<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220517-WA0021.jpg" alt="Salah seorang napiter menandatangani surat sebelum keluar lapas. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Salah seorang napiter menandatangani surat sebelum keluar lapas. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Reynhard Silitonga, bersama Kepala BNPT, Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, meninjau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) narapidana terorisme (napiter) di Nusakambangan, Jawa Tengah. Kegiatan ini dalam rangka penanganan dan pembinaan napiter.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Program deradikalisasi bagi napiter di wilayah Nusakambangan atau standby force Nusakambangan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan melaksanakan program deradikalisasi kepada napiter berupa rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya BNPT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tujuannya agar mereka tidak mengulangi tindak pidananya lagi ketika kembali ke masyarakat,&rdquo; kata Reynhard, Sabtu (11/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait tindak pidana terorisme, terdapat sejumlah napiter yang saat ini tengah menjalankan pidana dan mengikuti pembinaan di tujuh Lapas yang tersebar di Pulau Nusakambangan. Beberapa di antaranya telah berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para napiter tersebut ditempatkan pada Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security berdasarkan hasil asesmen risiko masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Reynhard menerangkan&nbsp; risiko-risiko yang dihadapi oleh petugas Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pembinaan, seperti mayoritas narapidana risiko tinggi, ancaman keluarga dari luar Lapas, hingga risiko alam seperti cuaca buruk.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dibutuhkan peningkatan kerja sama yang baik dan dukungan dari Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya BNPT, untuk mendukung proses pembinaan dan deradikalisasi napiter di wilayah Nusakambangan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013274905/otto-hasibuan-sebut-pernyataan-prof-eddy-kejam-terkait-jessica-kumala-wongso">Otto Hasibuan Sebut Pernyataan Prof Eddy Kejam Terkait Jessica Kumala Wongso</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peningkatan dukungan yang diharapkan dapat diberikan oleh BNPT antara lain dalam bentuk program konseling psikologi, kerja sama antarlembaga/kementerian dalam pembinaan napiter, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, peningkatan sumber daya manusia wali/pamong napiter melalui pelatihan yang disesuaikan dengan perkembangan penyebaran paham radikalisme, peningkatan intensitas pembinaan kepribadian (kajian agama), dan pengembangan kewirausahaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menanggapi hal itu, Kepala BNPT mengatakan, pembinaan untuk napiter bukan hanya sekadar pembinaan biasa, tetapi bagaimana APH dapat mengubah perilaku dan mindset mereka ke arah yang lebih baik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ditjenpas dan BNPT perlu memiliki satu sistem bersama untuk mengontrol narapidana, khususnya teroris, dan itu butuh diskusi bersama, duduk bersama untuk mengevaluasi dan memberikan inovasi baru agar tercipta sistem yang lebih baik," kata Rycko.</div> </div>

Tugas kami melakukan pembinaan kepada Warga Binaan, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tujuannya agar mereka tidak mengulangi

Bahas Pembinaan Napiter, Dirjenpas dan Kepala BNPT Datangi Lapas Nusakambangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menangis-melihat-seorang-ibu-cacat-karena-teroris_m_.jpg" alt="DULU LAWAN, KINI KAWAN: Kapolrestabes Medan Kombespol Dadang Hartanto berdiskusi dengan Mustafa." width="100%">
<figcaption>DULU LAWAN, KINI KAWAN: Kapolrestabes Medan Kombespol Dadang Hartanto berdiskusi dengan Mustafa.</figcaption>
</figure> Mengubah ideologi membutuhkan waktu. Namun, dengan pendekatan yang tepat, paham radikal pun bisa diluluhkan. Itulah yang kini dirasakan Mustafa. ILHAM WANCOKO, Medan --- SEORANG pria berkupluk tampak berbincang dengan Kapolrestabes Medan Kombespol Dadang Hartanto. Mereka saling menanyakan kabar. Sesekali wajah keduanya cukup serius. Tapi, kerap muncul senda gurau. Siapa sangka, lelaki bernama Mustafa, 45, itu dulu memandang polisi sebagai thogut, pihak yang mengajak ke jalan kesesatan. Mustafa ditangkap personel Densus 88 Antiteror karena kasus perampokan Bank Lippo di Medan pada 2003. Dalam perampokan itu, tiga korban meninggal. Mereka adalah para karyawan di bank tersebut. Perampokan itu dilakukan untuk mendapatkan modal untuk melakukan aksi terorisme. Mustafa menceritakan pandangannya terhadap polisi sebelum menjalani hukuman. ''Dulu kami pandang polisi itu seperti rendang, lezat. Apalagi yang membawa senjata laras panjang,'' ujar Mustafa saat ditemui akhir September lalu. Namun, pandangan itu berubah sedikit demi sedikit. Dia menceritakan, setelah dirinya ditangkap pada 2003 dan divonis 13 tahun penjara, terjadi perubahan-perubahan. Memang, tidak semua langsung berubah. ''Tapi, ada sesuatu yang berbeda,'' ungkapnya. Awalnya, perubahan itu terjadi saat istri dan anak Mustafa mengunjunginya di Lapas Tanjung Gusta. Saat itu, sang anak mengungkapkan bahwa teman-temannya kerap menyinggung bahwa sang ayah nomor sekian. "Saat rekonstruksi itu, saya diberi nomor. Itu yang dimaksud," tuturnya. Pada pertengahan 2011, Mustafa bebas. Saat itu dia bertekad tidak ingin membuat keluarganya mengalami hal serupa. Namun, pikiran untuk melakukan teror masih sering muncul. "Saya lalu merantau ke Kalimantan, mencari makan. Tapi, masih ingin beraksi, ya 50:50," katanya. Setelah beberapa tahun merantau di Kalimantan, Mustafa kembali ke Medan. Namun, masih ada rasa berbeda di lingkungannya. "Saya kan sering kedatangan tamu dari polrestabes. Kalau pakai seragam itu, malah bisa timbulkan fitnah. Dikira tetangga ada kasus lagi," terangnya. Mustafa sejenak menghentikan pembicaraan. Dia mengingatkan untuk tidak dipancing berkomentar soal Timur Tengah dan lainnya. "Saya tidak mau kalau soal itu. Soal ke depan saja," ujarnya. Dia lantas melanjutkan kisahnya. Saat berada di Kalimantan, berkali-kali orang dari Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) menghubungi dirinya. Dia diminta mengikuti sebuah acara. "Ratusan kali mungkin. Tapi, saya tak peduli." Namun, ajakan itu semakin sering. Akhirnya, timbul rasa ingin tahu. Awalnya, Mustafa mengikuti sebuah kegiatan BNPT seperti pengajaran wirausaha. "Saya bertemu ikhwan-ikhwan lain. Banyak, ternyata," ujarnya. Yang paling mampu mengubah pemahamannya adalah saat bertemu korban-korban teror. Pernah suatu kali ada acara pertemuan antara mantan pelaku dan korban teror di Hotel Borobudur, Jakarta. "Saat itu saya bertemu seorang ibu. Salah satu korban aksi teror," ujarnya. Ibu itu mengalami cacat seumur hidup. Dia tidak lagi bisa bekerja untuk anak-anaknya. "Saya menangis. Saya teringat anak-anak saya. Bagaimana ibu itu bisa menghidupi anaknya," kenangnya. Ada kejadian lain yang juga membuatnya lebih kukuh untuk menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya, pernyataan Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius. "Kita ini beraneka suku, agama, dan budaya. Disatukan dengan NKRI," ujarnya mengulang pernyataan Suhardi. Pernyataan tersebut membekas dalam pikirannya. Mustafa menuturkan, sebagai warga negara, tentu sebaiknya dirinya mengikuti. "Soal negara ini, biar para ulama dan bapak-bapak itu yang mengurus." Dia mengakui, pendekatan BNPT dan Polri terhadap mantan napiter cukup efektif. Salah satunya mempermudah para napiter. Mustafa kini bekerja sebagai driver ojek online. "Saya ini pernah ditangkap petugas sekuriti bandara saat menjadi driver ojek online," ungkapnya. Saat itu, petugas sekuriti bandara meminta SIM dan menahan Mustafa. "Saya tanya, apa salahnya mencari penumpang di bandara? Ini negeri Indonesia. Semua warga boleh mencari uang. Saat diminta SIM, saya tolak." Mustafa saat itu menahan diri. Akhirnya, karena tidak ingin terjadi sesuatu, dia menghubungi salah seorang anggota Polrestabes Medan. "Saat itulah saya dibantu, dilepaskan. Tapi, saya juga tahu malu, tidak mau lagi begitu," katanya. Bukan hanya itu. Pernah suatu kali seorang preman berusaha mengganggu Mustafa. Dalam hatinya tebersit keinginan untuk menghabisi preman itu. "Bawa bom saja berani, apalagi hadapi preman. Tapi, saya serahkan saja ke polrestabes," ujarnya. Mustafa juga memberikan masukan bagi BNPT dan Polri dalam melakukan deradikalisasi. Pendekatan terhadap mereka yang masih memiliki pemahaman semacam itu tidak bisa frontal. "Jangan langsung." Kini pemikiran Mustafa telah berubah. Pandangannya soal kepolisian juga bergeser. Saat ditanya pendapatnya soal polisi, dia menyebutkan, dulu polisi dianggap sebagai thogut. Tapi, setelah dirinya mengetahui lebih dalam, bicara mereka sopan. Bahkan, salatnya juga rajin. "Saya pernah salat diimami polisi. Saya jadi berpikir, ini thogut bukan sih?" ujar lelaki yang menjadi mentor saat masih berstatus anggota Jamaah Islamiyah (JI) itu.&nbsp;

Menangis Melihat Seorang Ibu Cacat karena Teroris

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenkumham-jatim-beri-pembinaan-napiter-berbasis-pesantren_m_217494.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya menghapus radikalisme di lapas dan rumah tahanan. Salah satunya, dengan menyediakan pemuka agama berkualitas untuk narapidana dan tahanan kasus terorisme. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur Krismono mengatakan, pemuka agama tersebut didatangkan khusus. Yakni, atas kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan kepolisian Mereka, bertugas membina narapidana dan tahanan terorisme. "Karena kami dan BNPT mendatangkan ulama yang berkualitas," kata Krismono ditemui wartawan di hotel Wyndham, Minggu (3/6). Lebih lanjut, Krismono menjelaskan, konsepnya pembinaannya sama dengan kegiatan keagamaan di pondok pesantren. Materinya, lanjut Krismono, adalah pembinaan seputar keimanan dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Krismono mengklaim cara tersebut cukup efektif dari aspek ideologi tiap narapidana teroris. Dia mencontohkan keberhasilan program pembinaan yang dilakukan terhadap Umar Patek di Lembaga Pemasyarakatan Porong, Sidoarjo. "Sehingga, narapidana dan tahanan kasus terorisme tidak menyebarkan paham radikalisme di penjara," kata Krismono Tak hanya mendatangkan ulama berkualitas. Krismono mengatakan, pihaknya juga kebijakan lain terkait upaya deradikalisasi para narapidana teroris. Selain menempatkan mereka di blok khusus yang terpisah, pihaknya juga pemantauan. Pemantauan tesebut dilakukan oleh personil kepolisian sebanyak dua kali sehari. Tujuannya, mencegah penyebaran paham radikalisme ke tahanan lainnya. Saat ini, Krismono menyatakan pihaknya sudah menambah 1066 sipir di 19 UPT lembaga pemasyarakatan. Sebanyak 72 sipir tambahan bertugas di lembaga pemasyarakatan Porong. Sementara, 73 sipir lainnya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan di Malang. Selain narapidana terorisme, sipir tambahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap 29 ribu narapidana di Jawa Timur.

Kemenkumham Jatim Beri Pembinaan Napiter Berbasis Pesantren