<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/PJjx1plpKs6bAOtSCuqkf8QC4UnwNBltjcXhw0kb-3441823766.jpg" alt="Ilustrasi Bank Mega Syariah. (Bank Mega Syariah untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Mega Syariah. (Bank Mega Syariah untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Bank Mega Syariah mencatatkan kinerja positif hingga Oktober 2025 di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih penuh tantangan. Sejumlah indikator keuangan menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan strategi bisnis yang solid dan adaptif terhadap dinamika pasar. Dari sisi bisnis pembiayaan, Bank Mega Syariah berhasil menyalurkan total pembiayaan sebesar lebih dari Rp 9,19 triliun per Oktober 2025. Angka tersebut tumbuh sekitar 25,8 persen secara tahunan (YoY) dibandingkan Oktober 2024. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh keberhasilan bank memperluas portofolio pembiayaan, khususnya pada segmen Syariah Card yang tumbuh 114 persen&nbsp; (YoY). Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah Hanie Dewita mengatakan, pertumbuhan positif tersebut tidak lepas dari strategi bisnis yang menitikberatkan pada pembiayaan berkualitas dan berkelanjutan. Strategi ini dijalankan melalui pendekatan business to business to consumer (B2B2C), dengan fokus pada pengembangan ekosistem pendidikan dan kesehatan untuk menjaring dana dari institusi sekaligus individu. "Bank terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas aset, dan memperluas jangkauan nasabah melalui pengembangan produk serta layanan yang semakin kompetitif. Dengan langkah ini, Bank Mega Syariah berupaya menjaga ketahanan bisnis agar tetap stabil di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah," kata Hanie di Jakarta, Kamis (13/11). Kinerja positif juga terlihat dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Hingga Oktober 2025, DPK Bank Mega Syariah tercatat mencapai sekitar Rp 12,28 triliun, naik 16,9 persen (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini menandakan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan bank. Hanie menjelaskan, pertumbuhan DPK tersebut didukung oleh berbagai inovasi produk dan optimalisasi layanan digital. Program seperti Tabungan Mesya Berkah yang menawarkan hadiah dan reward menarik turut mendorong minat nasabah. Selain itu, Bank juga menghadirkan Tabungan Mesya Berkah Rencana Sesukanya yang memberikan fleksibilitas perencanaan keuangan jangka panjang dengan imbal hasil kompetitif. "Tren penurunan suku bunga menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan khususnya dalam hal pengumpulan dana. Meski demikian, kami terus berupaya mengoptimalkan strategi penghimpunan DPK melalui inovasi produk, penguatan layanan digital, dan penawaran program-program menarik bagi nasabah, sehingga pertumbuhan dapat tetap terjaga secara berkelanjutan," ungkap Hanie. Sejalan dengan peningkatan pembiayaan dan DPK, total aset Bank Mega Syariah juga mengalami kenaikan yang cukup baik. Hingga Oktober 2025, total aset bank mencapai lebih dari Rp 17,59 triliun. Kinerja tersebut turut mendorong profitabilitas, dimana Bank Mega Syariah mencatat laba sebelum pajak sebesar lebih dari Rp 201 miliar atau tumbuh sekitar 2,9 persen (YoY). "Dengan capaian positif sepanjang tahun ini, Bank Mega Syariah optimistis dapat membukukan rapor positif &nbsp;hingga akhir tahun 2025," imbuhnya.

Bank Mega Syariah mencatatkan kinerja positif hingga Oktober 2025 dengan pertumbuhan signifikan di tengah tantangan ekonomi.

Pembiayaan Bank Mega Syariah Tumbuh 25,8 Persen, Tembus Rp 9,19 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/23/WhatsApp-Image-2025-03-23-at-194231-2527456090.jpg" alt="PT Pertamina International Shipping mendapat penghargaan dalam Islamic Finance News (IFN) Awards di Kuala Lumpur, Malaysia. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Pertamina International Shipping mendapat penghargaan dalam Islamic Finance News (IFN) Awards di Kuala Lumpur, Malaysia. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Inovasi PT Pertamina International Shipping di bidang pembiayaan syariah mendapat apresiasi dalam perhelatan Islamic Finance News (IFN) Awards di Kuala Lumpur, Malaysia. PIS meraih penghargaan kategori Indonesia Deal of The Year 2024. Penghargaan diberikan atas keberhasilan PIS dalam memperoleh fasilitas pembiayaan syariah Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik sebesar USD 47 juta atau sekitar Rp 764 miliar dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Pembiayaan dengan skema Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) merupakan yang pertama kali diterapkan dalam lingkungan Pertamina Group. Pembiayaan ini ditujukan untuk mendanai pembelian dua unit kapal tanker jenis Medium Range. Transaksi ini tidak hanya mencerminkan inovasi PIS dalam diversifikasi sumber pendanaan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan Islam di tingkat global. Direktur Keuangan PIS Diah Kurniawati menyatakan, penghargaan ini merupakan pengakuan internasional atas komitmen PIS dalam mengembangkan solusi pembiayaan inovatif berbasis syariah. Dengan dukungan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) serta didampingi Hadiputranto, Hadinoto &amp; Partners (HHP) selaku legal counsel PT PIS dan Soemadipradja &amp; Taher (S&amp;T) selaku legal counsel BSI. &rdquo;Kami berharap model pembiayaan ini dapat membuka lebih banyak peluang bagi industri maritim dalam mengakses pendanaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam,&rdquo; ujar Diah Kurniawati. Penghargaan IFN Deals of the Year merupakan kategori bergengsi yang telah ada sejak 2006, dengan tujuan memberikan apresiasi kepada institusi keuangan maupun pelaku industri dari berbagai negara dan regional termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Inggris, Uni Arab Emirat, Saudi Arabia hingga Afrika yang berhasil melakukan terobosan fantastis di bidang keuangan syariah. Proses seleksi penghargaan ini dilakukan melalui penilaian panel ahli dari berbagai organisasi independen. Secara keseluruhan, PIS saat ini mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada 2023, pendapatan perusahaan meningkat menjadi USD 3,3 miliar, dengan pencapaian laba tertinggi dalam sejarah PIS sebesar USD 330 juta. Dengan dukungan Pertamina, PIS telah mengembangkan rencana jangka panjang yang menargetkan pendapatan sebesar USD 9 miliar dalam 10 tahun ke depan. &rdquo;Untuk mencapai target tersebut, kami perlu rencana strategis untuk menentukan struktur permodalan yang optimal, IMBT merupakan salah satu bentuk jenis alternatif pembiayaan yang akan terus kami kembangkan,&rdquo; tambah Diah Kurniawati. Dengan diraihnya penghargaan ini, lanjut dia, PIS semakin mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan pelayaran kelas dunia yang tidak hanya unggul dalam operasional dan layanan, tetapi juga dalam inovasi finansial yang mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan. &rdquo;PIS akan terus menggali potensi di bidang-bidang pembiayaan baru guna memperkuat struktur permodalan untuk serta mendukung pengembangan industri maritim nasional dan global,&rdquo; ucap Diah.

Inovasi PT Pertamina International Shipping di bidang pembiayaan syariah mendapat apresiasi dalam perhelatan IFN Awards di Malaysia

Sukses Rambah Pembiayaan Syariah, PIS Raih Penghargaan Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/TAF-SYARIAH.jpg" alt="Presiden Direktur Toyota Astra Financial Services (TAF) Agus Prayitno mewakili unit bisnis TAF Syariah (keempat dari kiri) bersama dengan Fiti Syam selaku Corporate Business 1 Group Head Bank Syariah Indonesia (ketiga dari kanan), secara simbolis memberik" width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur Toyota Astra Financial Services (TAF) Agus Prayitno mewakili unit bisnis TAF Syariah (keempat dari kiri) bersama dengan Fiti Syam selaku Corporate Business 1 Group Head Bank Syariah Indonesia (ketiga dari kanan), secara simbolis memberik</figcaption>
</figure>JawaPos.com - TAF Syariah menandatangani Perjanjian Line Facility dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bagian dari upaya ekspans bisnis ke depan. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan melakukan untuk suntikan modal kerja unit usaha Syariah Toyota Astra Financial Services (TAF Syariah) senilai Rp 750 miliar.  Agus Prayitno selaku Presiden Direktur PT Toyota Astra Financial Services (TAF) mengatakan “Ekonomi Syariah terus tumbuh, market pembiayaan otomotif roda empat Syariah dan Pembiayaan konsumen Syariah di Indonesia ini menjadi tujuan utama kami untuk terus membesarkan TAF Syariah sebagai unit kerja Pembiayaan syariah di TAF.”  “Sebagai perusahaan pembiayaan mobil yang merupakan gabungan dari Toyota Financial Services (TFS) dan Astra International, kami Toyota Astra Financial Services tepat di bulan kemerdekaan Indonesia, kami sangat senang dan bangga dapat bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam kerjasama permodalan unit kerja untuk TAF Syariah” ujar Agus Prayitno.  Agus Prayitno, menambahkan, performa TAF Syariah selama 2021 lalu mencatatkan pertumbungan positif lebih dari 125 persen dibanding catatan pencapaian ditahun sebelumya. "Ini menandakan pertumbuhan yang sangat baik dari market pembiayaan syariah di Indonesia.  Tri Wahyudi, Division Head Toyota Astra Financial Services mengungkapkan, suntikan modal unit Syariah ini akan di gunakan TAF Syariah untuk seluruh kegiatan pembiayaan Syariah.  TAF Syariah di tahun 2021 lalu telah berhasil memberikan Pembiayaan syariah di angka 381 Milyar Rupiah. Tahun 2022 ini TAF Syariah menargetkan amount finance dalam Pembiayaan syariah di angka 439 Milyar Rupiah, ujar Tri Wahyudi selaku Division Head Toyota Astra Financial Services yang turut mendirikan Unit Usaha Syariah TAF.  Variasi produk-produk TAF Syariah yang tawarkan TAF dalam unit usaha syariah ini antara lain; Pembiayaan Pembiayaan Syariah Mobil Toyota, Daihatsu, Lexus, TAF Fleet Syariah, TAF Siapdana Syariah, Kinto Syariah dan TAF Used Car Syariah.  Permintaan Pembiayaan TAF Syariah terus menghijau dan tumbuh di kota-kota besar antara lain Jakarta, Bandung, Serang, Surabaya, Medan, Bogor dan kota besar lainnya di Indonesia. Hingga saat ini TAF Syariah telah melayani Pembiayaan Syariah di 37 kantor cabang, Adapun di tahun 2023 TAF Syariah akan terus memperluas coverage layanan pembiayaannya dengan menggenapkan jumlah kantor cabang TAF Syariah menjadi 40 kantor cabang di seluruh Indonesia.  Berbeda dengan kantor cabang TAF di kota-kota lain di Indonesia, TAF Syariah secara serius menggarap pasar pembiayaan syariah dengan membangun kantor cabang TAF Syariah di Kota Serambi Mekkah, Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Indonesia, yang akan beroperasi di tahun 2023.  “Toyota Astra Financial Services (TAF), terdaftar dan diawasi oleh OJK, TAF adalah perusahaan pembiayaan mobil terbaik yang memberikan solusi kepemilikan mobil baru dengan syarat yang mudah, proses cepat dan aman. TAF menawarkan paket pembiayaan mobil untuk semua jenis mobil Toyota, Daihatsu dan Lexus. Dapatkan promo menarik dan informasi lain, segera hubungi 1500550 atau klik situs resmi www.taf.co.id”, Akun jejaring social resmi TAF di Instagram: @taf_indonesia dan Facebook: Toyota Astra Financial Services

Gandeng BSI, TAF Syariah Dapat Suntikan Modal Rp 750 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/pembiayaan-syariah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembiayaan properti masih menjadi salah satu pendorong kredit konsumer. Hal itu juga berlaku pada perbankan syariah. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pun berupaya menggenjot pembiayaan kepemilikan rumah berbasis syariah.  Wakil Direktur Utama I BSI Ngatari mengatakan, kredit pemilikan rumah (KPR) merupakan salah satu potensi sekaligus amanah pemerintah. Sebab, kebutuhan masyarakat terhadap papan masih besar. Menurut angka pemerintah, angka backlog tembus 12,75 juta per Februari tahun ini.  "Selain KPR komersial, program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) berbasis syariah memiliki permintaan tinggi," ujarnya dalam pembukaan BSI Expo Property di Royal Plaza, Surabaya, Kamis (26/5).  Regional CEO Region VIII BSI Kemas Erwan Husainy menambahkan, KPR adalah salah satu produk perseroan yang mendukung kinerja kredit konsumer. Sektor konsumer sendiri menyumbang 50 persen dari total penyaluran kredit. Sisanya merupakan kontribusi kredit korporasi dan usaha.  Tahun lalu dia mengatakan bahwa penyaluran KPR, termasuk FLPP, masuk posisi lima besar perbankan di Indonesia. Hal itu membuktikan bahwa kredit syariah sebenarnya punya banyak peminat.  "Dengan capaian sebesar itu, kinerja perbankan syariah masih 6–7 persen dari total kinerja perbankan nasional. Menurut survei, market share kami seharusnya bisa meningkat hingga 23 persen," paparnya.

Data BSI Tunjukkan Banyak Peminat Pembiayaan Rumah Berbasis Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jalan-mulus-pemudik-mulai-padati-jalintim-sumsel_m_219423.jpeg" alt="ILUSTRASI: Petugas dishub mengatur lalu lintas di Jalintim Sumsel pada 2018. (Alwi Alim/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Petugas dishub mengatur lalu lintas di Jalintim Sumsel pada 2018. (Alwi Alim/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama ini pemeliharaan atau preservasi jalan nasional didanai dengan APBN. Kini pemerintah sudah membuat terobosan dengan melakukan pembiayaan untuk preservasi jalan nasional atau jalan nontol dengan pembiayaan syariah. Contohnya di Jalan lintas timur Sumatera Selatan (Jalintim Sumsel).  Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman mengatakan, preservasi Jalintim Sumsel merupakan proyek kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) pertama di sektor jalan nontol di Indonesia yang mendapatkan pendanaan syariah.  "KPBU itu merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk masyarakat melalui proyek infrastruktur," ujar Luky Alfirman di Jakarta, Senin (22/2). Luky Alfirman dalam kesempatan itu menghadiri acara penyerahan Financial Close Proyek KPBU availability payment (AP) Jalintim Sumsel. Turut hadir dalam acara yang digelar secara virtual dan offline itu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, dan investor selaku pihak yang membiayai preservasi jalan tersebut.  Luky Alfirman berharap preservasi jalintim Sumsel itu dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan ekonomi. Melalui dari peningkatan konektivitas antarwilayah, terutama yang digunakan sebagai jalur logistik, pariwisata, jalan akses ke pelabuhan dan bandara. Dengan kondisi Jalintim Sumsel yang lebih baik lagi bisa berdampak pada penghematan biaya operasional kendaraan (BOK) dan mempersingkat waktu tempuh perjalanan.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembiayaan pembangunan infastruktur dengan skema KPBU memiliki keunggulan dibandingkan dengan APBN. Pihak swasta mendapat kepastian pengembalian (investasi) plus keuntungan adanya availability payment (AP) atau ketersediaan layanan. Dari pihak pemerintah, proyeknya yang dikerjakan diawai oleh banyak pihak.  "Kalau dengan APBN yang mengawasai hanya PUPR. Dengan KPBU ini tercipta tertib admininistrasi dan tertib teknis untuk melayani masyarakat lebih baik,” kata Menteri Basuki.  Menurut Basuki, financial close proyek KPBU Jalintim Sumsel merupakan pencapaian yang sangat baik. Sebab, tahapan financial close dicapai dengan waktu yang relatif cepat, yakni sekitar 6 bulan. "Ini menunjukkan kualitas penyiapan, struktur, dan transaksi proyek yang baik, sehingga dapat memberikan keyakinan bagi perbankan untuk memberikan pembiayaan,” tutur Menteri Basuki.  Basuki menyebut, preservasi Jalintim Sumatera merupakan pilot project infrastruktur nontol dengan skema pembiayaan KPBU. Selanjutnya skema tersebut akan diduplikasi atau penggantian 38 jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa dan pembangunan Jalan Jayapura-Wamena sekitar 50 Km di Provinsi Papua.  Diketahui, proyek preservasi jalintim Sumsel berlangsung pada 3 Agustus 2020 yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kementerian PUPR dengan dengan konsorsium pelaksana proyek. Adapun konsorsium tersebut terdiri atas PT Adhi Karya dan Brantas Abripraya). Proyek itu dijamin oleh PT Penjaminan Infrakstruktur Indonesia (PT PII) sebagai penyedia penjaminan pemerintah pada proyek KPBU.  Sementara pihak yang membiayai proyek senilai Rp 644 miliar itu adalah sindikasi perusahaan yang terdiri atas Bank Syariah Indonesia, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan PT Bank Panin Dubai. Lantas, pada 29 Januari 2021 telah terbit surat konfirmasi pemenuhan syarat pencairan fasilitas pembiayaannya. (Financial Close).  Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo menyatakan, pihaknya berperan dalam fasilitas penyiapan proyek dan pendampingan transaksi/Project Development Facility (PDF). Sistem itu merupakan fasilitas PDF pertama di Kementerian PUPR serta penjaminan sehingga proyek tersebut dapat mencapai tahapan Financial Close dengan waktu relatif cepat kurang lebih 6 bulan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/03/04/2019/penjaminan-syariah-bisa-menarik-investor-pada-proyek-infrastruktur/">Penjaminan Syariah Bisa Menarik Investor pada Proyek Infrastruktur</a>  "Ini menunjukkan bahwa kualitas penyiapan, struktur, dan transaksi proyek yang baik sehingga dapat memberikan keyakinan bagi perbankan untuk memberikan pembiayaan dalam kurun waktu singkat," tandasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/MGnUecnS_sI

Pemeliharaan Jalan Nontol Bisa dengan Pembiayaan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/ACC.jpg" alt="Jajaran manajemen PT Astra Credit Company di Multifinance Day 2019 di Atrium Tunjungan Plaza 3, Surabaya (ACC for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jajaran manajemen PT Astra Credit Company di Multifinance Day 2019 di Atrium Tunjungan Plaza 3, Surabaya (ACC for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Beragam inovasi dan variasi produk terus dihadirkan Astra Credit Companies (ACC). Gebrakan itu diiringi dengan edukasi yang intens kepada masyarakat luas. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mengikuti Multifinance Day 2019 di Atrium Tunjungan Plaza 3. Event tersebut dihelat mulai Rabu (9/10) hingga Minggu (13/10).  ACC rutin mengikuti event yang dihelat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) tersebut. Dalam opening ceremony kemarin, ACC mendapat kunjungan Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno dan Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur Heru Cahyono. Dalam momen tersebut, Heru menyebut bahwa perusahaan finance nonbank harus terus berkembang. Terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.  ”Perusahaan finance harus bisa berinovasi untuk menjawab kebutuhan customer yang kini makin beragam,” ujar Heru.  Momen tersebut pun digunakan ACC untuk turut memberikan suntikan pengetahuan mengenai pembiayaan multiguna. ACC juga menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan yang semakin banyak dan beragam di booth. Hal itu juga disampaikan Deputy Executive Vice President Multiguna ACC Vivi Elfira. Menurutnya, banyak kebutuhan krusial dan mulai dijangkau ACC selain kendaraan bermotor,  Beberapa di antaranya adalah umroh, modal usaha, renovasi rumah, pendidikan, pernikahan, dan liburan. ACC memberikan fasilitas lewat pembiayaan multiguna.”Ini juga menjadi angin segar bagi para milenial yang belakangan gemar travelling. Selain itu, pasangan yang memiliki niat untuk menikah kadang terganjal dengan masalah modal,” ungkap Vivi.  Vivi juga menyampaikan beberapa informasi lewat sosialisasi di booth tersebut. Salah satunya adalah membiasakan para customer agar tak hanya memandang ACC sebagai leasing pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Kini, ACC makin melebarkan sayap dan berinovasi. Targetnya adalah mewujudkan misi menjadi perusahaan finance terbaik dengan memberikan total solution.  Misi itu juga diungkapkan Regional Retail Sales Head ACC Jawa Timur Henry Sinaga. Henry selalu memberikan dorongan agar tak takut untuk mengajukan pembiayaan. ACC menyadari bahwa targetnya adalah berbagai kalangan, termasuk milenial. Apalagi anak-anak muda kini banyak menelurkan bisnis sendiri.  Menurut Henry, pengembangan kreativitas itu kadang terhalang modal yang belum cukup.”Demi menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional dan pengembangan entrepreneur, ACC memberikan persyaratan yang cukup mudah,” ungkapnya.  ACC juga gencar mengenalkan ACC Syariah dalam Multifinance Day 2019. Unit usaha ACC itu memberikan solusi kepemilikan mobil dan pembiayaan multiguna dengan prinsip syariah. Henry memastikan kegiatan usaha syariah selalu melewati pengawasan Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Baik itu aspek pendanaan, pemasaran, produk, akad, maupun pengelolaan konsumen.  Henry juga memaparkan bahwa ACC mendukung penjualan mobil melalui jaringan dealer, showroom, dan perseorangan di seluruh Indonesia. Jaringan ACC tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini ACC memiliki 75 kantor cabang yang tersebar di 59 kota di Indonesia dan akan terus bertambah.  Pengunjung mendapat kesempatan upgrade wawasan tentang pembiayaan multiguna dan syariah dalam talkshow di panggung Multifinance Day 2019. Sesi itu dihelat pada Minggu (13/10). ”Talkshow berlangsung pukul 17.00 dan 19.30 WIB. Tujuannya, agar masyarakat lebih update tentang perkembangan dunia finansial belakangan ini,” ungkap Henry.

Kenalkan Pembiayaan Multiguna dan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Presdir-PT-BAF-Lyin-Ramli-ist.jpeg" alt="Presdir PT BAF Lyin Ramli - ist" width="100%">
<figcaption>Presdir PT BAF Lyin Ramli - ist</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembiayaan syariah memiliki potensi untuk tumbuh. Potensi itu dilihat oleh perusahaan leasing, PT Bussan Auto Finance (BAF).  Presiden Direktur BAF Lynn Ramli menyebut, pihaknya terus melakukan pengembangan lini bisnis. Di antaranya mengembangkan pembiayaan syariah. Misi itu sejalan dengan pembukaan Griya BAF Dana Syariah di beberapa daerah di Indonesia.  "Produk ini terus kami kenalkan ke masyarakat di berbagai daerah. Kami juga ekspansi ke lini bisnis pembiayaan mobil," ujar Lynn Ramli dalam keterangan persnya, Senin (15/7).  Lynn meyakini pembiayaan syariah memiliki potensi untuk tumbuh. Hal itu sejalan dengan adanya permintaan masyarakat yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Sisi ini tidak bisa dikesampingkan dan menjadi peluang cukup positif.  Untuk diketahui, BAF meraih pertumbuhan dengan baik dengan mencatatkan jumlah aset yang mencapai Rp 11,1 triliun di akhir 2018. Nilai tersebut juga membuat BAF berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih cukup besar.  Selain itu, rasio Non-Performing Financing (NPF) BAF terjaga dengan baik, sebesar 0,67 persen pada akhir 2018. Untuk meningkatkan jumlah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, BAF pun memperkuat saluran distribusi dan kemitraan strategis.  Strategi itu meliputi mitra digital. Langkah ini untuk memastikan informasi dan pelayanan terbaik telah diberikan kepada konsumen secara real time, cepat, dan akurat.

Berpotensi Tumbuh, Perusahaan Leasing Incar Pembiayaan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/INVESTREE-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Produk layanan jasa fintech peer to peer lending terus berkembang dan kini merambah ke sektor syariah. Selain memberikan peer to peer lending konvensional, PT Investree Radhika Jaya (Investree) menggaet izin usaha perusahaan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Co-Founder &amp; CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, Investree merupakan satu-satunya perusahaan fintech lending yang memiliki 2 jenis usaha yaitu konvensional dan syariah yang beroperasi melalui dua sistem yaitu iOS dan Android. Menurutnya, layanan investree syariah menjadi salah satu keunggulan dan diferensiasi Investree dibandingkan perusahaan fintech lending lainnya.  "Setelah melalui serangkaian proses panjang, Investree akhirnya resmi mengantongi Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari OJK," kata Adrian dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa (21/5).  Dengan terbitnya status berizin dari OJK sekaligus menegaskan bahwa Investree juga telah berhasil menunaikan tahapan pengajuan izin usaha menggunakan dokumen elektronik yang disertai tanda tangan digital. Selain itu, Investree juga telah terkoneksi dengan perbankan agar mekanisme escrow account dan virtual account berjalan dengan baik.  “Kami menghargai ketentuan OJK yang sangat selektif dan tidak sembarangan dalam memberikan izin usaha kepada pelaku fintech karena perlindungan konsumen menjadi prioritas kami bersama. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan seluruh Lender dan Borrower serta apresiasi setinggi-tingginya kepada para rekanan yang berpartisipasi mendukung visi dan misi Investree sejauh ini hingga akhirnya memperoleh izin usaha dari OJK,” katanya.  Dengan telah mengantongi izin dari OJK, Investree berkomitmen untuk menguatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terutama Lender dan Borrower yang terdaftar di platform Investree serta membangun kredibilitas industri fintech lending yang lebih baik melalui ekspansi kelas aset dan peningkatan layanan demi menjawab keinginan khalayak luas.  “Tentunya, pencapaian tujuan-tujuan itu perlu diupayakan tanpa mengesampingkan aspek proteksi nasabah dan stabilitas keuangan Indonesia, serta tetap harus patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku melalui proses adaptasi dan penyesuaian yang berkelanjutan,” tutup Adrian.  Adapun hingga April 2019, Investree telah berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 2,49 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 1,86 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return) 16,4% dan TKB90 99,63 persen. Investree juga telah menjangkau lebih dari 1.000 Borrower yang merupakan UKM baik perusahaan kelas menengah maupun ritel yaitu pemilik toko online yang berjualan di e-commerce marketplace yang bekerja sama dengan Investree.

Kantongi Izin OJK, Investree Kembangkan Fintech Berbasis Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kredit-mobil-pilih-pembiayaan-syariah-atau-konvensional_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembiayaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembiayaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejauh ini masyarakat dalam membeli mobil atau kendaraan bermotor lebih banyak menggunakan sistem kredit. Dengan pembelian kredit itu tentunya konsumen mengandalkan perusahaan pembiayaan atau leasing. Dalam perkembangannya pembiayaan kendaraan motor terus berkembang. Tidak hanya sistem kredit konvensional, pembiayaaan syariah juga terus dilirik konsumen. Akan tetapi sejauh mana kenyamanan menggunakan kedua sistem tersebut? Konvensional atau syariah? Untuk pembiayaan syariah pada kendaraan bermotor saat ini Bank Syariah Mandiri (BSM) adalah salah satu "pemainnya". Namun dalam menjalankan bisnis ini BSM menggandeng Mandiri Tunas Finance (MTF). Direktur Mandiri Tunas Finance Harjanto Tjitohardjojo mengatakan, saat ini pihaknya memang bekerja sama dengan BSM dalam mengembangkan pembiayaan kendaraan. Posisi BSM sebagai channeling. Bank syariah itu melakukan survei terhadap konsumen yang melakukan pengajuan kredit. "Mereka (BSM) meminta bantuan MTF karena mereka belum expert di bidang pembiayaan. Jadi mereka yang pilih konsumen lalu minta ke kita untuk survei lapangan. Kalau merekanya ok, langsung di-approval karena kontraknya di mereka," kata Harjanto kepada JawaPos.com, Senin (11/3) Harjanto menerangkan, sebetulnya dalam proses dan syarat kredit syariah tidak jauh berbeda dengan konvensional. Hanya prinsipnya saja yang berbeda. Kalau syariah mengacu ke hukum syariah Islam, sedangkan konvensional menggunakan hukum kredit sebagaimana selama ini dialami masyarakat. Adapun syarat tersebut yakni, data diri konsumen seperti KTP, kartu keluaga, NPWP, rekening koran atau slip gaji. "Bila persyaratan sudah lengkap prosesnya sangat cepat karena hanya butuh satu hari. Tepatnya delapan jam," kata Harjanto. Akan tetapi pengakuan Harjanto ini berbeda dengan yang dirasakan konsumen. Nufi Wiyarni, 31 misalnya. Dia mengeluhkan lamanya proses pengajuan kredit mobil di dengan sistem syariah. "Kebetulan saya dikasih menggunakan leasing BSM," ujar ibu dua anak itu. Dia menerangkan, pengajuan kredit mobil di BSM begitu lama. Padahal semua dokumen sudah dilengkapi dan down payment (uang muka) sudah dilunasi. "Saya sudah wawancara dan berkas sudah lengkap. Tapi dua minggu belum juga ada kejelasannya," kata dia. Kata dia, kalau dengan sistem konvensional proses kredit lebih cepat. Bahkan hitungan hari kendaraan sudah dikirim ke konsumen. Namun kondisi sebaliknya terjadi di syariah. Lambannya proses kredit mobil dengan syariah ini diakui pihak diler. Robi, salah satu sales mobil di bilangan Bogor mengaku tidak begitu merekomendasikan konsumen menggunakan syariah. Sebab proses yang begitu lama. "Memang cicilan di syariah ini rendah, tapi waktu prosesnya sangat lama. Bahkan lebih dari sebulan," ujarnya. Lambannya proses kredit dengan syariah karena perusahaan pembiayaan itu tidak bekerja sama langsung dengan diler. JawaPos.com sempat bertanya ke customer servis (CS) Suzuki Indonesia. Pihak CS itu mengakui memang belum ada kerja sama langsung antara Suzuki dengan BSM. Namun hal itu tidak menghalangi konsumen memilih syariah. "Biasanya proses syariah ini pihak kami tidak bisa menekan agar dipercepat aprovalnya," ujar CS tersebut. Dampak tidak adanya kerja sama ini sangat terasa di konsumen. Sebab kendaraan belum bisa dikirim meskipun semua proses sudah selesai. Sebab pihak diler menunggu pencairan dari perusahaan leasing. Sebaliknya dengan leasing konvensional, pihak diler tidak khawatir mengirim kendaraan lebih awal. Karena, sudah ada kepastian pembayaran.

Kredit Mobil, Pilih Pembiayaan Syariah atau Konvensional?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekspansi-usaha-mis-financial-bidik-segmen-pembiayaan-dan-koperasi_m_.jpg" alt="Chairman MIS FInancial Services Tedy Agustiansjah" width="100%">
<figcaption>Chairman MIS FInancial Services Tedy Agustiansjah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Multi Inti Sarana (MIS) Financial Services terus berekspansi dengan mengembangan lini bisnis baru. Kali ini, group perusahaan yang dibangun Tedy Agustiansjah mengembangkan Pracico Inti Sejahtera dan Pracico Inti Utama, usaha yag bergerak di bidang koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Koperasi yang didirikan awal 2018 ini memberikan pinjaman, dengan target market orang-orang yang perlu dana darurat dan memiliki aset berupa rumah atau ruko yang akan digunakan sebagai agunan. Tedy mengungkapkan bahwa keanggotaan koperasi diberikan member card dalam bentuk Apps, bak penyetor dana maupun peminjam dana. Dia menyebut saat ini Koperasi Pracico bisa memberikan pinjaman sekitar Rp 750juta - Rp 2 miliar, dengan bunga atau bagi hasil setara 3 persen per bulan. "Dengan anggota sekitar 100 orang, saat ini koperasi PIS mengelola sekitar Rp 250 miliar, sedangkan PIU dengan anggota sekitar 200-250 orang, dana yang dikelolanya sekitar Rp 400 miliar," papar Chairman MIS Financial Services Tedy Agustiansjah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (8/8). Menurutnya, kehadiran koperasi ini banyak mendapat sambutan bagus dari masyarakat, hal ini ditandai dengan munculnya marketing gallery di beberapa daerah seperti Cirebon, Surabaya, Balikpapan, Medan, Pontianak, dan Tanjung Pinang. "Hingga saat ini, dana yang dikucurkan untuk pembiayaan dan simpan pinjam koperasi sekitar Rp 500 miliar dan target akhir tahun sekitar Rp 1 triliun," kata Tedy. Pracico tidak menutup kemungkinan merambah ke bisnis jasa keuangan lainnya seperti asuransi, aset management, dan lain-lain beberapa tahun mendatang. Saat ini Pracico sedang melakukan konsolidasi di berbagai bidang seperti IT, System, dan SDM untuk melakukan lompatan besar tahun 2019, misalnya dengan target pembiayaan dan pinjaman kredit koperasi lebih tinggi. Multi Inti Sarana (MIS) yang awalnya bergerak di bidang pembiayaan. Seiring perjalanan waktu Multi Inti Sarana (MIS Group) menjadi holding company yang mengelola group usaha yang bergerak di bidang transportasi premium, tambang timah, dan financial services.

Ekspansi Usaha, MIS Financial Bidik Segmen Pembiayaan dan Koperasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembiayaan syariah

Berita Terkini