<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/aviary-image-1663573216085.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi ojek online. Fauzan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi ojek online. Fauzan/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Aksi demonstrasi yang dilakukan para pengemudi taksi online terkait tarif taksi harusnya bisa dihindari. Tarif taksi online yang penetapannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sejak 2018 rupanya belum mampu memfasilitasi keinginan seluruh stakeholder perusahaan. Dilansir dari Radar Jogja pada Senin (26/2), Demonstrasi driver taksi online terkait tarif di daerah-daerah seperti yang terjadi belum lama ini di Karawang, Jogjakarta, Samarinda dan lainnya berujung pada gangguan stabilitas keamanan dan operasional sehingga masyarakat kesulitan mengakses layanan transportasi ketika dibutuhkan. Peneliti ekonomi digital Universitas Gadjah Mada (UGM), Suci Lestari Yuana mengatakan penyerahan penetapan tarif kepada pemerintah daerah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kementerian Perhubungan no 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus memang belum berjalan maksimal. Mulai penetapan tarif batas bawah dan atas pelaksanaannya oleh aplikator maupun sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap penetapan tarif tersebut. "Kebijakan ini kan sudah berjalan beberapa tahun, sudah waktunya melakukan kaji ulang. Ada banyak miskomunikasi perlu ada koordinasi antara daerah pusat dan harus ada tanggung jawab kolektif dari seluruh pihak terkait," jelasnya kepada Radar Jogja. Jika memang pemerintah daerah tidak mampu untuk memfasilitasi pengaturan transportasi online di lebel provinsi sebaiknya penetapan tarif kembali disentralisasi ke pusat. Oleh karena itu lanjut Suci momen ini sekaligus dapat dijadikan evaluasi menyeluruh. Termasuk kekurangan-kekurangan yang ada dalam PM no 118. Suci juga menyarankan agar pemerintah menentukan siapa yang akan menjadi lembaga atau institusi penegak aturan industri transportasi online. Karena saat ini ada kekosongan, dan ketidakjelasan siapa yang harus menindak. Jika terus dibiarkan akan berdampak pada persaingan tidak sehat. Ada aplikator yang ingin mengikuti aturan, namun yang lainnya tidak taat aturan, maka dia akan kalah bersaing. "Ujung-ujungnya driver atau mitra taksi online yang kesejahteraanya terancam," jelasnya Kisruh pengaturan tarif di daerah bertentangan dengan semangat regulasi ini yang bertujuan untuk memberi keadilan dan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat mulai dari para mitra pengemudi yang menggantungkan mata pencahariannya, aplikator yang menjalankan bisnis serta masyarakat yang membutuhkan akses transportasi yang cepat, aman dan terjangkau harganya.

Demonstrasi driver taksi online terkait tarif di daerah-daerah seperti yang terjadi belum lama ini di Karawang, Jogjakarta dan Samarinda.

Tanggapi Demo Taksi Online Terkait Harga Tarif, Pihak Pemda Jogja Bakal Sentralisasikan Peraturan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ilustrasi-omicron_1.jpg" alt="Ilustrasi varian Omicron. Andi Firdaus/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi varian Omicron. Andi Firdaus/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta melaporkan jumlah kasus probable Omicron atau pasien diduga terinfeksi Covid-19 varian Omicron mencapai 115 orang.  Kepala Bagian Humas Pemda Jogjakarta Ditya Nanaryo Aji menuturkan, jumlah tersebut berdasar hasil S-gene Target Failure (SGTF) di Jogjakarta hingga Kamis (3/2) pukul 15.00 WIB. ”Probable Omicron 115 dari 141 sampel yang diperiksa,” kata Ditya seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta.  Menurut dia, dari seluruh pasien pemilik sampel yang diperiksa tersebut, 13 orang di antaranya telah dinyatakan sembuh.  Dia menjelaskan, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Jogjakarta berdasar data per 3 Februari bertambah 219 orang. sehingga totalnya menjadi 157.923 pasien.  ”Berdasarkan wilayah domisili, 219 pasien itu berasal dari Kota Jogjakarta 23 kasus, Kabupaten Bantul 36 kasus, Kulon Progo empat kasus, Gunung Kidul tujuh kasus, dan Sleman 149 kasus,” ujar Ditya.  Jika mengacu riwayat kasus, lanjut Ditya, 219 kasus itu terdiri atas 72 kasus periksa mandiri dan 147 kasus hasil pelacakan kontak kasus positif.  Selain pasien positif, dia juga mencatat enam tambahan pasien sembuh. Sehingga, total jumlah kasus sembuh Covid-19 di Jogjakarta menjadi 151.811 orang.  Menurut dia, tidak ada tambahan jumlah kasus meninggal dunia, sehingga total kasus meninggal di Jogjakarta secara akumulatif 5.277 orang.  Sedangkan dari total tempat tidur khusus isolasi kritikal di Jogjakarta yang tersedia 141 unit, saat ini terpakai 10 unit atau angka keterisian tempat tidur (BOR) 7 persen. Untuk tempat tidur nonkritikal yang tersedia 1.144 unit telah terpakai 85 unit atau angka BOR 7,43 persen.

Probable Omicron di Jogjakarta Capai 115 Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG_20201124_213303.jpg" alt="Ilustrasi tes usap Covid-19. Hery Sidik/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tes usap Covid-19. Hery Sidik/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta mencatat, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Jogjakarta bertambah 525 orang sehingga total menjadi 148.744 pasien pada Sabtu (28/8).  Juru Bicara Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih  mengatakan, berdasarkan wilayah domisili, 525 pasien positif itu paling banyak berasal dari Kabupaten Sleman 218 kasus. Selanjutnya disusul Kabupaten Bantul mencapai 163 orang, Kabupaten Kulon Progo 75 orang, Kabupaten Gunung Kidul 40 kasus, dan Kota Jogjakarta 32 orang.  ”Jika mengacu riwayat kasusnya, 481 pasien hasil penelusuran kontak kasus positif, 28 periksa mandiri, lima kasus skrining karyawan kesehatan, serta 12 orang belum ada keterangan,” ujar Berty Murtiningsih seperti dilansir dari Antara.  Selain pasien positif, Berty juga mencatat 1.054 tambahan pasien sembuh. Sehingga, total jumlah kasus sembuh Covid-19 di Jogjakarta menjadi 129.940 orang.  ”Jika dilihat berdasarkan wilayah domisili, 1.054 pasien sembuh itu terdiri atas 50 orang asal Kota Jogjakarta, 334 orang asal Kabupaten Bantul, 100 orang asal Gunung Kidul, 156 orang asal Kulon Progo, serta 414 orang asal Kabupaten Sleman,” tutur Berty Murtiningsih.  Selain itu, Berty juga mencatat tambahan jumlah kasus meninggal 31 sehingga total kasus meninggal di Jogjakarta menjadi 4.759 orang.  Berdasar data dari rumah sakit rujukan, total suspek kumulatif Covid-19 di Jogjakarta hingga Sabtu (28/8) tercatat 83.367 orang, sedangkan jumlah sampel yang diperiksa bertambah 4.674 sampel. Sehingga, total menjadi 707.625 sampel.  Total tempat tidur khusus isolasi kritikal di Jogjakarta yang tersedia 298 unit. Saat ini terpakai 128 unit atau angka keterisian tempat tidur (BOR) 42,9 persen. Sedangkan tempat tidur nonkritikal yang tersedia 1.921 telah terpakai 685 unit atau angka BOR 35,6 persen.

Pasien Positif Covid-19 di Jogjakarta Bertambah 525 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pemakaman-Jenazah-Covid-19-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Warga saat berziarah ke lokasi pemakaman khusus Covid-19 di TPU Jombang, Tangerang Selatan, Sabtu (31/7/2021). Pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Jombang, Kota Tangerang Selatan dipungut restribusi Rp 1 juta untuk setiap jenazah. Retribusi tersebut berlaku" width="100%">
<figcaption>Warga saat berziarah ke lokasi pemakaman khusus Covid-19 di TPU Jombang, Tangerang Selatan, Sabtu (31/7/2021). Pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Jombang, Kota Tangerang Selatan dipungut restribusi Rp 1 juta untuk setiap jenazah. Retribusi tersebut berlaku</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta mencatat jumlah kasus kematian pasien Covid-19 mencapai 3.122 kasus selama Juli. Angka itu enam kali lipat dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 525 kasus.  Sekretaris Daerah (Sekda) DI Jogjakarta Kadarmanta Baskara Aji seperti dilansir dari Antara di Kompleks Kepatihan, Jogjakarta mengatakan, berdasar data penanganan jenazah pasien Covid-19 selama Juli rata-rata sebanyak 101 kasus setiap hari.  ”Peningkatan paling tinggi terjadi pada Juli dengan peningkatan hampir enam kali lipat dari 525 kasus pada Juni,” kata Sekda Kadarmanta Baskara Aji.  Berdasar lokasi penjemputan, menurut dia, jenazah pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan mencapai 2.034 pada Juli atau mengalami peningkatan enam kali lipat dibandingkan Juni. Sedangkan penjemputan jenazah dari rumah duka pasien isoman meningkat 19 kali lipat yaitu 42 pada Juni meningkat menjadi 781 pada Juli.  ”Kematian ini disumbangkan dua sumber. Yang pertama adalah yang sudah ada di rumah sakit dan yang kedua yang isoman. Sebagian besar perjalanan dari rumah ke rumah sakit meninggal, itu bagian dari isoman,” terang Kadarmanta Baskara Aji.  Untuk menekan kasus kematian, menurut Aji, Pemda DI Jogjakarta meminta seluruh pasien Covid-19 dengan gejala melakukan isolasi di selter secara terpusat. Sehingga, mereka mendapatkan pengawasan tenaga kesehatan secara intensif.  ”Kalau memang di isolasi terpusat memberat sakitnya, nakes isolasi terpusat merekomendasikannya ke rumah sakit,” ujar Kadarmanta Baskara Aji.  Selain itu, Pemda DI Jogjakarta juga telah merekrut 100 orang nakes yang bertugas khusus terjun ke lapangan memantau orang tanpa gejala (OTG) yang memilih isolasi mandiri di rumah. Mereka akan mengunjungi ke rumah-rumah atau melakukan telemedicine supaya bisa memantau keberadaan atau kondisi yang isoman sehingga tidak terlambat menangani.  ”Kalau ada saturasi yang menurun bisa segera ditangani teman-teman di lapangan,” kata Kadarmanta Baskara Aji.  Wakil Komandan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Jogjakarta Indrayanto mengusulkan, seluruh warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 baik bergejala maupun tidak bergejala menjalani isolasi secara terpusat di selter yang telah disediakan pemerintah daerah. Dia menduga tingginya angka kematian pasien isoman karena akses layanan kesehatan yang minim saat di rumah.  ”Kami usulkan semua pasien isoman masuk selter untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Di selter layanan kesehatan, kontrol vitamin, gizi, permakanan sampai aktivitas yang membantu pasien secara psikologi bisa teragendakan dengan baik,” ujar Indrayanto.

Kematian Pasien Covid-19 di Jogjakarta Naik 6 Kali Lipat Selama Juli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG_20210407_213019.jpg" alt="Sekretaris Daerah (Sekda) DI Jogjakarta  Kadarmanta Baskara Aji. Luqman Hakim/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah (Sekda) DI Jogjakarta  Kadarmanta Baskara Aji. Luqman Hakim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta masih menunggu instruksi menteri dalam negeri (inmendagri) terbaru terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 yang diperpanjang hingga 2 Agustus.  Sekretaris Daerah (Sekda) Jogjakarta Kadarmanta Baskara Aji seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta menuturkan, telah menerima informasi perpanjangan PPKM level 4 saat rapat koordinasi secara virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.  ”Secara rinci nanti dibuat surat dalam bentuk instruksi menteri dalam negeri ke daerah ke provinsi maupun ke kabupaten/kota. Tentu akan segera kita tindak lanjuti dengan instruksi gubernur kepada bupati/wali kota,” kata Aji.  Rincian ketentuan terbaru dalam perpanjangan PPKM level 4, kata dia, masih dibahas di level pemerintah pusat di Jakarta. Pemda DI Jogjakarta siap mengikuti apa saja aturan terbaru yang ditambahkan maupun yang lebih diperketat dalam perpanjangan PPKM level 4.  Berdasar hasil rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, Baskara Aji mengatakan, pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T), juga akan lebih dioptimalkan. Antara lain dengan memanfaatkan aplikasi Silacak (Sistem Informasi Pelacakan) untuk melakukan pelacakan kontak erat secara digital.  ”Nanti tracing digital yang akan dilaksanakan teman-teman di bawah koordinasi TNI. Tadi Pak Panglima (TNI) sudah menyampaikan kesiapan TNI untuk melaksanakan tracing secara digital,” terang Kadarmanta Baskara Aji.  Melalui sarana digital itu, Aji meyakini pelacakan kontak erat bisa lebih efektif dan masyarakat yang positif Covid-19 bisa lebih cepat diketahui. ”Mudah-mudahan ini bisa menjadi sarana bagi teman-teman dinas kesehatan maupun nakes-nakes yang lain untuk mengetahui secara persis kondisi pasien baik yang ada di tempat isolasi terpusat maupun isolasi mandiri,” kata Kadarmanta Baskara Aji.

Pemda DI Jogjakarta Tunggu Instruksi Mendagri Soal Perpanjangan PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/JKT_PEMAKAMAN-COVID-19-DIHARI-LEBARAN1_ali.jpg" alt="Petugas menurunkan jenazah ke liang lahat di area Covid-19 TPU Jombang Tangerang Selatan Banten, Jumat (13 Mei 2021). Mulai Maret 2020 hingga Hari Idul Fitri hari kedua Jumat 14 Mei 2021, sebanyak 825 jenazah dimakamkan secara Protol Kesehatan Covid-19 di" width="100%">
<figcaption>Petugas menurunkan jenazah ke liang lahat di area Covid-19 TPU Jombang Tangerang Selatan Banten, Jumat (13 Mei 2021). Mulai Maret 2020 hingga Hari Idul Fitri hari kedua Jumat 14 Mei 2021, sebanyak 825 jenazah dimakamkan secara Protol Kesehatan Covid-19 di</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta meminta pemerintah kabupaten maupun kota secara tegas memastikan tidak ada penolakan pemakaman jenazah pasien Covid-19 dengan memenuhi protokol kesehatan. Warga yang meninggal karena Covid-19 harus mengikuti protokol kesehatan saat pemakaman.  ”Iya tidak boleh ada penolakan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jogjakarta Kadarmanta Baskara Aji seperti dilansir dari Antara.  Menurut Aji, penerapan prosedur pemakaman jenazah Covid-19 untuk mengamankan agar tidak terjadi penularan terhadap warga yang melakukan perawatan atau memakamkan. ”Jogja ini kan termasuk yang mendahului tidak ada penolakan semacam itu. Teman-teman yang akan melakukan penguburan kan mereka yang sudah disiapkan,” ujar Aji.  Sebelumnya, penolakan prosedur pemakaman jenazah pasien Covid-19 sesuai protokol kesehatan terjadi di Dusun Lopati, Desa Trimurti, Kecamatan Srandakan, Bantul, pada Selasa (1/6). Kejadian itu berawal adanya pasien Jumirah, 70, warga Lopati, Trimurti, yang periksa di klinik Pura Raharja Kulon Progo pada Rabu (19/5) dan dinyatakan reaktif.  Selanjutnya, pasien dirujuk ke RSPS Bantul. Pada 20 Mei, dinyatakan positif Covid-19 dengan penyakit penyerta jantung. Pasien menjalani perawatan sampai akhirnya meninggal pada 1 Juni.  Atas meninggalnya Jumirah tersebut, anak kandungnya yaitu Sukardi dan Warno menolak pemakaman secara prokes Covid-19. Selanjutnya, jenazah diantar pihak rumah sakit ke pemakaman umum Dusun Lopati, Trimurti, Srandakan, dan dimakamkan warga tanpa menggunakan APD sesuai prokes.  Padahal, pada hari yang sama Kepala Dusun Lopati datang dan mengimbau kepada keluarga agar pemakaman sesuai dengan prosedur Covid-19. Tapi keluarga menolak permintaan tersebut dengan alasan tidak sesuai syariat Islam.  Kejadian tersebut kemudian dilaporkan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Bantul ke Kepolisian Resor Bantul pada Rabu (2/6). Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Bantul AKP Ngadi mengatakan, kepolisian masih belum dapat menyimpulkan adanya pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam pemakaman jenazah yang dinyatakan positif virus korona itu. Sebab, masih akan mendalami laporan dari relawan FPRB.  ”Kaitan penegakan hukum kita dalami dulu kasusnya seperti apa, kan yang bersangkutan dari FPRB baru membuat laporan pada Rabu (2/6) di Polres Bantul,” kata Ngadi.

Pemda Jogjakarta Sebut Pemakaman Jenazah Covid-19 Harus Sesuai Prokes