<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230121-WA00021.jpg" alt="Masyarakat yang melakukan sembahyang di Klenteng Xiang Ma Makassar jelang Perayaan Tahun Baru Imlek di Makassar, Jumat (20/1). Nur Suhra Wardyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Masyarakat yang melakukan sembahyang di Klenteng Xiang Ma Makassar jelang Perayaan Tahun Baru Imlek di Makassar, Jumat (20/1). Nur Suhra Wardyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kelenteng Xiang Ma Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akan dibuka hingga dini hari dalam menyambut Perayaan Tahun Baru Imlek. Hal itu setelah aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dicabut.  Pengawas Kelenteng Xiang Ma Riady Panorama menyampaikan, tiga tahun terakhir kelenteng selalu ditutup pada sore hari, bahkan diadakan pembatasan jemaat saat pandemi Covid-19 merebak.  ”Jadi Sabtu, mulai tahun ini, kami kembali membuka Kelenteng Xiang Ma mulai pagi hingga dini hari. Sebelumnya hanya sampai jam 5 sore sejak tiga tahun ini,” ujar Riady Panorama seperti dilansir dari Antara.  Umat Konghucu di Kota Makassar diperkirakan mencapai seribu orang. Namun, dipastikan ibadah sembahyang menyambut Tahun Baru Imlek tersebar di sejumlah kelenteng di Kota Makassar.  Warga beragama Konghucu mulai berdatangan ke rumah ibadah tertua di Kota Makassar tersebut. Pengurus Kelenteng Xiang Ma mempersiapkan pernik-pernik Imlek.  Riady menyebut, sejumlah ritual seperti pencucian peralatan persiapan Tahun Baru Imlek telah dilakukan sejak pekan lalu, termasuk persembahan disiapkan.  Ryadi menjelaskan, Tahun Baru Imlek diperingati sebagai pergantian musim mulai dari 1 hingga 15 Imlek yang merupakan puncak perayaan atau Cap Go Meh akan dilakukan pada malam purnama, tepatnya pada 5 Februari.  ”Imlek bukan perayaan keagamaan, agama apa pun yang dianut warga keturunan Tionghoa pasti memperingatinya,” kata Riady Panorama.

Kelenteng Xiang Ma Makassar Dibuka hingga Dini Hari Sambut Imlek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Anak-SD-Salman-Toyibi-2.jpg" alt="Sejumlah siswa mengikuti halal bihalal usai libur lebaran 2022 di SDN Kelapa Dua Wetan 02, Jakarta, Kamis (12/05/2022). Pemerintah menerbitkan aturan terbaru terkait protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah setelah masa libur" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa mengikuti halal bihalal usai libur lebaran 2022 di SDN Kelapa Dua Wetan 02, Jakarta, Kamis (12/05/2022). Pemerintah menerbitkan aturan terbaru terkait protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah setelah masa libur</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya menyatakan, kegiatan keramaian di Kota Pahlawan tidak lagi diasesmen. Namun, tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes).  Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya Hidayat Syah mengatakan, seiring dengan dicabutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), asesmen untuk kegiatan keramaian juga tak lagi dilakukan.  ”Namun, setiap kegiatan keramaian diimbau untuk tetap menerapkan prokes. Jadi mereka yang mengadakan kegiatan keramaian di ruangan tertutup tetap pakai masker, cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Meski PPKM sudah tidak ada, tapi prokes tetap dijalankan,” kata Hidayat Syah seperti dilansir dari Antara.  Pemerintah resmi mencabut PPKM di seluruh wilayah Indonesia sejak Jumat (30/12). Dengan resmi dicabutnya PPKM, kegiatan yang sebelumnya membutuhkan asesmen protokol kesehatan (prokes) Satuan Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 tak lagi dilakukan.  Hal tersebut sebagaimana merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi Menuju Endemi. Hidayat mengatakan, berdasar arahan yang disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunawan, kenaikan Covid-19 saat ini diakibatkan jenis mutasi virus atau munculnya varian baru Covid-19. Dibutuhkan peran serta masyarakat dalam membatasi penyebaran Covid-19.  ”Sekarang ini (penyebaran Covid-19) bukan karena pulang kampung, Lebaran atau perayaan Natal. Tapi yang ditakutkan kalau Covid-19 naik itu ada varian baru, kemudian jumlah yang sudah vaksinasi kurang atau belum sampai dosis 3 (booster) atau kondisi fisiknya lagi lemah,” ujar Hidayat Syah.  Selain mencegah penyebaran Covid-19 pada masa transisi menuju endemi, Hidayat menyebutkan, fokus Pemerintah Kota Surabaya saat ini adalah bagaimana mendorong perekonomian masyarakat. Langkah itu dilakukan seiring dengan mencegah lonjakan kasus pada masa transisi menuju ke endemi.  ”Sudah saatnya ekonomi bangkit. Ini kan sedang bertahap menuju ke endemi, antara bulan Januari - Agustus 2023. Kata Menkes, yang tetap harus diperhatikan adalah prokes, cuci tangan, pakai masker di saat ruangan tertutup atau kerumunan,” papar Hidayat Syah.  Dia menambahkan, pihaknya juga memastikan akan tegak lurus mengikuti instruksi dan arahan dari pemerintah pusat, salah satunya dengan tetap menyiagakan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 meski PPKM telah resmi dicabut.  ”Kami tegak lurus dengan pusat. Satgas Covid-19 tetap ada, tapi sifatnya sekarang mengingatkan, tidak lagi ada memberikan sanksi. Kalau dulu ada sanksi (kegiatan usaha) bisa ditutup,” terang Hidayat Syah.

Kegiatan Keramaian di Surabaya Tak Diasesmen namun Tetap Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/tito.jpg.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Penghentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  ”Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dinyatakan dihentikan sejak ditandatanganinya Instruksi Menteri Dalam Negeri ini,” tulis Inmendagri Nomor 53 Tahun 2022 seperti dilansir dari Antara di Jakarta.  Hal itu mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di tengah masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan lebih baik, pemulihan ekonomi berjalan cepat, dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan PPKM di seluruh wilayah Indonesia.  Mendagri mengingatkan kepada kepala daerah dalam instruksinya itu bahwa penghentian PPKM tidak sebagai pernyataan pandemi Covid-19 telah selesai karena pernyataan pandemi selesai dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kepala daerah tetap mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus. Diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi dengan strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinasi.  Gubernur, bupati, dan wali kota diinstruksikan melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayahnya. Termasuk melakukan asesmen indikator Covid-19 untuk menilai laju penularan dan kapasitas respons.  Instruksi selanjutnya untuk mencabut peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan/kebijakan lain yang memberikan sanksi bagi pelanggar ketentuan PPKM. Kepala daerah selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Covid-19 daerah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri, kejaksaan, dan instansi vertikal lain tetap mengaktifkan satuan tugas (satgas) daerah.  ”Itu dalam rangka melakukan monitoring, pengawasan, dan mencermati perkembangan angka Covid-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing,” ucap Mendagri Tito Karnavian.  Kepala daerah selaku kasatgas daerah dapat memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif terhadap setiap bentuk aktivitas/kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang menjadi dasar penerbitan izin dari kepolisian. Kepala daerah juga harus memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Gubernur, bupati, dan wali kota, juga diinstruksikan melaporkan penanganan, pencegahan, dan pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana  Instruksi menteri itu mulai berlaku pada 30 Desember 2022 dengan ketentuan pada saat instruksi tersebut berlaku, Inmendagri 50 Tahun 2022 tentang PPKM Wilayah Jawa dan Bali serta Inmendagri 51 Tahun 2022 tentang PPKM Luar Jawa dan Bali dinyatakan tidak berlaku.  ”Dapat dilakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus Covid-19 yang signifikan,” tulis Inmendagri.

Mendagri Tito Terbitkan Instruksi Penghentian PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-1754.jpg" alt="Jaga jarak di bioskop dipisah. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Jaga jarak di bioskop dipisah. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rencana penghapusan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) direspons pakar epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo.  Menurut dia, bila PPKM dihentikan, pandemi Covid-19 menjadi endemi. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan supaya Indonesia bisa masuk endemi. Salah satunya, kasus Covid-19 di Indonesia berada di dalam grafik yang stabil.  ”Dalam fase endemi, jumlah kasus harus terus stabil rendah,” tutur Windhu.  Dengan demikian, lanjut dia, status pandemi ke endemi tak langsung berhenti. Pemerintah juga belum bisa mengubah status pandemi dalam waktu singkat.  ”Sehingga terus akan terjadi riak-riak kecil yang membatalkan fase endemi itu,” ungkap Windhu.  Bila PPKM berakhir, menurut dia, pemerintah harus fokus pada mekanisme pengendalian sebaran kasus Covid-19. Apalagi varian baru bisa bermutasi.  ”Yang penting bukan fase endemi, tetapi fase terkendali, seperti saat ini di mana hospitalisasi dan kematian sangat minimal,” terang Windhu.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, PPKM bakal dicabut minggu depan atau pada awal 2023. Salah satu pertimbangannya, karena kasus Covid-19 di Indonesia mulai melandai. Berbagai kota sudah masuk kategori PPKM level 1 atau kategori penyebaran Covid-19 terendah.  ”Sebentar lagi nggak ada PPKM karena di Indonesia hampir semuanya level 1. Mungkin (diterapkan) awal Januari,” tutur Mahfud MD di Surabaya, Selasa (27/12).  Meski demikian, Mahfud MD belum bisa memastikan kapan dan bagaimana teknis pencabutannya. Sebab sejauh ini, pihaknya masih belum melakukan kajian pemberhentian PPKM.  ”Saya (kajian pemberhentian dari segi) politiknya saja,” ungkap Mahfud MD.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, Indonesia akan segera mengakhiri kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Diperkirakan kebijakan tersebut akan diakhiri pada akhir 2022.

Meski PPKM Dicabut, Covid-19 Masih Berstatus Pandemi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/gibran-ppkm1.jpg" alt="Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Aris Wasita/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. Aris Wasita/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dukung rencana pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pusat.  ”Ya nggak apa-apa, orang-orang juga sudah nggak pernah pakai masker,” kata Gibran seperti dilansir dari Antara di Solo, Kamis (22/12).  Apalagi, dia menilai, kondisi penyebaran Covid-19 saat ini sudah tidak separah pada saat awal munculnya virus tersebut di Indonesia. ”Artinya sudah mulai melunak virusnya. Sejak varian terakhir ini kan sudah tidak bahaya, tidak mematikan, tren menurun. Yang positif juga tidak parah-parah banget (kondisinya),” ucap Gibran.  Meski ingin realisasi dari rencana tersebut dapat dipercepat, dia meminta masyarakat untuk tetap menaati peraturan yang berlaku saat ini. ”Kita tunggu sampai keputusan kapan dicabut, kalau sekarang masih tetap sesuai prokes,” papar Gibran.  Bahkan, sebagai bentuk pelonggaran kepada masyarakat, pada malam tahun baru, wali kota memperbolehkan adanya kembang api dan penyelenggaraan car free night (CFN). Sementara itu, terkait dengan percepatan vaksinasi, saat ini masih terus dilakukan.  Meski demikian, dia menambahkan, antusiasme masyarakat untuk mengikuti vaksinasi penguat tidak terlalu besar. ”Namun tetap yang masih kurang kami percepat, yang belum agar segera vaksin. Ini (masyarakat) tidak antusias. Meski demikian, walaupun nggak ada PPKM kalau bisa tetap dilengkapi vaksinnya,” kata Gibran.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah pada akhir 2022 kemungkinan akan menyatakan PPKM berhenti. ”Hari ini, kemarin, kasus harian kita berada di angka 1.200, dan mungkin nanti akhir tahun, kita akan menyatakan berhenti PSBB, PPKM kita,” kata Jokowi.

Wali Kota Solo Dukung Rencana Pencabutan PPKM oleh Pemerintah Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-8.png" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mendukung rencana pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) pada akhir 2022.  Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhammad Bisri mengatakan, aktivitas masyarakat semakin meningkat ketika PPKM dan PSBB dicabut. Karena itu, pencabutan PPKM dan PSBB harus diiringi dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan.  ”Peningkatan aktivitas masyarakat berdampak positif terhadap perekonomian seperti yang mulai terjadi tahun ini. Namun, perlu disadari bersama bahwa pandemi belum berakhir, virus itu masih ada sehingga kita semua harus tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan,” ujar Muhammad Bisri seperti dilansir dari Antara.  Saat ini, menurut dia, sebagian anggota masyarakat tidak menggunakan masker ketika berinteraksi maupun berada di tempat keramaian. Hal itu semestinya tidak dilakukan agar tidak tertular Covid-19.  Bisri menyatakan, Provinsi Kepri berhasil membentuk imunitas masyarakat. Berdasar hasil penelitian, sistem kekebalan tubuh komunal di Kepri mencapai lebih dari 90 persen.  Dia menjelaskan, daya tahan tubuh yang baik menyebabkan masyarakat di provinsi itu sulit tertular Covid-19. Sehingga, tidak mengherankan bila jumlah kasus Covid-19 di Kepri juga relatif sedikit dibandingkan dengan provinsi lain.  ”Kalau pun tertular, mudah sembuh. Rata-rata warga Kepri yang tertular Covid-19 tidak bergejala atau hanya bergejala ringan sehingga mudah pulih,” ucap Muhammad Bisri.  Berdasar laporan Satgas Penanganan Covid-19 Kepri, jumlah kasus aktif Covid-19 tinggal 44 orang. Dengan rincian Batam 14 orang, Tanjungpinang 16 orang, Kabupaten Bintan delapan orang, Kabupaten Karimun lima orang, dan Kabupaten Natuna satu orang.  ”Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga nihil kasus aktif. Alhamdulillah, tidak ada penambahan kasus baru hari ini (21/12),” tutur Muhammad Bisri.

Dinkes Kepri Dukung Rencana Pencabutan PPKM dan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1630950646849_copy_800x449.jpg" alt="Ilustrasi virus Covid-19. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi virus Covid-19. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau Tjetjep Yudiana minta warga serta pemerintah kabupaten dan kota untuk mewaspadai kenaikan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Itu seiring dengan peningkatan jumlah kasus aktif virus korona.  ”Saat ini, (PPKM) masih level satu, tetapi bukan berarti tidak bisa meningkat menjadi dua atau tidak. Kalau tidak dilakukan langkah-langkah produktif, potensi itu terbuka dalam waktu dekat,” kata Tjetjep seperti dilansir dari Antara di Tanjungpinang.  Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kepri itu mengungkapkan ada empat langkah strategis yang harus dilakukan masyarakat serta pemerintah kabupaten dan kota. Pertama, terapkan protokol kesehatan saat beraktivitas. Kedua, masyarakat secara mandiri atau melalui pemerintah kabupaten dan kota mengaktifkan kembali Posko Penanganan Covid-19 tingkat desa atau kelurahan.  Selanjutnya, petugas kesehatan di lingkungan dinas kesehatan kabupaten dan kota meningkatkan tindakan penelusuran dan tes terhadap orang-orang yang kontak erat dengan pasien Covid-19. Terakhir menurut dia, laksanakan program vaksinasi khususnya booster, terutama terhadap kelompok rentan seperti lansia.  ”Empat strategi itu merupakan upaya yang sudah pernah dilakukan dan berhasil. Karena itu, upaya itu sebaiknya dilaksanakan kembali,” ujar Tjetjep.  Saat ini, menurut Tjetjep Yudiana, Satgas Penanganan Covid-19 Kepri tidak dapat memaksa warga untuk menerapkan prokes dan menghindari tempat keramaian. Satgas juga tidak dapat bersikap tegas meminta warga untuk tidak melaksanakan kegiatan yang mengundang keramaian.  Hal itu karena Kepri masih PPKM Level 1. ”Yang bisa kami lakukan hanya mengimbau, dan terus mengimbau agar muncul kesadaran bersama untuk melindungi diri dan keluarga dari Covid-19,” ucap Tjetjep Yudiana.  Tjetjep mengatakan, kondisi sejak Maret sampai sekarang jauh lebih baik karena seluruh aktivitas warga tidak dibatasi. Namun kondisi itu akan berubah atau memungkinkan kembali seperti sebelum Maret ketika level PPKM meningkat.  ”Tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi. Namun kita semua harus sadar bahwa Indonesia, khususnya Kepri belum bersih dari Covid-19,” tutur Tjetjep Yudiana.  Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhamad Bisri mengimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan dan mendukung program vaksinasi Covid-19. Jumlah kasus aktif Covid-19 dalam dua pekan terakhir meningkat drastis.  Saat ini, jumlah kasus aktif Covid-19 di Kepri mencapai 150 orang, yang tersebar di Kota Batam 102 orang, Tanjungpinang sembilan orang, Kabupaten Bintan 24 orang, Kabupaten Karimun 14 orang, dan Kabupaten Lingga satu orang. ”Kami berharap tidak ada lagi penambahan kasus baru,” ucap Bisri.

Satgas Minta Warga Kepri Antisipasi Kenaikan Level PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/COVID-Varian-XBB-1.jpg" alt="Ilustrasi varian virus Covid-19 XBB. Shutterstock/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi varian virus Covid-19 XBB. Shutterstock/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Dalam Negeri menggalakkan kembali protokol kesehatan (prokes) dan vaksinasi penguat (booster) Covid-19. Kebijakan itu dilakukan pada perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh daerah di Indonesia.  ”Galakkan kembali penerapan protokol kesehatan di masyarakat, maksimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, dan tidak kalah penting adalah terus dorong vaksinasi dosis ketiga atau booster,” kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal seperti dilansir dari Antara, Selasa (8/11).  Kasus harian Covid-19 akhir-akhir ini menunjukkan adanya kenaikan khususnya di Jawa dan Bali. Bahkan pada awal November tercatat 5.000 kasus aktif.  Safrizal mengatakan, berangkat dari hal itu, pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang pemberlakuan PPKM level 1 di seluruh wilayah Indonesia. Perpanjangan PPKM itu dituangkan dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 47 Tahun 2022 untuk PPKM Jawa dan Bali yang berlaku mulai 8 sampai 21 November. Sedangkan, Inmendagri Nomor 48 Tahun 2022 untuk PPKM di Luar Jawa dan Bali berlaku mulai 8 sampai dengan 5 Desember.  Safrizal menjelaskan, pemerintah tetap harus mengambil keputusan untuk memperpanjang PPKM demi menahan laju kenaikan Covid-19.  ”Hari ini (8/11), kami sampaikan bahwa PPKM tetap akan diperpanjang untuk menekan laju kenaikan Covid-19,” ucap Safrizal.  Subvarian Omicron XBB disebut menjadi salah satu penyebab naiknya kembali jumlah kasus aktif di Indonesia. Namun, beberapa pakar menyampaikan bahwa sebaran subvarian Omicron XBB di Indonesia masih relatif rendah.  Sehingga, lanjut Safrizal, ada kecurigaan bahwa kenaikan kasus aktif Covid-19 disebabkan mulai longgarnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan di komunitas. ”Kami meminta kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk tidak lengah dan terus bersiaga dengan ancaman lonjakan kasus,” kata dia.  Imbauan tersebut, menurut dia, sejalan dengan yang disampaikan kementerian kesehatan bahwa penerapan disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi dosis ketiga/booster menjadi senjata ampuh masyarakat untuk memproteksi diri dari ancaman subvarian Omicron XBB.

Kemendagri Galakkan Kembali Prokes dan Booster d Perpanjangan PPKM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/syarat_wajib.jpg" alt="DIGALAKKAN: Suasana pelayanan vaksinasi booster di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (8/7). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIGALAKKAN: Suasana pelayanan vaksinasi booster di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (8/7). (HANUNG HAMBARA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali. Kebijakan itu guna menekan laju penularan virus korona (Covid-19).  Hal tersebut tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 45 Tahun 2022 dan Inmendagri Nomor 46 Tahun 2022. Inmendagri PPKM akan berlaku mulai 4 Oktober sampai dengan 7 November 2022. Selama PPKM satu bulan ke depan, seluruh kabupaten/kota di Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali berada pada PPKM level 1.  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A. menyatakan, PPKM diperpanjang salah satu alasannya karena masih rendahnya capaian vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster.  Karena itu, diimbau masyarakat yang belum melakukan vaksinasi booster agar segera melakukan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat guna meningkatkan kekebalan atau antibodi tubuh terhadap paparan Covid-19.  Safrizal merinci per 3 Oktober, total capaian vaksinasi dosis ketiga/booster baru 63.703.003 orang (27,15 persen). ”Dari total sasaran 234.666.020 orang, inilah masalah yang kita hadapi sehingga pemerintah tetap melakukan perpanjangan PPKM,” kata Safrizal dalam keterangannya, Selasa (4/10).  Menurut Safrizal, kendati seluruh daerah berada pada level 1 tetapi kewaspadaan dalam pengawasan dan pengendalian Covid-19 mulai dari level desa/kelurahan sampai tingkat kabupaten/kota tetap harus dilakukan. Penting agar kesiapsiagaan menjaga aktivitas yang aman tetap bisa terjaga.  ”PPKM adalah salah satu bentuk kesiapsiagaan dan kewaspadaan itu,” ujar Safrizal.  Dia menjelaskan, penentuan level kabupaten/kota tetap berpedoman pada Indikator Transmisi Komunitas pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditetapkan menteri kesehatan. Itu juga tetap pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat.  Safrizal mengatakan, kasus Covid-19 sudah terkendali dalam beberapa bulan terakhir. Namun, kondisi itu diimbangi dengan aktivitas masyarakat yang mulai normal seperti sebelum pandemi. Dia mengingatkan kenaikan kasus dapat saja terjadi kapan saja.  ”Kami terus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah baik dari pemerintah, forkompimda, TNI/Polri, ataupun para pemangku kepentingan lain untuk terus menjalin kerja sama baik dalam penegakan protokol kesehatan  untuk menjaga kondisi pandemi yang semakin membaik,” papar Safrizal.  Safrizal meminta para kepala daerah untuk terus melakukan dukungan percepatan pelaksanaan booster, penggunaan PeduliLindungi saat memasuki tempat umum secara proaktif, terfokus, dan terkoordinir serta tetap menjaga prokes di tempat-tempat tertentu sebagai wujud pencegahan.  ”Oleh karena itu vaksinasi booster harus terus dipercepat begitu pula dengan pemakaian aplikasi PeduliLindungi harus terus dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan tracing,” tutur Safrizal.

PPKM Diperpanjang, Masyarakat Diimbau Lakukan Vaksinasi Booster

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang kebijakan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali mulai 16 sampai 29 Agustus. Hal itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Kondisi Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.  Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA mengatakan, meski kondisi pandemi Covid-19 relatif terkendali, pemerintah memutuskan tetap memperpanjang PPKM. Hal itu dilakukan agar masyarakat dan semua pihak tetap waspada, sehingga situasi Covid-19 tetap terkendali seperti saat ini.  ”Seluruh daerah di Jawa dan Bali berstatus level 1. Penetapan level 1 di seluruh wilayah Jawa-Bali juga berdasar pertimbangan dan masukan dari para pakar, dengan mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan,” kata Safrizal dalam keterangan tertulis, Selasa (16/8).  Menurut Safrizal, meski berdasar hasil Sero Survei mayoritas masyarakat sudah memiliki antibodi, masyarakat diminta untuk melakukan vaksinasi booster. Sebab, dapat menghasilkan antibodi yang lebih tinggi, dibanding dengan masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi booster.  Safrizal menyarankan vaksinasi booster harus terus dipercepat. Begitu pula dengan pemakaian aplikasi PeduliLindungi untuk terus dilakukan sebagai salah satu upaya melakukan tracing.  Menurut Safrizal, pemerintah daerah penting untuk terus mengakselerasi program vaksinasi. Khususnya mempercepat capaian vaksinasi booster hingga mencapai lebih dari 50 persen dari total sasaran tiap provinsi.  ”Kami terus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah baik dari pemerintah, TNI/Polri, ataupun pihak-pihak lainnya untuk terus menjalin kerja sama baik dalam meningkatkan capain vaksinasi khususnya untuk dosis booster,” ucap Safrizal.  Dia menambahkan, hal itu agar efektif meningkatkan kembali kekebalan masyarakat yang mulai menurun. Selain itu, pemantauan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi di area-area publik juga harus tetap dilakukan.

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Seluruh Daerah Level 1

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat

Berita Terkini