<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/deforestasi-3331521886.jpg" alt="Gambaran pembabatan hutan di Sebatik." width="100%">
<figcaption>Gambaran pembabatan hutan di Sebatik.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Dugaan pembabatan hutan ramai diperbincangkan masyarakat di Sebatik Barat. Penampakan hutan gundul tampak jelas dari perairan depan Jalan Lingkar, Nunukan Selatan. Sorotan pembabatan hutan tersebut ternyata juga sampai kepada Plt Camat Sebatik Barat, Syahwaluddin. Dia mengaku jika dilihat secara kasat mata, maka luas hutan yang dibabat terbilang besar. Temuan itu juga sudah disampaikan ke instansi teknis terkait. "Kita sudah sampaikan ke instansi teknisnya, selanjutnya tindak lanjutnya kami belum dapatkan informasi lagi seperti apa, yang jelas kita sudah laporkan," ujarnya, dikutip dari Radar Tarakan (Jawa Pos Group), Jumat (17/11). Syahwaluddin mengaku, terlepas dari adanya kembali aktivitas dugaan pembabatan hutan di wilayahnya, sebelumnya temuan pembabatan hutan juga pernah terjadi&nbsp;pada 2017 lalu. Saat itu, mendapat laporan dari&nbsp;warga, RT dan desa, pihaknya langsung menyampaikan persoalan tersebut secara lisan ke pihak yang menangani. Sayangnya laporan tidak ditanggapi. Akhirnya mereka membawa aparat setempat untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan. "Saat itu kita temukan 1 pucuk senjata api jenis penabur, ada&nbsp;chainsaw&nbsp;dan pom racun, tali dipakai mengukur, itu dulu terjadi di Desa Liang Bunyu, dan dugaan kami, ini sama dengan itu dan dilanjutkan kembali," ungkapnya. Saat ini, dugaan pembabatan terjadi lagi. Melihat hal itu, maka pihaknya gerak cepat menyampaikan ke instansi teknis supaya tidak berdampak buruk terhadap hutan lindung. Termasuk menghindari gesekan antarwarga yang bersama-sama melakukan pembabatan di wilayah tersebut. "Kalau memang terjadi lagi ini,&nbsp;kan&nbsp;kita tidak ingin warga masyarakat yang sama-sama melakukan aktivitas di situ, malah jadi baku tembak di situ. Jadi, makin kacau nanti, makanya harus cepat ditindaklanjuti itu," harap Syahwaluddin. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Nunukan, Roy Leonard mengakui, pihaknya memang mendapat laporan dari masyarakat Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat mengenai dugaan pembabatan hutan. Dia pun mengklaim tindak lanjut telah dilakukan. Pihaknya telah menurunkan polisi kehutanan (polhut) ke lokasi, termasuk melibatkan aparat kepolisian dari Polres Nunukan. Setelah dicek, status kawasannya berada di luar kawasan hutan. "Wilayah itu APL (areal penggunaan lain) (bukan hutan lindung). Kita cek juga terkait surat-suratnya, ada SPPT-nya. Cuma dalam hal ini karena dalam memenuhi izin, kami mengarahkan untuk diurus dulu kepemilikan lahannya, kalau di Kementerian itu ingin memanfaatkan kayu tumbuh alami, alas haknya itu harus sertifikat. Mereka baru sampai SPPL," ujarnya Selasa (14/11). Luas hutan yang digunduli mencapai 29 hektare. Berdasarkan pengakuan masyarakat di lapangan, kayu-kayu tersebut akan dibagikan ke mereka. "Pada intinya harus dihentikan dahulu penebangannya sampai adanya sertifikat, namun karena sudah terjadi aktivitasnya, dalam hal ini bisa dikatakan ilegal," tambah Leonard. Oleh karenanya, kayu-kayu yang sudah ada pun diamankan dahulu di lapangan. Kayu yang terlihat meliputi kayu jenis meranti, bengkirai sampai jenis kapur. Volumenya pun diperkirakan mencapai ratusan kubik.

"Wilayah itu APL (areal penggunaan lain) (bukan hutan lindung). Kita cek juga terkait surat-suratnya, ada SPPT-nya," aku Leonard.

29 Hektare Hutan di Sebatik Barat Digunduli, KPH Nunukan Sebut Statusnya di Luar Kawasan Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/05/IMG_20230604_185557-1669604575.jpg" alt="Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Muara Enim menutup lahan mineral yang dibuka dengan cara di bakar di Desa Payakabal, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim." width="100%">
<figcaption>Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Muara Enim menutup lahan mineral yang dibuka dengan cara di bakar di Desa Payakabal, Kecamatan Gelumbang, Muara Enim.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sebanyak tiga orang tersangka kasus pembakaran lahan mineral di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terancam dikenakan hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda senilai Rp 10 miliar. Kepala Kepolisian Resor Muara Enim AKBP Andi Supriadi mengatakan, ancaman hukuman maksimal sebagaimana diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan atau pasal 187 ayat (1) KUHP tentang pembakaran lahan yang dikenakan penyidik kepada ketiga tersangka. Tiga tersangka itu merupakan pria masing-masing berinisial BI, 24; FD, 32; dan DS, 41; warga Sungai Rotan, Muara Enim. &rdquo;Penetapan status tersangka terhadap ketiganya dilakukan setelah penyidik satuan reserse kriminal Kepolisian Resor Muara Enim mendapatkan kecukupan alat bukti yang diperkuat melalui keterangan saksi dan ahli,&rdquo; papar Andi Supriadi seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, saat ini para tersangka itu sudah dilakukan penahanan sejak Rabu (31/5) malam. Selanjutnya dilakukan pemberkasan ke pihak kejaksaan. Menurut dia, para tersangka tertangkap tangan sedang membuka lahan mineral untuk ditanami komoditas pertanian dengan cara dibakar di Desa Payakabal, Kecamatan Gelumbang. Perbuatan tersangka terungkap bermula saat tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Muara Enim menemukan kepulan asap di wilayah itu saat melakukan patroli udara rutin, Rabu (31/5) sore. &rdquo;Dari temuan tersebut kemudian, tim pantauan udara meminta personel babinsa, babinkamtibmas dan Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menindaklanjutinya,&rdquo; ujar Andi Supriadi. Dia menambahkan, personel yang bertugas menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, korek api, mesin potong rumput, dan seikat potongan kayu yang terbakar. &rdquo;Perhitungan di lapangan luas lahan mineral yang terbakar mencapai empat hektare, sesuai perintah Pak Kapolda dan Danrem (ketua satgas karhutla) tim langsung melakukan pengamanan para tersangka,&rdquo; ucap Andi Supriadi. Berdasar pengakuan tersangka BI kepada penyidik, lanjut Kapolres, mereka perintahkan oleh seorang mandor berinisial U, 40, untuk membersihkan lahan tersebut dengan cara dibakar. pihaknya telah memerintahkan personelnya untuk melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku U yang identitasnya sudah didapatkan itu. &nbsp;

Tiga tersangka kasus pembakaran lahan mineral di Kabupaten Muara Enim terancam hukuman pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 10 miliar

Tersangka Pembakar Lahan Terancam Denda Rp 10 Miliar 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Lahan-Persawahan-JawaPosCom.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana untuk membuka lahan persawahan baru. Hal ini untuk mengantisipasi peringatan dari Food and Agriculture Organization (FAO) tentang kemungkinan terjadinya krisis pangan akibat pandemi Covid-19.  Untuk itu, pemerintah akan melakukan case study di wilayah yang sudah ditentukan dalam waktu 3 (tiga) minggu ke depan. Adapun luas lahan sawah yang berpotensi dikembangkan kira-kira lebih dari 255 ribu hektare (ha) yang berada di Kalimantan Tengah.  “Namun, fokus dalam 3 minggu ke depan adalah lahan sebesar 164.598 ha, yang mana dari jumlah tersebut yang sudah punya jaringan irigasi adalah sebesar 85.456 ha, dan ada sekitar 57.195 ha yang sudah dilakukan penanaman padi selama ini oleh keluarga transmigran di sana, dan juga ada potensi ekstensifikasi sebesar 79.142 ha,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers, Kamis (14/5).  Kajian yang akan dilakukan pada lahan tersebut adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), kemudian akan dilaksanakan juga review Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (IP4T). Termasuk kajian ketersediaan tenaga kerja di lokasi tersebut.  Melanjutkan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menambahkan bahwa pihaknya sudah siap untuk menjalankan proses kajian selama 3 minggu ke depan itu. Setelah dikaji, Kementerian Pertanian (Kementan) pun sudah siap menangani pengembangan lahan tersebut, khususnya lahan rawan gambut seluas 164 ribu ha.  “Dalam tahap pertama di 2020, kami akan berkonsentrasi pada (lahan seluas) 164 ribu ha dulu, karena penanganan di lahan rawa itu dibutuhkan extra power. Ini tidak seperti lahan sawah di Jawa atau dataran rendah atau gunung, dia membutuhkan perhatian khusus. Hal ini dilakukan sambil menunggu pematangan lahan yang sebesar 250-300 ribu ha yang masih berpotensi untuk dikembangkan,” ujarnya.  Dalam pengembangan lahan tersebut, kata dia, harus diperhatikan juga masalah kepemilikan lahan dan ketersediaan sumber daya manusianya, yaitu para petani yang akan mengolahnya. Menurutnya, untuk lahan seluas satu ha dibutuhkan minimal 2 sampai 3 petani, sehingga untuk lahan seluas 100 ribu ha, harus ada sekitar 300 ribu petani yang dimukimkan di sana.  “Belajar dari kegagalan yang lalu adalah kita kekurangan petani di situ, sehingga setelah selesai serbuan tanah, satu musim ditinggalkan oleh petaninya, jadi lahan itu tertinggal lagi. Maka itu, kami berharap di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, kita akan mempersiapkan dengan lebih matang, dan juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” terangnya.  Selain rencana membuka lahan persawahan baru tersebut, tak lupa pemerintah juga selalu mengontrol ketersediaan stok dan kestabilan harga bahan pangan pokok, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2020.  Menko juga menjelaskan bahwa pada April 2020 ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terjadi deflasi pangan sebesar 0,13%, dan ini menunjukkan permintaan menurun. Tetapi, inflasi bahan pangan pada April 2020 yang sebesar 5,04%, lebih tinggi daripada inflasi pada periode sama tahun lalu yang sebesar 2,29%.  “Jadi, ini masalah distribusi yang perlu didorong (dari sentra produksi ke konsumen). Saya juga ingin mengingatkan untuk (oknum) yang memanfaatkan situasi (menaikkan harga bahan pangan) sudah dimonitor oleh Satgas Pangan, termasuk soal pelelangan gula,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZqPkb7n9fo0  https://www.youtube.com/watch?v=fBDD3MnSgAA  https://www.youtube.com/watch?v=CDmOdb6JDw0

255 Ribu Hektare Lahan Dimanfaatkan Untuk Antisipasi Krisis Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terkait-ancaman-jokowi-begini-tanggapan-kapolda-riau_m_186993.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Kapolda dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) yang gagal mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya belum lama ini.&nbsp; Terkait dengan ancaman itu, Kapolda Riau Irjen Pol Nandang, mengatakan bahwa soal ganti mengganti merupakan dinamika organisasi.&nbsp; "Bukan ancaman yang saya lihat. Kalau ganti mengganti, dinamika organisasi memang seperti itu," kata Nandang, Rabu (7/2) siang.&nbsp; Kapolda mengingatkan, yang paling penting untuk mengatasi permasalahan Karhutla agar tak terulang kembali, yakni bagaimana seluruh masyarakat Riau bisa bersama-sama mencegah peristiwa tersebut terjadi. "Tapi yang penting, bagaimana seluruh masyarakat Riau bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan itu," katanya.&nbsp; Menurut Jenderal Bintang Dua tersebut, Karhutla memiliki dua dampak yakni positif dan negatif. "Karena kebakaraan hutan itu, banyak dampak negatifnya dari positifnya. Positifnya, hanya untuk oknum yang ingin membuka lahan. Tetapi bagi masyarakat Riau karena asap disini, berdampak kepada Malaysia dan Singapura," tuturnya.&nbsp; Terlebih lagi, lanjutnya, di tahun ini ada perhelatan Asian Games yang akan dilangsungkan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Tentunya penanganan masalah Karhutla ini harus lebih dioptimalkan lagi. "Jadi bagaimana sekarang kita bahu-membahu, mencegah jangan sampai terjadi kebakaran. Apalagi di tahun ini ada Asian Games di Palembang. Jangan sampai kegiatan itu terhenti gara-gara asap," tegasnya. Sementara itu untuk mengantisipasi adanya Karhutla, Kapolda Riau juga telah memerintahkan kepada jajarannya hingga tingkat Bhabinkamtibas untuk membuat kanal di masing-masing tempat.&nbsp; "&lrm;Sebelum dipanggil Presiden, saya sudah perintahkan kepada seluruh Kapolres untuk membikin kanal di masing-masing tempat. Terus Bhabinkamtibmas yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat kalau ada api segera ditangani, jangan jadi pemadam kebakaran," pungkasnya.

Terkait Ancaman Jokowi, Begini Tanggapan Kapolda Riau

pembukaan lahan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembukaan lahan

Berita Terkini

29 Hektare Hutan di Sebatik Barat Digunduli, KPH Nunukan Sebut Statusnya di Luar Kawasan Hutan

Tersangka Pembakar Lahan Terancam Denda Rp 10 Miliar

255 Ribu Hektare Lahan Dimanfaatkan Untuk Antisipasi Krisis Pangan

Terkait Ancaman Jokowi, Begini Tanggapan Kapolda Riau

Download Aplikasi JawaPos.com