<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/06/Pagar-Laut9-1987301202.jpeg" alt="Para prajurit TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. (Dispenal)" width="100%">
<figcaption>Para prajurit TNI AL membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. (Dispenal)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com -</strong> Sempet berhenti karena terkendala cuaca dan gelombang tinggi, pembongkaran pagar laut di wilayah Tangerang, Banten kini sudah menembus 22,5 kilometer.</p> <p dir="ltr">Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan bahwa, kini tinggal lebih kurang 8 kilometer pagar laut yang belum dibongkar. Dia memastikan tugas itu akan dituntaskan oleh TNI AL.&nbsp;</p> <p>Ali menegaskan hal itu saat diwawancarai oleh awak media sebelum membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal), Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis pagi (6/2).</p> <p>&rdquo;Untuk (pembongkaran) pagar laut sudah hampir selesai, sudah tinggal 8 kilometer lagi yang belum diangkut, dicabut,&rdquo; terang orang nomor satu di Angkatan Laut tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dia memastikan bahwa pembongkaran pagar laut dilakukan oleh TNI AL bersama nelayan dan beberapa institusi maritim lainnya. Tujuannya hanya satu, yakni membantu para nelayan yang kesulitan melaut akibat keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer itu.</p> <p dir="ltr">Di samping itu, TNI AL melaksanakan arahan dan perintah dan Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Pesan bapak presiden berkali-kali dalam setiap pertemuan, selalu menyampaikan bahwa TNI sebisa mungkin harus bisa membantu kesulitan rakyat, yang paling penting saya rasa itu,&rdquo; kata mantan panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Secara terperinci, Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady Arsanta menyampaikan bahwa 22,5 kilometer pagar laut yang sudah dibongkar tersebar di wilayah Tanjung Pasir 18,2 kilometer dan Kronjo 4,3 kilometer.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Pembongkaran menghadapi beberapa kendala di lapangan seperti angin dan gelombang tinggi,&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Tidak hanya itu, keterbatasan daya tarik mesin kapal dan pagar bambu yang dipasang dua lapis. Kemudian, masih kata Wira, para prajurit yang bertugas juga menemukan pula keramba apung yang tertancap di sekitar pagar bambu.</p> <p class="class-paragraph" dir="ltr">Keberadaan keranda apung itu turut menjadi tantangan dalam proses pembongkaran pagar laut. Namun demikian, TNI AL memastikan pembongkaran pagar laut bakal diselesaikan.</p> <p dir="ltr">&rdquo;TNI AL berkomitmen untuk terus berupaya secara maksimal dalam menyelesaikan pembongkaran pagar laut sesuai perintah langsung Presiden Prabowo Subianto, guna memastikan keamanan serta kesejahteraan masyarakat pesisir,&rdquo; tegasnya.</p>

Sempet berhenti karena terkendala cuaca dan gelombang tinggi, pembongkaran pagar laut di wilayah Tangerang, kini sudah menembus 22,5 km.

Pembongkaran Pagar Laut Sudah Tembus 22,5 Kilometer, KSAL Pastikan Segera Tuntas

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1822545108057778057" data-legacy-message-id="194afb1e98e8e789"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":186" class="ii gt"> <div id=":187" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/27/pagar-laut6-787965217.jpg" alt="Lebih dari setengah pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah Tangerang, Banten sudah berhasil dibongkar oleh TNI AL bersama nelayan dan instansi terkait lainnya. (TNI AL)" width="100%">
<figcaption>Lebih dari setengah pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah Tangerang, Banten sudah berhasil dibongkar oleh TNI AL bersama nelayan dan instansi terkait lainnya. (TNI AL)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Mahfud MD mengapresiasi perkembangan terakhir pembongkaran pagar laut misterius yang ada di kawasan pesisir Tangerang, Banten. Menurutnya, semua instansi terkait sektor kelautan seperti tidak takut lagi turun langsung, terutama setelah ada perintah dari Presiden Prabowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia mengingatkan, masih ada langkah yang belum dilakukan, yaitu proses hukum terhadap siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud menekankan, kasus ini bukan pelanggaran yang biasa saja dan merupakan persoalan serius, karena sudah cukup jelas sebagai perampokan terhadap kekayaan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tapi, satu yang belum dan itu sangat penting, yaitu sampai saat kita bicara ini, ini belum ada kejelasan proses hukum. Padahal, ini pelanggaran hukum luar biasa, perampokan terhadap kekayaan negara, perampokan terhadap sumber daya alam yang dilindungi Undang-Undang (UU),&rdquo; kata Mahfud kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, laut tidak boleh dimiliki siapapun pihak-pihak swasta, baik dalam bentuk perusahaan maupun perorangan, dan hanya boleh dimiliki negara. Sebab, dalam hukum yang berlaku di Indonesia, tidak pernah ada hak guna laut atau HGB di laut, dan hak guna bangunan hanya ada di tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terlebih, Mahfud menuturkan, seritifikat HGB yang diberikan di atas air itu sudah dibuatkan kavling-kavling, yang menandakan memang ada niat jahat. Ia menduga, ketika sudah penuh karena abrasi dan tampak menjadi daratan, tanahnya akan dibagi, diukur per meternya dan jadi reklamasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mahfud mendorong aparat penegak hukum, bisa Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera mengambil tindakan untuk memproses hukum pidananya. Pasalnya, kasus pagar laut ini sudah jelas hukum pidana lantaran sudah ada sertifikat yang dikeluarkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menerangkan, keluarnya sertifikat di atas laut jadi bukti ada penipuan atau penggelapan karena laut tidak boleh disertifikatkan, sehingga polisi bisa langsung memproses. Tapi, ia mengingatkan, dalam kasus ini diduga kuat ada kolusi, permainan dengan pejabat-pejabat terkait yang pasti melibatkan uang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kenapa bermain dengan pejabat, karena bisa ke luar sertifikat resmi, bukan hanya satu, pasti itu kejahatan, kalau sudah kejahatan tinggal, kalau mau diambil aspek korupsinya karena pejabat diduga menerima suap, maka KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri itu bisa melakukan tindakan,&rdquo; ujar Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015581518/lagi-insomnia-begini-4-cara-untuk-memastikan-anda-tidur-tanpa-gangguan-setiap-malam-salah-satunya-tetapkan-rutinitas">Lagi Insomnia? Begini 4 Cara untuk Memastikan Anda Tidur Tanpa Gangguan Setiap Malam, Salah Satunya Tetapkan Rutinitas!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait siapa aparat yang berhak bertindak, lanjut Mahfud, siapapun memiliki kewenangan untuk memproses dan siapa saja yang bertindak lebih dulu tidak dapat diganggu instansi-instansi yang lain. Jadi, instansi apapun yang berinisiatif bertindak lebih dulu, instansi yang lain harus menahan diri sampai selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Semuanya berwenang, dan tidak usah berebutan, siapa yang sudah tahu lebih dulu atau mengambil langkah lebih dulu itu tidak boleh diganggu oleh dua institusi lain. Nah, ini saling takut kayaknya, saya heran nih aparat kita kok takut pada yang begitu-begitu, sehingga mencurigakan,&rdquo; tegas Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Mahfud menambahkan, dalam psikologi birokrasi di Indonesia, bawahan itu selalu takut pada atasan, dan bawahan kerap disalahkan jika bertindak tanpa arahan dari atasan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kenapa tidak ada penjelasan bahwa ini sudah diselidiki oleh polisi, ini sudah disidik oleh Kejaksaan Agung, jangan sampai kasusnya hilang, nanti habis dibongkar, semuanya diam-diam karena sudah mendapatkan bagian atau saling melindungi, lalu kasus ini hilang, padahal ini kasus serius,&rdquo; pungkas Mahfud.&nbsp;&nbsp;</div> </div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV"> <div class="gB xu"> <div class="ip iq">&nbsp;</div> </div> </div>

Mahfud menekankan, kasus ini bukan pelanggaran yang biasa saja dan merupakan persoalan serius, karena sudah cukup jelas sebagai perampokan

Mahfud MD Desak Kejagung, Polri, dan KPK Berani Usut Dugaan Korupsi di Kasus Pagar Laut Tangerang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/IMG-20250122-WA0003-1486475402.jpg" alt="Sejumlah kapal dari berbagai instansi bergabung bersama kapal-kapal nelayan untuk membongkar pagar laut di Tangerang, Banten pada Rabu (22/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah kapal dari berbagai instansi bergabung bersama kapal-kapal nelayan untuk membongkar pagar laut di Tangerang, Banten pada Rabu (22/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Berbeda dengan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten pada Sabtu pekan lalu (18/1), hari ini (22/1) ribuan personel dan ratusan kapal terlibat dalam pembongkaran tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa langkah itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Sehingga semua pihak terlibat dalam pembongkaran itu.</p> <p>Trenggono menyebutkan bahwa sebelum pembongkaran dilakukan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah menyegel pagar laut tersebut. Sejak saat itu, mereka punya waktu 20 hari untuk mencari pihak-pihak di balik pemasangan pagar laut tersebut. Namun, melihat dedalan yang sangat besar dari para nelayan, KKP dan instansi terkait lainnya memutuskan segera membongkar pagar laut tersebut.</p> <p>&rdquo;Karena memang sudah desakan daripada masyarakat nelayan, mereka juga memang harus melaut segera. Maka kami sepakat secara bersama di sini hadir semua, supaya secara legal betul, kami semua mulai pembongkaran pagar laut ini,&rdquo; kata dia.</p> <p>Atas langkah yang dilakukan oleh TNI AL pada Sabtu (18/1) lalu, Trenggono menghaturkan terima kasih. Sebab, mereka sudah bergerak cepat dan memulai pembongkaran lebih awal. Menurut dia, langkah itu merupakan bentuk kerja sama antara KKP dengan TNI AL. Juga menjadi bagian dari kepedulian Angkatan Laut untuk membela kepentingan masyarakat dan nelayan di Tangerang.</p> <p>&rdquo;Agar mereka betul-betul tidak terganggu di dalam mencari nafkahnya di laut,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Namun demikian, Trenggono menyatakan bahwa proses hukum juga tetap berjalan. Dia sudah melapor kepada Komisi IV DPR selaku mitra kerja KKP. Karena itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bersama pimpinan Komisi IV DPR lainnya hadir secara langsung dalam pembongkaran pagar laut tersebut. Nantinya, pagar laut yang sudah dibongkar akan dijadikan barang bukti.</p> <p>Di tempat yang sama, Titiek menyampaikan bahwa Komisi IV DPR akan terus mengawal proses pembongkaran pagar laut tersebut. Dia memastikan hal itu karena Komisi IV DPR selalu melaksanakan rapat bersama KKP secara periodik. Selain itu, dia meminta agar masyarakat tidak segan melapor bila mendapati hal-hal yang tidak beres di wilayah masing-masing. Termasuk bila menemukan kasus serupa di Tangerang.</p> <p>&rdquo;Mudah-mudahan kami DPR bisa melakukan fungsi pengawasan untuk menyelesaikan atau membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah-daerah lain, mengenai sertifikat-sertifikat yang ada di tempat-tempat lain,&rdquo; terang dia.</p>

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa langkah itu sudah menjadi kesepakatan bersama.

Menteri KKP Sebut Pembongkaran Pagar Laut Sudah Kesepakatan Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/titik-1533590252.jpg" alt="Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto bersama KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyaksikan langsung pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten pada Rabu (22/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto bersama KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyaksikan langsung pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten pada Rabu (22/1). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Ketua Komisi IV DPR Titi Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto menyaksikan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten pada Rabu (22/1). Dia mengaku sudah mendengar keluhan nelayan setempat. Selain itu, dia juga mendukung pembatalan sertifikat yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).</p> <p>Bersama Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan beberapa pejabat lainnya, Titiek menyaksikan pembongkaran pagar laut tersebut dari atas kendaraan tempur (ranpur) Korps Marinir LVT-7. Dia menyatakan bahwa dirinya datang ke Tanjung Pasir bersama beberapa pimpinan Komisi IV DPR lainnya. Dia ingin melihat langsung kondisi di lokasi pemagaran.</p> <p>&rdquo;Saya beserta beberapa pimpinan Komisi IV melakukan peninjauan langsung pagar laut yang beberapa waktu terakhir ini sangat menghebohkan dan yang sangat mengganggu nelayan, karena aktivitas mereka untuk melaut sangat terganggu,&rdquo; kata Titiek.</p> <p>Selain KSAL, salah seorang putri Presiden Soeharto itu telah mendengar langsung penjelasan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Baik terkait dengan pembongkaran pagar laut maupun pembatalan sertifikat yang sudah diterbitkan di wilayah tersebut. Dia mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh TNI AL, KKP, maupun ATR/BPN.</p> <p>&rdquo;Bahwa pagar laut akan dicabut dan tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan pemerintah yang memang sudah keputusan presiden dan sudah dijalankan beberapa waktu yang lalu. Sekarang, hari ini, secepatnya akan dituntaskan dengan bantuan dari TNI Angkatan Laut,&rdquo; terang dia.</p> <p>Titiek pun menyinggung soal ratusan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sudah diterbitkan. Menurut dia, penjelasan menteri ATR/BPN sudah klir. Bahwa sertifikat yang terbukti cacat prosedur dan cacat material akan dibatalkan tanpa melalui pengadilan. Itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.</p> <p>&rdquo;Mengenai sertifikat-sertifikat yang ada sudah kami dengar dari pak menteri bahwa ini akan dibatalkan. Karena laut ini bukan milik perorangan atau milik korporasi. Ini adalah milik kita semua. Jadi, yang melanggar hukum, mengkapling-kaplingkan tanpa izin tentunya kami dari DPR, terutama Komisi IV meminta untuk ini segera diselesaikan dan ditertibkan,&rdquo; tegasnya. </p>

Ketua Komisi IV DPR Titi Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto menyaksikan pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang.

Titiek Soeharto Saksikan Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang, Dukung Pembatalan Sertifikat

Pembongkaran pagar laut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pembongkaran pagar laut

Berita Terkini

Pembongkaran Pagar Laut Sudah Tembus 22,5 Kilometer, KSAL Pastikan Segera Tuntas

Mahfud MD Desak Kejagung, Polri, dan KPK Berani Usut Dugaan Korupsi di Kasus Pagar Laut Tangerang

Menteri KKP Sebut Pembongkaran Pagar Laut Sudah Kesepakatan Bersama

Titiek Soeharto Saksikan Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang, Dukung Pembatalan Sertifikat

Download Aplikasi JawaPos.com