<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/23/AHY-23-860504294.jpg" alt="Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menghiri Forum Diskusi Group (FDG) terkait pembiayaan infrastruktur di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat menghiri Forum Diskusi Group (FDG) terkait pembiayaan infrastruktur di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama menggandeng British Chamber of Commerce (BritCham) Indonesia berencana menggelar International Conference on Infrastructure (ICI) pada 11&ndash;12 Juni 2025. Konferensi ini bertujuan mengidentifikasi peluang dan merumuskan solusi konkret terkait pembiayaan infrastruktur, pengembangan kota cerdas dan berkelanjutan, serta ketahanan dan transisi energi. Mengawali acara digelar serangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan lebih dari 100 pelaku usaha nasional maupun multinasional. FGD menjadi forum strategis untuk memperkuat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan menyelaraskan rencana prioritas nasional dengan keahlian sektor swasta, guna mendorong inovasi serta menjawab tantangan kompleks. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggarisbawahi pentingnya memadukan wawasan dari institusi-institusi internasional serta peran strategis kerja sama global untuk memajukan pembangunan infrastruktur di Indonesia. &ldquo;Kita ingin memperkuat kemitraan jangka panjang karena ini menjadi hal esensial. Indonesia memiliki potensi menjadi pusat gravitasi baru di kawasan, dengan pengembangan yang terintegrasi dan konektivitas global yang kuat, ditopang oleh kekayaan sumber daya alam serta kualitas sumber daya manusia yang luar biasa,&rdquo; ujar Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Menyoroti pentingnya penyelarasan visi strategis pemerintah sebagaimana tertuang dalam Asta Cita dengan masukan praktis dari pelaku usaha, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar, Rachmat Kaimuddin menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. &ldquo;FGD ini merupakan platform strategis untuk menyinergikan prioritas pemerintah dengan wawasan praktis dari sektor swasta. Melalui kolaborasi multisektor, kita dapat mengidentifikasi hambatan sistemis, memperluas solusi yang berdampak, sehingga memastikan pembangunan infrastruktur yang adaptif dan inklusif,&rdquo; ungkap Deputi Rachmat Kaimuddin. Menurutnya, pemerintah akan terus memperbaiki regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045. "Kami menyambut baik dukungan komunitas bisnis internasional, dan mengapresiasi BritCham yang telah mengambil peran kepemimpinan dalam inisiatif ini,&rdquo; tambahnya. Chairman BritCham Indonesia sekaligus CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE menegaskan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam membentuk kemitraan infrastruktur berkelanjutan dalam jangka panjang. &ldquo;Dialog antara sektor publik dan swasta ini sangat penting untuk mewujudkan visi kebijakan menjadi langkah nyata. FGD ini tidak hanya mengungkap berbagai hambatan praktis, tetapi juga membuka peluang dan ruang baru melalui pendekatan inovatif dan kolaboratif. BritCham bangga menjadi fasilitator diskusi strategis dalam FGD ini yang menjembatani berbagai perspektif sekaligus mendorong kerja sama untuk membuka peluang baru serta mempercepat pengembangan infrastruktur di Indonesia,&rdquo; tutup Donny. &nbsp;

Pemerintah terus memperbaiki regulasi guna menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah Bersama BritCham Bakal Gelar Konferensi Terkait Solusi Kongkrit Pembiayaan Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/BANK-MANDIRI-27-1173899561.jpg" alt="Penandatanganan fasilitas kredit talangan untuk suplier/kontrakto PT JMTM dilakukan oleh SVP SME Banking Bank Mandiri Alexander Dippo dan Direktur Utama JMTM Rudy Hardiansyah di Jakarta, Rabu (27/12)" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan fasilitas kredit talangan untuk suplier/kontrakto PT JMTM dilakukan oleh SVP SME Banking Bank Mandiri Alexander Dippo dan Direktur Utama JMTM Rudy Hardiansyah di Jakarta, Rabu (27/12)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri terus berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa konstruksi infrastruktur dalam bidang pemeliharaan jalan tol. Kali ini, bank berlogo pita emas ini menyiapkan fasilitas kredit talangan kepada pelaku UKM yang menjadi supplier/sub kontraktor PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) untuk membiayai operasional dan memenuhi belanja modal. Dalam kerjasama ini, Bank Mandiri menyiapkan plafon pembiayaan sebesar Rp 100 miliar untuk disalurkan kepada supplier/sub kontraktor JMTM. Adapun, fasilitas ini akan diberikan selama satu tahun, dengan masa pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing supplier/sub kontraktor. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh SVP SME Banking Bank Mandiri Alexander Dippo dan Direktur Utama JMTM Rudy Hardiansyah serta disaksikan Direktur Jaringan &amp; Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto, SEVP Corporate Banking Bank Mandiri Arief Ariana, SVP Corporate Banking 2 Bank Mandiri Budi Purwanto, SVP SME &amp; Micro Risk Bank Mandiri Muhammad Gumilang dan Direktur Management Risiko, RQHSE &amp; Penunjang Bisnis JMTM Dadan Waradia di Jakarta, Rabu (27/12). &ldquo;Fasilitas pembiayaan ini memiliki peran yang strategis sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mendukung JMTM meningkatkan relationship dengan supplier/sub kontraktor sekaligus meningkatkan kualitas delivery pekerjaan kepada JMTM yang memang memiliki fokus bisnis pada pemeliharaan jalan tol&rdquo; kata Aquarius di Jakarta pada Rabu (27/12). Aquarius menjelaskan, kerja sama ini juga sebagai bukti komitmen Bank Mandiri hadir untuk negeri, serta mensukseskan sinergi antar BUMN. Ia menyebut fasilitas kredit untuk value chain ini merupakan inisiatif produk pembiayaan khusus yang dikembangkan Bank Mandiri untuk mengoptimalisasi nilai tambah yang bisa diberikan kepada nasabah group korporasi. Bank bersandi saham BMRI ini membukukan pertumbuhan penyaluran pembiayaan Value Chain kepada berbagai group korporasi di Indonesia sebesar 16,9 % secara year on year (yoy) menjadi Rp 13,8 triliun hingga September 2023. Dalam kesempatan itu, Bank Mandiri juga melakukan sosialisasi kepada JMTM mengenai layanan digital perbankan Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri. Salah satu varian unggulannya dari layanan digital bagi segmen wholesale ini berupa Portal Kopra by Mandiri. Portal Kopra merupakan single access portal ke layanan digital existing seperti Mandiri Cash Management (MCM) 2.0, Mandiri Financial Supply Chain Management (MFSCM), Mandiri Global Trade (MGT), Mandiri e-FX, Mandiri Smart Account (MSA), dan Mandiri Online Custody. Portal Kopra juga memudahkan pengguna MFSCM dalam mendaftarkan para calon supplier/mitra value chain ke sistem bank melalui fitur Online Onboarding Value Chain. Fitur ini dapat dilakukan dengan dua metode, yakni pendaftaran secara bulk oleh principal dan secara satu per satu oleh supplier. Sekaligus, tidak terdapat biaya atas penggunaan Online Onboarding Value Chain oleh nasabah. &ldquo;Konsep single access Kopra by Mandiri membuat nasabah lebih praktis dan holistik dalam menjalankan aktivitas finansial dan pemantauan transaksi keuangan, efisien dan mudah mengakses informasi produk di Bank Mandiri. Serta memberikan kemudahan kontrol, alokasi dan monitoring funding, serta lending di level entitas maupun grup usaha,&rdquo; pungkasnya.

Dukungan fasilitas pembiayaan memiliki peran yang strategis sejalan dengan upaya Bank Mandiri untuk mendukung PT JMTM.

Kebut Pembangunan Infrastruktur, Bank Mandiri Salurkan Kredit kepada Supplier/Subkontraktor JMTM Rp 100 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/Tol-Layang-Jakarta-Cikampek-Dery-Ridwansah-7-2292552951.jpg" alt="Ilustrasi Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peluang pembiayaan sektor infrastruktur akan terus meningkat ke depannya. Berdasarkan riset tim Bank Mandiri, belanja infrastruktur meningkat pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2024 menjadi sebesar Rp 422,7 triliun. Jumlah tersebut naik 5,8 persen dari outlook APBN 2023 yang senilai Rp 399,6 triliun. Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati mengatakan, arah kebijakan infrastruktur 2024 akan difokuskan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Ibu Kota Negara (IKN), serta mendukung sentra pertumbuhan baru. Hal itu membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur masih dibutuhkan sebagai salah satu mesin pencetak perekonomian yang berkelanjutan kedepannya. "Oleh sebab itu, kami akan mendukung pembiayaan infrastruktur dari hulu ke hilir dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Terlebih, Bank Mandiri memiliki likuiditas yang memadai," ucap Suasana, Rabu (20/9). Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menjelaskan, sektor infrastruktur memiliki andil yang cukup besar dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. "Proyek infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar dalam perekonomian termasuk penciptaan kesempatan kerja," ujarnya. Hasil riset Tim Ekonom Bank Mandiri menunjukkan dampak ekonomi proyek infrastruktur yang diprioritaskan pemerintah berpotensi meningkatkan pendapatan domestik bruto (PDB) sebesar Rp 690,5 triliun. Seperti pembangunan jalan tol, light rail transit (LRT) Jabodebek, kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan Bandara Bali Utara, kawasan pariwisata, dan industri dengan total nilai proyek Rp 430,0 triliun. Selain itu, terdapat potensi penyerapan 2,4 juta tenaga kerja baru dari pembangunan berbagai proyek infrastruktur. Sedangkan secara jangka menengah dan panjang, pembangunan infrastruktur juga bisa berdampak positif bagi industri turunannya. "Misalnya, pengadaan listrik dan gas, penyediaan akomodasi makan dan minum, transportasi dan pergudangan, hingga industri pengolahan dan properti," beber Andry. Sementara itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk juga ikut andil dalam pembiayaan atas proyek strategis nasional pada sektor infrastruktur dan transportasi. Direktur Business Banking PT Bank CIMB Niaga Tbk Rusly Johannes menuturkan, proyek-proyek tersebut meliputi LRT Jabodetabek, Proyek Jalan Layang Cikampek (MBZ), Jalan Tol Solo-Ngawi serta beberapa ruas jalan tol di Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatra, dan Tol JORR 2. "Sebagian besar dari proyek-proyek ini dibiayai dengan skema pembiayaan jangka panjang dalam bentuk pembiayaan sindikasi dengan beberapa bank lainnya," ucap Rully kepada Jawa Pos. Dari sisi nominal pembiayaan, lanjut dia, total keseluruhan pembiayaan sindikasi atas proyek LRT Jabodetabek adalah yang paling besar. Meski begitu, Rully enggan menyebutkan besaran nominalnya. Yang jelas, nantinya besaran limit pembiayaan itu nantinya akan menurun. Seiring dengan selesainya proyek-proyek yang dibiayai tersebut.

"Proyek infrastruktur memiliki multiplier effect yang besar dalam perekonomian termasuk penciptaan kesempatan kerja," ujarnya.

Rencana Pembiayaan Infrastruktur dalam APBN 2024 Meningkat, Perbankan Bergairah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/BSI-15-A.jpg" alt="Ki-ka : Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Adiwarman Azwar Karim, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BSI Hery Gunardi dan Ketua Dewan Pengawas Syariah BSI Hasanudin saat ceremony acara BSI Global Islamic Finance Summi" width="100%">
<figcaption>Ki-ka : Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Adiwarman Azwar Karim, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama BSI Hery Gunardi dan Ketua Dewan Pengawas Syariah BSI Hasanudin saat ceremony acara BSI Global Islamic Finance Summi</figcaption>
</figure><h3>Perkuat Pembiayaan Infrastruktur dan Sindikasi</h3> JawaPos.com – Lembaga keuangan syariah turut dalam pengembangan sektor riil. Menghubungkan best practice keuangan Islam serta memberikan inovasi terhadap sektor bisnis.  Agar menciptakan dampak yang lebih besar, khususnya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Itu pula yang dilakukan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).  Menginjak usia 2 tahun pada 1 Februari tahun ini, BSI mengambil inisiatif dan memimpin pengembangan pasar syariah di Indonesia. Itu tecermin dalam kenaikan pertumbuhan bisnis sepanjang 2022 yang mampu meraih laba Rp 4,26 triliun dan aset mencapai Rp 305,73 triliun. Pembiayaan juga tumbuh 21 persen senilai Rp 207,7 triliun dengan rasio pembiayaan bermasalah alias non-performing finance (NPF) gross di level 2,42 persen.  Direktur Utama BSI Hery Gunardi menuturkan, porsi pembiayaan 70 persen disumbang segmen ritel dan 30 persen dari wholesale. Dia berharap porsi pembiayaan wholesale bisa ditingkatkan menjadi 35 persen. Caranya, mengincar sektor kesehatan, telekomunikasi, dan pembiayaan sindikasi.  Per Desember 2022, pembiayaan wholesale tumbuh 15,80 persen year-on-year (YoY) senilai Rp 57,18 triliun. Sedangkan pembiayaan sindikasi Rp 45 triliun atau tumbuh 13,44 persen YoY. Capaian tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan dunia usaha, lembaga keuangan lokal, dan internasional terhadap BSI untuk terlibat dalam pembiayaan sindikasi.  Hery berharap melalui BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2023 dapat memperkuat peran bank syariah sebagai katalis ekonomi di tanah air. Baik kelolaan pendanaan, pembiayaan wholesale, maupun kelolaan aset nasabah melalui wealth management sesuai prinsip syariah. Hal itu akan memungkinkan perbankan dan keuangan Islam di Indonesia untuk mendiversifikasi spesialisasinya.  ”Dari personal banking menuju kolaborasi wholesale dan retail banking sebagai sumber pertumbuhan baru. Visibilitas dan peningkatan syariah dalam sindikasi, produk terstruktur dan perbankan transaksi sangat dibutuhkan,” kata Hery kemarin (15/2).  Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo memandang bank syariah terbesar itu harus memiliki bisnis yang berkelanjutan, menjangkau ke seluruh segmen, dan mengembangkan sektor riil. Khususnya dalam menyediakan solusi pembiayaan berbasis syariah yang bisa sejajar dengan perbankan konvensional.  Dia mendorong untuk meningkatkan pembiayaan segmen wholesale, khususnya sindikasi dan sektor riil. Sebab, pembiayaan melalui skema syariah dinilai cocok dengan pembangunan infrastruktur yang saat ini digarap pemerintah.

BSI Bidik Top Ten Bank Syariah Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/BPJS-25.jpg" alt="Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Bank Tabungan Negara, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), dan Bank BJB Syariah dalam implementasi pembiayaan Supply Infrastructure Financing (SIF) untuk k" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan Bank Tabungan Negara, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), dan Bank BJB Syariah dalam implementasi pembiayaan Supply Infrastructure Financing (SIF) untuk k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kesehatan kembali menggandeng 3 mitra perbankan, yakni Bank Tabungan Negara, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), dan Bank BJB Syariah dalam implementasi pembiayaan Supply Infrastructure Financing (SIF) melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama, di Kantor BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Senin (25/04).  Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, skema pembiayaan inovatif bagi mitra BPJS Kesehatan berupa Supply Infrastructure Financing (SIF) yang dapat dimanfaatkan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) kini makin diminati.  “Peningkatan mutu layanan tidak hanya dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan peserta JKN-KIS, namun juga untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak perbankan dalam menyediakan kemudahan pembiayaan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP melalui SIF,” ujar Ghufron.  Ghufron juga mengapresiasi Bank BTN, Bank Jatim dan Bank BJB Syariah atas upaya pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembiayaan bagi fasilitas kesehatan. Ia berharap, kehadiran skema pembiayaan SIF ini dapat dimanfaatkan FKTP sebaik-baiknya untuk mendukung operasional, sehingga pelayanan kepada peserta JKN-KIS semakin baik. Ke depan diharapkan makin banyak bank yang dapat meluncurkan layanan SIF, terutama bank-bank di daerah, sehingga FKTP dapat lebih leluasa dalam memilih kerja sama dengan perbankan.  Skema pengajuan SIF bisa dilakukan oleh FKTP ke Bank BTN, Bank Jatim, Bank BJB Syariah atau bank yang sudah membuka layanan SIF BPJS Kesehatan diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah dalam pemberian fasilitas kredit produktif bagi FKTP.  Selain SIF, ruang lingkup sinergi BPJS Kesehatan dengan Bank BTN, Bank Jatim dan Bank BJB Syariah lainnya adalah pemanfaatan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS, kerjasama layanan perbankan lainnya termasuk kerjasama pengelolaan aset.  Pada kesempatan yang sama, 3 mitra perbankan BPJS tersebut juga menyampaikan komitmen keikutsertaan dalam Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN BPJS Kesehatan yang ditujukan bagi masyarakat fakir, miskin, dhuafa yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS kelas 3 dan memiliki tunggakan iuran.  Dalam rangka penguatan kemitraan untuk peningkatan mutu layanan Program JKN ini, dalam hal pengelolaan dana BPJS Kesehatan juga memperluas kerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) selain Bank BUMN termasuk perbankan berbasis syariah. Sampai dengan 31 Maret 2022, proporsi penempatan dana kelolaan Aset DJS ditempatkan pada sektor Bank BUMN sebesar 46%, pada sektor BPD sebesar 47%, dengan komposisi sektor berbasis Syariah sebesar 13%.  Penandatanganan juga dihadiri oleh Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro, dan Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno. Dari pihak perbankan hadir Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, dan Direktur Operasional BJB Syariah Vicky Fitriadi.  Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengapresiasi langkah BPJS Kesehatan yang memfasilitasi perbankan untuk bisa mendukung FKTP dalam meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya peserta JKN-KIS. Salah satu bentuk dukungan Bank BTN yakni dengan menyalurkan pembiayaan kredit modal kerja (KMK) kepada FKTP melalui skema SIF.  "FKTP yang menjadi target pembiayaan Bank BTN adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya,” ujar Haru.  Menurut Haru, dari jumlah 23.219 FKTP yang saat ini bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Bank BTN menargetkan bisa menyalurkan KMK kepada sekitar 10.000 FKTP senilai Rp2 triliun. Dengan bantuan KMK ini diharapkan klinik atau FKTP ini bisa melayani peserta jaminan kesehatan lebih baik lagi.  “Potensi bisnisnya memang sangat besar terutama untuk penyaluran KMK. Nantinya FKTP yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan KMK dari Bank BTN,” katanya.  Sementara itu, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengatakan, dengan ditandatanganinya MoU antara Bank Jatim dan BPJS Kesehatan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat peserta JKN KIS untuk melakukan pembayaran iuran melalui e-channel Bank Jatim.  “Bank Jatim juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama melalui kemudahan pembiayaan oleh Bank Jatim pada Fasilitas Kesehatan tersebut. Kami siap berkolaborasi dan berinovasi untuk menyukseskan Program JKN-KIS,” ujar Busrul Iman.  Pada kesempatan tersebut, Direktur Operasional Bank BJB Syariah Vicky Fitriadi melihat bahwa BPJS kesehatan dapat menjadi mitra strategis untuk bersinergi dengan bank dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang optimal untuk masyarakat, khususnya membantu FKTP meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada peserta. Keikutsertaan ini merupakan komitmen Bank BJB Syariah dalam membangun fasilitas kesehatan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan di Indonesia.  “Kami berharap ke depan akan terbangun kerjasama yang saling menguntungkan antara BPJS dengan layanan perbankan syariah guna mendukung bisnis masing-masing pihak. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung pembiayaan dan pendanaan syariah melalui perluasan akses ekonomi syariah,” kata Vicky.  Selain kerjasama pembiayaan FKTP, Bank BJB Syariah mendukung Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN yaitu suatu gerakan gotong royong melalui partisipasi masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya.  “Keikutsertaan Bank Bjb Syariah dalam Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN serta sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah untuk peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang termasuk dalam kategori kurang mampu,” tambah Vicky.

Tingkatkan Mutu FKTP, Perbankan Siapkan Skema Pembiayaan Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jalan-tol-frizal.jpg" alt="MENYEGARKAN MATA: Ruas tol Pandaan–Malang yang berlatar perbukitan hijau membentang sejauh kira-kira 38 kilometer. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENYEGARKAN MATA: Ruas tol Pandaan–Malang yang berlatar perbukitan hijau membentang sejauh kira-kira 38 kilometer. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan mengubah mindset pendanaan infrastruktur dalam tahun-tahun mendatang. Jika sebelumnya menggandeng swasta untuk menutupi kekurangan APBN, selanjutnya pemerintah akan menempatkan swasta lebih dulu dalam pembiayaan.  ”Sekarang dibalik. Kami tawarkan dulu ke swasta, APBN akan menutupi kekurangannya,” jelas Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Heri Purwanto.  Dia mencontohkan sektor jalan tol. Selama ini pembangunannya memiliki tiga skema pendanaan. Yakni, APBN murni, swasta murni, kemudian dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). ”Saat ini semua konstruksi jalan di Indonesia sudah menggunakan KPBU. Tidak ada lagi uang APBN,” jelasnya.  Eko menyatakan, proyek jalan tol nanti dibagi menjadi dua jenis, yakni solicited dan unsolicited. Unsolicited berarti swasta mengajukan izin untuk membuka jalan tol di satu daerah tertentu dan berinisiatif melakukan studi kelayakan sendiri.  ”Biasanya, selama itu tidak merusak atau mengganggu sistem jalan nasional, biasanya kami (pemerintah, Red) berikan go ahead, silakan jalan terus,” jelas Eko.  Selanjutnya, solicited berarti pemerintah memiliki rencana untuk membuka ruas tertentu, kemudian menawarkannya ke pihak swasta. ”Sekarang untuk tol kan unsolicited itu banyak sekali dilakukan. Mereka minta untuk ruas ini dibuka. Mereka melakukan studi sendiri,” jelasnya.  Menurut Eko, jalan tol yang populer saat ini masih terpusat di Jawa. Masih agak sulit untuk menawarkan ruas di Sumatera maupun daerah lain di luar Jawa. ”Tapi, Sumatera sudah ada yang datang tanya-tanya. Tapi, belum lihat betul yang riil,” ucapnya.  Eko menjelaskan, hal tersebut wajar karena pertimbangan swasta adalah jumlah traffic yang akan memengaruhi internal rate of return (IRR). Beberapa insentif yang bisa dilakukan pemerintah adalah term konsesi dan tarif.  Skema seperti itu tidak saja berlaku untuk sektor jalan tol. Dalam urusan membangun ibu kota negara (IKN) baru, misalnya, pemerintah tetap mendahulukan swasta jika ada yang berminat. Eko menyebutkan, APBN hanya membiayai sekitar 19 persen kebutuhan membangun ibu kota. Paling tidak, ada Rp 89 triliun dari APBN dari total estimasi kebutuhan infrastruktur IKN yang sekitar Rp 400 triliun.  Nanti, apa pun kewenangan yang dimiliki PUPR dalam pembangunan IKN, baik itu pembangunan jaringan jalan baik tol maupun non-tol, permukiman (housing), jaringan drainase, maupun sumber daya air, semua akan lebih dulu ditawarkan pada swasta.  Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, akan ada pembagian tugas antara pemerintah dan swasta. Dalam segi wilayah, kawasan yang memiliki potensi IRR tinggi akan didahulukan untuk investor swasta. Jika ada yang IRR-nya kurang memadai, akan diambil opsi menugaskan pada BUMN. Sisanya, bagi yang sama sekali tidak memiliki kelayakan bisnis, dikerjakan pemerintah.

Skema Pembiayaan Infrastruktur Mendatang: Swasta Dulu, Baru APBN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/KULON-PROGO.jpg" alt="Ilustrasi papan informasi di Bandara Yogyakarta International Airport (YAI) Kulonprogo,. Perbakan cukup masif mendukung sektor pariwisata dengan kredit ke sektor infrastruktur penunjang pariwisata. (Radar Jogja)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi papan informasi di Bandara Yogyakarta International Airport (YAI) Kulonprogo,. Perbakan cukup masif mendukung sektor pariwisata dengan kredit ke sektor infrastruktur penunjang pariwisata. (Radar Jogja)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program unggulan pemerintah mengembangkan 10 destinasi wisata prioritas guna menggenjot penerimaan devisa direspons industri perbankan dengan menggelontorkan kredit. Salah satunya dilakukan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) yang telah mengalokasikan kredit ke sektor ini sekitar 10 persen dari total kredit yang telah disalurkan.  Direktur BTN Mahelan Prabantarikso mengatakan, dukungan perseroan terhadap sektor pariwisata terus meningkat seiring dengan berkembangkan pariwisata.  "Program pariwisata ini kan salah satunya adalah hotel dan ini masuk bagian dari properti. Selain itu, BTN banyak membantu merenovasi dan membantu Kredit Usaha Kecil yang sifatnya membangun UMKM berkaitan dengan pariwisata," ujar Mahelan usai melepas peserta Tour de Borobudur di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (03/11).  Mahelan menjelaskan, untuk sektor infrastruktur yang terkait dengan periwisata BTN juga telah menyalurkan kredit ke PT Angkasa Pura (AP) I dan AP II mencapai sekitar Rp 2 triliun. Jika bandara tersebut jadi maka akan banyak proyek di daerah sekitar yang bisa dibiayai oleh BTN seperti kredit konstruksi hotel ataupun pembangunan home stay.  Menurut Mahelan, banyak ragam yang bisa dilakukan BTN dalam mendukung sektor pariwisata, salah satunya melalui program KPR Mikro dan KPR ABCG. "Kita sudah banyak membangun daerah-daerah pariwisata dan model-model kolaborasi komunitas dan juga banyak program-progran lain yang telah dilakukan yang tentunya akan mendorong kehidupan masyarakat lebih baik lagi," tambah dia.  &nbsp;  Mengenai kegiatan Tour de Borobudur, Mahelan mengaku dukungan BTN terhadap kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian perseroan terhadap sport tourism. Dengan sport tourism ini harapannya brand awarness BTN tetap kuat.  Ia menuturkan di kawasan Borobudur BTN ikut membangun ekonomi masyarakatnya melalui pendirian Balai Ekonomi Desa (Balkondes) yang membina kerajinan gerabah dan memiliki 12 kamar homestay. "Kami juga berharap bisa mendukung hal serupa di Mandalika dan Labuan Bajo serta daerah wisata lainnya," katanya.  Tour de Borobudur 2019 yang berlangsung 2-3 November dibagi dalam dua etape. Total ada sekitar 1.700 pebalap dari dalam dan luar negeri meramaikan pesta bersepeda tahunan ini yang juga mengangkat konsep "go green" tersebut.

Respons Perbankan Dukung Pengembangan 10 Destinasi Wisata Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/BJB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank bjb terus berinovasi mengembangkan produk-produk terbarunya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja perseroan. Pengembangan produk juga sebagai komitmen perseroan mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan serta  tata ruang yang berkelanjutan.  "Menghadapi ketatnya persaingan di sektor perbankan, kita terus melakukan inovasi produk. Salah satunya dengan program bjb Indah (Infrastruktur Daerah)," ujar Dirut bank bjb  Yuddy Renaldi dalam acara Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) di Pantai Indah Resort Hotel Timur Pangandaran, Rabu (26/9).  Selain Yuddy, turut hadir Suartini dan Nia Kania masing-masing sebagai Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb serta Direktur Keuangan &amp; Manajemen Risiko bank bjb. Ketiganya berpartisipasi aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi program bjb  Indah bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  Acara Kopdar juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta perwakilan Kepala Daerah 27 Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengangkat topik pembiayaan proyek-proyek infrastruktur daerah maupun kerjasama Pinjaman Daerah yang telah dilakukan bank bjb dengan Kota/Kabupaten di Jawa Barat.  Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan bahwa program bjb Indah merupakan upaya Pemprov menggenjot pembangunan infrastruktur daerah. Menurutnya, program bjb Indah memanfaatkan pembiayaan bank bjb, sebagai BPD milik Jawa Barat dan Banten.  "Kita punya bank bjb  yang bisa kita manfaatkan, apalagi daerah juga pemilik saham. Maka kenapa direksinya disempurnakan, karena mereka dititipi itu. Namanya juga bank pembangunan, untuk memberi fasilitas pembiayaan untuk pembangunan," kata dia.  Untuk itu, Ridwan mengajak seluruh kepala daerah untuk memanfaatkan pembiayaan bjb Indah untuk membiayai pembangunan. Menurut dia, likuiditas bank bjb  cukup besar, sehingga sangat siap untuk memberikan pinjaman kepada daerah.  "Ada dana triliunan di bjb, silahkan dimanfaatkan. Nanti silahkan diatur, apakah cicilan lima tahun atau seperti apa. Apalagi, bjb Indah ini bunganya kecil. Dari pada pinjam ke bank lain, mending ke bjb," ucap Ridwan.  Di sela-sela acara Kopdar Yuddy Renaldi menuturkan, bank bjb  selalu berperan aktif dan mendukung pembangunan Indonesia dengan menawarkan produk berkualitas dengan berbagai keuntungan yang menarik. Di antaranya suku bunga kompetitif, jaminan clean basis dan hasil keuntungan yang kembali ke pemerintah daerah.  Menurutnya, bjb Indah ditujukan untuk mendanai kegiatan proyek - proyek infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Jawa Barat yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Jawa Barat.  Penyaluran kredit infrastruktur segmen komersial dilakukan dalam bentuk kredit modal kerja yang digunakan untuk mendukung proyek – proyek daerah. Beberapa proyek yang telah berjalan di antaranya proyek Jalan Lingkar Majalaya, Proyek Lanjutan Overpass Tegal Gede, Proyek Penataan Alun-Alun Kejaksaan Kota Cirebon, Proyek PLTM Cikaengan, serta banyak proyek lainnya.

Genjot Infrastruktur, bjb & Pemprov Jabar Dorong Pembiayaan bjb Indah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sri-mulyani-indonesia-masih-butuh-sentuhan-pembangunan-infrastruktur_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut, Indonesia yang beragam suku budaya dan memiliki ribuan pulau perlu ada sentuhan pembangunan infrastruktur. Hal itu bertujuan untuk memajukan fundamental ekonomi Indonesia. Pasalnya pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan dalam mempercepat perekonomian nasional, apalagi di kawasan daerah. "Indonesia sangat membutuhkan sentuhan pembangunan. Ini bukan sifat mewah membangun Indonesia tapi ini suatu keharusan membangun Indonesia pada saat estafet mengemban amanah pendiri bangsa untuk mendorong memajukan ekonomi," ujar Sri Mulyani di Pasific Place Jakarta, Kamis (28/3). Menurutnya, infrastruktur tersebut merupakan pembangunan yang melibatkan dimensi kompleks. Dalam hal ini, banyak yang mengkritik pembangunan infrastruktur yang dinilai tidak terlalu penting. "Jadi ini dimensi yang kompleks orang sangat cepat kritik. Itu enggak penting, padahal pembangunan infrastruktur ini sangat dibutuhkan," tuturnya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengatakan, pihaknya akan terus membantu pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melalui berbagai inovasi dan produk pembiayaan infrastruktur yang kreatif, PT SMI semakin memantapkan langkahnya untuk terus bertumbuh serta berkembang. &ldquo;Hal ini menunjukkan bahwa perseroan telah memiliki fondasi yang kuat untuk bertumbuh secara berkelanjutan (sustainable growth)," tandasnya.

Sri Mulyani: Indonesia Masih Butuh Sentuhan Pembangunan Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/begini-upaya-pemerintah-perbanyak-pembiayaan-alternatif-infrastruktur_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan infrastruktur butuh pembiayaan yang besar" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan infrastruktur butuh pembiayaan yang besar</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Peran pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur masih dominan. Dalam lima tahun terakhir, pendanaan infrastruktur yang memakan biaya Rp 4.769 triliun atau sekitar 41,3 persen dibiayai APBN dan APBD. Sisanya, 36,5 persen, dibiayai swasta dan 22,2 persen oleh BUMN. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan, pemerintah akan terus mengembangkan alternatif pembiayaan agar peran swasta dan masyarakat makin meningkat. Saat ini terdapat tujuh pos pembiayaan alternatif untuk infrastruktur. Di antaranya, pasar modal yang meliputi kontrak investasi kolektif (KIK), dana investasi realestat (DIRE), KIK efek beragun aset (EBA), dana investasi infrastruktur (dinfra), dan obligasi daerah. "Selain itu, ada hibah dan dana alokasi khusus (DAK) serta pinjaman bank dan lembaga keuangan nonbank," katanya seperti dikutip Jawa Pos, Senin (11/3). Di luar itu, lembaga yang mendapat penugasan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) juga siap menyalurkan pembiayaan. Menurut Iskandar, dana-dana dari multilateral bank, environmental fund, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan hak pengelolaan terbatas atau limited concession scheme (LCS) juga terus dikembangkan. Pendanaan dengan sistem tersebut dapat digunakan untuk pembangunan jalan tol yang APBN maupun BUMN tidak sanggup membiayainya secara penuh. "Kami hadirkan inovasi seperti sekuritisasi dalam bentuk asset-backed securities. Bahkan, kami mencoba LCS yang dikembangkan di berbagai daerah," ujarnya. Dengan pengembangan model pembiayaan tersebut, diharapkan daerah bisa mandiri dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan makin meningkat. Saat ini pun beberapa skema pembiayaan yang melibatkan masyarakat secara ritel juga ditawarkan. Mulai sukuk tabungan, savings bond ritel (SBR), hingga KIK-EBA. Namun, pemda juga harus lebih aktif. Misalnya, menerbitkan obligasi daerah. "Kita perlu mencoba pola yang sudah dilakukan pemerintah pusat, lalu diikuti pemerintah daerah dengan inovasi-inovasi. Misalnya, pinjaman daerah atau opsi-opsi lainnya," tutur Iskandar. Sebelumnya, Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting mengungkapkan bahwa pemerintah masih on track dengan penerbitan 10 kali surat utang untuk masyarakat ritel tahun ini. "Ini bermanfaat banyak. Bukan hanya untuk infrastruktur, tapi juga program lain pemerintah yang pasti bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya. Sejauh ini minat masyarakat untuk menyerap penawaran pembiayaan itu cukup baik. Pemerintah pun optimistis dengan penawaran terbarunya pekan lalu, yaitu SR-011. Pemerintah menargetkan serapan dana Rp 10 triliun dari surat utang syariah tersebut.&nbsp;

Begini Upaya Pemerintah Perbanyak Pembiayaan Alternatif Infrastruktur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembiayaan infrastruktur

Berita Terkini