwa asuransi juga sebagai investasi masa depan. Sebab, sebagian premi akan disalurkan ke pasar modal.  Meski demikian, kata Riswinandi, premi yang dibayarkan itu digunakan untuk menutup biaya kesehatan pemegang polis lainnya. Artinya, jika ada <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemegang-polis/">pemegang polis</a> yang tidak mampu membayar premi, hasil premi dari pasar modal itu yang menanggung.  ”Jangan, menyetujui apapun atau menandatangani perjanjian sebelum memahami produk asuransi,” jelas Riswinandi.  Dalam Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022, OJK mengatur sumber daya manusia (SDM) yang wajib dimiliki perusahaan asuransi. Termasuk, memiliki aktuaris yang bersertifikat.  Riswinandi mengakui, ketersediaan aktuaris saat ini masih sedikit. Meski begitu, aturan tetap harus diterapkan untuk mencegah permasalahan produk unit link di kemudian hari. Nyatanya, sudah banyak <a href="https://www.jawapos.com/tag/perusahaan-asuransi/">perusahaan asuransi</a> yang menyekolahkan karyawan untuk menjadi aktuaris.  ”Dalam penyusunan beleid ini sudah buka-bukaan dengan industri. Bahwa harus ada aktuaris itu di level apa dan posisinya dimana,” ungkap Riswinandi, mantan wakil direktur Bank Mandiri itu.  Terpisah, President Director of Prudential Indonesia Michellina Laksmi Triwardhany menyambut baik penyempurnaan aturan OJK terkait unit link. Pihaknya juga siap untuk menjalankan peraturan tersebut. Sebab, penyempurnaan aturan unit link dibutuhkan agar dapat menyesuaikan dengan berbagai perkembangan. Mulai dari kebutuhan masyarakat, teknologi, hingga industri.  ”Prudential Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah persiapan yang diperlukan agar peraturan paydi tersebut dapat segera diimplementasikan setelah peraturan efektif berlaku,” ucap Michellina.  Dia berharap, penyempurnaan dalam Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 dapat mendorong pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia. Sekaligus bisa membuat semakin banyak masyarakat Indonesia terlindungi asuransi jiwa. Sejalan dengan aspirasi Prudential Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.  Sebagai pemimpin pasar industri <a href="https://www.jawapos.com/tag/asuransi-jiwa/">asuransi jiwa</a> di Indonesia, Prudential Indonesia menjalankan bisnis sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (good governance). Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan OJK.  ”Prudential Indonesia senantiasa mampu mewujudkan perlindungan bagi lebih dari 2,5 juta tertanggung melalui pembayaran klaim dan manfaat sebesar Rp 16,6 triliun sepanjang 2021,” terang Michellina Laksmi Triwardhany.

OJK Ingatkan Masyarakat Asuransi Bukan Investasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ojk-monitor-penyelesaian-kewajiban-jiwasraya-terhadap-pemegang-polis_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik upaya yang telah dilakukan oleh Direksi dan pemegang saham PT. Jiwasraya (Persero) berkaitan dengan missmatch, sebagaimana dapat terjadi dalam pengelolaan investasi. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Riswinandi menyampaikan, OJK akan memonitor kesepakatan yang telah dicapai antara PT. Jiwasraya (Persero) dengan para pemegang polis. &ldquo;Sehingga masing-masing pihak memiliki kejelasan mengenai kewajiban yang jatuh tempo, dengan berbagai opsi yang dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak,&rdquo; ujarnya dalam siaran persnya, Senin (15/10). Selain itu, kata dia, OJK juga mengingatkan kepada Direksi PT. Jiwasraya (Persero) untuk lebih memperhatikan implementasi tatakelola yang baik, pengelolaan manajemen risiko yang lebih baik, dan melakukan kehati-hatian investasi yang didukung dengan pemanfaatan teknologi. &ldquo;PT Jiwasraya (Persero) harus senantiasa berkoordinasi dan melaporkan kepada regulator serta pemegang saham,&rdquo; tandasnya.

OJK Monitor Penyelesaian Kewajiban Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis

pemegang polis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemegang polis

Berita Terkini

Pemegang Polis Dukung AJB Bumiputera 1912 Telusuri Hilangnya Dana Rp 165 Miliar, Minta Keadilan Ditegakan

OJK Ingatkan Masyarakat Asuransi Bukan Investasi

OJK Monitor Penyelesaian Kewajiban Jiwasraya Terhadap Pemegang Polis

Download Aplikasi JawaPos.com