<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-4JPG-1970407275.jpg" alt="Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri usai diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim Polri." width="100%">
<figcaption>Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri usai diperiksa terkait kasus dugaan pemerasan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Gedung Bareskrim Polri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan pimpinan KPK. Namun, masih muncul persoalan apakah Firli diberhentikan dengan hormat atau justru pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) siap mengajukan gugatan bila Firli tidak di-PTDH. Keputusan presiden soal pemberhentian Firli itu bernomor 129/P tahun 2023 yang ditandatangani pada 28 Desember. Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana menyatakan, sesuai dengan keppres tersebut, pemberhentian Firli dari ketua dan anggota KPK berlaku sejak tanggal ditetapkan. &rsquo;&rsquo;Ada tiga pertimbangan pemberhentian tersebut,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Tiga pertimbangan tersebut adalah surat pengunduran diri dari Firli, surat keputusan Dewas KPK, dan berdasar Pasal 32 UU 39/2002 tentang KPK yang beberapa kali telah diubah. &rsquo;&rsquo;Pemberhentian pimpinan KPK harus ditetapkan melalui keppres,&rsquo;&rsquo; paparnya. Namun, Ari tidak menjelaskan pemberhentian terhadap Firli itu dilakukan dengan PTDH atau tidak. Padahal, Dewas KPK memutuskan Firli melakukan pelanggaran berat dan diberi sanksi terberat berupa rekomendasi pengunduran diri. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menegaskan, pihaknya akan meminta duplikasi keppres tentang pemberhentian Firli Bahuri tersebut. Tujuannya, memastikan Firli diberhentikan dengan PTDH atau malah dengan hormat. &rsquo;&rsquo;Ini masalah karena tidak jelas,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Sesuai dengan putusan Dewas KPK yang menyatakan Firli melakukan pelanggaran berat dan mendapat sanksi terberat, sudah semestinya dalam keppres itu Firli di-PTDH. &rsquo;&rsquo;Karena kalau tidak di-PTDH, tentunya preseden buruk,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia menyampaikan, sesuai dengan aturan KPK, pimpinan yang mengundurkan diri tanpa alasan itu disanksi lima tahun tidak menjabat. Nah, karena melakukan pelanggaran berat, Firli seharusnya juga disanksi tidak bisa menjabat di pemerintahan seumur hidup. &rsquo;&rsquo;Pimpinan yang mundur itu di-blacklist lho aturannya,&rsquo;&rsquo; terangnya. PTDH, lanjut Boyamin, penting untuk memberikan efek jera. Terutama terhadap pimpinan KPK yang tidak amanah sekaligus mengkhianati sumpahnya saat menjabat. &rsquo;&rsquo;Selain diproses etik, saya mendorong untuk proses pidana Firli di Polda Metro Jaya segera dituntaskan,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Dia menambahkan, tanpa hukuman berat bagi Firli, akan sulit memperbaiki citra KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Semua perlu menyadari pemberantasan korupsi di Indonesia sedang berada di titik nadir. (idr/c14/bay)

Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan pimpinan KPK. MAKI meminta Firli di-PTDH.

MAKI Minta Pemecatan Firli Bahuri Berstatus Tidak Hormat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/10/polisi-kubar-dipecat22-944280157.jpg" alt="Upacara pemberhentian tidak dengan hormat di Polres Kubar secara in absentia." width="100%">
<figcaption>Upacara pemberhentian tidak dengan hormat di Polres Kubar secara in absentia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda Kaltim melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap lima personel Polres Kutai Barat.&nbsp;Yakni Brigadir Kepala (Bripka) DW, Brigadir Polisi (Brigpol) MH, Brigadir Polisi Satu (Briptu) EA dan OP, serta Brigadir Polisi Dua (Bripda) AMP. Menurut Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Kaltim Komisaris Besar Polisi (Kombespol) Ari Wibowo, kelimanya dipecat karena ada yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan meninggalkan tugas lebih dari 30 hari secara berturut-turut tanpa keterangan. &rdquo;Jadi tindakan pemecatan ini terpaksa dilakukan demi menjaga marwah institusi Polri. Tidak ada toleransi bagi personel Polri yang terlibat narkoba. Apalagi yang bersangkutan sudah beberapa kali diingatkan. Begitu pula yang meninggalkan tugas lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa keterangan,&rdquo; tegas Ari seperti dilansir dari Antara di Balikpapan. Dia menjelaskan, pemecatan itu melalui proses yang panjang dan saat sudah terbukti melanggar kode etik profesi Polri. Kelima anggota polisi tersebut terbukti melanggar pasal 12 ayat 1 huruf A dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo pasal 11 huruf C Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Polri. &rdquo;Karena itu akhirnya Kapolda memutuskan menerbitkan Surat Keputusan Kapolda Kaltim tanggal 15 Maret 2023 tentang PTDH terhadap lima personel yang bertugas di Polres Kubar tersebut,&rdquo; ucap Ari Wibowo. Ari menegaskan, tidak ada pimpinan yang ingin kehilangan anggotanya, apalagi melalui proses PTDH. Namun hal itu harus dilakukan sebagai komitmen pimpinan Polri. &rdquo;PTDH terhadap anggota Polri suatu peristiwa yang memprihatinkan dan tidak perlu terjadi karena anggota Polri harus mampu mengendalikan diri sebagai insan Bhayangkara, abdi utama masyarakat sekaligus penegak hukum yang menjadi teladan bagi kesatuan, masyarakat, dan keluarganya,&rdquo; tutur Ari Wibowo. &rdquo;Mereka telah merusak institusi dan nilai-nilai yang terkandung dalam tribrata dan catur prasetya, mudah-mudahan ini dapat memberikan efek jera bagi yang lainnya,&rdquo; tambah Ari.

Polda Kaltim lakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)  lima personel Polres Kutai Barat karena kasus narkoba dan mangkir dari tugas

Lima Polisi Dipecat karena Terlibat Narkoba dan Mangkir dari Tugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Hendra-Kurniawan-Dery-Ridwansah-5-3.jpg" alt="Sidang terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Hendra Kurniawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos." width="100%">
<figcaption>Sidang terdakwa kasus obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan terkait perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Hendra Kurniawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (27/10/2022). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) atau memecat Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) Divpropam Polri dari dinas kepolisian.  ’’Di PTDH diberhentikan dengan tidak hormat dalam dinas kepolisian,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo usai sidang etik tersebut di Mabes Polri, Jakarta, Senin (31/10).  Dedi menjelaskan, keputusan sanksi pemecatan itu dijatuhkan pimpinan komisi sidang KKEP secara kolektif kolegial. Sidang dipimpin oleh Wakil Inspektorat Umum (Wairwasum) Irjen Pol. Tornagogo Sihombing.  Sidang etik juga memutuskan Brigjen Pol. Hendra Kurniawan bersalah, sebagai perbuatan tercela sehingga dijatuhi sanksi etik. Ia dijatuhi sanksi penempatan khusus selama 29 hari. ’’Jadi sanksi patsus itu sudah dijalankan oleh yang bersangkutan,” kata Dedi.  Sidang Etik Brigjen Pol. Hendra Kurniawan dilangsungkan pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.15 WIB di Ruang Sidang Divisi Propam Polri, Gedung TNCC, Mabes Polri. Sidang tersebut menghadirkan 17 orang saksi.  Dedi enggan mengungkapkan apakah Brigjen Pol. Hendra Kurniawan mengajukan banding atas putusan etik tersebut atau tidak.  Brigjen Pol. Hendra Kurniawan telah berstatus terdakwa dalam perkara dugaan menghalangi penyidikan pembunuhan Brigadir J atau "obstruction of justice" dan sudah menjalani sidang pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Selain itu, mantan anak buah Ferdy Sambo itu terseret dugaan tindak pidana korupsi atas penggunaan pesawat pribadi untuk mengunjungi orang tua Brigadir J di Jambi. Selain Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, terdapat dua terdakwa "obstruction of justice" yang belum menjalani sidang etik, yakni AKBP Arif Rahman Arifin dan AKP Irfan Widyanto. (*)

Hendra Kurniawan Dipecat dari Polri setelah Jalani Sidang Kode Etik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1662627907927.jpg" alt="Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sabu-sabu. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Eks Kapolsek Sukodono, Sidoarjo, AKP I Ketut Agus Wardana menjalani sidang kode etik Rabu (14/9). Kegiatannya berlangsung tertutup di ruang sidang Gedung Bidpropam Polda Jatim.  Dia terancam sanksi dipecat dari institusi karena tindakannya memakai sabu-sabu termasuk kategori pelanggaran berat. Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Dirmanto tidak membantahnya saat dikonfirmasi.  Namun, dia memilih tidak banyak berkomentar. ”Masih berproses, sabar dulu,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Dirmanto berjanji hasil sidang kode etik disampaikan secara lengkap setelah rangkaian proses persidangan selesai. Dia memastikan perkaranya tidak akan ada yang ditutupi. ”Besok kalau sudah selesai pasti diinfokan,” ungkapnya.  Dia memilih jawaban diplomatis saat disinggung potensi sanksi yang akan dijatuhkan. Dirmanto menyatakan, putusannya bergantung pada pembuktian. Hanya, dia menyebut hukuman terberat bisa berupa rekomendasi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). ”Prinsipnya, Polri tidak akan memberikan toleransi kepada anggota yang melakukan pelanggaran,” tuturnya.  Kabidpropam Polda Jatim Kombespol Taufik Herdiansyah Zeinardi secara terpisah juga memilih irit berkomentar. Menurut dia, penjelasan terkait hasil sidang kode etik perkara itu akan disampaikan ketika prosesnya sudah selesai. ”Berkenan ke Kabidhumas untuk update-nya,” katanya.  Ketut sebelumnya ditangkap Selasa (23/8). Jajaran Bidpropam Polda Jatim awalnya menggelar tes urine dadakan di Mapolsek Sukodono. Kegiatan itu dilakukan setelah mendapat informasi adanya oknum yang menyalahgunakan narkoba di polsek.  Hasilnya, Ketut yang berstatus Kapolsek dan dua anggotanya, Bripka YS dan Bripka BG, kedapatan positif saat dites urine. Mereka dibawa ke mapolda untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Ketiganya kemudian mengaku sebelumnya menggunakan sabu-sabu.  Beberapa hari berselang, tiga anggota lain Polsek Sukodono kembali diamankan. Yakni, Aipda DP, Bripka AM, dan Bripka CT. Mereka ikut diperiksa karena diduga mengetahui pelanggaran yang dilakukan.  Kasus itu mendapat atensi khusus. Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta meminta bidpropam menggiatkan tes urine dadakan ke polres dan polsek jajaran. Hasilnya, temuan pelanggaran kembali didapat di Polsek Sukomanunggal, Surabaya. Dari tes urine yang digelar, lima anggota kedapatan positif. Masing-masing Aipda TA, Aiptu EW, Bripka FR, Bripka HD, dan Bripka CD.

Sidang Kode Etik, Eks Kapolsek Sukodono Terancam Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Irjen-Ferdy-Sambo-Dery-Ridwansah-7-2.jpg" alt="Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus" width="100%">
<figcaption>Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo usai sidang tertutup Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/8/2022). Polri resmi memecat Irjen Ferdy Sambo dari institusi. Keputus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo telah dijatuhi vonis pemecatan terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Namun, Sambo mengajukan banding atas putusan tersebut.  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunggu hasil banding terlebih dahulu untuk pemecatan Sambo. Jika banding ditolak, maka proses pemecatan akan dilakukan.  "Nanti kalau putusan banding menolak, maka Kapolri mengusulkan kepada Presiden untuk membuat Keppres pemberhentian," kata Mahfud MD saat dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (26/8).  Mahfud mengatakan, proses pemecatan Sambo bisa berjalan cepat. Namun, harus menunggu putusan tetap terlebih dahulu. "Itu bisa cepat," jelasnya.  Sebelumnya, Ferdy Sambo resmi dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. Dengan begitu pangkatnya sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) resmi dicabut.  Keputusan ini diambil usai Ferdy Sambo menjalani sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dipimpin oleh Kabaintelkam Polri, Komjen Pol Ahmad Dofiri. Dalam sidang tersebut, Ferdy Sambo dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  "Dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/8).  Pimpinan sidang menilai yang dilakukan Sambo adalah perbuatan tercela. Oleh karena itu, secara administrasi, Sambo juga dihukum penempatan khusus selama 21 hari.

Jokowi Langsung Proses Pemecatan Ferdy Sambo jika Banding Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pria-adakan-pesta-umumkan-perselingkuhan-pacar-dan-sahabatnya_m_-e1556836422603.jpg" alt="Namun sebaliknya, di suatu pesta, si penyelenggara pesta malah mengambil mikrofon dan mengumumkan kepada tamu yang hadir kalau pacarnya telah berselingkuh dengan sahabatnya" width="100%">
<figcaption>Namun sebaliknya, di suatu pesta, si penyelenggara pesta malah mengambil mikrofon dan mengumumkan kepada tamu yang hadir kalau pacarnya telah berselingkuh dengan sahabatnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Metro Jaya menyatakan, telah memberikan sanksi sesuai dengan keputusan sidang disiplin dan sidang kode etik Polri terhadap dua anggota berinisial Briptu A dan Bripda RPH karena terlibat perselingkuhan.  Briptu A telah dihukum dengan diberhentikan dengan tidak hormat. Sedangkan Bripda RPH yang menjadi selingkuhannya dijatuhi sanksi demosi dalam sidang kode etik.  Kasus itu viral setelah unggahan berjudul layangan putus versi Polda Metro oleh akun media sosial istri Briptu Andreas, Isty Febriyani, pada Minggu (22/5). ”Kalau sudah dipecat, mana buktinya? Mana Skep-nya? Harusnya kan ada SK-nya,” ucapnya dalam video tersebut.  Menurut pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, penjatuhan hukuman, apalagi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, dapat dinilai sebagai bentuk sanksi yang tepat. Alasannya, riset menemukan, pelaku perselingkuhan tak terkecuali polisi, punya tendensi dua kali lebih tinggi untuk juga melakukan professional misconduct lainnya di tempat kerjan.  ”Jadi, pemecatan terhadap polisi yang berselingkuh diharapkan bisa lebih membersihkan organisasi,” ujar Reza.  Dia menjelaskan, hasil studi itu bikin waswas. Sebab, lewat riset lain, diketahui bahwa tingkat  perceraian dalam lingkungan kepolisian lebih tinggi daripada perceraian di kalangan masyarakat sipil. Institusi kepolisian berhadapan dengan risiko tinggi bagi terjadinya berbagai penyimpangan. Secara spesifik, penyimpangan akibat ulah polisi yang menyeleweng.  ”Tapi setidaknya simpulan itu bermanfaat. Yakni, profesionalisme kerja personel polisi bisa diramal berdasar kualitas perkawinan mereka,” tutur Reza.  Meski begitu lanjut dia, ada persoalan lain dalam kasus tersebut. Yakni mengapa dalam perselingkuhan sesama polisi itu, polisi laki-laki dikenai hukuman lebih berat daripada polwan. Padahal, ketika kesetaraan gender dikampanyekan di mana-mana, semestinya pelaku perselingkuhan baik perempuan maupun lelaki diganjar dengan hukuman yang sama.  ”Persepsi umum bahwa lelaki yang main gila adalah lebih bersalah daripada perempuan pezina merupakan sikap diskriminasi gender yang seharusnya dielakkan,” ucap Reza.  Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Endra Zulpan menyatakan, kepolisian telah memberikan salinan putusan sidang tersebut kepada istri Briptu Andreas. ”Sudah diberikan (salinan putusan) kan dia sebagai istri si Briptu dan pelapor. Mungkin masih kecewa,” ujar Zulpan.  Dia menjelaskan, kasus tersebut dilaporkan Isty Febriyani pada 2019 dan telah mendapatkan putusan inkracth sejak 2021. Putusan terhadap anggota berpangkat Briptu tersebut adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, itu sanksi terberat sebagai anggota kepolisian. Kemudian yang berpangkat Bripda putusannya adalah demosi jabatan.  ”Putusan komisi sidang kode etik terhadap Briptu Andreas ini sudah ada. Kemudian putusan sidang terhadap Bripda Rika Putri Handayani ini sudah ada di mana dalam putusan sidang ini sudah diproses di kita tahun 2021 putusan sidangnya,” tutur Zulpan.  Zulpan berharap kasus itu bisa menjadi contoh agar kejadian serupa tidak terulang di institusi Polri. ”Kepada kepolisian agar menjadi aparatur negara yang baik sesuai dengan apa yang disampaikan pimpinan Polri. Menjadi contoh yang baik kepada masyarakat dan keluarganya. Jadi nggak boleh itu selingkuh,” ucap Zulpan.

Soal Sanksi Kasus Perselingkuhan Polisi, Ini Kata Pakar Psikologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Bripda-Randi.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Bripka Randy Bagus Hari Sasongko masih diproses Polda Jawa Timur. Proses itu dimulai Kamis (27/1) dengan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).  Sidang dilaksakan di Mapolda Jatim Jalan Ahmad Yani Surabaya, menghadirkan Randy Bagus dan 9 saksi. Salah satu saksi di antaranya adalah ibu dari Novia Widyasari.  Kabidhumas Polda Jatim Gatot Repli Handoko menegaskan, Randy diproses PTDH karena terbukti meminta korban, Novia Widyasari untuk melakukan aborsi. Akibat aborsi tersebut, Novia mengakhiri hidupnya dengan meminum racun di atas makam ayahnya.  ”Siang ini (27/1), pelaksanaan sidang KKEP terhadap terduga pelanggar Randy. Itu sudah diputuskan akan PTDH,” kata Gatot pada Kamis (27/1).  Randy terbukti bersalah dan melanggar pasal 7 ayat 1B dan pasal 11 huruf C Perkap 2014 tentang Kode Etik Polri. Dari sidang tersebut, Randy terbukti bersalah karena meyakinkan melakukan perbuatan tercela, yakni aborsi.  ”Hasil putusannya PTDH. Kami kini proses pemecatan,” terang Gatot.  Setelah proses sidang KKEP, Randy akan tetap menjadi tahanan di Polda Jatim. Dia akan ditahan di Polda Jatim sampai sidang pemutusan dilakukan.  ”Setelah ini yang bersangkutan tetap melakukan proses pidana umum yang dilakukan penyidik Reskrim Polda Jatim. Randy sudah jadi tahanan krimum (kriminal umum) dari awal,” ujar Gatot.  Sebelumnya, Pada awal November lalu, viral di media sosial pemerkosaan seorang mahasiswi Universitas Brawijaya Malang, Novia Widyasari Rahayu, 23. Novia kemudian ditemukan meninggal di makam desa Sooko, Mojokerto pada Kamis (2/12). Novia merupakan warga Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.  Setelah hamil, Novia dipaksa menggugurkan kandungannya, baik oleh Randy maupun keluarga Randy. Randy Bagus merupakan anggota kepolisian di Polres Mojokerto.  Atas kejahatan itu, Polda Jatim menetapkan Randy Bagus Hari Sasongko sebagai tersangka. Dia dijerat pasal 348 KUHP juncto 55 KUHP tentang sengaja menggugurkan kandungan atau mematikan janin dan terancam hukuman 5 tahun penjara.

Pemecatan Bripda Randy Bagus yang Paksa Novia Aborsi Mulai Diproses