<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/bpjs-12-3434720057.jpg" alt="Peserta JKN tengah memproses pembuatan SIM. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Peserta JKN tengah memproses pembuatan SIM. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Dalam upaya memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah resmi memberlakukan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.</p> <p>Peraturan ini mengubah Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan Surat Izin Mengemudi (SIM), dengan salah satu perubahan utamanya adalah penambahan syarat kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi pemohon SIM, baik SIM A, B, maupun C.</p> <p>Wilayah Kepolisian Daerah Provinsi Bali menjadi salah satu lokasi uji coba implementasi Perpol ini. Sebanyak sembilan Polres di provinsi Bali telah memulai penerapan syarat baru ini.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015074690/bpjs-kesehatan-sabet-penghargaan-di-5th-anniversary-indonesia-top-insurance-awards-2024">BPJS Kesehatan Sabet Penghargaan di 5th Anniversary Indonesia Top Insurance Awards 2024</a></strong> <br /><br />Pada kesempatan terpisah, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menilai bahwa langkah ini merupakan upaya kolaborasi dengan Porlri dalam mendukung Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur kewajiban masyarakat menjadi peserta aktif Program JKN. <br /><br />Menurutnya, memasukkan kepesertaan JKN sebagai syarat penerbitan SIM adalah bagian dari upaya pemerintah dan Polri untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan. <br /><br />"Penambahan syarat ini bukan hanya formalitas, hal ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh warganya. Dengan menjadi peserta aktif JKN, ketika pemohon SIM membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka dapat dengan mudah mengaksesnya tanpa harus memikirkan biaya yang mungkin timbul," jelas David. <br /><br />Ia juga menambahkan, bukti keaktifan kepesertaan JKN dapat dengan mudah dilampirkan saat pengajuan SIM. Pemohon dapat menunjukkan tangkapan layar dari Aplikasi Mobile JKN atau menggunakan layanan WhatsApp PANDAWA di nomor 0811 8 165 165 sebagai bukti keaktifan.</p> <p><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015006370/bpjs-kesehatan-bersama-pemkot-padang-resmikan-taman-inisiatif-sisingamangaraja">BPJS Kesehatan Bersama Pemkot Padang Resmikan Taman INISIATIF Sisingamangaraja</a></strong> <br /><br />"Jika calon pemohon SIM belum terdaftar sebagai peserta JKN, mereka dapat mendaftar di lokasi pembuatan SIM. Nantinya ada petugas yang akan membantu untuk melakukan pendaftaran langsung di tempat. Sementara bagi yang kepesertaannya tidak aktif karena menunggak, terdapat Program Rencana Iuran Bertahap (REHAB) agar dapat melunasi tunggakan dengan skema cicilan," terang David. <br /><br />Kasubdit SIM Ditregident Korlantas Polri, Kombes Pol. Heru Sutopo, menekankan bahwa penerapan Perpol Nomor 2 Tahun 2023 ini merupakan salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan masyarakat melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Dengan kepesertaan JKN sebagai syarat untuk penerbitan SIM, Polri ingin memastikan bahwa seluruh pemegang SIM mendapatkan jaminan kesehatan yang memadai. <br /><br />&ldquo;Kondisi lalu lintas yang semakin dinamis dan kompleks menjadi tantangan bagi Polri dalam memberikan pelayanan terbaik. Menjawab tantangan tersebut, Korlantas Polri melalui Subdit SIM Ditregident mengangkat spirit menjalankan amanah&nbsp;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Inpres Nomor 1 Tahun 2022. Ini adalah langkah konkret kami untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk pemohon SIM,&rdquo; ujar Heru. <br /><br />Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Bali, AKBP Bima Aria Viyasa, mengungkapkan bahwa pada bulan Agustus 2024, jumlah pemohon SIM mencapai 40.588 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 29.382 orang telah memiliki kepesertaan JKN aktif, sementara 1.630 pemohon memiliki status kepesertaan JKN non-aktif, dan 9.416 pemohon belum terdaftar sebagai peserta JKN. <br /><br />"Ini merupakan angka yang cukup signifikan, mengingat bahwa selama ini masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kepesertaan JKN. Kami berharap dengan implementasi Perpol Nomor 2 Tahun 2023, kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan jaminan kesehatan meningkat," kata Bima. <br /><br />Upaya kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan Polri ini turut mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga Sekretariat Kabinet RI, Teguh Supriyadi menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan wujud komitmen negara untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, termasuk para pemohon SIM.</p> <p>&ldquo;Kolaborasi antara Polri dan BPJS Kesehatan ini adalah wujud pelaksanaan Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan tersebut, dan salah satu bentuk implementasinya adalah melalui kebijakan ini,&rdquo; ujar Teguh. <br /><br />Teguh berharap dengan adanya Perpol Nomor 2 Tahun 2023, masyarakat semakin sadar akan pentingnya kepesertaan JKN, serta diharapkan tingkat keaktifan peserta JKN juga meningkat secara signifikan.</p>

Bukti keaktifan kepesertaan JKN dapat dengan mudah dilampirkan saat pengajuan permohonan membuat atau memperpanjang SIM.

Polda Bali Lakukan Uji Coba Syarat Kepesertaan JKN Aktif bagi Pemohon SIM

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/25/70_menuju-2869988681.jpg" alt="KEBIJAKAN BARU: Foto ilustrasi SIM dan KTP dengan latar belakang kendaraan yang melintasi tol Tangerang-Tomang kemarin (24/5)." width="100%">
<figcaption>KEBIJAKAN BARU: Foto ilustrasi SIM dan KTP dengan latar belakang kendaraan yang melintasi tol Tangerang-Tomang kemarin (24/5).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Korlantas Polri akan melakukan uji coba pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan memasukan syarat kepemilikan BPJS Kesehatan atau kepesertaan JKN yang aktif. Uji coba akan dilakukan di beberapa Polda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Akan dilakukan uji coba," kata Kepala Seksi Binyan Subdirektorat SIM Dit Regident Korps Lalu Lintas Polri, AKBP Faisal Andri Pratomo, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uji coba dimulai pada 1 Juli sampai 30 September 2024. Syarat kepemilikan BPJS sendiri mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aturan tersebut sebagai tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. Inpres itu mengatur perihal kewajiban masyarakat menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Uji coba bakal dilakukan di tujuh wilayah Indonesia. "Yaitu Polda Aceh, Polda Sumatera Barat, Polda Sumatera Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Kalimantan Timur, Polda Bali, dan Polda Nusa Tenggara Timur," jelasnya.</div>

Korlantas Polri akan melakukan uji coba pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) akan memasukan syarat kepemilikan BPJS Kesehatan atau JKN.

Bikin SIM Harus Punya BPJS Kesehatan, Akan Diuji Coba di 7 Wilayah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/LAYANAN-SIM.jpg" alt="Ilustrasi pelayanan SIM Keliling Polda Metro Jaya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelayanan SIM Keliling Polda Metro Jaya</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya menggelar layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling di lima lokasi di DKI Jakarta hari ini, Selasa (30/4). Layanan SIM Keliling ini dapat diakses untuk warga yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM yang habis tiap lima tahunan.</p> <div dir="auto">Melalui akun x resmi TMC Polda Metro Jaya, lima lokasi layanan SIM Keliling di DKI Jakarta buka mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun layanan SIM Keliling di 5 wilayah ada di DKI Jakarta adalah sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Timur : Mal Grand Cakung</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Selatan : Kampus Trilogi Kalibata</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Utara : LTC Glodok</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Barat : Mal Citraland</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Pusat : Kantor Pos Lapangan Banteng</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun masyarakat harus mempersiapkan dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan membayar biaya administrasi sebelum mendatangi lokasi perpanjangan dokumen SIM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Persyaratan tersebut adalah fotokopi KTP yang masih berlaku, fotokopi SIM lama dan SIM aslinya, bukti cek kesehatan, serta bukti tes psikologi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Layanan mobil SIM keliling ini, hanya dapat memperpanjang SIM yang masih berlaku saja untuk golongan tertentu, yakni SIM A dan SIM C.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bagi SIM yang telah habis masa berlakunya, pemilik SIM harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, biaya perpanjangan SIM adalah Rp 80.000 untuk perpanjangan SIM A dan Rp 75.000 untuk perpanjangan SIM C.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk jenis SIM B tidak bisa dilakukan perpanjangan masa berlaku pada layanan SIM Keliling. Sebab, layanan itu harus diperpanjang di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) karena adanya perbedaan peruntukan dokumen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dokumen SIM B itu sendiri diperuntukkan bagi kendaraan yang memiliki berat lebih dari 3,5 ton</div>

Layanan SIM Keliling ini dapat diakses untuk warga yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM yang habis tiap lima tahunan.

Jadwal SIM Keliling di Jakarta Selasa (30/4), Cek Lokasinya

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/09/SIM-C-436563054.jpg" alt="Ahmad Rianto melintasi rute ujian praktik SIM C di Mapolres Rembang, Senin (7/8)" width="100%">
<figcaption>Ahmad Rianto melintasi rute ujian praktik SIM C di Mapolres Rembang, Senin (7/8)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Tingkat kelulusan uji praktik surat izin mengemudi (SIM) dengan model baru di wilayah hukum Polda Metro Jaya meningkat hingga mencapai 80-90 persen. Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman.</p> <p>"Angka keberhasilan (lulus ujian praktik), secara persentase mendekati hampir 80 sampai 90 persen, " kata Latif Usman dikutip dari Antara, Jumat (22/9).</p> <div>Latif menjelaskan, walau angka keberhasilan uji praktik meningkat, masyarakat juga perlu melatih mengendalikan diri saat berkendara.</div> <div><br />"Cuma karena kesadaran mereka untuk mengendalikan diri saja yang perlu dilatih, kepedulian terhadap lingkungan ini yang harus dimiliki oleh seluruh para pengemudi, itu yang terpenting," katanya.</div> <div><br />Namun,&nbsp;Latif tidak merinci perbedaan angka persentase uji praktik SIM model baru dengan model yang sebelumnya, dia hanya menjelaskan angkanya berbeda jauh.<br /><br /></div> <div>Selain itu, Latif juga menyebut dengan pemberlakuan uji praktik SIM model baru masyarakat antusias untuk mengikutinya.</div> <div><br />"Alhamdulillah, responnya sangat tinggi, mereka mengapresiasi dan mereka antusias untuk berlatih dan mereka istilahnya percaya diri dalam pelaksanaan ujian, sehingga praktik-praktik yang tidak benar, ya harus kita hilangkan, " ucapnya.</div> <p>Mantan Dirlantas Polda Jawa Timur ini menyebut masih banyaknya peserta uji praktik tidak lulus karena tidak menaati rambu-rambu yang ada.</p> <div>"Kalau keterampilan yang biasa dengan membentuk angka 8 sulit, ini kan sudah diganti dengan membentuk huruf S, sangat mudah, tetapi banyak mengalami kegagalan adalah kesadaran mereka tentang rambu-rambu yang ada, " jelasnya.</div> <p>Sebelumnya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mulai memberlakukan rancangan perubahan materi ujian praktik surat izin mengemudi (SIM) pengendara sepeda motor menjadi bentuk sirkuit.</p> <p>"Besok (4/8) pagi sudah mulai dilaksanakan, khusus di Daan Mogot sudah kita mulai, beberapa di Polres Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, Tangerang Selatan, Depok, Bekasi Kota sudah dilaksanakan juga, " kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis (3/8).</p> <div>Latif menjelaskan sebelumnya perubahan materi ujian praktik SIM ini telah dilakukan tahap pengkajian.</div> <div><br />"Iya ada kajian ada petunjuk dari Korlantas Polri mengeluarkan ketentuan ini. Besok kita sosialisasikan," ucapnya.</div> <div><br />Selain itu, Latif menjelaskan perubahan materi bentuk sirkuit ini tetap tidak mengurangi esensi keahlian dalam berkendara.</div>

"Angka keberhasilan (lulus ujian praktik), secara persentase mendekati hampir 80 sampai 90 persen, " kata Latif Usman dikutip dari Antara

Dirlantas Polda Meto Jaya: Angka Keberhasilan Uji Praktik SIM Model Baru di DKI Capai 80-90 Persen 

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/13/SIM-KELILING-ANTARA-3761573780.jpg" alt="ILustrasi layanan sim keliling di Jakarta." width="100%">
<figcaption>ILustrasi layanan sim keliling di Jakarta.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sertifikat mengemudi akan menjadi syarat pembuatan SIM. Sekalipun pemohon sudah mahir mengendarai mobil tidak begitu saja bisa melewati persyaratan ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, seseorang yang sudah mahir mengemudikan mobil tanpa menempuh sekolah mengemudi, tetap harus memiliki sertifikat mengemudi. Sertifikat bisa didapat dengan cara pemohon SIM tetap mendaftar sekolah mengemudi di tempat yang telah terakreditasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dia harus datang ke tempat yang terakreditasi untuk diversifikasi dulu," kata Yusri kepada wartawan, Jumat (23/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian mengemudi pemohon tersebut nantinya akan diuji oleh instruktur yang tersertifikasi. Selain itu pemohon tetap bisa mendapat pengarahan mengenai etika berkendara. Setelah pemohon mendapat penilaian sesuai standar yang diterapkan, maka bisa mengantongi sertifikat mengemudi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belum tentu kita jago mengemudi, tetapi pada saat di jalan kita bisa aman. Ini juga sudah saja beretika yang baik tetap saja ada kecelakaan yang ditemukan. Tetapi bagaimana kita meminimalisir terjadinya kecelakaan itu, dengan apa? Dengan etika kita bersama sama," jelas Yusri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Korlantas Polri akan memberlakukan pembuatan&nbsp;SIM&nbsp;untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diaktifkan sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/haji-2023/011327611/bolehkah-kurban-sekaligus-diniatkan-untuk-aqiqah-anak">Bolehkah Kurban Sekaligus Diniatkan untuk Aqiqah Anak?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini sendiri sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Dia harus datang ke tempat yang terakreditasi untuk diversifikasi dulu," kata Yusri kepada wartawan, Jumat (23/6).

Sudah Jago Nyetir Apa Perlu Sekolah Mengemudi untuk Bikin SIM? Ini Jawabannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/pembuatan-sim-saat-korona.jpg" alt="JAGA DIRI: Petugas melayani pemohon pembuatan SIM di Satpas Colombo dengan menggunakan masker dan sarung tangan. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>JAGA DIRI: Petugas melayani pemohon pembuatan SIM di Satpas Colombo dengan menggunakan masker dan sarung tangan. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamat Kepolisian dari Institute Strategic for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang&nbsp;Rukminto meminta agar biasa pembuatan SIM digratiskan. Hal itu sebagai respons bila syarat sertifikat mengemudi harus dilampirkan oleh pemohon SIM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenapa SIM harus gratis? karena bagi yang sudah mendapat sertifikat artinya sudah dinyatakan lulus pelatihan, tak perlu lagi ada ujian SIM yang dilakukan Korlantas," kata Bambang kepada wartawan, Kamis (22/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bambang membanding dengan pembuatan KTP dan NPWP yang semuanya gratis. Selain itu, dengan memiliki sertifikat mengemudi menandakan seseorang telah memiliki keahlian menjalankan kendaraan bermotor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011273524/samsung-resmi-hadirkan-fitur-irregular-heart-rhythm-notification-di-galaxy-watch">Samsung Resmi Hadirkan Fitur Irregular Heart Rhythm Notification di Galaxy Watch</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi Kalau prasyarat sertifikat mengemudi itu tetap dipaksakan, harusnya publik mendapat kompensasi dengan menggratiskan biaya SIM," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Korlantas Polri akan memberlakukan pembuatan&nbsp;SIM&nbsp;untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diaktifkan sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan ini sendiri sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.</div>

Pengamat Kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto meminta agar biasa pembuatan SIM digratiskan jika diharuskan memiliki sertifikat mengemud.

Bila Sertifikat Mengemudi Diberlakukan, Biaya Pembuatan SIM Diminta Digratiskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-22-at-09.33.40.jpeg" alt="Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya mengaku sudah menerapkan syarat pelampiran sertifikat mengemudi sebagi administrasi pembuatan SIM. Kebijakan ini sudah lama diterapkan berdasarkan Perpol Nomor 5 Tahun 2022.</p> <p>"Tentunya sudah kita terapkan juga, cuman sertifikasi itu adalah membuktikan bahwa dia sudah belajar, bahwa dia sudah memiliki keahlian," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman kepada wartawan, Rabu (21/6).</p> <p>Meski sudah melampirkan sertifikat mengemudi, pemohon SIM tetap dikenakan ujian pembuatan SIM. Sebab, keduanya hal berbeda yang harus dijalankan.</p> <p>"Sertifikasi adalah untuk membuktikan dia telah mengikuti serangkaian pelatihan-pelatihan. Jadi kalau ujian ini mereka pada saat ujian saja. Tapi, maksudnya orang tidak pernah belajar kok ikut ujian gitu loh," jelasnya.</p> <p>Sebelumnya, Korlantas Polri akan memberlakukan pembuatan SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</p> <p>Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diaktifkan sekarang.</p> <p>"Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6).</p> <p>Kebijakan ini sendiri sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.</p>

Polda Metro Jaya mengaku sudah menerapkan syarat pelampiran sertifikat mengemudi sebagi administrasi pembuatan SIM.

Catat! Sertifikat Mengemudi Sebagai Syarat Pembuatan SIM Sudah Berlaku di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-sim-a-umum-gratis-kini-uji-kir-taksi-online-tanpa-biaya_m_191574.jpeg" alt="Pengendara mengikuti tes praktik SIM A Gratis yang digelar Kemenhub." width="100%">
<figcaption>Pengendara mengikuti tes praktik SIM A Gratis yang digelar Kemenhub.</figcaption>
</figure> <div class=""> <div id=":o9" class="ii gt"> <div id=":oa" class="a3s aiL "> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kepolisian tengah merencanakan penerapan sertifikat pendidikan mengemudi sebagai syarat pembuatan SIM segala jenis kendaraan bermotor. Hal ini dirasa akan membuat warga yang hendak membuat SIM mesti mengeluarkan uang lagi.&nbsp;&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, berapa biaya untuk mendapatkan sertifikat pendidikan mengemudi dari sekolah mengemudi?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com mencoba bertanya ke salah satu sekolah mengemudi yang mempunyai beberapa cabang di Jakarta. Sekolah mengemudi ini mengaku sudah terakreditasi oleh Kemendiknas dan Kemenakertrans.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga saat ini, sekolah mengemudi itu mengaku hanya mengeluarkan sertifikat pendidikan untuk yang belajar mengemudikan mobil. Itu pun mesti ikut kursus mengemudi dahulu dengan berbagai durasi dan harga yang berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011129245/kemenag-siapkan-100-kursi-roda-dan-15-mobil-golf-di-fase-mina">Kemenag Siapkan 100 Kursi Roda dan 15 Mobil Golf di Fase Mina</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sertifikat untuk yang latihan mobil di sini. Kalau tanpa latihan tidak ada sertifikat," ujar Customer Service sekolah mengemudi itu saat dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Senin (19/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun sertifikat itu juga bisa didapatkan usai pelatihan sekaligus dengan SIM A terhadap orang yang belajar kursus mengemudi di tempat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sertifikat yang paket plus SIM," jawabnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan kata lain, di sekolah mengemudi ini, tak hanya bisa dapatkan sertifikat, tapi juga bisa langsung dapatkan SIM-nya.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait harga untuk mendapatkan sertifikat itu bervariasi. Mulai dari yang termurah mulai dari Rp 1.390.000-Rp 3.500.000. Harga ini sudah termasuk dengan kursus mulai dari durasi 4-12 jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/011129219/dinas-sda-dki-segera-menormalisasi-kali-baru">Dinas SDA DKI Segera Menormalisasi Kali Baru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai catatan, hingga kini sekolah mengemudi itu baru hanya mengeluarkan sertifikat pendidikan mengemudi untuk kendaraan roda empat atau mobil. Sedangkan motor mereka mengaku tak ada sertifikat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan pembuatan SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diberlakukan sekarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6).</div> </div> </div> </div> </div>

Mulai dari yang termurah mulai dari Rp 1.390.000-Rp 3.500.000. Harga ini sudah termasuk dengan kursus mulai dari durasi 4-12 jam.

Harga Sertifikat Mengemudi Mobil Untuk Syarat Bikin SIM Capai Rp 3,5 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/pembuatan-sim-dok-jawapos.jpg" alt="Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok. Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembuatan SIM. (Dok. Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho memberikan atensi terhadap praktek pungli yang terjadi dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di satpas-satpas yang ada di Indonesia. Pasalnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum yang tak ada habisnya.</p> <p>Ia mengungkapkan, masih ada warga dan netizen yang mengeluhkan banyaknya praktek pungli saat pembuatan SIM. Nilainya bahkan mencapai puluhan hingga ratusan ribu rupiah per orang.</p> <p>Hal itu menurutnya masih terjadi lantaran tak transparannya biaya dari tiap persyaratan yang ada untuk pembuatan SIM. Seperti biaya psikologi, surat keterangan sehat, hingga penerbitan SIM itu sendiri.</p> <p>Belum lagi, di banyak satpas di Indonesia menurutnya masih banyak yang belum menerapkan pembayaran non-tunai. Padahal, dalam Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, petugas seharusnya tidak lagi menerima uang secara tunai.&nbsp; "Fungsi pengawasan dalam penerbitan SIM juga tidak berjalan, yang terjadi justru pembiaran," ujar Emerson dalam surat terbukanya yang diterima JawaPos.com, Minggu (18/6).</p> <p>Dengan maraknya pungli itu, ia menilai kepercayaan publik terhadap Polri menjadi terlukai. Padahal, di sisi lain Polri tengah membenahi hal itu dengan membuat sistem-sistem lain seperti aplikasi SINAR-Digital Korlantas Polri.</p> <p>Oleh karena itu, ia meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan sanksi tegas kepada para penanggung jawab satpas, gerai, hingga SIM keliling yang terbukti melakukan pungli. "Atau membiarkan terjadinya pungli dalam penerbitan SIM," ucap Mantan pegiat ICW itu.</p> <p>Emerson juga meminta Listyo untuk memperkuat fungsi pengawasan sehingga tidak terjadi kembali pungli dalam penerbitan SIM. "Meningkatkan sosialisasi pembuatan SIM secara online serta pelaporan pengaduan kepada masyarakat," imbuhnya.</p> <p>Di sisi lain, ia meminta agar Kapolri membuat surat edaran utnuk seluruh anggota kepolisian yang bergerak di bidang pembuatan SIM agar tak melakukan pungli dengan beberapa cara. "Melarang petugas di Satpas, Gerai dan SIMling menerima pembayaran penerbitan SIM dan biaya lainnya secara tunai," tegas Emerson."Mewajibkan seluruh Kantor Satpas, Gerai maupun SIMling mengumumkan biaya resmi penerbitan SIM, biaya Kesehatan, biaya psikologi, biaya asuransi (opsional) secara terbuka agar diketahui oleh masyarakat," tambahnya. <strong>(*)</strong></p>

Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho memberikan atensi terhadap praktek pungli yang terjadi dalam pembuatan SIM di satpas-satpas

Emerson Yuntho: Masih Banyak Pungli dalam Pembuatan SIM, Sudah Jadi Rahasia Umum

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-07-22-at-09.33.40.jpeg" alt="Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan pembuatan SIM untuk kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi. Hal itu sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.</p> <p>Direktur Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus mengatakan, penyertaan sertifikat mengemudi sebetulnya bukan kebijakan baru. Melainkan aturan lama yang baru akan diberlakukan sekarang.</p> <p>"Sudah lama (aturan itu), sebelum ada Perpol 05 juga sudah dinyatakan, iya," kata Yusri saat dihubungi JawaPos.com, Sabtu (17/6).</p> <p>Kebijakan ini sendiri sudah terlampir di Perpol Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 9 huruf a pada poin nomor 3. Bunyi poin 3 yakni, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>Yusri mengatakan, kemudahan membuat SIM di Indonesia saat ini menempati peringkat ke-10 dunia. Biaya pembuatannya pun terbilang sangat murah yakni di kisaran Rp 100 ribu. Kodisi ini sangat berbeda jauh dibanding negara lain, misalnya di Jepang saja seseorang yang hendak mendapat SIM setidaknya bisa menghabiskan dana sampai dengan Rp 40 juta.</p> <p>"Harus diketahui dampak kecelakaan di jalan itu Indonesia tinggi, angka kematian, kenapa? Karena masyarakatnya belum ini (banyak memahami etika berlalu lintas)," imbuhnya.</p> <p>Tingginya angka kecelakaan ini menjadi perhatian penting oleh pembuat kebijakan. Dengan masyarakat masuk k sekolah mengemudi, diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan etika dalam berkendara. Sehingga angka kecelakaan bisa berkurang.</p> <p>"Memang kemarin kita menerapkannya pelan-pelan, saya sedang buat aturan pelaksanannya agar masyarakat ke depan harus ada namanya sertifikat mengemudi dari sekolah mengemudi yang terakreditasi," ucap Yusri.</p> <p>"Arahnya kesana makanya disuruhlah orang sekolah, kalau mau pintar sekolah, biar di bisa beretika mengemudi seperti apa, enggak ugal-ugalan, enggak mentang-mentang bisa bawa motor sembarang aja di jalan, kalau dia ugal-ugalan, bukan cuma korban yang ditabrak, mungkin yang dibawa sendiri mati juga," tandas mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini.</p> <p>Secara nasional kebijakan melampirkan sertifikat mengemudi memang belum diberlaku. Korlantas masih menyusun petunjuk teknis terkait penerapan aturan ini.</p>

Korlantas Polri akan memberlakukan pembuatan SIM kendaraan bermotor perseorangan dan angkutan umum wajib menyertakan sertifikat mengemudi.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembuatan sim

Berita Terkini