<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/Dst0z6us8gwkTN77X0rX20oEkyfKRXzJfGsczCOz-3452204246.jpg" alt="Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. (Fraksi PSI DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana. (Fraksi PSI DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana dari Fraksi PSI mengungkap dugaan markup anggaran yang dilakukan sejumlah dinas. Anggaran itu diusulkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI Jakarta 2025. Justin meminta agar Pemprov DKI lebih bijak dalam menggunakan uang rakyat. Ia mengingatkan pentingnya empati di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. &ldquo;Saya harap belanja dari uang pajak masyarakat itu juga digunakan secara bijak dengan nilai-nilai yang efisien. Jangan sampai nanti selain ada temuan, bisa juga menyakiti hati masyarakat,&rdquo; ujar Justin. <h2>Harga Proyektor di Pasaran Rp50 Juta, Dianggarkan hingga Rp 214 Juta</h2> Dalam rapat pembahasan APBD-P 2025 di Komisi E, Justin menyebut harga satu unit LCD projector untuk Museum Kebaharian dianggarkan mencapai Rp 158 juta hingga Rp 214 juta. Padahal menurut dia, harga di pasaran hanya sekitar Rp 50 jutaan. &ldquo;Mau beli juga nih, Dinas Kebudayaan LCD Projector di Museum Kebaharian sebanyak 11 unit. Harga satuannya Rp 158 juta sampai Rp 214 juta dengan total anggaran Rp 2,1 miliar. Padahal, kalau kita cek di pasaran, projector ini mungkin yang paling mahal sekitar Rp 50 jutaan,&rdquo; ujar Justin. <h3>Server Rp 1,7 Miliar, Harga Pasar Rp 300 Juta?</h3> Tak hanya itu, Justin juga menyoroti rencana pembelian 3 unit server oleh Dinas Perpustakaan seharga Rp 1,7 miliar per unit. Padahal, menurutnya, harga dengan spesifikasi serupa hanya berkisar Rp 300 juta di pasaran. &ldquo;Server ini kita sudah cek spesifikasinya. Mau beli 3 unit, masing-masing Rp1,7 miliar. Setelah dicek, itu kisarannya Rp 300 juta, bukan Rp 1,7 miliar,&rdquo; ucapnya. <h3>Lampu LED Rp 15 Juta, Padahal Umumnya Cuma Rp 3 Juta</h3> Dugaan penggelembungan anggaran juga terjadi pada pembelian lampu LED oleh Dinas Kebudayaan. Harga satuannya dianggarkan Rp 15 juta, sementara harga di pasaran hanya Rp 1 juta hingga Rp 3 juta. &ldquo;Pengadaan lampu LED kita cek juga spesifikasinya di pasaran harganya Rp 1 juta sampai Rp 3 juta. Tapi ini alokasinya Rp15 juta,&rdquo; katanya. <h3>TV dan Proyektor di Ruangan Sama, Dinilai Pemborosan</h3> Justin bahkan menampilkan foto dari ruang perpustakaan di Taman Ismail Marzuki (TIM) yang menunjukkan keberadaan TV dan proyektor di satu ruangan. Ia mempertanyakan efisiensi penggunaan alat tersebut. &ldquo;Ini saya ambil gambar dari ruangan perpustakaan di TIM. Proyektornya ada, TV-nya juga ada. Berlebihan juga. Ini sebenarnya mau pakai TV atau mau pakai proyektor?,&rdquo; sindirnya.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, mengungkap dugaan markup anggaran dinas dalam APBD-P 2025.

Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta! PSI Bongkar Sejumlah Pemborosan Anggaran di Usulan APBDP DKI Jakarta, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/18/1000553103-2813274749.jpg" alt="Pemkot Surabaya menyewa lima unit mobil listrik untuk kendaraan dinas. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya menyewa lima unit mobil listrik untuk kendaraan dinas. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Sebanyak lima unit mobil listrik telah tiba di kantor Pemkot Surabaya. Kabar ini disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Surabaya Ali Murtadlo. Nantinya, mobil listrik ini akan digunakan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya. Seperti Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), hingga jajaran Asisten. &ldquo;Karena DSDABM dan BPBD yang saat ini bertugas keliling terus, makanya kita kasih dahulu. Lainnya, nanti datang (mobil listrik) sampai akhir Desember, dan nanti Januari kontrak lagi,&rdquo; tutur Ali, Selasa (17/12). Ia menyebut pengadaan mobil listrik ini dilakukan dengan sistem sewa, dengan jangka waktu satu tahun. Untuk menyewa satu unit mobil listrik, Pemkot Surabaya merogoh kocek hingga Rp 13 Juta per bulan. &ldquo;Kontraknya satu tahunan, desember sampai dengan desember, januari satu tahun sampai januari berikutnya. Nah, lima unit ini uji coba dahulu, kalau lima unit ini sudah cocok ya januari kita ambil lagi,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Lima mobil Listrik itu adalah minibus BYD M6, dengan kapasitas 7 kursi penumpang. Pengadaan mobil listrik pun dilakukan secara bertahap. Pada akhir bulan ini, akan datang lagi sebanyak 42 unit mobil listrik. Pengadaan mobil listrik ini menurut Ali merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk mendukung transformasi kendaraan, dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. &ldquo;Kami juga kerja sama dengan salah satu BUMD Pemkot Surabaya. Di Balai Kota itu ada dua, di kantor pemkot ada satu, kemudian di Siola ada satu, kemudian di YKP nanti juga ada satu,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;

Pengadaan mobil listrik ini dilakukan dengan sistem sewa dengan jangka waktu satu tahun. harga sewa 1 unitnya Rp 13 juta per bulan.

Pemkot Surabaya Bayar Rp 13 Juta per Bulan untuk Sewa 1 Mobil Dinas Listrik Pejabat, Hemat atau Pemborosan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/banyak-anggaran-boros-di-dprd-setwan-borong-shuttle-kok-bulu-tangkis_m_123643.jpeg" alt="Sebagian Anggaran Aneh di DPRD Jatim" width="100%">
<figcaption>Sebagian Anggaran Aneh di DPRD Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kampanye penghematan dan efisiensi penggunaan APBD yang didengungkan pemerintah belum sepenuhnya terealisasi di Jatim. Buktinya adalah komposisi APBD Jatim tahun ini. Masih banyak ditemukan anggaran yang bernuansa pemborosan. Disebut boros karena sejumlah faktor. Mulai anggaran yang dianggap terlalu besar, jumlah yang dianggarkan melebihi kebutuhan riil, hingga munculnya sejumlah anggaran nyeleneh alias aneh. Di DPRD Jatim, misalnya. Jawa Pos menemukan data tentang anggaran yang aneh-aneh itu. &rdquo;Sekilas, komposisi anggarannya sudah sesuai. Namun, jika diteliti lebih detail, banyak anggaran yang aneh,&rdquo; kata Wakil Ketua PP Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU (Lakpesdam) Abdul Quddus Salam. Dia memang memelototi perincian anggaran dewan, terutama di pos sekretariat dewan (setwan). Dalam dokumen anggaran setwan, terdapat cukup banyak pos belanja yang dikritisi. Salah satunya adalah anggaran yang nilainya terlalu besar. &rdquo;Sebab, kebutuhan aslinya tidak sampai itu,&rdquo; ujarnya. Dia mencontohkan dana untuk pengadaan aki kendaraan operasional maupun kendaraan dinas di lingkungan dewan. Ternyata, harga setiap aki diplafon minimal Rp 1,5 juta. Padahal, di pasaran, harga aki dengan kualitas di atas rata-rata tidak sampai Rp 1 juta. Selain itu, cukup banyak kebutuhan belanja yang kuantitasnya melebihi kebutuhan. Misalnya, anggaran untuk membeli shuttlecock (kok) guna keperluan olahraga bulu tangkis di dewan. Dalam setahun, setwan mengalokasikan dana untuk pembelian 50 dus shuttlecock. Jika rata-rata satu dus shuttlecock berisi 12 buah, jumlah yang dibeli untuk penghuni gedung Indrapura mencapai 600 buah. &rdquo;Memangnya di DPRD Jatim ada atlet bulu tangkis? Di sana kan jarang ada kegiatan bulu tangkis,&rdquo; tandasnya. Selain itu, ada alokasi anggaran yang terkesan janggal. Dia mencontohkan anggaran untuk instalasi komputer dengan platform Windows XP. &rdquo;Padahal, saat ini mayoritas komputer memakai versi di atasnya. Apalagi, dewan kerap membeli CPU baru,&rdquo; ungkapnya. Berdasar temuan-temuan itu, muncul indikasi pemborosan. &rdquo;Selama ada goodwill, sebenarnya belanja daerah di APBD masih bisa ditekan lagi,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Sekretaris DPRD Jatim Ahmad Jailani menyebutkan bahwa penganggaran seluruh belanja di APBD sudah sesuai dengan peruntukan. Selain mengacu pada rencana kebutuhan, penyusunan anggaran berpatokan pada efektivitas dan efisiensi. &rdquo;Seluruh anggaran belanja itu sudah melalui evaluasi,&rdquo; ujarnya. Dia menjelaskan, sebelum anggaran belanja disusun, pihaknya membentuk tim inventarisasi kebutuhan. &rdquo;Tujuannya, mengetahui secara detail apa yang jadi kebutuhan dan berapa jumlahnya,&rdquo; jelasnya. Menurut Jailani, tidak tertutup kemungkinan, ada indikasi pemborosan. Hanya, jika hal itu terjadi, realisasinya pasti akan di-pending. &rdquo;Sisanya dimasukkan dalam sisa lebih penggunaan anggaran (silpa, Red),&rdquo; kilahnya. &nbsp; Jarang Diawasi karena Nilai Kecil TEMUAN soal anggaran aneh-aneh di lingkungan eksekutif sejatinya bukan barang baru. Sebab, praktik itu terjadi hampir setiap tahun. Malah, banyak kebutuhan yang sebenarnya tidak rutin, tetapi tetap dianggarkan setiap tahun. Tidak sedikit yang menyebut anggaran-anggaran itu rawan dimanipulasi. Selain nominalnya tidak besar, penggunaannya mudah &rsquo;&rsquo;ditata&rsquo;&rsquo;. Kok bisa? Karena nilainya kecil, proses pengadaan tidak perlu melalui mekanisme yang rumit seperti lelang. Pertanggungjawabannya pun tidak njlimet. Menurut penelitian yang dilakukan Jatim Parliament Watch (JPW), fenomena anggaran-anggaran aneh itu biasanya terjadi pada kebutuhan barang yang sifatnya rutin. Mulai alat perkantoran, makan-minum, sampai kebutuhan rutin lainnya. &rsquo;&rsquo;Satu item anggaran nilainya memang kecil. Tapi, jika diakumulasi, sebenarnya cukup besar juga,&rsquo;&rsquo; kata Koordinator JPW Umar Solahudin kemarin. Biasanya, karena nilainya kecil, penggunaan anggaran tersebut jarang diawasi. Imbasnya, anggaran itu rawan diselewengkan. &rsquo;&rsquo;Padahal, yang namanya penyelewengan tidak mengenal nominal. Meski hanya Rp 10 ribu, jika itu melanggar, tetap melanggar,&rsquo;&rsquo; paparnya.  Menurut dia, manipulasi anggaran bisa terjadi karena tidak ada evaluasi awal terhadap kebutuhan riil di instansi tersebut. Akibatnya, anggaran-anggaran itu jarang dievaluasi meski agak janggal. JPW pun kerap menemukan anggaran pengadaan barang yang sebenarnya sangat cukup ternyata dianggarkan lagi pada tahun berikutnya. &rsquo;&rsquo;Seperti pengadaan laptop beberapa tahun lalu di salah satu instansi. Ternyata, laptop itu dianggarkan lagi. Terus yang lama ke mana?&rsquo;&rsquo; ucapnya. (ris/c15/c16/oni/sep/JPG)

Banyak Anggaran Boros di DPRD, Setwan Borong Shuttle Kok Bulu Tangkis

pemborosan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemborosan

Berita Terkini

Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta! PSI Bongkar Sejumlah Pemborosan Anggaran di Usulan APBDP DKI Jakarta, Ini Daftarnya

Pemkot Surabaya Bayar Rp 13 Juta per Bulan untuk Sewa 1 Mobil Dinas Listrik Pejabat, Hemat atau Pemborosan?

Banyak Anggaran Boros di DPRD, Setwan Borong Shuttle Kok Bulu Tangkis

Download Aplikasi JawaPos.com