<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/a4ba931c-00e3-4fd1-a8d4-9617a28ae1b0-3702023299.jpeg" alt="Peluncuran Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi III (Dok. Humas OJK)" width="100%">
<figcaption>Peluncuran Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi III (Dok. Humas OJK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi III sebagai penguatan nyata dukungan sektor keuangan terhadap komitmen pemerintah mencapai Net Zero Emission (NZE). Taksonomi terbaru ini diharapkan menjadi peta jalan yang lebih komprehensif dalam mengarahkan pembiayaan ke aktivitas ekonomi hijau dan berkelanjutan. Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan, TKBI Versi III merupakan hasil kontribusi kolektif seluruh pemangku kepentingan dan menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi nasional. &ldquo;Sebagai dukungan OJK terhadap komitmen pemerintah untuk pencapaian Net Zero Emission, hari ini kami meluncurkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia versi 3. Ini adalah kontribusi kolektif dengan seluruh stakeholder,&rdquo; ujar Friderica dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, dikutip Jumat (6/2). Ia menjelaskan, taksonomi versi terbaru ini membawa sejumlah pembaruan strategis. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kehadiran navigator khusus, yang akan memudahkan pelaku industri jasa keuangan dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyalurkan pembiayaan ke aktivitas ekonomi berkelanjutan secara lebih terarah. Selain itu, OJK juga tengah mempercepat penguatan infrastruktur pendukung ekonomi hijau. Sejalan dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon, OJK bersama lembaga terkait sedang melakukan finalisasi pengembangan Sistem Registri Unit Karbon. &ldquo;Pengembangan sistem registri ini dilakukan agar Indonesia dapat memperoleh manfaat maksimal dari pengembangan ekonomi berkelanjutan,&rdquo; jelas Friderica. Peluncuran tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menilai pembaruan taksonomi ini menjadi instrumen krusial untuk mempercepat aliran pendanaan ke sektor ekonomi hijau. &ldquo;Apresiasi kami sampaikan kepada OJK atas peluncuran update klasifikasi aktivitas ekonomi hijau atau Taksonomi Keuangan Berkelanjutan versi 3,&rdquo; ujar Airlangga. Menurut Airlangga, kehadiran Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi III menjadi momentum penting untuk mempercepat realisasi pembiayaan hijau. &ldquo;Dengan adanya taksonomi dari OJK, dorongan terhadap pendanaan ekonomi hijau harus semakin kencang,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

OJK resmi rilis Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi III untuk dukung target Net Zero Emission dan percepat pembiayaan ekonomi

Dukung Target Net Zero Emission, OJK Rilis Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia Versi III

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/11/menteri-pupr-basuki-hadimuljono-3852110540.jpg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendukung usulan perubahan syarat pendapatan maksimum penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari sebelumnya maksimal Rp 8 juta per bulan menjadi Rp 12 juta per bulan. &nbsp;

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mendukung usulan perubahan syarat pendapatan maksimum penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Sebut Warga yang Punya Pendapatan Rp 12 Juta per Bulan Berhak Dapat Pembiayaan Perumahan   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/WhatsApp-Image-2024-10-01-at-153322-3301865802.jpeg" alt="Perusahaan pembiayaan perumahan SMF. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Perusahaan pembiayaan perumahan SMF. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Oleh: Martin Siyaranamual KARAKTERISTIK utama pasar ketenagakerjaan Indonesia adalah tingginya angka pekerja informal. Pada Februari 2024, persentase pekerja mencapai 59,2% (BPS, 2024). Tingkat informalitas yang tinggi ini menciptakan tantangan dalam hal inklusi keuangan dan akses terhadap layanan penting seperti pembiayaan perumahan. Terbukti bahwa di tahun 2019, hanya 24,4% pekerja informal yang memanfaatkan produk KPR dalam pembelian rumahnya (BPS, 2019), sedangkan sisanya menggunakan angsuran non-KPR atau membayar tunai. Pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase pekerja informal yang memanfaatkan produk KPR, menjadi hanya 23% (BPS, 2022). Laporan Bank Dunia yang berjudul Housing Finance Policy in Emerging Markets mengidentifikasi lima tantangan dalam memperluas akses pembiayaan perumahan di negara berkembang, yaitu: suku bunga KPR yang mahal, ketiadaan riwayat kredit formal, keterbatasan keanekaragaman produk keuangan, lemahnya kerangka regulasi, dan ketidakstabilan makroekonomi. Dari kelima tantangan tersebut, ketiadaan riwayat kredit formal dan keterbatasan keanekaragaman produk keuangan adalah tantangan yang berkaitan dengan pekerja informal. Ketiadaan riwayat kredit formal terjadi karena pekerja informal tidak memiliki slip gaji, laporan pajak, atau dokumen resmi lainnya yang merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan pembiayaan perumahan dari lembaga keuangan. Untuk mengatasi hambatan ini, lembaga keuangan perlu mekanisme penilaian kredit alternatif bagi pekerja informal, seperti menggunakan verifikasi pendapatan informal, riwayat transaksi, atau sistem kredit sosial. Keuangan digital telah mulai menangani masalah ini dengan memanfaatkan riwayat pembayaran melalui ponsel, namun sistem ini masih berada pada tahap awal penerapan dan masih memiliki banyak tantangan. Berkaitan dengan keterbatasan keanekaragaman produk keuangan, produk pembiayaan perumahan yang tersedia saat ini, sering kali tidak sesuai dengan realitas pendapatan pekerja informal yang tidak teratur dan sulit diprediksi. Produk pembiayaan perumahan yang tersedia luas hanya produk KPR yang bertujuan untuk melayani pekerja dengan gaji tetap dan stabil, dan tidak menyediakan fleksibilitas keuangan yang dibutuhkan pekerja informal. Supaya pekerja informal dapat memanfaatkan produk pembiayaan perumahan, maka dibutuhkan produk pembayaran dengan jadwal pembayaran yang lebih fleksibel, serta kemungkinan menggunakan skema tabungan dan pinjaman berbasis komunitas. Selain itu, dimungkinkan kepemilikan rumah dengan menggunakan skema rent-to-own (RTO). Skema RTO adalah skema alternatif kepemilikan rumah, di mana nasabah RTO akan membayarkan biaya sewa rumah selama periode tertentu dan di akhir periode kepemilikan, rumah akan beralih kepada nasabah. Skema ini cocok bagi pekerja informal karena memberikan waktu untuk menabung sambil tinggal di rumah yang ingin dibelinya. Selama proses menabung tersebut, lembaga keuangan dapat melakukan proses verifikasi kemampuan mencicil pekerja tersebut. Memperluas akses pembiayaan perumahan bagi pekerja informal, diperlukan solusi yang inovatif dan inklusif. Memperkenalkan produk keuangan yang fleksibel, seperti mikro kredit perumahan dan skema rent-to-own, bukan hanya memberikan kesempatan kepemilikan rumah bagi mereka yang selama ini belum terlayani dengan baik, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam mendorong inklusi keuangan dan pemenuhan mandat UUD 1945 Pasal 28h Ayat 1, &ldquo;Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.&rdquo; *) Martin Siyaranamual, Head of SMF Research Institute

Pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase pekerja informal yang memanfaatkan produk KPR, menjadi hanya 23% (BPS, 2022).

Memperluas Akses Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja Informal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/07/BP-TAPERA-790507415.jpg" alt="Komisioner BP Tapera Adi Setianto (kiri) dan ekonom Sunarsip dalam diskusi Peran BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan yang digelar Forum Peduli Rumah Rakyat (FPPR) di Jakarta, Sabtu (7/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Komisioner BP Tapera Adi Setianto (kiri) dan ekonom Sunarsip dalam diskusi Peran BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan yang digelar Forum Peduli Rumah Rakyat (FPPR) di Jakarta, Sabtu (7/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis target penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar 229 ribu unit bakal terpenuhi sepanjang 2023. &ldquo;Kami optmitistis target FLPP tahun ini tercapai. Kami akan kebut penyaluran kuartal IV tahun ini lewat koordinasi dengan perbankan,&rdquo; kata Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam diskusi Peran BP Tapera dalam Ekosistem Perumahan yang digelar Forum Peduli Rumah Rakyat (FPPR) di Jakarta, Sabtu (7/10/2023). Sepanjang sembilan bulan pertama 2023, realisasi penyaluran dana FLPP yang telah dipenuhi BP Tapera mencapai 166.883 unit dengan nilai Rp 18,91 triliun. Sementara realisasi penyaluran dana FLPP pada 2022 tercatat sebesar 226 ribu unit dengan nilai Rp 25,15 triliun. Adi menegaskan, para prinsipnya, kebutuhan pembiayaan rumah masih sangat besar. Buktinya, Compounded annual growth rate (CAGR) atau dikenal dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan penyaluran dana FLPP BP Tapera mencapai 27,42% selama 2020-2023. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat menjangkau BP Tapera atau sebaliknya. Dia menegaskan, BP Tapera memberikan pembiayaan perumahan melalui dana Tapera dan FLPP. Pembiayaan dana tapera terdiri atas kredit pemilikan rumah (KPR), kredit bangun rumah (KBR), dan kredit renovasi rumah (KRR), dengan suku bunga kompetitif 5%. Dalam KPR, tenor pembiayaan BP Tapera mencapai 35 tahun untuk sarusun dan 30 tahun untuk rumah tapak, sedangkan KBR 20 tahun, dan KRR 10 tahun. Sementara itu, bunga KPR dana FLPP yang disalurkan BP Tapera 5% dan tenor 20 tahun. Adi menegaskan, sumber dana tapera adalah dana peserta, terdiri atas hasil penghimpunan peserta, hasil pemupukan simpanan peserta, hasil pengembaliian kredit, dan hasil pengalihan aset tabungan perumahan pegawai. Kemudian, dana lainnya, seperti wakaf, dan dana FLPP. Peserta tapera ada dua, yakni didaftarkan perusahaan atau ASN dan pekerja mandiri. Tahun ini, BP Tapera menargetkan menjadi 30 ribu peserta mandiri dengan target penyaluran FLPP 50 ribu. Adi menambahkan, BP Tapera juga menerima peralihan dana dari Bapertarum dengan peserta 5,04 juta senilai Rp 11,8 triliun per Desember 2020. Dari jumlah itu, berdasarkan penelahaan BP Tapera, peserta pensiun-ahli waris 1,02 juta senilai Rp 2,69 triliun, sedangkan peserta aktif 4,02 juta senilai Rp 9,18 triliun. Ekonom senior Indonesia Economic Intelligence Sunarsip mengungkapkan bahwa konsep tapera ini sebenarnya konsep pengembangan likuiditas lewat gotong royong dan kemandirian. Konsep gotong royong maknanya adalah melalui kepesertaannya pada Tapera, peserta turut membantu peserta lainnya dalam pembiayaan perumahaan. Konsep gotong royong ini tercermin dari besarnya iuran tabungan yang dibayarkan. Besarnya iuran ditentukan sebesar 3% dari penghasilan. Dengan demikian, semakin besar penghasilan maka iuran tabungan juga semakin besar. Nah, di sinilah konsep gotong royong terjadi. Peserta yang memiliki penghasilan lebih besar secara tidak langsung turut membantu peserta lain yang memiliki penghasilan lebih kecil, dalam penyediaan dana bagi pembiayaan perumahan. Konsep tabungan pada tapera yang bersifat jangka panjang ini, kata dia, cocok (match) dengan karakteristik pembiayaan perumahan yang bersifat jangka panjang pula. &ldquo;Adanya BP Tapera dapat berperan penting dalam ekosistem pasar keuangan dalam mendukung pembiayaan perumahan,&rdquo; kata Sunarsip.

BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sebesar 166.883 unit dengan nilai Rp 18,91 triliun hingga September 2023.

Salurkan FLPP, BP Tapera Optimiskan Penuhi Target Biaya 229 Ribu Unit Rumah Tahun 2023 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/BTN-OKE-2572060915.jpg" alt="Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BTN dengan PSSI terkait Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan, di Sidoarjo, Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BTN dengan PSSI terkait Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan, di Sidoarjo, Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pesepakbola di tanah air mendapat kemudahan untuk memiliki hunian melalui Kredit Pemilikan Rumah PT Bank Tabungan Negara Tbk, atau KPR BTN dalam mendukung kesejahteraan insan olahragawan Indonesia. Kemudahan tersebut diimplementasikan melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Bank Tabungan Negara, Persero (Tbk) dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) terkait Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan, di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (9/9). "Saya berharap Bank BTN terus fokus membiayai perumahan yang merupakan program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Program Sejuta Rumah saat ini sudah berjalan dengan baik, bahkan saya apresiasi karena kali ini, BTN menyediakan rumah bagi pesepakbola," kata Menteri BUMN Erick Thohir sekaligus Ketua Umum PSSI saat menyaksikan penandatanganan tersebut dibarengi Akad Massal Serentak KPR dan KUR Bank BTN. Bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional, PSSI bersama Bank BTN mengadakan Nota Kesepahaman agar bisa mewujudkan impian bagi para pemain untuk memiliki rumah. Pelaksanaan Nota Kesepahaman dilaksanakan di Perumahan Surya Breeze yang dikembangkan oleh PT Jayaland. "Secara bertahap setiap pelaku di sepakbola nasional harus meningkat kesejahteraannya. Setelah wasit kita perhatikan jaminan kesehatan, lalu mantan pemain dengan keberadaan Yayasan Sepakbola Indonesia. Nah, kini para pemainnya akan mendapat kemudahan untuk memiliki hunian," ujar Erick. Fasilitas rumah bagi pesepakbola merupakan bagian dari keberlanjutan Program Sejuta Rumah dan Pembiayaan Rumah Rakyat agar terus terjaga. Optimalisasi yang dilakukan Bank BTN dengan terus berusaha mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonnesia bisa memiliki hunian yang layak termasuk para atlet. Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu menambahkan, pihaknya akan melakukan optimalisasi agar keberlanjutan Program Sejuta Rumah dan Pembiayaan Rumah Rakyat terus terjaga. Optimalisasi yang dilakukan Bank BTN dengan terus berusaha mewujudkan mimpi jutaan rakyat Indonnesia bisa memiliki hunian yang layak termasuk para atlet. "Kami sudah mengeluarkan produk pembiayaan rumah untuk pekerja formal, pekerja informal dan saat ini kami bersama dengan PSSI berupaya agar para pelaku olahraga pesepakbola juga bisa memiliki rumah impiannya. Kerjasama seperti ini akan kami perluas ke cabang olahraga lainnya," terangnya. Dalam kesempatan tersebut, Bank BTN juga menyampaikan persetujuan prinsip pembiayaan KPR kepada pelaku olahraga yaitu Indra Sjafrie (Direktur Teknik PSSI), sehingga produk KPR Pelaku Olahraga sudah siap untuk diberdayakan khususnya bagi atlit sepakbola. Nixon mengungkapkan, optimalisasi pembiayaan rumah rakyat terus dilakukan perseroan, salah satunya dengan menggelar kembali Akad Massal Serentak KPR dan KUR Bank BTN dengan jumlah 10.000 unit terdiri dari KPR Subsidi, KPR Non Subsidi, Pembiayaan Syariah dan KUR BTN. "Setelah Akad Massal KPR di Tigaraksa, Banten bulan lalu dengan 10.000 unit. Akad KPR Massal Serentak 10.000 unit juga kami laksanakan di Sidoarjo, Jawa Timur. Optimalisasi pembiayaan rumah rakyat dengan Akad Massal KPR &amp; KUR akan terus kami lakukan hingga akhir tahun ini," papar Nixon. Sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat tahun ini, maka Bank BTN menargetkan penyaluran pembiayaan rumah subsidi baik KPR FLPP maupun KPR Tapera sekitar 182.250 unit dengan nilai mencapai Rp 26,77 triliun. "Target kami tersebut sekitar 80 persen dari total target pemerintah 2023, baik KPR FLPP maupun KPR Tapera yang berjumlah sekitar 230.000 unit," pungkasnya. &nbsp;

BTN menargetkan penyaluran pembiayaan rumah subsidi KPR FLPP maupun KPR Tapera sekitar 182.250 unit dengan nilai Rp 26,77 triliun di 2023.

BTN Dukung Pesepakbola Miliki Rumah dengan Fasilitas KPR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/SYARIAH-26-1293860893.jpg" alt="Akad pembiayaan rumah BTN Syariah untuk warga Muhammadiyah disaksikan Dirut BTN NIkson Napitulupu dan Ketua Muhammadiyah yang juga Menko PMK Muhadjir Effendy di Jakarta. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Akad pembiayaan rumah BTN Syariah untuk warga Muhammadiyah disaksikan Dirut BTN NIkson Napitulupu dan Ketua Muhammadiyah yang juga Menko PMK Muhadjir Effendy di Jakarta. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BTN Syariah, anak usaha PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan kerjasama dengan Muhammadiyah untuk membiayaan pembelian perumahan anggota salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini. Sebagai bentuk komitmennya BTN Syariah menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS tentang Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan Perumahan Melalui Program Tabungan Rumah Tapera bagi Peserta Pekerja Mandiri Muhammadiyah. PKS Tripartit tersebut ditandatangani oleh Bank BTN, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah. "Kami berharap dengan kerjasama ini warga Muhammadiyah makin mudah memiliki rumah dengan akses pembiayaan yang mudah, murah dengan cicilan terjangkau," kata Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu usai penandatanganan PKS Tripartit di Jakarta, Selasa (25/7). Nixon memaparkan pembiayaan tersebut mengakomodasi Warga Muhammadiyah termasuk Peserta Pekerja Mandiri Muhammadiyah yang belum memiliki rumah melalui skema Saving Plan. Nasabah cukup menabung sebesar angsuran dan iuran Tapera selama 3 bulan sebagai syarat untuk dapat mengakses program pembiayaan yang dimaksud. Jika lolos verifikasi, nasabah dapat melanjutkan Akad KPR Sejahtera dengan uang muka sebesar 1%, angsuran tetap dengan marjin sebesar 5%, dan jangka waktu hingga 20 Tahun. Untuk syarat pengajuan antara lain seluruh warga Muhammadiyah yang belum pernah memiliki rumah dan memiliki penghasilan maksimal Rp 7 juta (belum menikah) dan Rp 8 Juta (menikah). BTN Syariah membidik potensi pembiayaan dari kerjasama ini senilai kurang lebih Rp 500 miliar, termasuk di dalamnya KPR Sejahtera/Subsidi. Sedangkan potensi dana pihak ketiga diharapkan meningkat menjadi sekitar Rp1,2 triliun. Dengan jaringan outlet BTN Syariah di seluruh Indonesia sebanyak 33 Kantor Cabang Syariah, 67 KC Pembantu Syariah dan 5 Kantor Kas Syariah serta pengalaman lebih dari 18 tahun melayani masyarakat Indonesia, Nixon optimistis target tersebut dapat tercapai. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayan Indonesia sekaligus Ketua PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy berharap dengan kerjasama antara BTN Syariah, BP Tapera dan Muhammadiyah dapat saling berbagi manfaat. "Tolong dibuat skema yang lebih fleksibel, terutama warga yang sudah memiliki lahan untuk jadi perumahan, InsyaAllah tidak ada kredit macet kalau bekerjasama dengan Muhammidiyah," kata Muhadjir. &nbsp;

BTN Syariah membidik potensi pembiayaan warga Muhammadiyah sekitar Rp 500 miliar, termasuk di dalamnya KPR Sejahtera/Subsidi.

BTN Syariah Dukung Pembiayaan Rumah Warga Muhammadiyah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/simbiosis-mutualisme-ojk-ajak-bankir-terbitkan-investasi-eba-sp_m_187530.jpeg" alt="Ilustrasi pembangunan perumahan yang membutuhkan dukungan pembiayaan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan perumahan yang membutuhkan dukungan pembiayaan</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan kredit sekitar Rp 300 triliun pada kuartal I/2023. Perolehan tersebut tumbuh 8,16% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 277,13 triliun. &ldquo;Di tengah situasi ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada beberapa sektor industri di Indonesia, Bank BTN pada kuartal I/2023 berhasil membukukan kinerja yang positif. Kami optimistis hingga akhir tahun 2023, perseroan mampu meningkatkan kinerja sesuai target yang telah ditetapkan,&rdquo; ujar Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya, Rabu (26/4). Nixon mengungkapkan, penyaluran kredit perumahan masih mendominasi total kredit perseroan pada kuartal I/2023. Adapun kredit perumahan yang disalurkan Bank BTN hingga akhir Maret 2023 mencapai Rp 264,57 triliun. Dari jumlah tersebut KPR Subsidi pada kuartal I/2023 masih mendominasi dengan nilai sebesar Rp148,65 triliun tumbuh 10,90% dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp134,04 triliun. Sedangkan KPR Non Subsidi tumbuh 5,37% menjadi Rp 88,81 triliun pada kuartal I/2023 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp84,28 triliun. Dari sisi dana pihak ketiga (DPK), Nixon mengungkapkan pada kuartal I/2023 perolehan DPK Bank BTN mencapai Rp319,60 triliun atau naik 10,01% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp290,53 triliun. Sepanjang kuartal I/2023, laba bersih Bank BTN berhasil tumbuh menjadi sebesar Rp 801 miliar. Sementara total aset Bank BTN hingga akhir Maret 2023 mengalami kenaikan 9,25% menjadi Rp 401,50 triliun dibandingkan akhir Maret 2022 yang sebesar Rp367,51 triliun. Sejalan dengan pertumbuhan bisnis konvensional, laba bersih Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN (BTN Syariah) juga tumbuh positif pada kuartal I/2023. Laba bersih BTN Syariah tercatat melonjak sekitar 40% dari Rp 75,41 miliar pada kuartal I/2022 menjadi Rp 105,15 miliar pada periode yang sama tahun ini. Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada kuartal I/2023, pembiayaan syariah tercatat tumbuh 15,52% menjadi Rp32,63 triliun dibandingkan akhir Maret 2022 sebesar Rp 28,24 triliun. Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah sepanjang kuartal I/2023 mencapai Rp 35,63 triliun tumbuh 27,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp27,99 triliun. Dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 24,53% menjadi Rp 46,52 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 37,35 triliun.

Penyaluran kredit perumahan masih mendominasi total kredit BTN pada kuartal I/2023 yang tercatat hamir Rp 300 triliun.

Bukukan Kredit Rp 300 Triliun, BTN Catatkan Laba Rp 801 Miliar di Kuartal I 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image-17.jpg" alt="Ilustrasi warga menyelamatkan barang miliknya pasca erupsi Gunung Semeru tahun lalu. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi warga menyelamatkan barang miliknya pasca erupsi Gunung Semeru tahun lalu. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tumbuh menjadi bank terbesar dalam penyaluran kredit sektor properti, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) mengincar posisi terbesar sebagai bank yang fokus pada penyaluran kredit perumahan di Asia Tenggara.  Dalam mendukung perekonomian nasional, BTN yang kini genap berusia 73 tahun telah mengucurkan kredit sekitar Rp 775 triliun yang mengalir kepada lebih dari 5,78 juta masyarakat di Indonesia dari seluruh segmen. Khusus untuk pembiayaan perumahan, BTN telah menyalurkan KPR sekitar 5,1 juta unit senilai Rp 391,621 triliun. Sebanyak 3,9 juta unit merupakan KPR subsidi.  “Memasuki usia ke-73 tahun, BTN terus bertransformasi untuk bisa melayani nasabah dalam mewujudkan memiliki rumah,” ujar Haru disela Perayaan HUT Bank BTN ke-73 di Jakarta, (9/2).  Menurut Haru, perseroan terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik dalam menciptakan ekosistem perumahan yang terintegrasi dengan digital mortgage ecosystem.  Haru menuturkan, ekosistem perumahan digital akan diintegrasikan melalui SupperApp BTN Mobile. Lewat aplikasi ini akan memudahkan nasabah dengan menggabungkan kekuatan teknologi dan kekuatan ekosistem perumahan. “Ini yang akan menjadi keunggulan dari SupperApp BTN Mobile. Kami akan menggelar Grand Launching pada 12 Februari mendatang,” kata Haru.  Setelah sukses melakukan rights issue, perseroan akan fokus menaikkan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan menjadi 1,32 juta unit dalam lima tahun mendatang.  “Dengan kenaikan kapasitas pembiayaan perumahan tersebut, kami optimistis pada tahun 2025 Bank BTN bisa mengimplementasikan visinya menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara,” pungkasnya.

Incar Best Mortgage Bank, Siap Biayai 1,32 Juta Rumah 5 Tahun Ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kenaikan-harga-diyakini-tak-pengaruhi-minat-konsumen-pada-rumah-mbr_m_.jpg" alt="ILustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen" width="100%">
<figcaption>ILustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Generasi milenial yang mendominasi populasi masyarakat Indonesia saat ini dinilai sebagai captive market pengembangan properti di Indonesia. Ada sebanyak 5,8 juta generasi millenial (mengacu pada populasi berusia 21-40 tahun) di Indonesia yang belum memiliki rumah.  Ini menjadi salah satu potensi bisnis perumahan yang sangat menjanjikan di Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi saat ini.  "Backlog perumahan saat ini sebesar 12,75 juta yang termasuk didalamnya generasi millenial," ujar Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, saat membuka acara Seminar Economic and Property Outlook Bank BTN Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (7/12).  Selain diuntungkan dengan bonus demografi tersebut, menurut Haru, prospek sektor properti di Indonesia ke depan juga masih bagus jika dilihat dari total penyaluran KPR yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.  "Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang terbukti mampu bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan tetap tumbuh positifnya KPR di tengah turunnya ekonomi nasional dan mampu tumbuh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan total kredit selama pandemi," imbuhnya.  Data mencatta pertumbuhan KPR Nasional hingga triwulan III 2022 tumbuh sebesar7,70% yoy, meningkat dibandingkan triwulan II 2022 yang sebesar 6,81%. Bank BTN sendiri masih menjadi penyalur KPR Subsidi atau FLPP terbesar, mendominasi 71% dari seluruh total penyaluran FLPP 3 tahun terakhir.  Berdasarkan survey dari Bank Indonesia pada Q3 2022, 74.53% responden yang menyatakan masih bergantung pada KPR untuk bisa memiliki rumah. "Oleh karena itu Bank BTN akan terus menjadi bank yang fokus memberikan KPR karena top of mind masyarakat bahwa KPR Pasti BTN," kata Haru.  Senada dengan Haru, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi &amp; Moneter Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro juga mengungkapkan bahwa pertumbuhan KPR terus menunjukkan perbaikan dengan risiko yang secara umum relatif terjaga. "Selaras dengan hal tersebut, kinerja sektor properti tetap kuat, antara lain tercermin dari perkembangan proyek properti residensial dan apartemen yang tetap baik," ujarnya.  BI sendiri, lanjut Solikin, telah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan relaksasi rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) untuk kredit atau pembiayaan properti maksimal 100 persen. Kebijakan ini memungkinkan para calon pembeli properti membayar uang muka alias down payment (DP) 0 persen, alias tak perlu bayar uang muka ketika memanfaatkan fasilitas kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA). Kebijakan relaksasi ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. "Perpanjangan pelonggaran kebijakan LTV/FTV KPR hingga 31 Desember 2023 akan mendorong berlanjutnya perbaikan kinerja KPR," pungkasnya.  Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan backlog perumahan melalui program-program bantuan perumahan yang tidak hanya affordable, namun juga equitable serta mendukung sustainabilitas bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan subisidi perumahan.

Pembiayaan Perumahan Diprediksi Tumbuh Positif di 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dprd-setuju-rumah-dp-0-rupiah-dibangun-di-lahan-persawahan_m_193055.jpeg" alt="Ilustrasi: Pekerja melakukan finishing rumah sederhana tapak (RST)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pekerja melakukan finishing rumah sederhana tapak (RST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pemulihan ekonomi nasional, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bergerak mngembangkan layanan one stop shopping perumahan dengan menyediakan layanan digital mulai dari pencarian rumah, pembelian an dukungan pembayaran utilitas di sektor perumahan. Langkah ini diharapkan semakin mempermudah masyarakat memenuhi pembiayaan di sektor perumahan.  Direktur Utama Bank BTN, Haru Koesmahargyo mengungkapkan bahwa BTN terus berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sektor perumahan, utamanya dalam mendukung kebangkitan perekonomian di tengah pandemi.  "Inovasi terus kita kembangkan mengikuti dinamika masyarakat di era digitalisasi serta trend di sektor properti," ujar Haru dalam peringatan HUT BTN ke 45.  Dia menyebut sejak Kredit Perumahan Rakyat (KPR) diperkenalkan pertama kalinya di Indonesia pada 10 Desember 1976, BTN telah mengucurkan pembiayaan senilai Rp 352 triliun dan mewujudkan rumah impian ke lebih dari 5 juta keluarga di Indonesia.  Dari keseluruhan pembiayaan KPR senilai Rp 352 triliun, sekitar 76% mengalir ke segmen KPR subsidi sementara sisanya mengalir ke segmen KPR non subsidi. Dengan posisi itu, BTN telah menjadi kontributor utama pada Program Sejuta Rumah Pemerintah dengan kontribusi rata-rata 60% per tahunnya baik untuk pembiayaan kepemilikan maupun kredit konstruksi bagi developer.  Data Kementerian PUPR mencatat hingga 30 September 2021, telah dibangun 763.127 unit rumah di seluruh Indonesia. Namun, angka backlog perumahan atau kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan masih cukup tinggi, yakni mencapai tidak kurang dari 11 juta unit, dengan pertambahan kebutuhan perumahan bertambah sekitar 500 ribu per tahun.

Langkah BTN Siapkan Ekosistem Pemibayaan Perumahan di Era Digital

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembiayaan perumahan

Berita Terkini