<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/cicryWxsnhgUCz29xFIS26w4i7e5vOjZ5vmSwwnW-2365616974.jpg" alt="Ilustrasi: Rekening dormant. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Rekening dormant. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tewasnya seorang kepala cabang bank BUMN bernama M. Ilham Pradipta membuat keberadaan mafia pembobol bank terendus. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim membongkar mafia pembobol bank spesialis rekening dormant atau rekening tidak aktif dengan sembilan tersangka. Petugas berhasil menyelamatkan Rp 204 miliar uang hasil menguras rekening dormant. <div dir="auto">Direktur Dittipideksus Bareskrim Brigjen Helfi Asegaf menuturkan, kasus ini bermula dari pengungkapan pembunuhan terhadap seorang Kepala Cabang Bank BUMN bernama M. Ilham Pradipta. "Pelaku pembunuhan merupakan mafia pembobolan bank," paparnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari kejadian tersebut, petugas Dittipideksus mendalami bahwa mafia melakukan akses ilegal terhadap rekening dormant. Selanjutnya, dilakukan pemindahan dana dalam rekening dormant tanpa seizin pemilik rekening. "Pemindahan dana secara inabtentia tanpa kehadiran pemilik rekening," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016620996/6-zodiak-ini-doanya-makbul-di-oktober-2025-persiapan-raih-kelimpahan">6 Zodiak Ini Doanya Makbul di Oktober 2025: Persiapan Raih Kelimpahan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menerangkan, otak mafia tersebut berinisial C yang sempat mengaku sebagai datgas perampasan aset. Tersangka C ini yang membagi peran dari delapan tersangka lainnya. "Dari eksekusi hingga timbal balik untuk kepala cabang bank yang mau terlibat," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala cabang bank yang tidak mau melaksanakan perintah C, maka keselamatannya dan keluarga terancam. Akhirnya, sembilan orang ini sepakat pemindahan dana dari rekening dormant dilakukam 25 Juni 2025. "Pemindahan dilakukan jelang week end, ini dilakukan untuk menghindari sistem pendeteksi bank," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah kepala cabang bank dipaksa untuk memberikan user ID aplikasi core banking system yang biasa digunakan teller bank. Salah satu pelaku yang merupakan mantan teller sebuah bank lantas melakukan pemindahan uang Rp 204 miliar ke lima rekening penampungan. "Pemindahan dilakukan dalam waktu 17 menit dengan 42 transaksi," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adanya pemindahan dana dari rekeing dormant ini membuat bank curiga. Hingga akhirnya melaporkan ke Bareskrim. "Kami tindaklanjuti juga ke PPATK agar bia membekukan uang hasil kejahatan. Akhirnya, uang nasabah itu berhasil diselamatkan," terangnya di Lobi Bareskrim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016620992/lama-buron-terpidana-korupsi-aset-pemkot-surabaya-ditangkap-di-blitar">Lama Buron, Terpidana Korupsi Aset Pemkot Surabaya Ditangkap di Blitar</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kesembilan pelaku selain C sebagai master mind ada juga AP yang menjabat sebagai kepala cabang bank pembantu, GRH sebagai consumen relation manager bank, DR konsultan hukum, NAT mantan teller bank, R sebagai mediator mengenalkan pelku dengan kepala cabang bank, TT sebagai fasilitator keuangan ilegal yang mengelola uang hasil kejahatan serta menerima hasil kejahatan, serta DH dan IS yang menyiapkan rekening penampungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selaun menyita uang hasil kejahatan senilai Rp 204 miliar, terdapat sejumlah barang bukti lain dari handphone, laptop, komputer, dan flashdisk," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, para tersangka diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun dengan denda Rp 200 miliar. "Pasal yang dilanggar tindak pidana perbankan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan ayat 2 UU No 4 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan jo Pasal 55 KUHP," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Petugas menerapkan pasal berlapis dengan UU informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) Pasal 46 ayat 1 jo Pasal 30 ayat 1 UU no 1 2024 perubahan kedua atas perubahan UU tahun 2008 tentang ITE ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 600 juta. "Kami kenai beberapa pasal," terangnya. &nbsp;</div>

Bareskrim membongkar mafia bank yang membobol rekening dormant, menyelamatkan Rp 204 miliar dan mengungkap keterlibatan sembilan tersangka.

Bongkar Mafia Pembobol Bank Rekening Dormant, Selamatkan Rp 204 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/buronan.jpg" alt="Buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa saat di Tunjukkan kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif sebesar Rp1" width="100%">
<figcaption>Buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa saat di Tunjukkan kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif sebesar Rp1</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman kasus pembobolan bank BNI dengan tersangka Maria Pauline Lumowa. Pada Kamis (23/7) penyidik mengambil keterangan seorang narapidana berinisial AHW.  "Penyidik Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap narapidana atas nama AHW sebagai saksi pada kasus korupsi dan TPPU dengan tersangka MPL," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan kkepda wartawan, Sabtu (25/7).  Ahmad menuturkan, AHW diberikan 30 pertanyaan oleh penyidik. Namun, usai pemeriksaan, AHW menolak untuk menandatangani berita sumpah pemeriksaan.  "Saksi AHW tidak mau disumpah karena yang bersangkutan ingin hadir langsung nantinya dalam persidangan kasus MPL untuk melakukan perlawanan," jelasnya.  Diketahui, Maria Pauline yang menjadi buronan selama 17 tahun. Dia merupakan Bos PT Gramarindo Mega Indonesia yang lahir di Paleloan, Sulawesi Utara, 27 Juli 1958. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.  Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD 136 juta dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.  Maria akhirnya bisa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia pada 16 Juli 2019. Dia kemudian di ekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah menjadi buronan 17 tahun.

Saksi Pembobolan Bank BNI Akan Lawan Maria Lumowa di Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/pembobol-bni.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly berhasil menyelesaikan ekstradisi terhadap pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. (Dok Kemenkum Ham)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly berhasil menyelesaikan ekstradisi terhadap pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. (Dok Kemenkum Ham)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka kasus pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa berhasil di ekstradisi oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dari Serbia pada Rabu (8/7) kemarin. Ekstradisi terhadap buronan pembobol Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun itu tiba di Indonesia pada Kamis (9/7) hari ini.  Maria Pauline yang menjadi buronan selama 17 tahun, merupakan Bos PT Gramarindo Mega Indonesia yang lahir di Paleloan, Sulawesi Utara, 27 Juli 1958. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.  Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD 136 juta dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.  Aksi PT Gramarindo Group diduga mendapat bantuan dari 'orang dalam', karena BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd., dan The Wall Street Banking Corp yang bukan merupakan bank korespondensi Bank BNI.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/maria-bni.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama sejumlah delegasi dari Indonesia berhasil menyelesaikan proses ekstradisi terhadap buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Foto: Dokumen Kemenkumham" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama sejumlah delegasi dari Indonesia berhasil menyelesaikan proses ekstradisi terhadap buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Foto: Dokumen Kemenkumham</figcaption>
</figure> Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama sejumlah delegasi dari Indonesia berhasil menyelesaikan proses ekstradisi terhadap buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Foto: Dokumen Kemenkumham  Lantas pada Juni 2003, BNI curiga dengan transaksi keuangan PT Gramarindo Group, kemudian mulai melakukan penyelidikan dan mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor. Dugaan L/C fiktif ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri.  Namun Maria Pauline Lumowa sudah lebih dahulu terbang ke Singapura pada September 2003, alias sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh tim khusus yang dibentuk Mabes Polri. Maria sempat terlacak di Belanda pada 2009 dan sering bolak-balik ke Singapura.  Pemerintah Indonesia sempat dua kali mengajukan proses ekstradisi ke Pemerintah Kerajaan Belanda, pada 2010 dan 2014. Karena Maria Pauline Lumowa ternyata sudah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Namun, kedua permintaan itu direspons dengan penolakan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang malah memberikan opsi agar Maria Pauline Lumowa disidangkan di Belanda.  Maria ditetapkan tersangka bersama mantan Kepala Customer Service Luar Negeri BNI Kebayoran Edy Santoso, mantan Direktur PT Gramarindo Mega Indonesia, Ollah Abdullah Agam, mantan Dirut PT Bhinnekatama Titik Pristiwati, mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Suyitno Landung, mantan Dirut PT Metranta Richard Kountol dan mantan Dirut PT Pantipros Aprilla Widyata.  Mereka telah dijatuhkan vonis hakim dengan penjatuhan hukuman pidana yang masing-masing berbeda. Kini, setelah 17 tahun menjadi buronan, Maria berhasil diringkus pada 16 Juli 2019 oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla. "Penangkapan itu dilakukan berdasarkan red notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003," kata Yasonna dalam keterangannya, Kamis (9/7).  Yasonna menuturkan, berhasilnya ekstradisi terhadap Maria Pauline, berarti berakhir pula perjalanan panjang 17 tahun upaya pengejaran terhadap buronan pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa. "Ekstradisi ini sekaligus menunjukkan komitmen kehadiran negara dalam upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia," pungkasnya.

Ini Sosok Maria Pauline Pembobol Bank BNI Sebesar Rp 1,7 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-pembobolan-bank-senilai-rp-14-t-bos-pt-columbia-serahkan-diri_m_.jpg" alt="Bareskrim mengerebek kantor pembobol 14 bank senilai Rp 14 triliun" width="100%">
<figcaption>Bareskrim mengerebek kantor pembobol 14 bank senilai Rp 14 triliun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos PT Columbindo Perdana (Columbia) Leo Chandra akhirnya menyerahkan diri. Sebelumnya dia dinyatakan buron oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. "Hari ini Leo Chandra sudah menyerahkan diri datang ke Bareskrim dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan," ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen Rudy Heriyanto saat dikonfirmasi, Kamis (27/9). Usai pemeriksaan, rencananya Leo langsung ditahan. "Selanjutnya akan kami tahan," tegas dia. Rudi mengatakan, dengan Leo menyerahkan diri, jumlah tersangka menjadi enam orang. DS selaku Direktur Utama PT SNP, AP selaku Direktur Operasional, RA menjabat Direktur Keuangan, CDS sebagai Manajer Akuntansi, dan AS tercatat sebagai Asisten Manajer Keuangan, telah ditangkap kepolisian pada 14 dan 18 September kemarin. "Masih ada dua lagi (buron). LD anaknya Leo Chandra dan SL orang keuangan," tukas Rudy. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa sudah ada pencekalan terhadap para buron. "Jadi dari hasil pemeriksaan maka Mabes Polri telah mengajukan surat ke imigrasi untuk mengawasi pergerakan para DPO tersebut," sebut dia. Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus pembobolan terhadap 14 bank yang nilainya cukup fantastis. Yakni sebesar Rp 14 triliun. Adapun pembobolan itu dilakukan lembaga pembiayaan kredit, PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) yang merupakan induk dari PT Colombia. Kasus ini berawal saat PT SNP mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan kredit rekening koran kepada Bank Panin periode Mei 2016-September 2017. Plafon kredit yang diajukan sebesar Rp 425 miliar dengan jaminan daftar piutang pembiayaan konsumen Columbia. Pada Mei 2018, terjadi kredit macet sebesar Rp 141 miliar. Kemudian pada Mei 2018, terjadi kredit macet sebesar Rp 141 miliar. List piutang pembiayaan pun ternyata fiktif sehingga tidak bisa ditagih, dan para tersangka sampai saat ini tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak pembiayaan yang dijadikan jaminan. Tak hanya Bank Panin yang menjadi korban. PT SNP juga mengajukan kredit serupa kepada 13 bank lainnya yang terdiri atas beberapa Bank BUMN dan swasta dengan total kerugian atas pengucuran fasilitas kredit tersebut mencapai Rp 14 triliun.&nbsp;

Kasus Pembobolan Bank Senilai Rp 14 T, Bos PT Columbia Serahkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bareskrim-geledah-kantor-pembobol-14-bank-ini-yang-didapatkan_m_.jpg" alt="Bareskrim melakukan penggeledahan di kantor pembobol 14 Bank seniliai Rp 14 triliun" width="100%">
<figcaption>Bareskrim melakukan penggeledahan di kantor pembobol 14 Bank seniliai Rp 14 triliun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana dan Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Polri menggeledah Kantor PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), hari ini. Adapun perusahan tersebut sebelumnya membobol 14 bank dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 14 triliun. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, dari hasil penggeledahan selama tiga jam di kantor PT SNP yang berlokasi di Jalan KH Mas Mansyur Nomor 15 Blok E-2 Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, jajarannya menyita tiga unit komputer induk. "(Disita) tiga komputer induk milik Columbia. Mudah-mudahan kami dapat data umum, jumlah nasabah dan lain-lain," ujarnya di lokasi, Selasa (25/9). Diketahui, kasus ini berawal saat PT SNP mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan kredit rekening koran kepada Bank Panin periode Mei 2016-September 2017. Plafon kredit yang diajukan sebesar Rp 425 miliar dengan jaminan daftar piutang pembiayaan konsumen Columbia. Pada Mei 2018, terjadi kredit macet sebesar Rp 141 miliar. Kemudian pada Mei 2018, terjadi kredit macet sebesar Rp141 miliar. "List piutang pembiayaan itu fiktif sehingga tidak bisa ditagih dan para tersangka sampai saat ini tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak pembiayaan yang dijadikan jaminan," tutur Daniel kemarin. Tak hanya Bank Panin yang menjadi korban, PT SNP juga mengajukan kredit serupa kepada 13 bank lainnya yang terdiri dari beberapa Bank BUMN dan swasta dengan total kerugian atas pengucuran fasilitas kredit tersebut mencapai Rp14 triliun. Dari hasil penyelidikan, akhirnya pihaknya menangkap para pimpinan PT SNP. Yakni DS (dirut), AP (direktur operasional), RA (direktur keuangan), CDS (manajer akuntansi) dan AS (asisten manajer keuangan).&nbsp;Mereka ditangkap pada 14 September dan 20 September di beberapa lokasi di Jakarta. Polisi pun kini masih mengejar beberapa buronan lainnya yakni LC, LD dan SL yang berperan sebagai pemegang saham, membuat dan merencanakan piutang fiktif yang menjadi jaminan di 14 bank.&nbsp;

Bareskrim Geledah Kantor Pembobol 14 Bank, Ini yang Didapatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polisi-ungkap-komplotan-pembobol-14-bank-senilai-rp-14-triliun_m_.jpg" alt="Komplotan pembobol 14 Bank di tanah air senilai Rp 14 miliar" width="100%">
<figcaption>Komplotan pembobol 14 Bank di tanah air senilai Rp 14 miliar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus pembobolan terhadap 14 bank yang nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 14 triliun. Adapun pembobolan itu dilakukan oleh lembaga pembiayaan kredit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) yang merupakan induk perusahaan PT Cipta Prima Mandiri (Columbia) terhadap 14 bank.&nbsp; Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan, terungkapnya kasus ini lantaran adanya laporan Bank Panin pada Agustus 2018. Para pelaku yang notabene pengurus perusahaan PT SNP mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan kredit rekening koran kepada Bank Panin periode Mei 2016 hingga September 2017. Pinjaman diberikan sebesar Rp425 miliar dengan jaminan daftar piutang pembiayaan konsumen Columbia. "Fasilitas kredit disetujui kemudian digunakan untuk keperluan para pemegang saham dan grup perusahaan," ujar Daniel saat menggelar konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (24/9) kemarin. Kemudian pada Mei 2018, terjadi kredit macet sebesar Rp141 miliar. "List piutang pembiayaan itu fiktif sehingga tidak bisa ditagih dan para tersangka sampai saat ini tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak pembiayaan yang dijadikan jaminan," tuturnya . Tak hanya Bank Panin yang menjadi korban, PT SNP juga mengajukan kredit serupa kepada 13 bank lainnya yang terdiri dari beberapa Bank BUMN dan swasta dengan total kerugian atas pengucuran fasilitas kredit tersebut mencapai Rp14 triliun. Dari hasil penyelidikan, akhirnya penyelidik Bareskrim Polri menangkap para pimpinan PT SNP. Yakni DS (dirut), AP (direktur operasional), RA (direktur keuangan), CDS (manajer akuntansi) dan AS (asisten manajer keuangan).&nbsp;Mereka ditangkap pada 14 September dan 20 September di beberapa lokasi di Jakarta. Polisi pun kini masih mengejar beberapa buronan lainnya yakni LC, LD dan SL yang berperan sebagai pemegang saham, membuat dan merencanakan piutang fiktif yang menjadi jaminan di 14 bank.

Polisi Ungkap Komplotan Pembobol 14 Bank Senilai Rp 14 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/bobol-bank-miliaran-rupiah-dini-divonis-7-tahun-penjara_m_116221.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Dini Yuliana Qotrunnada, terdakwa kasus penggelapan dana nasabah Bank Muamalat Cabang Mataram senilai Rp 9 miliar divonis &nbsp;pidana penjara selama 7 tahun. Vonis tersebut dibacakan dalam persidangan yang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Selasa kemarin (14/3). Selain divonis 7 tahun penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 10 miliar subsider 4 bulan kurungan. "Menghukum terdakwa dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 4 bulan kurungan," ungkap &nbsp;majelis hakim yang diketuai Didik Jatmiko seperti ditulis Radar Lombok (Jawa Pos Group), Rabu (15/3). Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan laporan teransaksi atau rekening suatu bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah).&nbsp; "Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 63 ayat (1) huruf a UU Nomor: 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah," &nbsp;ujarnya. Selaku account manager di PT Bank Muamalat Cabang Mataram, terdakwa melakukan pembukuan &nbsp;rekening tabungan dan deposito atas nama nasabah yang tidak diketahui oleh nasabah. Membuat duplikat bilyet deposito nasabah. Lalu melakukan &nbsp;transaksi pindah buku dan tarik &nbsp;tunai yang tidak diketahui oleh nasabah pemilik rekening. Terdakwa juga melakukan &nbsp; pembiayaan terhadap jaminan deposito atau tabungan yang tidak diketahui nasabah dan menerima uang phisik dari nasabah namun tidak disetorkan ke rekening nasabah tanpa sepengetahuan managemen Bank Muamalat &nbsp;Cabang &nbsp;Mataram. &nbsp; Praktek ini dilakukan &nbsp;dari tahun &nbsp;2010 hingga 2015. Akibat dari perbuatanya tersebut &nbsp;15 nasabah menjadi korban dan mengalami kerugian hingga mencapai Rp 9 miliar.&nbsp; Mendengar vonis tersebut terdakwa Dini&nbsp;Yuliana Qotrunnada &nbsp;tidak henti-hentinya menangis. Ketika ditanya oleh ketua majelis hakim terkait pendapatnya dengan putusan tersebut, terdakwa lewat penasehatnya menyatakan akan banding. Sementara JPU menyatakan pikir-pikir dahulu. Usai sidang, penasehat hukum terdakwa &nbsp;Iskandar Ismail menyatakan bahwa alasanya banding karena vonis yang diberikan &nbsp;majelis hakim terlalu berat. "Kami mengajukan banding karena putusan yang diberikan sangat-sangat berat," ungkapnya.(cr-met/nas/JPG)    &nbsp;    &nbsp;    &nbsp;    &nbsp;F.Sidang Dini    &nbsp;M.Haeruddin/ Radar Lombok    &nbsp;DIVONIS BERSALAH: Terdakwa Dini Yuliana Qotrunnada dalam kasus penggelapan dana nasabah Bank Muamalat Cabang Mataram senilai Rp 9 miliar dinyatakan bersalah dan dihukum 7 tahun penjara, Selasa kemarin (14/3).

Bobol Bank Miliaran Rupiah, Dini Divonis 7 Tahun Penjara

pembobol bank

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembobol bank

Berita Terkini