<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/30/irwasum-364570056.jpg" alt="Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo. (Polri)&nbsp;" width="100%">
<figcaption>Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo. (Polri)&nbsp;</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polri melaksanakan operasi pemberantasan premanisme sejak 1 Mei. Ribuan kasus dan tersangka sudah diproses hukum. Tindakan itu meraih dukungan dari masyarakat. Lewat survei Indikator Politik Indonesia (IPI), terpotret kepuasan publik yang tinggi atas penindakan terhadap aksi premanisme. Polri memastikan langkah itu akan terus dilanjutkan.&nbsp; "Operasi sistematis akan terus diperkuat guna menciptakan ekosistem keamanan yang berkelanjutan sesuai harapan masyarakat,&rdquo; kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo pada Jumat (30/5). Dedi mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh jajaran aparat kepolisian yang telah bekerja dengan baik. Secara optimal, mereka melakukan penindakan terhadap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu iklim investasi nasional. Dedi menyebut ucapan terima kasih juga disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. &rdquo;Terima kasih kepada petugas lapangan yang bekerja dengan penuh dedikasi, mengutamakan keselamatan warga dan penegakan HAM dalam setiap operasi pemberantasan premanisme,&rdquo; kata dia. Berdasar data dari IP pada Rabu (27/5), sebanyak 67 persen masyarakat merasa puas terhadap operasi penindakan preman. Sebanyak 8,1 persen diantaranya merasa sangat puas dan 59,3 persen cukup puas. Menurut Dedi, Polri berkomitmen dan akan terus bekerja secara maksimal untuk menindak kejahatan, khususnya yang bermula dari aksi premanisme.&nbsp;"Kepuasan 67 persen ini bukan akhir perjalanan. Kami akan terus mengawal profesionalisme personel hingga tingkat polsek,&rdquo; kata mantan Kadiv Humas Polri tersebut.&nbsp;

Polri telah menindak ribuan kasus premanisme, dengan dukungan tinggi dari publik sejak 1 Mei2025. Hasilnya ribuan tersangka sudah diamankan.

Komjen Dedi Prasetyo Klaim Publik Puas dengan Pemberantasan Premanisme

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/PREMAN-17-1099984418.jpg" alt="TUMPAS PREMANISME: Polda Jatim mengungkap 1.863 kasus premanisme yang melibatkan 2.307 tersangka di Mapolda Jatim kemarin (16/5) siang. (Foto: Sholeh Hilmi/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>TUMPAS PREMANISME: Polda Jatim mengungkap 1.863 kasus premanisme yang melibatkan 2.307 tersangka di Mapolda Jatim kemarin (16/5) siang. (Foto: Sholeh Hilmi/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polda Jatim mengungkap 1.863 kasus premanisme selama dua pekan operasi penyakit masyarakat (pekat) sejak 1 Mei lalu. Dari hasil ungkap tersebut sebanyak 2.307 tersangka berhasil diamankan pihak kepolisian. Jumlah tersebut mencakup 601 tersangka tindak pidana biasa dan 1.706 tindak pidana ringan (tipiring).&nbsp; Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman, Jumat (16/5) menyampaikan bahwa tersangka tindak pidana biasa dijerat dengan sejumlah pasal menyesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Beberapa di antaranya Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman, Pasal 335 KUHP tentang pemaksaan dengan kekerasan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, dan 351 KUHP tentang penganiayaan.&nbsp; &rdquo;Dengan modus operandi rata-rata penganiayaan, baik dilakukan perorangan maupun kelompok,&rdquo; ungkapnya. Pihak kepolisian mencatat 362 org tersangka ditetapkan dari 273 kasus penganiayaan. Angka tersebut disusul oleh tersangka kekerasan berlatar belakang perguruan silat. Yaitu, sebanyak 63 tersangka terlibat dalam 34 kasus kekerasan antar perguruan silat.&nbsp; Salah satu aksi premanisme yang menjadi atensi dari kepolisian adalah kasus kekerasan yang dilakukan oleh debt collector. Teranyar pada Kamis (15/5) malam Polda Jatim membekuk komplotan debt collector yang melakukan penyekapan terhadap nasabah. &rdquo;Kemarin malam (Kamis, Red) terdapat penyekapan dan pemerasan oleh debt collector di Malang,&rdquo; paparnya.&nbsp; Farman menegaskan dalam aksi premanisme di Jawa Timur tidak ditemukan pelaku dengan latar belakang organisasi masyarakat (ormas) tertentu. Para pelaku premanisme selain berasal dari perguruan silat, sebagian di antaranya berasal dari kelompok gangster. &rdquo;Berdasarkan hasil ungkap yang kami lakukan sementara tidak ada yang terafiliasi dengan ormas,&rdquo; ujar eks Dirreskrimsus Polda Jatim tersebut.&nbsp;

Tersangka tindak pidana biasa dijerat dengan sejumlah pasal menyesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Polda Jatim bEKUK 2.307 Tersangka Premanisme,  Amankan Debt Collector Pelaku Penyekapan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/PREMANISME-4258652282.jpg" alt="Puluhan preman dari sejumah tempat di Kabupaten Garut. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Puluhan preman dari sejumah tempat di Kabupaten Garut. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jajaran Polda Kalimantan Barat (Kalbar) sudah melaksanakan Apel Akbar Gabungan pada Rabu (7/5). Melalui apel tersebut, mereka menegaskan komitmen untuk memberantas premanisme hingga ke akar-akarnya. Dalam keterangan resmi pada Sabtu (10/5) mereka sudah menangani 232 kasus kriminal termasuk premanisme.&nbsp; Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Kalbar Kombes Bowo Gede Imantio menyampaikan bahwa sasaran mereka adalah berbagai penyakit masyarakat yang meresahkan. Termasuk premanisme, peredaran minuman keras ilegal, perjudian, prostitusi, narkotika, serta kepemilikan senjata api rakitan. Semua ditindak tegas.&nbsp; Bowo mengungkapkan, dari total 232 kasus kriminal yang sudah mereka tangani sejak Apel Besar Gabungan, 25 diantaranya adalah kasus perjudian yang melibatkan 46 tersangka, 39 kasus prostitusi dengan 75 tersangka, 43 kasus premanisme dengan 47 tersangka, 63 kasus peredaran minuman keras ilegal dengan 62 tersangka, 56 kasus narkotika dengan 63 tersangka, dan 1 kasus kepemilikan senjata api. &rdquo;Salah satu kasus menonjol adalah penangkapan seorang tersangka berinisial BA di Pontianak yang kedapatan memiliki senjata api rakitan jenis revolver tanpa izin. Tersangka langsung dikenakan pasal terkait kepemilikan senjata api ilegal sesuai Undang-Undang Darurat Tahun 1951,&rdquo; kata dia.&nbsp; Tidak hanya menangkap ratusan tersangka, mereka juga mengamankan sejumlah barang bukti yang terdiri atas uang tunai sebesar Rp 33,72 juta, 17 unit telepon genggam, 4 unit senjata api rakitan berikut 5 butir peluru, kemudian 2,5 kilogram narkotika jenis sabu, 857 botol minuman keras ilegal, dan 269 liter minuman keras dalam berbagai kemasan. Barang bukti lain yang juga mereka amankan adalah sepeda motor, pakaian, dan alat isap narkotika. Dalam keterangan yang sama, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Bayu Suseno menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh instansinya merupakan bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan atau (KRYD). Tujuannya dalam rangka mendukung pelaksanaan Operasi Berantas Premanisme 2025, khususnya di wilayah hukum Polda Kalbar.&nbsp; &rdquo;Jajaran kepolisian mulai tanggal 14 hingga 25 Mei 2025 mendatang, menggelar Operasi Pekat Kapuas II 2025 secara serentak. Dengan sasaran diantaranya aksi-aksi premanisme seperti pemerasan, pungutan liar, intimidasi, kekerasan dan lainnya, juga senjata tajam serta miras,&rdquo; terang dia.&nbsp;

Melalui apel tersebut, Polda Kalbar menegaskan komitmen untuk memberantas premanisme hingga ke akar-akarnya.

Berantas Premanisme Sampai ke Akar, Polda Kalbar Sudah Tangani 232 Kasus Kriminal Sejak Apel Akbar Gabungan Tiga Hari Lalu

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:ri:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dapat-ancaman-dari-preman-formaju-tidak-jadi-kepung-alexis_m_163557.jpeg" alt="Ilustrasi preman" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi preman</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah sangat serius menyikapi aksi premanisme yang terjadi belakangan ini. Mereka juga memberi atensi terhadap organisasi masyarakat (ormas) terafiliasi preman. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong pembinaan ormas terafiliasi preman.&nbsp; Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam Irjen Asep Jenal Ahmadi menyampaikan hal itu kepada awak media. Dia menyampaikan bahwa negara akan hadir untuk menangani dan membina ormas yang terafiliasi aktivitas premanisme.&nbsp; &rdquo;Negara hadir untuk melakukan penanganan dan pembinaan terhadap ormas yang terafiliasi dengan premanisme, serta melakukan pembinaan melalui 3 pendekatan. Yaitu aspek keamanan, kesejahteraan, dan sosial,&rdquo; kata Irjen Asep pada Sabtu (10/5).&nbsp; Menurut dia, langkah tersebut diambil pasca pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas yang dibuat secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan. Satgas tersebut sudah bekerja dan bergerak dengan mengandalkan unsur-unsur kementerian dan lembaga. Khususnya Polri, TNI, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Koperasi (Kemenkop), serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal.&nbsp; &rdquo;Nanti pada akhirnya, dengan Keputusan Menko Polkam, pembentukan satuan tugas sampai ke daerah, yang tentunya akan diresmikan dengan payung hukum dalam bentuk keputusan gubernur dan wali kota,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Perwira tinggi (pati) bintang 2 berlatar belakang Polri itu menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Korps Bhayangkara. Dalam sepekan, mereka sudah menangkap ribuan preman dari berbagai daerah Indonesia.&nbsp; &nbsp; </div> </div> </div> </div>

Negara hadir untuk melakukan penanganan dan pembinaan terhadap ormas yang terafiliasi dengan premanisme

Tak Hanya Penindakan, Kemenko Polkam Dorong Pembinaan Ormas Terafilisasi Preman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/PREMANISME-4258652282.jpg" alt="Puluhan preman dari sejumah tempat di Kabupaten Garut. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Puluhan preman dari sejumah tempat di Kabupaten Garut. (Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sore itu bisa menjadi puncak kemarahan pimpinan utama di Kepolisian Resor Garut AKBP Rio Wahyu Anggoro saat memimpin langsung operasi pemberantasan premanisme di wilayah perkotaan Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (14/6/2023) sore. Dia marah karena sehari sebelumnya ada anggota Polri yang dikeroyok secara brutal oleh sejumlah preman. Kemarahannya ditunjukkan dengan nada tegas kepada seluruh orang yang terjaring dalam operasi premanisme itu untuk jalan jongkok dan dibariskan dengan posisi tetap jongkok, tidak boleh duduk di aspal. "Jalan jongkok, siapa suruh berdiri. Hai, jangan duduk, semuanya jongkok," teriak Kepala Kepolisian Resor Garut sambil menatap satu per satu sebagian preman yang jongkok di hadapannya. Ketegasan berbicara dan wajah yang menunjukkan marah itu terus ditunjukkannya di hadapan para preman yang jongkok, bahkan sejak preman itu diturunkan dari truk Dalmas. Banyaknya preman yang diamankan itu, membuat Kapolres Garut meminta semua perwira di kantor maupun anggota lainnya yang sedang berada di Pos Jaga Markas Polres Garut, datang melakukan penjagaan mengamankan 81 preman yang terjaring dalam operasi tersebut. Jumlah preman yang terjaring itu bisa jadi paling banyak dalam dekade beberapa kali berganti Kepala Polres Garut. Mereka diangkut dari berbagai lokasi yang disinyalir menjadi tempat melakukan aktivitas premanisme seperti pemalakan, pungutan parkir liar, maupun aksi lainnya yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum sehingga membuat masyarakat resah. Preman itu diamankan di wilayah perkotaan Garut, yakni di Kecamatan Tarogong Kaler, dan Garut Kota yang diangkut langsung menggunakan dua truk Dalmas Polres Garut untuk didata, dibina, dan diperiksa semuanya, serta diproses hukum apabila ada pelanggaran pidana. Kapolres menginstruksikan kepada anggotanya tidak segan-segan menembak semua preman yang meresahkan masyarakat dan melawan petugas kepolisian. "Kalau ada yang melarikan diri atau melawan petugas, tembak," kata perwira lulusan Akpol tahun 2004 itu. Pria kelahiran tahun 1982 itu dengan tegas menyatakan bahwa negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme, semua harus ditindak apabila melakukan tindakan yang mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Garut. Ia memerintahkan langsung kepada seluruh anggotanya agar tidak pernah takut untuk terus mencari, menangkap guna memberantas preman yang meresahkan masyarakat di wilayah perkotaan maupun di pelosok Garut. "Saya perintahkan, saya yang bertanggung jawab untuk menembak siapa saja yang mencoba melakukan perlawanan," kata dia dengan nada keras di hadapan puluhan preman dan jajaran personel Polres Garut. Aksi memberantas preman oleh Kapolres Garut kelahiran Tarakan, Kalimantan Utara, itu bukan sesuatu yang baru dilakukan di Kabupaten Garut. Jauh sebelum operasi memberantas 81 preman itu sudah dilakukan sejak ia menjabat di Garut Januari 2023. Sejak ia menjabat tercatat sudah ada sejumlah preman yang diringkus karena aksinya telah mengganggu keamanan masyarakat dan melakukan penganiayaan terhadap masyarakat, bahkan ada yang sampai berani menganiaya anggota TNI maupun Polisi. Tercatat sejumlah insiden menonjol aksi premanisme yang diproses hukum yakni seperti kejadian seorang preman menganiaya anggota Kodim 0611 Garut hingga mengalami luka lebam saat sedang bertugas membawa mobil ambulans di Jalan Hasan Arief, Kecamatan Banyuresmi, 12 Maret 2023. Aksi preman yang berani menganiaya petugas TNI AD itu dipicu karena saat anggota membawa mobil ambulans untuk melakukan kegiatan sosial, namun di tengah perjalanan mengalami hambatan karena ada rombongan pernikahan yang konvoi untuk pergi ke tempat pengantin perempuan. Anggota TNI itu sempat meminta rombongan pengantin pria untuk membuka jalan, namun permintaannya itu mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari salah seorang preman dalam rombongan itu, yang tanpa pikir panjang memukul anggota. Tidak lama oleh jajaran Satuan Reskrim Polres Garut pelaku langsung diciduk di rumahnya, untuk selanjutnya diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak cukup di sana, aksi premanisme juga muncul di jalanan saat pengamanan arus mudik di Jalan Raya Limbangan, sopir Isuzu Elf yang melakukan premanisme dengan mengacungkan golok kepada pengendara lain untuk membuka jalan di tengah kemacetan. Tidak lama kemudian jajaran kepolisian meringkusnya tanpa melakukan perlawanan untuk menjalani proses hukum. Selain itu, ada yang lebih heboh lagi seorang preman kampung yang baru bebas bersyarat dari hukumannya terkait kasus yang menjeratnya melakukan perkelahian dengan anggota TNI, kemudian membuat gaduh dengan mendatangi markas Koramil Pameungpeuk sambil mabuk dan membawa senjata tajam. Sejak beberapa hari kebebasannya dan kembali ke kampung halaman di Kecamatan Pameungpeuk, ia kembali berulah dengan menganiaya dua warga di Jalan Miramareu, Kecamatan Pameungpeuk, Garut Selasa (25/4/2023) dini hari yang menyebabkan korbannya mengalami luka parah dan harus mendapatkan penanganan medis. Selain itu, muncul juga aksi premanisme yang dilakukan oleh tiga preman di tempat wisata yang membuat gaduh kemudian melakukan penganiayaan terhadap seorang anggota Satuan Polisi Air dan Udara (Polairud) Polres Garut. Aksi premanisme yang berani melawan petugas kepolisian itu langsung diciduk kepolisian, Kapolres Garut tidak memberikan kesempatan keadilan restoratif kepada para pelaku penganiayaan anggota Polri, semuanya diproses hukum. Selain kasus yang muncul di permukaan itu, Polres Garut juga menangani sejumlah kasus preman yang selama ini dilaporkan sudah meresahkan masyarakat karena melakukan pencurian, dan pemalakan. Buntut polisi dianiaya Sederet kejadian aksi premanisme yang terjadi di Kabupaten Garut dengan korbannya ada anggota TNI dan Polri itu membuat geram Kapolres Garut untuk melakukan operasi pemberantasan premanisme. Kemarahannya terhadap aksi premanime itu, setelah munculnya kasus baru seorang anggota Polsek Cikelet berpangkat Bripka yang dianiaya preman saat mencoba menertibkan arus lalu lintas kendaraan yang macet di depan pabrik PT Daux Garut, Jalan Karangpawitan, Garut, Rabu (7/6/2023) sore. Aksi preman menganiaya anggota Polri di jalanan itu membuat miris Kapolres Garut karena dilakukannya di hadapan anak korban yang baru dijemput pulang kegiatan kursus secara membabi buta. Kapolres mengungkapkan kekesalannya mereka yang sudah berani melawan petugas. Untuk itu dalam waktu 1x24 jam, seluruh preman itu harus diringkus dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sejak kejadian penganiayaan terhadap anggota Polri itu, Kapolres Garut langsung memerintahkan seluruh anggota di jajaran Polres Garut maupun Polsek untuk melakukan operasi pemberantasan preman dan semuanya yang terdapat unsur pidana untuk diproses hukum. "Akan saya kejar, teman kalian (preman) telah melakukan penganiayaan terhadap anggota Polri. Oleh sebab itu saya perintahkan kepada seluruh anak buah saya untuk mengejar preman yang ada di Kabupaten Garut," kata Kapolres. Aksi premanisme itu dinilai Kapolres merupakan bentuk menantang institusi Polri sehingga tidak bisa dibiarkan dan harus diberantas semua preman yang ada di Garut karena ia ingin menunjukkan bahwa negara tidak bisa kalah oleh preman. "Jangan pernah main-main sama negara, kalian cari hidup yang baik, kalau kalian jual, saya beli," tegas Kapolres. Jangan takut preman Sebelum menjadi Kapolres Garut, ia pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Barat, jauh sebelumnya juga pernah menduduki jabatan strategis di sejumlah daerah pelosok Indonesia. Memberantas preman merupakan bagian dari tugasnya untuk menciptakan rasa aman dan tenang bagi seluruh lapisan masyarakat, dan selama memberantas preman itu tidak pernah ada ancaman, apalagi merasakan takut. Sebelumnya ia pernah juga menangkap preman-preman lokal yang meresahkan dan mengganggu keamanan masyarakat di sejumlah daerah di wilayah tugasnya seperti di Ambon, kemudian di Kalimantan Timur. Bahkan ia pernah melakukan penangkapan terhadap preman ternama di Indonesia yaitu John Key terkait kasus penganiayaan. Jadi, bagi Kapolres Garut tersebut mengamankan preman yang membuat gaduh merupakan hal biasa dan menjadi tugasnya sebagai anggota Polri. "Saya menangkap preman sudah menjadi tugas saya, sudah hobi saya," kata pria yang baru pertama kali menduduki jabatan Kapolres itu. Dalam sejumlah kesempatan, termasuk saat jumpa pers seringkali menyampaikan dirinya menghibahkan untuk masyarakat, mengabdikan diri kepada negara untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman di Kabupaten Garut. Aksi memberantas preman yang meresahkan masyarakat itu tentunya membuat banyak masyarakat mendukungnya. Karena, rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktivitas merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh elemen masyarakat. Keberadaan polisi yang berani menindak tegas aksi premanisme itu menjadi sesuatu yang didambakan bagi masyarakat Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Garut, saat ini.

Kapolres Garut menginstruksikan anggotanya tidak segan menembak semua preman yang meresahkan masyarakat dan melawan petugas kepolisian.

Berantas Premanisme, Kapolres Garut: Yang Melawan Tembak Ditempat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/PREMAN-2180340130.jpg" alt="Sejumlah preman ditangkap personel Polsek Cidahu, Resor Sukabumi pada operasi pemberantasan preman yang digelar serentak se-wilayah hukum Polres Sukabumi, Jumat (16/6/2023). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah preman ditangkap personel Polsek Cidahu, Resor Sukabumi pada operasi pemberantasan preman yang digelar serentak se-wilayah hukum Polres Sukabumi, Jumat (16/6/2023). (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Personel Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi beserta dua Polsek setempat menangkap seratusan preman yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang aksinya sangat meresahkan masyarakat. "Penangkapan 102 orang preman di wilayah hukum Polres Sukabumi ini untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, karena berbagai bentuk aksi premanisme memang tidak dapat dibenarkan, maka dari itu kami menginstruksikan kepada seluruh personel baik yang bertugas di lingkungan Polres Sukabumi maupun polsek untuk melakukan pemberantasan segala macam bentuk aksi premanisme," kata Kapolres Sukabumi AKBP Maruly Pardede di Sukabumi, Jumat. Menurut Maruly, seluruh personel diinstruksikan untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan serta tidak segan melakukan tindakan tegas apalagi pelaku premanisme sampai mengancam keselamatan masyarakat. Penyisiran keberadaan para terduga preman akan terus dilakukan untuk membuat efek jera kepada siapapun yang melakukan aksi premanisme mulai dari parkir ilegal, pungutan liar hingga pemalakan. Sementara, Kanit I Pidum Satreskrim Polres Sukabumi IPDA Sapri menambahkan dari beberapa orang diduga melakukan pelanggaran seperti penjualan obat keras terbatas, meminta uang secara paksa dengan alasan mengamen dan tindakan lainnya yang meresahkan warga. Dari seratusan lebih preman yang ditangkap ada belasan yang terbukti melakukan tindak kriminalitas seperti membawa senjata tajam bahkan ada beberapa yang mengedarkan obat keras terbatas ilegal. Mereka saat ini masih dilakukan pemeriksaan untuk mengembangkan kasus ini. Untuk terduga preman yang kedapatan membawa obat-obatan terlarang diserahkan kepada Satuan Narkoba Polres Sukabumi. Pihaknya juga mengimbau masyarakat jika melihat ada tindak premanisme atau bahkan menjadi korban, maka segera melapor kepada pihak kepolisian atau aparat keamanan terdekat agar bisa cepat ditangani dan pelakunya tertangkap.

Personel Kepolisian di Sukabumi diinstruksikan melakukan tindakan tegas apalagi pelaku premanisme mengancam keselamatan masyarakat.

Polisi Ciduk Seratusan Preman di Kabupaten Sukabumi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/IMG-20210329-WA0039.jpg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin konferensi pers terkait penangkapan jaringan teroris di berbagai daerah di Indonesia, di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin (29/3). Humas Polda Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin konferensi pers terkait penangkapan jaringan teroris di berbagai daerah di Indonesia, di Mapolda Sulsel, Makassar, Senin (29/3). Humas Polda Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terus menaruh perhatian terhadap aksi premanisme. Kini dia menerbitkan Surat Telegram Rahasia untuk menjadi petunjuk bagi jajarannya dalam memberangus pungli dan premanisme.  Surat Telegram ini bernomor ST/1251/VI/HUK.7.1/2021 tertanggal 15 Juni 2021 ditujukan kepada seluruh Kapolda. Telegram ini juga sebagai tindak lanjut atas keresahan warga yang kerap menjadi korban pungutan liar (pungli) di kawasan pelabuhan dan sekitarnya.  "Guna mendukung akselerasi pemulihan ekonomi nasional, kamtibmas harus kondusif,” ujar Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6).  Agus menuturkan, pemerintah saat ini tengah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Polri tak mau aksi premanisme justru menjadi penghambat. "Negara tidak boleh kalah dengan aksi-aksi premanisme tersebut", jelasnya.  Surat Telegram yang bersifat perintah ini menekankan 5 hal yang harus dijalankan oleh Kapolda. Berikut poin-poinnya:  1. Melaksanakan kegiatan Kepolisian yang ditingkatkan (K2YD) di Kawasan Pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing dengan sasaran aksi premanisme.  2. Melaksanakan penegakan hukum terhadap segala aksi premanisme di kawasan pelabuhan yang ada di wilayah masing-masing.  3. Meningkatkan upaya pencegahan pungutan liar bersama unit pemberantasan pungli di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.  4. Penegakan hukum bersama APIP terhadap aksi pungli yang terjadi di kawasan pelabuhan di wilayah masing-masing.  5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kapolri Up Kabareskrim.

Kapolri Terbitkan Telegram Basmi Premanisme, Ini 5 Poinnya