<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/24/Screen-Shot-2025-11-24-at-091237-525475732.png" alt="Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah bahwa polemik internal di dalam NU ini tidak bisa dikaitkan dengan unsur politis. (Nurul F/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah bahwa polemik internal di dalam NU ini tidak bisa dikaitkan dengan unsur politis. (Nurul F/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, angkat bicara soal beredarnya surat pemecatan dirinya sebagai ketua umum terhitung sejak 26 November 2025. Ia menegaskan, dirinya tidak dapat diberhentikan secara sepihak melalui keputusan rapat Syuriyah Menurutnya, jabatan ketua umum hanya dapat dicabut lewat forum tertinggi organisasi, yakni Muktamar.&nbsp; &ldquo;Secara lebih mendasar bahwa saya sebagai mandataris tidak mungkin bisa diberhentikan kecuali melalui Muktamar. Saya diminta mundur dan saya menolak mundur,&rdquo; kata Gus Yahya dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11). Gus Yahya mengungkapkan prosedur yang digunakan dalam rapat harian Syuriyah untuk menetapkan pemberhentian dirinya tidak sesuai aturan organisasi. Ia merasa rapat tersebut lebih banyak berisi tuduhan tanpa kesempatan menyampaikan pembelaan.&nbsp; &ldquo;Saya sudah sampaikan sebelumnya juga bahwa proses rapat harian Syuriyah itu pertama prosesnya tidak dapat diterima, karena hanya melontarkan tuduhan-tuduhan dan melarang saya untuk memberikan klarifikasi. Tapi kemudian langsung menetapkan yg berupa hukuman, ini jelas tidak dapat diterima,&rdquo; tegasnya. Menurut Gus Yahya, persoalan ini bukan sekadar polemik biasa di internal organisasi, melainkan menyangkut prinsip dasar dalam tata kelola PBNU. Ia menilai, Syuriyah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan pemberhentian pengurus, apalagi ketua umum yang dipilih dan disahkan oleh Muktamar.&nbsp; &ldquo;Dan kemudian keputusan untuk memberhentikan itu juga melampaui rapat harian Syuriyah, karena Syuriyah itu tidak bisa memberhentikan siapapun. Tidak punya wewenang untuk memberhentikan siapapun, ndak ada wewenang itu,&rdquo; ujar Gus Yahya. Ia menambahkan, kewenangan Syuriyah dalam struktur PBNU memiliki batas-batas yang jelas, terutama terkait pengambilan keputusan administratif organisasi. Karena itu, keputusan yang diambil tanpa dasar konstitusi organisasi harus ditolak.&nbsp; &ldquo;Memberhentikan pengurus lembaga atau fungsionaris yang lain nggak bisa. Apalagi memberhentikan ketua umum,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, beredar surat edaran PBNU nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang Tindak Lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU. Surat itu menyatakan bahwa KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU terhitung sejak Rabu, 26 November 2025. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah Ahmad Tajul Mafakhir pada Selasa, 25 November 2025. Dalam dokumen tersebut, PBNU menegaskan pencabutan jabatan dan kewenangan Gus Yahya sebagai Ketua Umum. &ldquo;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas, maka KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,&rdquo; demikian bunyi keputusan tersebut. Surat itu juga menegaskan bahwa seluruh hak, atribut, serta fasilitas yang melekat pada jabatan Ketua Umum tidak lagi dapat digunakan oleh Gus Yahya sejak waktu yang ditentukan. &ldquo;Maka KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas, dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,&rdquo; bunyi petikan surat itu.

Ketua Umum PBNU, Gus Yahya, menegaskan bahwa pemecatannya hanya dapat dilakukan melalui Muktamar dan bukan keputusan sepihak.

Gus Yahya Tegaskan Keputusan Pemberhentian Ketua PBNU Harus melalui Muktamar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/31/IMG_20240531_113110-3765143792.jpg" alt="Bang Si Hyuk dan Min Hee Jin (HYBE). (Sumber foto: Pinkvilla.com)" width="100%">
<figcaption>Bang Si Hyuk dan Min Hee Jin (HYBE). (Sumber foto: Pinkvilla.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Perusahaan hiburan Korea Selatan HYBE dikabarkan memutuskan untuk memberhentikan eksekutif ADOR dan menunjuk direktur baru. Dilansir dari Pinkvilla.com, Jum&rsquo;at (31/5), pada tanggal 31 Mei 2024, outlet media Korea Selatan melaporkan bahwa HYBE telah mempekerjakan tiga eksekutif baru di ADOR setelah adanya tuntutan hukum dengan label tersebut. CHRO (Chief Human Resources Officer) Kim Joo Young, CSO (Chief Strategy Officer) Jae Sang Lee, dan Chief Financial Officer (CFO) Kyeong Jun Lee adalah tiga direktur internal baru yang dipekerjakan oleh HYBE untuk menjadi bagian dari dewan ADOR. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014685689/viral-istilah-neo-t-ya-di-kalangan-kpop-idol-ternyata-tentang-ciri-tipe-kepribadian-mbti-simak-artinya">Viral! Istilah &lsquo;Neo T ya?&rsquo; di Kalangan Kpop Idol: Ternyata Tentang Ciri Tipe Kepribadian MBTI, Simak Artinya!</a> Wakil Presiden Shin dan Direktur Kim, yang merupakan eksekutif di ADOR dan di pihak Min Hee Jin, telah diberhentikan. Sebelumnya, HYBE mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta izin mengadakan rapat pemegang saham khusus untuk memberhentikan CEO ADOR, Min Hee Jin, dari perusahaan. Sebagai tanggapan, Min Hee Jin mengajukan perintah sementara untuk mencegah HYBE menggunakan hak suaranya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014183067/viral-penonton-bab-di-celana-dan-buat-sejumlah-idol-kpop-tak-nyaman-saat-tampil-di-acara-hanteo-music-awards-2023-korea">Viral! Penonton BAB di Celana dan Buat Sejumlah Idol Kpop Tak Nyaman saat Tampil di Acara Hanteo Music Awards 2023 Korea</a> Pada tanggal 30, pengadilan mengabulkan permintaan Min Hee Jin untuk perintah sementara, dan mempertahankan posisinya sebagai CEO. Namun, HYBE menanggapi putusan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka menghormati keputusan yang dibuat oleh pengadilan dan akan mempertahankannya. Mereka juga menambahkan bahwa CEO telah merencanakan melawan HYBE untuk melemahkan kendali mereka di ADOR dan memaksa mereka untuk menjual sahamnya, yang akan memberinya kendali penuh atas label tersebut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014163147/tipe-kepribadian-mbti-yang-dimiliki-idol-kpop-bts-jin-dan-suga-ternyata-intp">Tipe Kepribadian MBTI yang Dimiliki Idol KPOP, BTS Jin dan Suga ternyata INTP</a> Konflik antara HYBE dan ADOR dimulai ketika HYBE dan ADOR melakukan audit, termasuk audit CEO, Min Hee Jin, setelah tersiar informasi bahwa mereka berupaya memisahkan hak pengelolaan.

HYBE mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta izin mengadakan rapat pemegang saham khusus untuk memberhentikan CEO ADOR.

Pertahankan Min Hee Jin Sebagai CEO, HYBE Menggantikan Wakil dan Direktur Internal ADOR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/02/WhatsApp-Image-2023-11-02-at-162351-1902296929.jpeg" alt="Suroboyo Bus melalui Instagram @dishubsurabaya." width="100%">
<figcaption>Suroboyo Bus melalui Instagram @dishubsurabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Selama Piala Dunia U-17 2023, Suroboyo Bus menyuguhkan layanan transportasi yang nyaman dan efisien bagi penonton. Terdapat 6 titik pemberhentian yang telah ditentukan, memudahkan penonton untuk menuju stadion dengan kenyamanan dan kemudahan sehingga mereka dapat menikmati pertandingan yang spektakuler. Pemilihan lokasi pemberhentian didasarkan pada tingkat keterjangkauannya, memastikan bahwa penonton dapat mencapainya dengan kemudahan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013212647/tiba-di-indonesia-lebih-awal-timnas-maroko-beradaptasi-sebelum-laga-piala-dunia-u-17-2023-dimulai">Tiba di Indonesia Lebih Awal, Timnas Maroko Beradaptasi Sebelum Laga Piala Dunia U-17 2023 Dimulai</a> Penetapan lokasi pemberhentian mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan, sehingga penonton dapat merasa aman dan nyaman selama perjalanan. Tiap titik pemberhentian dilengkapi dengan fasilitas pendukung, termasuk toilet dan ruang istirahat, untuk memberikan kenyamanan ekstra kepada penonton. Dilansir pada akun Instagram @disbudporaparsby dan @surabayasparkling membagikan postingannya pada 31 Oktober 2023 bahwa terdapat 6 titik lokasi penjemputan penonton Piala Dunia U-17 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/piala-dunia-u-17/013212259/ranking-fifa-peserta-piala-dunia-u-17-2023-ini-posisi-indonesia">Ranking FIFA Peserta Piala Dunia U-17 2023, Ini Posisi Indonesia</a> Dalam akun Instagramnya @disbudporaparsby dan @surabayasparkling mengatakan bahwa shuttle bus akan gratis jika sudah memiliki tiket nonton. Dan adapula titik penjemputan yang telah ditetapkan: <ol> <li style="font-weight: 400;">Terminal Benowo</li> <li style="font-weight: 400;">Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ)</li> <li style="font-weight: 400;">Terminal Oso Wilangun</li> <li style="font-weight: 400;">PKB Tandes</li> <li style="font-weight: 400;">Ciputra World Mall</li> <li style="font-weight: 400;">Balai Kota Surabaya</li> </ol> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013211746/piala-dunia-u-17-jadi-angin-segar-untuk-dongkrak-sektor-pariwisata-dan-ekonomi-nasional">Piala Dunia U-17 Jadi Angin Segar untuk Dongkrak Sektor Pariwisata dan Ekonomi Nasional</a> Pastikan Anda memiliki tiket yang valid dan sampai di pemberhentian setidaknya 15 menit sebelum jadwal kedatangan bus. Mohon memasuki bus dengan tertib, mengikuti arahan dari petugas, dan manfaatkan perjalanan menuju stadion dengan penuh kesenangan. Informasi Penting bagi Penonton Piala Dunia U-17 2023 <ol> <li style="font-weight: 400;">Pastikan membawa tiket masuk stadion dan kartu identitas.</li> <li style="font-weight: 400;">Cek jadwal pertandingan dan jadwal bus untuk merencanakan waktu perjalanan Anda.</li> <li style="font-weight: 400;">Taati protokol kesehatan yang berlaku, termasuk penggunaan masker dan hand sanitizer.</li> <li style="font-weight: 400;">Ikuti petunjuk dari petugas dan pastikan kebersihan di sekitar pemberhentian dan stadion.</li> </ol> Semoga anda menikmati momen tak terlupakan menyaksikan pertandingan Piala Dunia U-17 2023! &nbsp;

Enam lokasi pemberhentian Suroboyo Bus, Piala Dunia U-17 2023, Gelora Bung Tomo Surabaya untuk para penonton.

Ini Dia 6 Lokasi Pemberhentian untuk Penonton Piala Dunia U-17 2023 yang Dilayani oleh Suroboyo Bus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/masih-jadi-pengamat-politik-boni-hargens-diberhentikan_m_154037.jpeg" alt="Boni Hargens (kedua dari kiri)" width="100%">
<figcaption>Boni Hargens (kedua dari kiri)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi memberhentikan tiga Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Salah satu yang diberhentikan adalah Boni Hargens. Saat dikonfirmasi, Boni membenarkan adanya pemberhentian tersebut. Alasan pemberhentian itu pun terungkap, lantaran Boni saat ini masih aktif sebagai pengamat politik. "Alasan mereka karena saya masih sebagai pengamat politik," ujar Boni saat dikonfirmasi, Selasa (28/8). Namun demikian, ungkap Boni dirinya tidak mempermasalahkan adanya pemberhentian tersebut, karena sifatnya adalah rotasi. "Ya itu wewenang mereka lah," katanya. Sementara, tidak menjabat sebagai Dewan Pengawas di LKBN Antara, Boni akan kembali fokus menjadi pengamat politik. Sesuai dengan bidang yang ia geluti sebelumnya. "(Jadi pengamat politik lagi) rencana saya begitu," pungkasnya. Sebelumnya, Kementerian &lrm;Badan Usaha Mililk Negara (BUMN) telah memberhentikan dengan hormat tiga pengawas Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan, tiga pengawas Perum LKBN Antara yang diberhentikan, adalah Ketua Dewan Pengawas DJ Nachrawi, Anggota Dewan Pengawas Boni Hargens, dan Anggota Dewan Pengawas Ahmad Mabruri Mei Akbari. Saat yang bersamaan Kementerian BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai pemilik modal Perum LKBN Antara, juga mengangkat Sutrimo sebagai Ketua Dewan Pengawas, dan Santoso sebagai Dewan Pengawas Independen. &lrm;Sekadar informasi, Boni Hargens dilantik menjadi Dewan Pengawas LKBN Antara, Selasa 26 Januari 2016 silam. Boni dilantik bersama Deddy Hermawan oleh Deputi Bidang usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno. Pelantikan Boni sebagai tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno Nomor SK-19/MBU/01/2016 tertanggal 23 Januari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara. Dalam surat keputusan itu Menteri BUMN memberhentikan Mustafa Hadi Djuraid dari jabatan anggota Dewan Pengawas Perum LKBN Antara. Mustafa kini menjabat Staf Khusus Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan.

Masih jadi Pengamat Politik, Boni Hargens Diberhentikan

pemberhentian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemberhentian

Berita Terkini

Gus Yahya Tegaskan Keputusan Pemberhentian Ketua PBNU Harus melalui Muktamar

Pertahankan Min Hee Jin Sebagai CEO, HYBE Menggantikan Wakil dan Direktur Internal ADOR

Ini Dia 6 Lokasi Pemberhentian untuk Penonton Piala Dunia U-17 2023 yang Dilayani oleh Suroboyo Bus

Masih jadi Pengamat Politik, Boni Hargens Diberhentikan

Download Aplikasi JawaPos.com