<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/prokes-sekolah.jpg" alt="WAJIB DISIPLIN: Siswa SMPN 34 masuk ke area sekolah. Para siswa harus menjalani pengecekan suhu tubuh dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menjelang diberlakukannya PTM 100 persen, SMPN tersebut akan meningkatkan pengawasan terhadap prokes. (Gusl" width="100%">
<figcaption>WAJIB DISIPLIN: Siswa SMPN 34 masuk ke area sekolah. Para siswa harus menjalani pengecekan suhu tubuh dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Menjelang diberlakukannya PTM 100 persen, SMPN tersebut akan meningkatkan pengawasan terhadap prokes. (Gusl</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peserta didik di Indonesia sejak Januari ini telah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh. Pelaksanaan PTM ini merupakan upaya terbaik untuk mengejar ketertinggalan pembelajaran akibat pandemi Covid-19.  Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pemerintah telah mengambil langkah yang tepat untuk menghindari melebarnya learning loss. Pasalnya diketahui bahwa anak Indonesia mengalami ketertinggalan sampai 6 bulan.  "Menurut saya bahwa kebijakan sekolah untuk dibuka ini sebagai terobosan agar tidak terjadi learning loss melebar, kualitas sangat terpuruk, maka tatap muka ini menjadi salah satu yang kita lakukan," terang dia ketika dihubungi JawaPos.com, Senin (10/1).  Untuk bisa melaksanakan PTM dengan baik, setiap pemerintah daerah perlu sadar atas pengawasan satuan pendidikan dibawah lingkupnya. Seperti untuk level SMA-SMK pada level pemerintah provinsi dan SD-SMP dibawah pemerintah kabupaten/kota.  "Madrasah dan pesantren itu kanwil, tidak hanya berpidato saja, tapi perlu turun ke pesantren untuk memastikan apakah pesantren untuk memastikan apakah pesantren ini sudah melaksanakan prokes atau belum, kalau belum apa yang harus dilakukan, jadi harus tahu," tutur dia.  "Pemerintah itu harus bertanggungjawab, pemerintah wajib memastikan ada pemetaan itu, jadi mana sekolah yang sudah siap, perlu di monitoring dan evaluasi, kalau ada yang belum siap itu apanya, seperti belum divaksinasi itu harus diprioritaskan," sambung Ubaid.  Pemerintah juga perlu memberikan dukungan anggaran soal pelaksanaan penerapan prokes. Mengingat bahwa sumber daya yang dimiliki sekolah terbatas, jadi perlu bantuan APBD.  "Ini menjadi penting, karena resource kan sangat terbatas, makanya perlu pelibatan stakeholder yang lain. Seandainya di APBD tidak ada budget, itu networking dengan swasta," tutupnya.

PTM Merupakan Upaya Terbaik Kendalikan Learning Loss

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/PTM-Surabaya.jpg" alt="SERAP MATERI: Siswa sedang mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SERAP MATERI: Siswa sedang mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus mendatang. Sejumlah aturan pun diberikan kelonggaran. Termasuk kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) ditengah pandemi.  Dalam perpanjangan ini, pemerintah menetapkan level 1 dan 3 diperbolehkan untuk membuka sekolah dengan ptotokol kesehatan ketat. Hal ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 34 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.  Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan wilayah PPKM level 1-3 dapat dilakukan melalui PTM terbatas dan/atau PJJ sesuai dengan pengaturan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.  Aturan yang terbit pada 23 Agustus 2021 ini menyebutkan bahwa satuan pendidikan yang berada di wilayah PPKM level 3 dan level 2 bisa melaksanakan sekolah tatap muka dengan kapasitas maksimal 50 persen. Namun, terdapat pengecualian untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMLB) dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB) yang kapasitas maksimalnya bisa sampai 62 persen hingga 100 persen. Syaratnya menjaga jarak maksimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.  Pengecualian juga diberikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan kapasitasnya maksimal adalah 33 persen. Warga pendidikan juga harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas.  Adapun, berikut daftar wilayah yang diizinkan melaksanakan PTM terbatas:  PPKM Level 3  1. DKI Jakarta  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  Kota Administrasi Jakarta Barat  Kota Administrasi Jakarta Timur  Kota Administrasi Jakarta Selatan  Kota Administrasi Jakarta Utara  Kota Administrasi Jakarta Pusat  2. Banten  Kota Cilegon  Kota Serang  Kabupaten Pandeglang  Kota Tangerang Selatan  Kota Tangerang  Kabupaten Tangerang  3. Jawa Barat  Kabupaten Kuningan  Kabupaten Indramayu  Kabupaten Purwakarta  Kota Banjar  Kabupaten Pangandaran  Kabupaten Cirebon  Kabupaten Ciamis  Kabupaten Karawang  Kota Tasikmalaya  Kota Bogor  Kota Bekasi  Kota Bandung  Kota Depok  Kota Cimahi  Kabupaten Bogor  Kabupaten Bandung Barat  Kabupaten Bekasi  Kabupaten Bandung  Kabupaten Sumedang  4. Jawa Tengah  Kabupaten Wonosobo  Kabupaten Pekalongan  Kabupaten Magelang  Kabupaten Brebes  Kabupaten Pemalang  Kabupaten Grobogan  Kabupaten Tegal  Kabupaten Pati  Kabupaten Banjarnegara  Kabupaten Batang  Kabupaten Rembang  Kabupaten Semarang  Kabupaten Kendal  Kabupaten Demak  Kota Semarang  Kota Pekalongan  Kabupaten Blora  Kabupaten Temanggung  5. Jawa Timur  Kabupaten Pasuruan  Kabupaten Pacitan  Kabupaten Sumenep  Kabupaten Probolinggo  Kabupaten Tuban  Kabupaten Jember  Kabupaten Bojonegoro  Kabupaten Situbondo  Kabupaten Bondowoso  Kabupaten Nganjuk  Kota Pasuruan  Kabupaten Sidoarjo  Kota Surabaya  Kota Mojokerto  Kabupaten Mojokerto  Kabupaten Lamongan  Kabupaten Gresik  Kabupaten Bangkalan  6. Aceh  Kabupaten Aceh Besar  Kabupaten Aceh Tengah  Kota Sabang  Kabupaten Aceh Barat  Kabupaten Aceh Barat Daya  Kabupaten Aceh Jaya  Kabupaten Aceh Selatan  Kabupaten Aceh Singkil  Kabupaten Aceh Tamiang  Kabupaten Aceh Utara  Kabupaten Bener Meriah  Kabupaten Bireuen  Kabupaten Gayo Lues  Kabupaten Kota Langsa  Kota Lhokseumawe  Kota Subulussalam  Kabupaten Nagan Raya  Kabupaten Pidie  Kabupaten Pidie Jaya  Kabupaten Simeulue  7. Sumatera Utara  Kota Sibolga  Kota Tebing Tinggi  Kabupaten Toba Samosir  Kabupaten Asahan  Kabupaten Batu Bara  Kabupaten Dairi  Kabupaten Deli Serdang  Kabupaten Humbang Hasundutan  Kabupaten Karo  Kota Binjai  Kota Gunungsitoli  Kota Tanjung Balai  Kabupaten Labuhanbatu  Kabupaten Labuhanbatu Selatan  Kabupaten Labuhanbatu Utara  Kabupaten Langkat  Kabupaten Nias  Kabupaten Nias Barat  Kabupaten Pakpak Bharat  Kabupaten Samosir  Kabupaten Serdang Bedagai  Kabupaten Simalungun  Kabupaten Tapanuli Tengah  Kabupaten Tapanuli Utara  8. Sumatera Barat  Kota Bukittinggi  Kota Padang Panjang  Kota Solok  Kabupaten Agam  Kabupaten Dharmasraya  Kabupaten Kepulauan Mentawai  Kota Pariaman  Kota Payakumbuh  Kota Sawahlunto  Kabupaten Lima Puluh Kota  Kabupaten Padang Pariaman  Pasaman Barat  Kabupaten Pesisir Selatan  Kabupaten Sijunjung  Kabupaten Solok  Kabupaten Solok Selatan  Kabupaten Tanah Datar  9. Riau  Kabupaten Bengkalis  Kabupaten Indragiri Hilir  Kabupaten Indragiri Hulu  Kabupaten Kampar  Kabupaten Kepulauan Meranti  Kabupaten Kuantan Singingi  Kabupaten Pelalawan  Kabupaten Rokan Hilir  Kabupaten Rokan Hulu  Kabupaten Siak  10. Kepulauan Riau  Kabupaten Karimun  Kabupaten Kepulauan Anambas  Kabupaten/Kota Tanjung Pinang  Kabupaten Lingga  Kabupaten Natuna  Kabupaten Bintan  Kabupaten Batam  11. Jambi  Kabupaten Bungo  Kabupaten Kerinci  Kota Sungai Penuh  Kabupaten Merangin  Kabupaten Muaro Jambi  Kabupaten Tanjung Jabung Barat  Kabupaten Tanjung Jabung Timur  Kabupaten Tebo  12. Sumatera Selatan  Kota Prabumulih  Kabupaten Banyuasin  Kabupaten Empat Lawang  Kabupaten Kota Lubuk Linggau  Kota Pagar Alam  Kabupaten Muara Enim  Kabupaten Musi Banyuasin  Kabupaten Musi Rawas  Kabupaten Musi Rawas Utara  Kabupaten Ogan Ilir  Kabupaten Ogan Komering Ulu  Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur  13. Kepulauan Bangka Belitung  Kabupaten Bangka Tengah  Kabupaten Belitung  Kabupaten Belitung Timur  Kota Pangkal Pinang  Kabupaten Bangka Barat  Kabupaten Bangka Selatan  14. Bengkulu  Kota Bengkulu  Kabupaten Bengkulu Selatan  Kabupaten Bengkulu Tengah  Kabupaten Bengkulu Tengah  Kabupaten Bengkulu Utara  Kabupaten Kapahiiang  Kabupaten Lebong  Kabupaten Muko Muko  Kabupaten Rejang Lebong  15. Lampung  Kota Metro  Kabupaten Lampung Barat  Kabupaten Lampung Selatan  Kabupaten Lampung Tengah  Kabupaten Lampung Utara  Kabupaten Mesuji  Kabupaten Pesawaran  Kabupaten Pesisir Barat  Kabupaten Tanggamus  Kabupaten Tulang Bawang  Kabupaten Bawang Barat  Kabupaten Way Kanan  16. Kalimantan Barat  Kota Pontianak  Kabupaten Bengkayang  Kabupaten Kapuas Hulu  Kabupaten Kayon  &nbsp;

Berikut Sejumlah Wilayah yang Sudah Boleh Sekolah Tatap Muka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/vaksin-smp.jpg" alt="AGAR IMUN: Seorang siswi SMP Kristen Gloria 1 mendapat suntikan vaksin Covid-19. Selain mempersiapkan kelengkapan prokes dan PTM, vaksinasi siswa dan guru dikebut untuk realisasi PTM. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AGAR IMUN: Seorang siswi SMP Kristen Gloria 1 mendapat suntikan vaksin Covid-19. Selain mempersiapkan kelengkapan prokes dan PTM, vaksinasi siswa dan guru dikebut untuk realisasi PTM. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemendikbudristek akhirnya angkat bicara mengenai dorongan penundaan pembelajaran tatap muka (PTM) karena rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 terhadap anak. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 terhadap murid bukan prakondisi untuk pembukaan sekolah.  Pada rapat bersama Komisi X DPR kemarin (23/8), Nadiem menyampaikan bahwa yang menjadi kriteria pembukaan sekolah adalah tingkat level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di daerah tersebut. ”Vaksinasi bukan kriteria untuk pembukaan sekolah. Kondisi untuk membuka sekolah ada di PPKM level 1, 2, dan 3. Itu saja,” ujarnya.  Nadiem menuturkan, tidak mungkin siswa terus menjalani pembelajaran jarak jauh (PJJ) sampai semuanya mendapat vaksin Covid-19. Sebab, pencapaian target vaksinasi akan memerlukan waktu hingga 2,5 tahun. Sementara, saat ini sudah banyak siswa yang mengalami learning loss (ketertinggalan dalam proses belajar). ”Kita tidak punya opsi, kita harus sekolah dalam kondisi virus ini,” tegasnya.  Belum lagi, PJJ ini memberikan dampak negatif lainnya kepada anak. Menurut Nadiem, banyak siswa yang mengalami tekanan psikologis, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), selama belajar dari rumah.  Namun, bukan berarti vaksinasi tidak penting. Sebab, vaksinasi guru menjadi syarat wajib bila sekolah ingin memulai PTM terbatas. Sekolah wajib memberikan opsi tatap muka kepada siswanya bila seluruh guru dan tenaga kependidikan sudah divaksin. Tentu dibarengi dengan pemenuhan prasyarat pembukaan sekolah lainnya yang ada dalam SKB empat menteri. Termasuk tata cara pelaksanaan PTM terbatas yang secara jelas disampaikan di sana. Mulai kapasitas kelas hingga kegiatan apa saja yang diperbolehkan dan tidak selama berada di sekolah nanti.  Dia mengakui, angka PTM terbatas masih rendah. Dalam catatan pihaknya, sejatinya 63 persen dari 540.979 sekolah di Indonesia saat ini sudah berada di wilayah dengan PPKM level 1, 2, dan 3. Artinya, mereka sudah diizinkan melaksanakan PTM terbatas. Namun, baru 26 persen sekolah yang kembali membuka sekolah untuk kegiatan belajar-mengajar. Angka PTM terbatas awalnya sudah mencapai 30 persen pada awal tahun. Namun, seluruh siswa harus kembali menjalani PJJ karena Covid-19 varian Delta merebak.  Terkait dengan rendahnya angka PTM saat ini, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek Jumeri mengungkapkan bahwa sejatinya siswa, orang tua, hingga guru ingin segera melaksanakan PTM terbatas. Namun, rupanya beberapa kepala daerah masih mempertimbangkan sejumlah aspek untuk membuka sekolah lagi. ”Mungkin karena wilayah aglomerasi dan lainnya,” ujarnya.  Sementara itu, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Moh. Ishom Yusqi menegaskan, sampai saat ini belum ada madrasah negeri di bawah naungan Kemenag yang menyelenggarakan PTM di tengah pandemi Covid-19. Sama dengan di Kemendikbudristek, Kemenag bakal menyiapkan aplikasi khusus untuk isian kesiapan madrasah kembali menjalankan PTM secara terbatas. ”Kami siapkan aplikasi Siap Belajar. Rencananya, kami rilis pada 30 Agustus mendatang,” katanya kemarin.  Kemenag juga sudah memutuskan untuk kembali memberikan keringanan uang kuliah tunggal (UKT). Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 169 miliar. Keringanan UKT ini diberikan pada semester genap (Februari 2021) dan semester ganjil (Agustus 2021). Keringanan UKT bervariasi hingga ada yang digratiskan. Total, ada 6.559 mahasiswa yang mendapatkan diskon UKT 100 persen.

Vaksinasi Bukan Kriteria Pembukaan Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/soal-tantangan-sumpah-pocong-dalang-mei-98-ini-kata-anak-buah-08_m_.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyesalkan tantangan sumpah pocong yang dilontarkan oleh Menkopolhukam Wiranto." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyesalkan tantangan sumpah pocong yang dilontarkan oleh Menkopolhukam Wiranto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai perlu adanya langkah-langkah taktis dari pemerintah terkait lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah. Langkah taktis tersebut diperlukan agar tidak terjadi peningkatan yang signifikan di sejumlah daerah.  "Sebelum tingginya merata kami meminta pemerintah mengambil langkah-langkah taktis supaya Covid-19 bisa dihambat lonjakannya," ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/6).  Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini juga meminta pemerintah untuk menunda pembukaan sekolah pada bulan Juli 2021 mendatang. Hal ini lantaran masih tingginya angka penularan Covid-19.  "Kemudian mungkin ada beberapa hal rencana yang perlu dievaluasi pemerintah, mungkin ditunda sedikit antara lain soal kehadiran dalam anak sekolah," katanya.  Menurut Dasco, penundaan pembukaan sekolah menjadi solusi untuk saat ini terkait penularan Covid-19 yang tinggi. Sehingga angka penularan Covid-19 di dalam negeri bisa ditekan oleh pemerintah.  "Mungkin ditunda dua bulan, tiga bulan pelaksanaan sambil menunggu situasi Covid-19 yang mudah-mudahan bisa diatasi," tambahnya.  Sebelumnya, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19, Dewu Nur Aisyah mengatakan peningkatan kasus Covid-19 hampir terjadi merata di seluruh Indonesia. Sedikitnya ada 22 provinsi yang disoroti tengah mengalami lonjakan kasus usai libur Lebaran.  Sebanyak 22 provinsi ini kasus aktif merangkak naik dalam sepekan terakhir. "Jadi angka ini kita gunakan sebagai alarm atau lampu kuning bagi setiap daerah untuk menjadi perhatian bagi pemimpin daerah untuk bersiap jika terjadi kenaikan kasus lebih lanjut," kata Dewi dalam Rapat Koordinasi Satgas Covid-19, Senin (14/6).  Adapun ke-22 provinsi yang mengalami kenaikan kasus aktif tersebut antara lain, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau. Kemudian DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.  Secara kumulatif, pandemi Covid-19 telah menginfeksi 1.919.547 orang Indonesia, kini masih terdapat 115.197 kasus aktif, 1.751.234 orang sudah dinyatakan sembuh, dan 53.116 jiwa meninggal dunia.

Covid-19 Tinggi, Pimpinan DPR Ini Minta Pembukaan Sekolah Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim yang kembali membuka sekolah tatap muka, disorot banyak kalangan. Pasalnya, belum semua guru dan tenaga didik (tendik) disuntik vaksin Covid-19.  Salah satu yang menyoroti kebijakan itu adalah Mantan Koordinator Tim Kampanye Nasional Jokowi–Ma’ruf Amin, Hendra Setiawan Boen. Menurutnya, kebijakan itu harus ditimbang ulang karena angka kasus Covid-19 belum begitu terkendali.  Diketahui, awalnya Nadiem Makarim menyatakan sekolah tatap muka baru dilaksanakan setelah semua guru mendapatkan vaksinasi. Sekarang mantan bos GoJek itu justru menegaskan bahwa semua sekolah agar dibuka kembali pada Juli nanti walaupun walaupun belum semua guru divaksin.  "Semoga kebijakan ini tidak terburu-buru, sebab komponen sekolah bukan hanya guru, melainkan juga ada staf administrasi, petugas kebersihan, petugas keamanan, bahkan bisa juga bus antar-jemput sekolah, pihak penjemput anak yang bisa terdiri dari pengasuh, orang tua, hingga warga sekitar," ujar Hendra dalam keterangan tertulis pada JawaPos.com, Jumat (4/6).  Lantas, apakah Nadiem bisa menjamin semua komponen tersebut sudah divaksin dan/atau disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan? Padahal Nadiem sendiri mengakui tidak ada anggaran untuk menyediakan alat tes COVID-19 di sekolah. Padahal tes PCR adalah cara paling akurat untuk men-screening apakah seseorang membawa virus COVID-19 atau tidak. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/ada-pelecehan-hotman-laporkan-tim-asesmen-twk-kpk-ke-komnas-perempuan/">Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/16/05/2021/joe-biden-tegaskan-dukung-untuk-israel-muslim-as-boikot-gedung-putih/">Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih</a> Hendra juga mengingatkan, dari berbagai pemberitaan yang ada, akhir-akhir ini sudah cukup banyak klaster pendidikan misalnya di Pekalongan yang terjadi karena pegawai sakit namun tidak melapor dan berbaur dengan rekan lain di sekolah. Kemudia klaster sekolah Tasikmalaya juga.  Menurutnya, masih belum terlambat untuk Nadiem merevisi kebijakan memaksakan sekolah tatap muka. Karena pejabat pemerintah sebaiknya tidak boleh berjudi dengan kesehatan anak-anak Indonesia.  "Memang sekolah online tidak mudah tapi itulah tugas seorang menteri yang membidangi pendidikan untuk memberikan fasilitas dan mendidik orang tua agar mampu dan terbiasa menjalankan sekolah online," ujarnya.  "saya pikir sekolah online mungkin tidak ideal bagi beberapa orang tua tapi masih yang terbaik di masa pandemi. Sekolah tatap muka hanya boleh dilaksanakan apabila pandemi sudah menunjukkan tanda selesai," pungkasnya.

Eks Timses Jokowi Soroti Kebijakan Nadiem Soal Sekolah Buka Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbhd-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makarim (Dok . Dery Ridwamsah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengaku bahwa dirinya sering mendapat pertanyaan dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kapan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM).  Padahal, kata Nadiem PTM sudah boleh dibuka di semua zona sejak Januari lalu. Hal itu tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang menyatakan bahwa sekolah di semua zona dapat buka dengan seizin pemerintah daerah (pemda).  "Saya masih terus dapat berbagai macam komentar dari sosmed, kenapa PJJ (pembelajaran jarak jauh) ini masih dilakukan, sejak Januari ini padahal PTM sudah diperbolehkan asal dengan persetujuan pemda," terang dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI secara daring, Kamis (18/3).  Ia menyampaikan bahwa sejak Agustus pihaknya telah melakukan penyesuaian terhadap SKB Empat Menteri, di mana untuk zona hijau dan zona kuning itu boleh melakukan tatap muka. Lalu, di Januari 2021, di zona apapun jika pemda mengizinkan ditambah persetujuan komite sekolah dan sekolah, maka boleh PTM.  Jika ada masyarakat yang masih bingung, kenapa di daerahnya belum buka meskipun mereka berada di daerah terpencil atau susah dalam mengakses internet, hal itu memang keputusan pemda. Sebab, pemda sendiri lah yang lebih memahami wilayahnya.  "Saya sering ditanyakan kenapa Mas Menteri menutup sekolah atau sekolah belom dibuka. Padahal dari awal tahun ini sudah semua sekolah boleh melakukan tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Itu adalah prerogatif pemda sejak Januari," imbuhnya.  Sebagai informasi, pemerintah melalui penyesuaian SKB Empat Menteri menetapkan, pembelajaran tatap muka akan kembali dilaksanakan pada Januari 2021. Informasi itu disampaikan langsung oleh Mendikbud Nadiem Makarim.  “Pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020/2021, jadinya bulan Januari 2021,” jelas Nadiem dalam telekonferensi pers Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di masa Pandemi Covid-19, Jumat (20/11).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/m2Ky7QKJDS8

Sering Ditanyakan Kapan Sekolah Buka, Begini Jawaban Menteri Nadiem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Uji-coba-sekolah-tatap-muka-di-Bogor_SALMAN-TOYIBIJAWA-POS_Jawa-Pos-4-464.jpg" alt="Sejumlah siswa usai mengikuti kegiatan belajar mengajar SMAN 1 Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/3/2021). Sebanyak 170 sekolah dari jumlah 232 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai menggelar uji coba pembelajaran secara tatap muka dengan" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa usai mengikuti kegiatan belajar mengajar SMAN 1 Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/3/2021). Sebanyak 170 sekolah dari jumlah 232 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai menggelar uji coba pembelajaran secara tatap muka dengan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah studi terbaru merekomendasikan bahwa sekolah umum mungkin bisa dibuka kembali dengan aman untuk kelas tatap muka asalkan siswa menjaga jarak. Siswa juga diwajibkan mengenakan masker.  Menurut laporan dari The New York Times, penutupan sekolah telah menjadi topik yang memecah belah sejak awal krisis kesehatan global ini. Sebuah studi terbaru telah mengusulkan tentang aturan jarak sosial untuk bisa dilakukan dengan santai di ruang kelas.  Ibu Negara AS, Jill Biden dan anggota administrasi di bawah kepemimpinan suaminya telah melakukan perjalanan untuk mengusulkan pembukaan kembali sekolah yang aman. Pakar Penyakit Menular AS, Anthony Fauci, pada CNN 'State of the Union', mengatakan setuju bahwa penelitian tersebut tampaknya bisa dilakukan di sekolah. Yakni dengan membatasi atau mengendalikan penularan virus.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/01/2021/pembukaan-sekolah-kewenangan-pemda-berikut-ketentuannya-di-masa-psbb/">Pembukaan Sekolah Kewenangan Pemda, Berikut Ketentuannya di Masa PSBB</a>  Namun, tidak ada panduan resmi tentang jarak yang telah dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC). Fauci mengatakan, mereka sedang mempelajari datanya.  Dilansir dari Science Times, Rabu (17/3), menurut dr. Fauci, yang ingin dilakukan CDC sekarang adalah mengumpulkan data. Penelitian baru ini diterbitkan dalam Clinical Infectious Diseases berjudul Efektivitas jarak fisik tiga versus enam kaki untuk mengendalikan penyebaran Cobid-19 di antara siswa dan staf sekolah dasar dan menengah. Sebuah studi di seluruh negara bagian, membandingkan tingkat kejadian di antara staf dan siswa di distrik sekolah Massachusetts membutuhkan setidaknya perlu jarak 2 meter. Lalu juga pemakaian masker.  Selain itu, para peneliti mempelajari tingkat infeksi Covid-19 di antara siswa dan staf di lebih dari 240 distrik sekolah di Massachusetts, dengan tingkat pengajaran tatap muka yang berbeda antara bagian akhir September 2020 dan akhir Januari tahun ini. Meski begitu anak-anak dan remaja jauh lebih kecil kemungkinannya tertular dibandingkan dengan orang dewasa.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/B44j0AJZgek

Penelitian Baru: Sekolah Bisa Buka Asal Jaga Jarak dan Pakai Masker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/MPR-15.jpg" alt="Anggota MPR Fraksi PKB, Syaiful Huda" width="100%">
<figcaption>Anggota MPR Fraksi PKB, Syaiful Huda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terkait persiapan dibukanya sekolah tatap muka di era new normal, anggota MPR Fraksi PKB, Syaiful Huda mengatakan sesungguhnya pembukaan sekolah tatap muka sudah dilakukan sejak Januari 2021. “Sekolah boleh dibuka awal tahun 2021 melalui SKB 4 Menteri”, ujar Syaiful Huda. SKB 4 Menteri itu merupakan kesepakatan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan.  Lebih lanjut dikatakan oleh Syaiful Huda, dalam SKB 4 Menteri itu ada aturan bagaimana ketika sekolah dibuka atau pembelajaran tatap muka dilakukan. Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang bersikap hati-hati dalam pembukaan sekolah. Pembelajaraan tatap muka menurutnya menjadi wewenang pemerintah daerah dan orangtua. “Kalau orangtua tak setuju, maka pembukaan sekolah secara tatap muka ya tidak boleh diselenggarakan”, tuturnya. Dengan demikian maka pembelajaran jarak jauh tetap dilakukan.  Paparan di atas disampaikan Syaiful Huda saat menjadi pembicara dalam ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ di Media Centre, Komplek Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, 15 Maret 2021. Dalam diskusi dengan tema ‘Persiapan Dibukanya Sekolah Tatap Muka di Era New Normal’, hadir ratusan wartawan yang biasa meliput di Komplek Parlemen.  Syaiful Huda berharap Juli merupakan momentum bagi anak-anak untuk kembali ke sekolah. Untuk mengembalikan pendidikan secara tatap muka, ia menyarankan agar semua guru yang ada, sebanyak 5 juta orang, harus divaksin. “Selain itu perlu penegakan protokol kesehatan (prokes) di sekolah”, paparnya. Diharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dinas pendidikan di daerah untuk mempersiapkan pembukaan sekolah dengan sebelumnya melakukan simulasi.  Komisi X DPR menurutnya dalam posisi mendukung dibukanya pembelajaran dengan metode tatap muka. Diakui selama masa pandemi Covid-19, anak-anak sudah kehilangan tahapan proses pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh yang selama ini dilakukan disebut hanya efektif tak lebih dari 30 persen.  Rendahnya capaian tersebut selain karena tantangan masalah teknologi informasi dan kebutuhan pulsa, juga dikarenakan orangtua di rumah tidak bisa menggantikan peran guru. Tak hanya itu keprihatinan yang dirasakan oleh Syaiful Huda. Pendapatan orangtua yang menurun karena tak bisa bekerja membuat anak-anak ikut mencari kerja. “Banyak anak menjadi pekerja serabutan untuk membantu orangtua”, ungkapnya. Bila masalah pendidikan tidak tertangani di masa pandemi dan anak-anak sudah keenakan bekerja, hal demikian disebut akan mempertinggi jumlah anak putus sekolah.  Di lingkungan luar sekolah, dirinya juga lebih prihatin. Tidak sekolahnya anak-anak membuat mereka terjebak pada perbuatan kriminal, tawuran, atau masalah sosial lainnya. “Mereka sudah tidak merasa anak sekolah lagi”, ujarnya. “Ini perlu mendapat penanganan khusus”, tambahnya. Perlu dilakukan sentuhan psikologi pada anak-anak bila mereka nanti kembali ke sekolah.  Peran orangtua dalam pembukaan kembali sekolah menurutnya juga sangat penting. “Orangtua harus memastikan keamanan (kesehatan) anak saat menuju ke dan pulang dari sekolah”, ujarnya. “Ini merupakan bagian dari protokol kesehatan”, tambahnya. Ditegaskan dalam dunia pendidikan di masa era pandemi Covid-19 ini, hukum tertinggi adalah keamanan dan kesehatan harus diutamakan bagi siswa. “Hal ini tak boleh ditawar-tawar”, ujarnya.  Anggota MPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, dalam kesempatan yang sama mengatakan, saat ini kita telah mengevaluasi penanganan Covid-19 yang telah berlangsung selama satu tahun. “Kita mencari berbagai solusi”, ujarnya. Semua sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya dikatakan jangan dikonfrontir. “Tapi harus disinergikan”, tuturnya.  Rencana pembelajaran secara tatap muka menurutnya perlu banyak dikaji. “Seperti di antara kita vaksinasi tahap pertama ada yang belum selesai”, ungkapnya. Paling penting menurutnya kesehatan adalah yang dijadikan prioritas. Kurniasih menyadari akibat pandemi menyebabkan hilangnya satu tahap pendidikan secara langsung. “Ada pembelajaran jarak jauh namun kualitasnya tidak sebaik dengan pembelajaran di sekolah”, ucapnya.  Dirinya bersyukur ada penurunan penularan setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat meski demikian hal demikian perlu tetap dikaji. Diingatkan bila para guru sudah divaksin lalu bagaimana siswanya, sebab siswa berasal dari berbagai kluster dan keluarga yang berbeda sehingga hal yang demikian menurutnya harus dikaji lebih mendalam. “Saya berharap ada koordinasi antara Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan”, ujarnya.

Rencana Pembukaan Sekolah, Anggota MPR Minta Kuatkan Prokes di Sekolah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Huda-Ketua-Komisi-X-DPR.jpg" alt="dok DPR RI" width="100%">
<figcaption>dok DPR RI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendukung kegiatan sekolah dan pertunjukan seni budaya kembali dibuka. Dukungan pembukaan ini seiring program vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan dan terus menurunnya kasus aktif dalam beberapa pekan terakhir.  “Kami mendukung kembali dibukanya sekolah dan bergeraknya industri kreatif di Tanah Air seiring tingginya antusiame vaksinasi Covid-19. Seni pertunjukan saya rasa layak dipertimbangkan untuk kembali dibuka secara bertahap, baik itu konser musik, pertunjukan teater, maupun kesenian tradisional,” ujar Huda dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (4/3).  Huda juga menuturkan, pertunjukan seni budaya sudah terhenti selama setahun akibat pandemi Covid-19. Kondisi itu berdampak besar bagi para pelaku seni pertunjukan, termasuk para musisi, aktor, komedian hingga kru pertunjukan. Sebab para pelaku seni itu menggantungkan hidupnya dari berkesenian.  “Mereka yang biasa menggantungkan hidup dari seni pertunjukan kehilangan sumber mata pencaharian utamanya. Pelarangan pagelaran seni budaya selama pandemi berdampak sangat besar bagi para pelakunya. Tidak hanya dari sisi ekonomi, pelarangan ini juga berdampak pada penurunan daya kreativitas karena minimnya ruang ekspresi,” tuturnya.  Oleh karena itu, sudah saatnya dipikirkan bagaimana sektor industri kreatif kembali berjalan dengan menimbang opsi pembukaan konser musik dan seni pertunjukan lain secara bertahap. Huda mengatakan ada beberapa tujuan pembukaan ruang ekspresi bagi seni pertunjukan tersebut. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/01/03/2021/anak-muda-demokrat-sebut-jhoni-tinggal-di-planet-mars/">Baca Juga: Anak Muda Demokrat Sebut Jhoni Tinggal di Planet Mars</a> Pertama, untuk kembali menggairahkan kreativitas para pelaku seni. Kedua, membangkitkan industri kreatif. Dan ketiga, memastikan ekosistem seni pertunjukan Indonesia yang sudah baik tetap terjaga.  Opsi pembukaan kembali seni pertunjukan itu dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pertama, harus ada pembatasan kapasitas penonton. Kedua, sebisa mungkin pagelaran dilaksanakan di luar ruangan. Ketiga, standar bermasker, suhu tubuh dalam batas aman, dan ketersediaan sanitasi penunjang tetap terjaga selama pertunjukan.  “Kami sudah berkomunikasi dengan para pelaku industri kreatif ini salah satunya dengan asosiasi promotor musik Indonesia. Mereka bersedia duduk bersama untuk merumuskan bagaimana konser bisa digelar, namun tetap aman dan sehat. Jadi sudah saatnya pemerintah mengajak mereka untuk duduk bersama,” imbuh Huda.  Ia juga mendesak kepada pemerintah agar memprioritaskan pemberian vaksinasi bagi pelaku seni pertunjukan. Para musisi, aktor, komedian, hingga pelaku seni tradisional layak mendapatkan prioritas, karena mereka adalah salah satu pendorong aktif roda ekonomi di Tanah Air.

Ketua Komisi X DPR Dorong Sekolah dan Konser Dibuka Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/mayoritas_sekolah.jpg" alt="JAGA JARAK: Pembelajaran tatap muka untuk kali pertama di SDN 06 Kp Lapai, Kota Padang, Sumbar, Senin (4/1). RANDI ZULFAHLI/PADANG EKSPRES" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK: Pembelajaran tatap muka untuk kali pertama di SDN 06 Kp Lapai, Kota Padang, Sumbar, Senin (4/1). RANDI ZULFAHLI/PADANG EKSPRES</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Penerapan akan mulai dilaksanakan pada 11 sampai dengan 25 Januari mendatang.  Sementara itu untuk sektor pendidikan, Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu mengatur tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di masa pandemi Covid-19 pada Januari ini.  Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah (pemda)/kantor wilayah (kanwil)/ kantor Kemenag sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya. Jadi, mereka lah yang akan bertindak sebagai pemberi kewenangan penuh dalam menentukan izin PTM.  Meski pemda diberikan kewenangan penuh, kebijakan PTM tetap dilakukan secara berjenjang, mulai dari penentuan pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag, pemenuhan daftar periksa oleh satuan pendidikan, kesiapan menjalankan PTM dan izin orang tua.  Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemda dalam pembukaan sekolah, antara lain:  1. Tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya.  2. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa.  3. Akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta didik.  4. Kebutuhan fasilitas layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah.  5. Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan serta tempat tinggal warga satuan pendidikan.  6. Mobilitas warga antar kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa dan kondisi geografis daerah.  Adapun, sekolah sebelum melaksanakan PTM perlu untuk memenuhi daftar periksa, seperti:  1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangah pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer dan disinfektan. .  2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan (thermogun).  3. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang memiliki komorbid yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang aman, memiliki Riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri.  4. Mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua/wali.  Untuk protokol kesehatan ketika melakukan PTM, sekolah perlu memastikan penerapan sebagai berikut:  1. Kondisi kelas pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.  2. Jumlah siswa dalam kelas pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) maksimal 5 peserta didik per kelas dari standar awal 5-8 peserta didik per kelas. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah maksimal 18 peserta didik dari standar awal 28-36 peserta didik/kelas. Pada jenjang PAUD maksimal 5 peserta didik dari standar awal 15 peserta didik/kelas.  3. Penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.  4. Menggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan, menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik, dan menerapkan etika batuk/bersin.  5. Kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid harus dalam kondisi terkontrol, tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan peserta didik dan pendidik.  6. Kantin di satuan pendidikan pada masa transisi dua bulan pertama tidak diperbolehkan buka. Setelah masa transisi selesai, kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.  7. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pada masa transisi dua bulan pertama tidak boleh dilakukan.  Setelah masa transisi selesai, kegiatan boleh dilakukan, kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jarak minimal 1,5 meter seperti basket, voli, dan sebagainya.  Kegiatan selain pembelajaran tidak boleh dilakukan pada masa transisi dua bulan pertama, setelah itu diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol Kesehatan. Sementara itu, pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan boleh dilakukan dengan tetap menjaga protokol Kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/eV7olgZ41uY

Pembukaan Sekolah Kewenangan Pemda, Berikut Ketentuannya di Masa PSBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembukaan sekolah

Berita Terkini