<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/30/PEGADAIAN-30-2947605243.jpg" alt="Kantor PT Pegadaian (Persero). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Kantor PT Pegadaian (Persero). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Pegadaian berhasil mencetak sejarah baru dalam penerbitan instrumen efeknya. Dengan rating AAA dari lembaga Pemeringkat Efek Indonesia, masa book building yang berlangsung dari tanggal 17 April hingga 6 Mei 2025 ini sukses besar, menghasilkan perolehan dana lebih dari Rp8,14 triliun. Angka ini melampaui target awal sebesar Rp3,5 triliun, menandakan oversubscribe yang signifikan dan menjadi penerbitan terbesar Pegadaian sepanjang sejarah, serta yang terbesar di Indonesia dalam satu kali tahap penerbitan hingga saat ini di tahun 2025. Dalam upaya diversifikasi sumber pendanaan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Pegadaian menerbitkan tiga jenis instrumen efek, diantaranya Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2025, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025. Kupon final yang ditawarkan sebesar 6,65% untuk tenor 1 tahun dan 6,80% untuk tenor 3 tahun. Penerbitan ketiga instrumen ini juga merupakan wujud konsistensi Pegadaian dalam menjalankan prinsip Environment, Social &amp; Governance (ESG). Hal ini sekaligus memberikan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan berkontribusi positif terhadap pasar modal Indonesia. Direktur Keuangan Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, menyampaikan rasa terima kasih atas tingginya minat investor. Bagi Ferdian capaian luar biasa ini mencerminkan kepercayaan investor yang kuat terhadap fundamental dan prospek menjanjikan bagi Pegadaian. "Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Saya sangat menghargai partisipasi aktif dari seluruh lembaga penunjang, yaitu joint lead underwriter (JLU), konsultan hukum, wali amanat, Tenaga Ahli Syariah, notaris, investor, dan masyarakat atas pencapaian yang luar biasa ini," ungkap Ferdian. Lebih lanjut, Ferdian menegaskan komitmen Pegadaian untuk terus tumbuh bersama masyarakat. "Kami berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat, dengan menyediakan produk-produk investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang signifikan," tambahnya. Penerbitan Obligasi dan Sukuk ini akan semakin memperkuat peran PT Pegadaian dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memberikan akses finansial bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Sebagai bagian dari strategi "The Leader in Gold Ecosystem and Accelerator of Financial Inclusion," dana yang dihimpun ini akan dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan layanan, inovasi produk, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan keberhasilan penerbitan ini, Pegadaian tidak hanya menunjukkan kekuatan finansial, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai institusi yang peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan, selaras dengan prinsip-prinsip ESG. Ini adalah langkah maju bagi Pegadaian dalam mewujudkan visi dan misinya, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dengan semangat MengEMASkan Indonesia.

PT Pegadaian berhasil membukukan perolehan dana Rp8,14 triliun dari penerbitan obligasi dan sukuk untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya.

Catatkan Oversubscribed! Pegadaian Cetak Sejarah: Raih Dana Rp 8,14 Triliun dari Penerbitan Obligasi dan Sukuk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/09/BNI-09-92290681.jpg" alt="Ilustrasi Gedung PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perbankan terus memperkuat alokasi kreditnya untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Sakah satunya dilakukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang hingga April 2025 telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp182,2 triliun atau 24% dari total kredit. Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan bahwa dari jumlah tersebut, sebesar Rp72,8 triliun dialokasikan khusus untuk pembiayaan hijau. "Pembiayaan berkelanjutan menjadi strategi BNI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dinamika perubahan iklim juga mendorong sektor perbankan untuk berperan aktif dalam pembiayaan yang berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat," kata Okki dalam keterangan tertulis. Ia menegaskan bahwa BNI terus memperkuat penerapan prinsip keberlanjutan dalam proses bisnisnya, termasuk dalam penyaluran kredit ke sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. BNI berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung transisi berkelanjutan melalui layanan pendampingan dan pembiayaan berbasis Sustainability Linked Loans (SLL). Hingga saat ini, BNI telah menyalurkan pembiayaan SLL sebesar Rp6,0 triliun kepada berbagai sektor, termasuk agrifood, manufaktur semen, baja, produk batubara dan kemasan. Pembiayaan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja keberlanjutan perusahaan. Selain itu, BNI memiliki Risk Acceptance Criteria (RAC) dengan menambahkan mitigasi risiko perubahan iklim, memuat persyaratan minimum bagi (calon) debitur untuk sektor yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, seperti sertifikasi RSPO/ISPO dan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan No Deforestation, No Peat, and No Exploitation (NDPE) dalam kegiatan pembukaan lahan untuk debitur sektor perkebunan kelapa sawit, pemenuhan dokumen AMDAL atau UPL/UKL atau PROPER sesuai dengan sektor usahanya. Pembiayaan dilakukan secara selektif kepada sektor-sektor dengan emisi tinggi, dengan mempertimbangkan implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST), serta rencana transisi energi yang jelas dan terukur dari debitur, sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pembiayaan yang bertanggung jawab dan mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Tuntutan pasar dan regulator mendorong bisnis lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. BNI menjawabnya dengan mengintegrasikan prinsip ESG dalam proses bisnis. "BNI optimistis dapat mendorong transformasi menuju sistem keuangan hijau. Dengan pembiayaan berkelanjutan dan penerapan prinsip ESG, BNI berupaya mewariskan lingkungan sehat untuk generasi mendatang," tegas Okki.

Pembiayaan berkelanjutan menjadi strategi BNI untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

 Dorong Pembiayaan Berkelanjutan untuk Masa Depan Hijau, Gelontor Kredit Rp 72,8 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/BERKELANJUTAN-3115944801.jpg" alt="Ilustrasi Gedung BNI Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung BNI Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam menyalurkan pembiayaan di sektor hijau atau green banking sebagai wujud dukungan terhadap pembiayaan berbasis Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG). Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengungkapkan, untuk mendukung komitmen tersebut, BNI akan meyalurkan sejumlah pembiayaan korporasi kepada beberapa proyek seperti industri pupuk dan industri ketenagalistrikan. Langkah ini dilakukan melalui skema sustainabilty linked loan maupun green loan. &ldquo;Besarnya pembiayaan ESG di BNI membuktikan keseriusan kami dalam mendukung target pemerintah menuju net zero emission maupun program-program prioritas lainnya,&rdquo; kata Okki dalam siaran pers. BNI mencatat peningkatan total pembiayaan berkelanjutan menjadi Rp190,5 triliun hingga akhir 2024 dari Rp181,1 triliun tahun sebelumnya. BNI menargetkan kredit sektor berkelanjutan akan tetap tumbuh dengan proyeksi outstanding kredit sebesar Rp199,67 triliun pada akhir 2025. Pada 2024, sebanyak Rp117 triliun pembiayan ESG disalurkan kepada sektor yang terkait dengan pemberdayaan sosial dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). BNI juga mendukung pengelolaan sumber daya alam hayati dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebesar Rp32,4 triliun. Selain itu, portfolio pada sektor energi terbarukan pada 2024 mencapai Rp13 triliun, pembiayaan lain terkait air berkelanjutan dan manajemen limbah air mencapai Rp25,1 triliun. Sisanya, sebesar Rp2,9 triliun disalurkan kepada sektor terkait upaya pengurangan polusi. Menurut Okki, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa BNI terus berkomitmen untuk menginternalisasi prinsip-prinsip keberlanjutan, salah satunya dengan komitmen pembiayaan untuk aktivitas keberlanjutan. Langkah ini sejalan dengan target BNI dalam mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun 2028 dan pembiayaan NZE pada 2060. &ldquo;Green Ekonomi merupakan salah satu komitmen jangka panjang BNI dan kami berupaya untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek-proyek hijau untuk mewujudkan Indonesia berwawasan lingkungan di masa depan,&rdquo; terangnya. Okki menjelaskan, BNI menetapkan sejumlah persyaratan bagi debitur yang menjalankan usaha dalam Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB) sesuai regulasi yang berlaku. Persyaratan ini mencakup jenis proyek yang dibiayai, berikut dengan persyaratan sertifikasi atau pun validasi saat ini. Di samping itu, BNI saat ini melakukan pembiayaan sektor keberlanjutan berdasarkan KKUB, di mana KKUB mencakup Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). &ldquo;Implementasi ESG menjadi fokus kami dalam menyalurkan pembiayaan sekaligus menegaskan posisi kami sebagai pionir dalam implementasi keuangan berkelanjutan,&rdquo; pungkas Okki.

Besarnya pembiayaan ESG di BNI bukti keseriusan perusahaan mendukung target pemerintah menuju net zero emission.

Perkuat ESG dengan Memacu Pertumbuhan Pembiayaan Berkelanjutan