<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/23/JKT_-Konferensi-pers-APBN-KiTa_Salman-Toyibi_-5JPG-1261413549.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan), Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (kiri), dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kedua kanan) berbincang sebelum konferensi pers APBN K" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan), Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (kiri), dan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu (kedua kanan) berbincang sebelum konferensi pers APBN K</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menarik pembiayaan utang senilai Rp 736,3 triliun sepanjang tahun 2025. Dengan kata lain, realisasi tersebut mencapai 94,9 persen dari target APBN 2025. "Sampai dengan 31 Desember, pembiayaan utang Rp 736,3 triliun atau 94,9 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1). Pembiayaan utang itu dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) serta pinjaman, meski Kemenkeu tak merinci realisasi masing-masing instrumen pembiayaan utang. Meski begitu, Kemenkeu menyatakan pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk meminimalkan biaya dan mengendalikan risiko. Sementara itu, realisasi pembiayaan non-utang mencapai Rp 7,7 triliun atau minus 4,9 persen dari target APBN. Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN 2025 mencapai Rp 744 triliun atau 120,7 persen dari target Rp 616,2 triliun. Pembiayaan ini digunakan untuk menutup defisit, membiayai investasi, dan mendukung pengelolaan kas. Thomas menambahkan pemerintah juga mengambil langkah penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada perbankan sebagai strategi pengelolaan kas yang efisien dan optimal. Total injeksi dana pemerintah pada tahun lalu mencapai Rp 276 triliun, yang dikeluarkan sebesar Rp 200 triliun pada 12 September dan Rp 76 triliun pada 12 November. Meski pemerintah baru menarik kembali Rp 75 triliun dari penempatan dana itu, Wamenkeu menyatakan strategi ini telah bekerja efektif dalam menurunkan "cost of fund" perbankan, yang kemudian menurunkan suku bunga. Likuiditas pasar juga dikatakan meningkat, yang mendorong aktivitas pasar keuangan dan berdampak pada efisiensi pembiayaan perekonomian. "Ini kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan untuk menumbuhkan kredit, yang selanjutnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi," tuturnya. Sebagai catatan, APBN 2025 mencetak defisit Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025. Realisasi defisit itu melebar dari target awal, yakni 2,53 persen pada APBN 2025 dan proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan hampir menyentuh ambang batas defisit yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 3 persen. Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target Rp 3.621,3 triliun.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menarik pembiayaan utang senilai Rp 736,3 triliun sepanjang tahun 2025.

Wamenkeu Thomas Djiwandono Sebut Pemerintah Tarik Utang Rp 736,3 Triliun sepanjang 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menkeu-Sri-Mulyani-MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Menteri keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Komisi XI DPR menyetujui penyesuaian Badan Anggaran DPR atas rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan 2022 sebesar" width="100%">
<figcaption>Menteri keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Komisi XI DPR menyetujui penyesuaian Badan Anggaran DPR atas rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan 2022 sebesar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi pembiayaan utang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2022 sebesar Rp 191,9 triliun. Angka pembiayaan utang turun 56,9 persen dibanding semester I 2021 yang sebear Rp 444,8 triliun.  "Penerimaan negara yang luar biasa kuat dan belanja yang tetap didukung untuk pemulihan dan penanganan ekonomi, serta menjaga rakyat, maka pembiayaan utang mengalami penurunan yang luar biasa tajam," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta, Jumat (1/7).  Oleh karena itu, ia berpendapat penurunan pembiayaan utang tersebut adalah salah satu indikator kesehatan APBN yang luar biasa baik. Penurunan pembiayaan utang terjadi karena drastisnya pengurangan penerbitan surat berharga negara (SBN) neto maupun pinjaman neto.  Sri Mulyani menyampaikan penerbitan SBN neto menurun 60,7 persen pada paruh pertama tahun ini. Sehingga pemerintah hanya menerbitkan surat utang sebesar Rp 182,4 triliun.  "Bandingkan dengan semester I tahun lalu di mana kami harus menerbitkan SBN senilai Rp 464 triliun," tuturnya. dikutip dari Antara.  Ia melanjutkan pinjaman neto juga menurun sangat dalam hingga 149,4 persen menjadi hanya Rp 9,5 triliun. Dengan demikian dalam menghadapi guncangan dan dengan memanfaatkan windfall profit, pemerintah akan mengelola pembiayaan utang agar bisa semakin hati-hati.  Untuk keseluruhan tahun ini, pembiayaan utang diperkirakan mencapai Rp 757,6 triliun atau lebih rendah sekitar 22 persen dari target Rp 943,7 triliun. Di sisi lain, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan keseimbangan primer APBN saat ini mencatatkan kondisi yang positif sebesar Rp 259,7 triliun.  Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. "Ini adalah positif dari keseimbangan primer yang sangat besar dan pertama kali dalam empat tahun terakhir," pungkas Ani, sapaan Sri Mulyani.

Menkeu: Pembiayaan Utang Semester I APBN 2022 Turun Luar Biasa Tajam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/apbn_surplus.jpg" alt="TEBAR OPTIMISME: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi beberapa pejabat Kemenkeu menyampaikan keterangan pers kinerja APBN di kantor Kemenkeu, Jakarta, kemarin (23/5). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TEBAR OPTIMISME: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi beberapa pejabat Kemenkeu menyampaikan keterangan pers kinerja APBN di kantor Kemenkeu, Jakarta, kemarin (23/5). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Didorong Harga Komoditas dan Pulihnya Aktivitas Ekonomi  JawaPos.com – Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kembali mendapat angin segar. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, hingga April 2022, APBN mencatat surplus besar. Yakni, Rp 103,1 triliun. Padahal, pada April tahun lalu, APBN masih defisit Rp 138,2 triliun.  Menkeu mengatakan, surplus terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih tinggi daripada belanja pemerintah. Kemenkeu mencatat, pundi-pundi pendapatan negara mencapai Rp 853,9 triliun hingga akhir April 2022. Sementara itu, belanja negara tercatat Rp 750,5 triliun. Dengan raihan tersebut, APBN sudah empat bulan beruntun mencatat surplus.  ’’Postur APBN sampai akhir April surplus sangat besar, dari keseimbangan primer dan total balance-nya,’’ ujarnya pada konferensi pers kemarin (23/5).  Pendapatan negara yang moncer itu disumbang dari penerimaan pajak sebesar Rp 567,7 triliun; bea cukai Rp 108,4 triliun; dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 177,4 triliun.  Ani –sapaan Menkeu– menjelaskan bahwa penerimaan pajak yang melonjak itu dipicu beberapa aspek. Yang paling berpengaruh, antara lain, pergerakan harga komoditas yang terus melambung serta dorongan pemulihan ekonomi yang terus berjalan.  Sementara itu, belanja negara ditopang belanja pemerintah pusat sebesar Rp 508 triliun. Meliputi belanja KL (kementerian-lembaga) Rp 253,6 triliun dan non-KL Rp 254,4 triliun. Komponen terbesar adalah subsidi energi Rp 46,4 triliun serta kompensasi BBM dan listrik Rp 18,5 triliun. Untuk transfer ke daerah dan dana desa, terealisasi Rp 242,4 triliun.  Menkeu melanjutkan, keseimbangan primer pada April 2022 berada pada level positif, yakni Rp 220,9 triliun. "Keseimbangan primernya positif nggak kecil, tetapi gede banget," imbuhnya.  APBN tercatat surplus 0,58 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sebagai konsekuensinya, pembiayaan anggaran jadi drop hanya terealisasi Rp 142,7 triliun.  Pembiayaan APBN melalui utang pun turun drastis. Pada April 2022, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 155,9 triliun. Jumlah itu turun signifikan dibandingkan April 2021 yang mencapai Rp 414,9 triliun. Ani menyebut kondisi itu menggambarkan bahwa APBN mulai terkonsolidasi atau kembali pulih.  "Ini adalah suatu prestasi konsolidasi APBN yang sangat baik. Tentu kita menggunakan seluruh surplus ini seperti yang kita sampaikan di DPR kemarin adalah untuk menjadi shock absorber dari guncangan yang terjadi sekarang ini," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.  Sejalan dengan itu, Ani menyebut pemulihan ekonomi terus berlanjut. Hal itu tecermin dari berbagai aktivitas ekonomi yang kini kembali normal di sejumlah wilayah. "Kegiatan-kegiatan di daerah sudah mulai normalize. Hotel mulai pulih, parkir mulai pulih, restoran mulai pulih," imbuhnya.  Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman menambahkan, dengan defisit yang rendah itu, pemerintah tidak merealisasikan rencana penerbitan utang hingga Rp 100 triliun. Itu didapat karena defisit APBN 2022 diproyeksi lebih rendah, yakni dari 4,8 persen menjadi 4,5 persen terhadap PDB. "Dengan defisit lebih rendah, saat ini sudah memotong proyeksi pembiayaan utang hingga Rp 100 triliun," jelas Luky.

APBN Surplus Rp 103 T, Pembiayaan Utang Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Menkeu-Sri-Mulyani-MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Menteri keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Komisi XI DPR menyetujui penyesuaian Badan Anggaran DPR atas rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan 2022 sebesar" width="100%">
<figcaption>Menteri keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/9/2021). Komisi XI DPR menyetujui penyesuaian Badan Anggaran DPR atas rencana kerja dan anggaran Kementerian Keuangan 2022 sebesar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus memonitor perkembangan perekonomian global khususnya kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) oleh bank sentral The Fed. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, gejolak yang berasal luar negeri akan mempengaruhi rencana terkait surat utang negara (SUN), terutama yang berdenominasi valuta asing.  Menurutnya, dalam menerapkan kebijakan yang terkait dengan utang, tentunya memiliki sifat oportunitis dan fleksibel yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Sebab, hal tersebut sangat penting untuk menghadapi kondisi pasar global yang dinamis.  “Jadi dua faktor ini sangat dibutuhkan pada saat melihat kondisi market yang sangat dinamis,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (2/2).  Sri Mulyani menjelaskan, terkait isu normalisasi kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat tersebut, sinyal The Fed dalam menaikan suku bunga (fed fund rate/FFR) sudah dipastikan akan terjadi tahun ini. Apalagi, level FFR sudah cukup lama berada pada posisi landai yang didorong oleh faktor inflasi yang tinggi.  Menkeu menyebut seluruh negara, terutama negara maju saat ini memiliki level dan kecepatan pemulihan ekonomi yang tinggi. Apalagi, faktor inflasi yang juga tinggi menambah percepatan keputusan normalisasi kebijakan moneter. “Maka dari itu bisa menimbulkan dampak spillover,” imbuhnya.  Pemerintah terus mendesain agar realisasi pembiayaan tahun ini dapat dieksekusi secara dengan baik, hati-hati, seimbang dengan instrumen utang lain, serta sesuai amanat Undang-Undang APBN.  “Jadi kita harus melihat timing dan juga bagaimana kesempatan kita untuk menerbitkan SUN di level global, termasuk mempertimbangkan faktor dalam negeri juga,” tegasnya.  Menkeu memastikan penerbitan utang tidak hanya mengacu pada satu valuta asing tertentu, tetapi juga mencakup mata uang euro maupun yen Jepang. “Kita kalibrasi mengenai optimalisasi dari komposisi dari utang dalam mata uang asing versus domestik,” pungkasnya.  Sebagai informasi, total utang pemerintah hingga akhir Desember 2021 tercatat sebesar Rp 6.908,87 triliun atau 41 persen dari PDB. Dari jumlah tersebut diantaranya dalam bentuk SUN. Adapun, porsi SUN valas sebesar Rp 1.267,44 triliun, atau jauh lebih sedikit dari SUN domestik yang sebesar Rp 4.822,87 triliun.  “Harapannya dapat memberikan dampak pada stabilitas kita dengan biaya serta risiko yang dapat dikelola secara baik,” pungkasnya.

Jelang Kenaikan The Fed, Sri Mulyani Atur Strategi Pembiayaan Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/sri-mulyani-konpers-APBN-juli.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama pejabat Kemenkeu usai konferensi pers, realisasi APBN 2019, Jakarta, Senin (26/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama pejabat Kemenkeu usai konferensi pers, realisasi APBN 2019, Jakarta, Senin (26/8). (Igman Ibrahim/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp 234,1 triliun atau 65,2 persen dari target APBN 2019. Rinciannya, dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 241,19 triliun (62 persen dari target APBN) dan dari pinjaman negatif sebesar Rp 7,06 triliun (23,8 persen dari target APBN).  Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman, kenaikan realisasi SBN neto merupakan bagian dari strategi pre-funding pemerintah. Hal ini dilakukan karena memanfaatkan situasi pasar keuangan yang masih kondusif.  "Strategi ini memanfaatkan situasi pasar keuangan di semester-I yang masih kondusif. Termasuk juga ketersediaan likuiditas di pasar global yang cukup berlimpah di semester-I 2019. Ini yang menyebabkan pembiayaan utang kita masih sangat on track," kata Luky di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/8).  Adapun realisasi pinjaman yang mencapai angka negatif disebabkan oleh realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri yang lebih besar daripada penarikan pinjaman luar negeri. Namun, untuk pinjaman dalam negeri penarikan pinjaman lebih besar dibandingkan pembayaran cicilan pokok.  Sebagaimana diketahui, realisasi pinjaman per 31 Juli 2019 sebesar Rp 7,06 triliun atau 23,8 persen dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 29,7 triliun. Sedangkan pemerintah telah membayarkan sebesar Rp 47,04 triliun (52 persen dari target APBN cicilan pokok pinjaman).  Sementara itu, penarikan pinjaman dalam negeri telah mencapai Rp 0,75 triliun (38,5 persen dari target APBN) dan penarikan pinjaman luar negeri mencapai Rp 39,81 triliun (66,0 persen target APBN). Per Juli 2019, posisi keseimbangan primer tercatat berada pada posisi negatif sebesar Rp 25,08 triliun.

Per 31 Juli 2019, Pemerintah Tarik Utang Rp 234,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/banyak-dicibir-soal-utang-menkeu-apbn-sudah-alokasikan-pembayarannya_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah memastikan pembayaran utang yang dilakukan pemerintah sesuai dengan jadwal dan telah dianggarkan dalam Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Langkah itu dipastikan menjamin terjadinya gagal bayar dari pembayaran kewajiban yang jatuh tempo. "Selama ini pemerintah senantiasa memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan mengatisipasinya dengan menganggarkan pembayaran kewajiban tersebut di APBN dalam jumlah yang cukup sehingga terhindar dari gagal bayar,"&nbsp; ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati&nbsp;dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/9). Pada bagian lain, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Agustus 2018, realisasi pembiayaan utang telah mencapai Rp 274,33 triliun. Angka itu 68,72 persen dari target pembiayaan utang sebesar RP 399,22 triliun yang ditetapkan dalam APBN 2018. "Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, realisasi pembiayaan utang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 18,49 persen," kata Sri Mulyani. Ia menjelaskan, dalam mendukung pencapaian target pembiayaan APBN dan untuk memperdalam pasar domestik, pada bulan Agustus ini pemerintah telah meluncurkan Saving Bond Retail 004 (SBR004) beberapa waktu lalu. "Diharapkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Indonesia semakin meningkat sehingga tujuan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan asing akan semakin berkurang," tuturnya. Selain itu, Sri Mulyani menegaskan jika realisasi pembiayaan utang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mampu memenuhi kewajiban membayar cicilan pokok maupun bunga utang. "Selama ini pemerintah senantiasa memantau pergerakan nilai tukar rupiah dan mengatisipasinya dengan menganggarkan pembayaran kewajiban tersebut di APBN dalam jumlah yang cukup sehingga terhindar dari gagal bayar," tutup mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Banyak Dicibir Soal Utang, Menkeu: APBN Sudah Alokasikan Pembayarannya