<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/dipendikbud-sda-1927766559.jpg" alt="Surat keputusan Dispendikbud Sidoarjo menerapkan kebijakan belajar daring. (Dok/Radar Sidoarjo)" width="100%">
<figcaption>Surat keputusan Dispendikbud Sidoarjo menerapkan kebijakan belajar daring. (Dok/Radar Sidoarjo)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Sidoarjo, memberlakukan sistem pembelajaran daring bagi semua jenjang pendidikan, dari PAUD, SD, SMP, berlaku pada 1 - 4 September 2025.&nbsp;Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/10088/438.6.4/2025 tentang Keamanan dan Keselamatan Kerja, sebagai antisipasi situasi tidak kondusif akibat gelombang demonstrasi belakang ini.

Dinas Pendidikan Sidoarjo terapkan pembelajaran daring untuk menjaga keamanan siswa dan guru, berlaku 1-4 September 2025.

Antisipasi Situasi Tidak Kondusif, Sekolah di Sidoarjo Terapkan Pembelajaran Daring hingga 4 September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/ITS-DARING.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) terus berinovasi untuk mendukung pembelajaran daring. Salah satunya dengan meluncurkan intelligent online learning dan inovasi praktikum daring. Inovasi tersebut terus dikembangkan meski saat ini sudah memasuki fase kehidupan normal baru.  Rektor ITS Mochamad Ashari mengatakan, inovasi pembelajaran daring itu merupakan konsep yang sudah diterapkan di ITS. Bahkan, inovasi tersebut sudah berhasil menjadi konsep pembelajaran daring yang efektif. ’’Ini bukan sekadar pembuktian konsep, tetapi juga akan terus digunakan meski kembali ke pembelajaran luring,” tuturnya.  Ashari mengatakan sangat mengapresiasi para inovator ITS yang telah melahirkan produk-produk pembelajaran virtual. Hal itu menjadi langkah bersama untuk menyiapkan sistem pendidikan masa depan yang tidak terbatas oleh ruang. ’’Lahirnya inovasi-inovasi ini sangat membantu dalam pendidikan masa depan,” ujarnya.  Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) ITS Fadlilatul Taufany mengatakan, ada lima produk intelligent online learning yang dihasilkan ITS. Yakni, inovasi kuliah di ruang kelas maya, pengawas ujian cerdas, auditorium di dunia maya, perangkat uji kompetensi cerdas, dan pengembangan sikap berbasis digital.  ’’Dengan inovasi tersebut, pembelajaran yang dilakukan secara daring dapat berlangsung interaktif,” jelasnya.  Selain itu, ITS menciptakan massive open online course (MOOC) di MyITS Learning. Dengan begitu, kesempatan mahasiswa terbuka seluas-luasnya untuk mempelajari ilmu baru dan bisa mendapatkan pelatihan intens seperti kursus.  ’’Sekarang sudah lebih dari 300 konten yang tersedia di cloud content MOOC ITS untuk mahasiswa,” katanya.

Ini Lima Produk Intelligent Online Learning Hasil Inovasi ITS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG_20211027_131328.jpg" alt="Guru besar Universitas Indonesia Prof Mayling Oey-Gardiner memberikan paparan soal plagiarisme di dunia perguruan tinggi. Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Guru besar Universitas Indonesia Prof Mayling Oey-Gardiner memberikan paparan soal plagiarisme di dunia perguruan tinggi. Foto : Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Praktik plagiat atau plagiarisme di perguruan tinggi masih jamak ditemukan. Hal ni diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia Prof Mayling Oey-Gardiner dalam webinar Indonesia Cyber Education (ICE) Institute di Jakarta (27/10).  Menurutnya plagiarisme harus disosialisasikan sejak perkuliahan perdana setiap tahun akademik baru. Dia mengaku sangat merisaukan keadaan plagiarisme yang cukup luas dilakukan mahasiswa. Di masa pandemi seperti ini, Mayling mengatakan plagiat dalam kuliah online maupun tatap muka itu sama saja. ’’Namanya plagiat itu sama saja,’’ katanya dalam webinar yang bertema ICE Institute untuk Indonesia Satu itu.  Mayling menuturkan plagiat itu menggunakan karya orang, tanpa memberikan pengakuan atau menyebutkan sumber asalnya. Menurut dia dalam pembelajaran daring atau virtual yang banyak dijalankan sekarang, godaan untuk plagiat semakin kuat. Sebab mahasiswa berinteraksi langsung dengan komputer atau gadget yang terhubung dengan internet.  Menurut dia dengan akses internet, praktik plagiat semakin mudah. ’’Dibandingkan dengan cari buku atau jurnal di perpustakaan,’’ katanya. Model plagiat yang jamak dia temukan adalah gunting tempel atau sering disebut copy paste. Kemudian tanpa memberi tahu atau mencantumkan sumber asalnya.  Mayling sangat berharap integritas di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan secara umum ditegakkan. Ketika menyalin atau menyadur karya orang lain harus mencantumkan sumbernya. Atau biasa disebut dengan sitasi. Bahkan jika diperlukan untuk menyadur, mengutip, atau sejenisnya dari karya orang lain harus izin orang bersangkutan.  ’’Plagiarisme jangan dianggap biasa-biasa saja. Ah semua juga melakukan, kenapa saya tidak. Jangan seperti itu,’’ katanya. Setiap pencipta sebuah karya atau gagasan, tidak rela ketika karyanya dicuri. Menurutnya menyalin karya orang tanpa meminta izin itu sama dengan mencuri. Pelakunya disebut maling.  Dia lantas menyampaikan ada beberapa alasan mahasiswa atau akademisi melakukan plagiat. Paling banyak karena sengaja dan merasa malas. Kemudian yang kedua mereka tidak mampu menyelesaikan sendiri. Sehingga menyalin karya orang lain.  Menurut Mayling menghapus 100 persen praktik plagiarisme tentu sulit. Tetapi menekan atau menguranginya bisa dilakukan. Caranya adalah setiap institusi membentuk unit khusus yang mengawasi dan sosialisasi tentang plagiarisme. Kemudian kepada mahasiswa baru setiap tahun akademik baru, diberi pengetahuan tentang plagiarisme.  Termasuk juga pengetahuan bagaimana melakukan sitasi atau mengutip sumber yang benar. ’’Jangan dianggap semua mahasiswa atau bahkan dosen itu paham soal plagiarisme,’’ pungkasnya

Gubes UI Sebut Dalam Pembelajaran Daring Godaan Plagiat Kian Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Uji-coba-sekolah-tatap-muka-di-Bogor_SALMAN-TOYIBIJAWA-POS_Jawa-Pos-463.jpg" alt="Sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar SMAN 1 Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/3/2021). Sebanyak 170 sekolah dari jumlah 232 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai menggelar uji coba pembelajaran secara tatap muka dengan mener" width="100%">
<figcaption>Sejumlah siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar SMAN 1 Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/3/2021). Sebanyak 170 sekolah dari jumlah 232 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mulai menggelar uji coba pembelajaran secara tatap muka dengan mener</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merencanakan untuk kembali memulai pembelajaran tatap muka (PTM), dikombinasikan dengan belajar daring pada awal tahun ajaran baru 2021/2022 atau Juli mendatang.  Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa pun mengapresiasi rencana besar tersebut dengan mengingatkan, perlunya kecermatan dan kesiapan yang matang. Ini mengingat Juli hanya tinggal beberapa waktu lagi.  “Campuran pembelajaran tatap muka dan daring yang kita dengar sebagai pembelajaran hybrid ini harus disiapkan dengan sangat matang dan cermat mengingat begitu beragamnya situasi kondisi, prasarana dan sarana pembelajaran di negara kita," jelas dia, Jumat (19/3).  Ia menuturkan bahwa kematangan dan kecermatan penyiapan proses kedua sistem belajar ini sangat diperlukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung efektif, efisien dan tidak memberatkan baik bagi murid, pendidik juga orangtua.  Dalam masa PJJ tanpa hybrid saja, masih banyak pekerjaan rumah (PR) dalam proses pembelajaran seperti bahan ajar, pilihan media ajar, proses evaluasi pembelajaran belum lagi soal-soal teknis tekait gadget, sinyal dan kuota. Sementara menjelang pembelajaran tatap muka, selain persiapan proses pembelajaran, sekolah pun harus memastikan sarana prasana prokes harus memadai.  Di bulan Juli nanti, Mendikbud juga meminta agar sekolah wajib memberikan dua pilihan proses pembelajaran kepada orang tua, yaitu secara tatap muka atau daring. Namun, ia khawatir dalam melaksanakan kedua jenis pilihan pembelajaran ini, ada proses pembelajaran yang kurang optimal karena area fokus guru menjadi lebih luas.  “Guru harus menyiapkan bahan ajar lalu menyiapkan metode ajar baik kepada murid yang memilih tatap muka maupun daring. Memastikan berjalannya prokes bagi siswa tatap muka sekaligus mengawal dan mengevaluasi pembelajaran daring. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para guru juga sekolah," tambahnya.  Oleh karenanya, Kemendibud diminta untuk segera membuat petunjuk teknis terkait persiapan pembelajaran hybrid ini ke depan. Termasuk evaluasi pelaksanaannya dalam pemaparan yang cukup detail pada masing-masing metode pembelajaran, baik tatap muka maupun daring.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/12/2020/pesan-satgas-agar-belajar-tatap-muka-tidak-menimbulkan-klaster-covid-1/">Pesan Satgas Agar Belajar Tatap Muka Tidak Menimbulkan Klaster Covid-1</a>  "Sehingga meskipun katakanlah yang memilih pembelajaran tatap muka hanya 10 persen siswa atau sebaliknya yang memilih pembelajaran daringlah yang hanya 10 persen, guru tetap memberikan fokus perhatian dan persiapan yang sama baiknya," imbuh Ledia.  Yang tak kalah pentingnya juga adalah bagaimana memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan baik pada setiap sekolah. “Guru-guru kan dijamin sudah divaksin sebelum masa pembelajaran tatap muka dimulai. Anak-anak tidak divaksin karena belum ada vaksin untuk anak-anak, padahal mereka tetap bisa terpapar covid baik dengan atau tanpa gejala," ujarnya.  "Orang tua murid belum tentu semua sudah divaksin. Maka memastikan di sekolah ada protokol kesehatan ketat dan murid terpantau pergi dan pulang sekolah tanpa melipir ke tempat-tempat lain juga merupakan satu keniscayaan," tandas dia.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Hi6LP5ICLOI

DPR Minta Rencana Pembelajaran Tatap Muka Dikaji Secara Cermat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG20201009145045-1.jpg" alt="Machfud Arifin didampingi istri dan jajaran Partai Nasdem menemui Komunitas Guru Pembelajar se-Surabaya pada Jumat (9/10). Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Machfud Arifin didampingi istri dan jajaran Partai Nasdem menemui Komunitas Guru Pembelajar se-Surabaya pada Jumat (9/10). Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin menyoalkan banyaknya masyarakat yang masih tinggal di wilayah kumuh. Dalam pertemuan bersama komunitas guru pembelajar se-Surabaya pada Jumat (9/10), Machfud banyak menunjukkan tempat kumuh di hadapan ratusan guru.  ”Surabaya belum maju. Masih banyak tempat di Surabaya yang kumuh. Masih ada lho warga Surabaya yang tinggal di pemakaman,” tutur Machfud.  Machfud juga mempertanyakan efektivitas pembelajaran daring yang dilakukan masyarakat di permukiman kumuh. Menurut dia, sudah saatnya pemerintah memikirkan dan mencari solusi bersama. ”Jadi bukan hanya diminta belajar daring, tapi juga melihat kondisi seperti apa,” ujar Machfud.  Untari Kartika, koordinator pembelajar guru TK swasta se-Surabaya menyatakan, selama ini pemerintah mengesampingkan peran guru TK Swasta. Tidak ada perhatian yang sama bagi seluruh tenaga pendidik. ”Bantuan keuangan nggak ada. Perbandingan transportasi dengan guru pos PAUD terpadu jauh,” keluh Untari.  Dia juga menyayangkan insentif yang terlalu sedikit. Hal tersebut mendorongnya untuk mendukung paslon nomor dua. Sebab, program dan visi misinya diyakini mampu menyejahterakan seluruh pihak.  ”Guru TK swasta insentifnya dikit sekali. Nggak sampe Rp 250 ribu. Pemerintah harusnya memperhatikan. Sama sekali nggak ada. Harus ada perhatian dan perubahan. Bimbingan dan lain sebagainya,” ujar Untari.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5RiBDOTgPXI&ab_channel=jawapostvofficial

Machfud Arifin Pertanyakan Pembelajaran Daring di Permukiman Kumuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/pendataan-nomor-ponsel.jpg" alt="JATAH PULSA: Sejumlah pelajar mengambil kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMKN 8 Jakarta, Kamis (3/9). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JATAH PULSA: Sejumlah pelajar mengambil kartu perdana untuk belajar online yang dibagikan di SMKN 8 Jakarta, Kamis (3/9). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sekolah dan perguruan tinggi diberi kelonggaran dalam pengumpulan nomor ponsel siswa, guru, mahasiswa, dan dosen untuk bantuan subsidi kuota internet. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengundur batas waktu pengumpulan data tersebut hingga minggu kedua September.  Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri mengonfirmasi perpanjangan proses pendataan itu. Sekolah diberi waktu tambahan untuk mendata dan mendaftarkan nomor ponsel siswa dan guru di data pokok pendidikan (dapodik) hingga 11 September 2020. Sebelumnya pendataan dijadwalkan rampung 31 Agustus 2020. ”Masih proses. Kami tunggu sampai 11 September,” ujarnya kemarin (3/9).  Jumeri menjelaskan, subsidi nanti diberikan dalam bentuk kuota. Bukan bagi nomor perdana baru. ”Di luar itu, mungkin cara provider meraih omzet agar banyak siswa menggunakan nomornya,” katanya. Karena itu, siswa diwanti-wanti agar mendaftarkan nomor yang akan dipakai seterusnya. Sebab, hanya satu nomor yang dapat terdaftar di dapodik. Subsidi kuota pun akan dikirim ke nomor tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/04/09/2020/mendikbud-nadiem-harap-universitas-terbuka-jadi-kiblat-pjj/">Mendikbud Nadiem Harap Universitas Terbuka Jadi Kiblat PJJ</a>  Sebagai informasi, mulai September siswa bakal mendapat bantuan subsidi kuota internet sebesar 35 gigabyte per bulan. Sedangkan guru mendapat 42 gigabyte per bulan. Bantuan diberikan hingga Desember 2020.  Pembagian nomor perdana memang banyak ditemukan di lapangan. Kemarin siswa SMK 8 Jakarta menerima bantuan pulsa internet untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) berupa nomor ponsel baru. Wakil Humas SMK 8 Jakarta Komariah menyatakan, kartu perdana tersebut berasal dari Telkomsel. Bentuknya bantuan, bukan kerja sama. ”Mengingat bantuan, maka harus sampai ke tangan penerima,” ujarnya.  Selain untuk siswa, kuota internet diberikan kepada mahasiswa dan dosen. Besarannya sedikit lebih banyak daripada untuk siswa dan guru, yakni 50 gigabyte per bulan. Rentang waktu bantuannya sama, untuk empat bulan terhitung sejak bulan ini.  Sama seperti siswa dan guru, untuk tingkat pendidikan tinggi, perguruan tinggi juga diminta mendata nomor ponsel mahasiswa dan dosen. Kemudian dimasukkan dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti). Batasnya hingga 11 September 2020.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/teknologi/30/08/2020/cara-operator-seluler-bantu-program-pjj-dengan-kuota-murah/">Cara Operator Seluler Bantu Program PJJ dengan Kuota Murah</a>  Menurut Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam, sebetulnya data sudah ada di PDDikti. Namun, untuk memastikan data tersebut masih valid, perguruan tinggi diminta melakukan pemutakhiran data nomor kontak ponsel mahasiswa dan dosen di PDDikti. Mahasiswa diimbau mendaftarkan nomor ponsel yang masih berlaku ke pihak kampus. ”Bantuan kuota ini untuk mahasiswa dan dosen aktif di perguruan tinggi negeri maupun swasta,” paparnya.  Sebagaimana diberitakan, Kemendikbud menganggarkan dana sebesar Rp 7,2 triliun untuk subsidi kuota siswa, guru, mahasiswa, dan dosen. Dengan bantuan itu, kegiatan belajar-mengajar secara daring tidak lagi tersendat.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2aHj-6bfqGk

Pendataan Nomor Ponsel untuk Subsidi Kuota Internet Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-gembira-700-ribu-guru-direncanakan-diangkat-jadi-pns_m_228815.jpg" alt="Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Hamid Muhammad (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) Hamid Muhammad (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan bahwa sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) berbeda dengan daring (online) dan luring (offline).  "Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan, PJJ itu tidak sama dengan pendidikan pembelajaran online, jadi mohon ini kadang-kadang orang menyamakan yang namanya PJJ itu sama dengan pembelajaran daring dan luring," tegas Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (PAUD Dasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad dalam Bincang Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa (16/6).  Pembelajaran daring itu biasanya merupakan pembelajaran yang selama ini dilakukan oleh guru secara interaktif melalui video conference. Pihaknya menyarankan agar ada interaksi antara guru dengan murid ketika tidak ada hambatan di akses internet, gawai, dan pulsa.  Akan tetapi, jika mau menggunakan model lain, misalnya belajar menggunakan aplikasi (learning management system), pihaknya sudah menyiapkan Rumah Belajar yang free access. "Kemudian ada juga yang dari pihak private, dari swasta Ruang Guru, ada Zenius, itu silakan itu pilihan-pilihan itu banyak ada yang free ada yang berbayar," tuturnya.  Namun, jika terdapat hambatan, maka pilihannya itu tidak memaksakan harus berbasis daring, tidak harus online, ada pilihan offline.  "Nah jaringan ini yang paling konservatif, selama ini itu (belajar) melalui buku yang selama, ini buku pegangan siswa sama guru, kalau dulu buku pegangan siswa ini hanya boleh dipakai di sekolah, maka pada saat sekarang, itu harus dipinjamkan kepada siswa agar bisa dipelajari di rumah," terang dia.  "Kemudian guru nanti setiap saat entah melalui melalui orang tuanya, entah melalui kunjungan ke rumah atau kunjungan ke kelompok-kelompok kecil, itulah nanti akan disiapkan seperti apa nanti anak-anak itu belajar di rumah. Jadi ini pilihan-pilihan bagi daerah yang memang akses internetnya tidak sebaik," sambung Hamid.  Sedangkan PJJ merupakan adopsi dari pembelajaran daring. Guru dituntut kreatif dalam memberikan materi. Sehingga murid tidak hanya mengerjakan tugas akademis, namun juga melakukan kegiatan yang menyenangkan agar keinginan belajar para murid tetap tinggi.  "Diharapkan para guru itu lebih memberikan pembelajaran yang bervariasi agar anak-anak ini termotivasi untuk belajar. Belajar di rumah ini lebih fokus kepada pendidikan kecakapan hidup dengan tempat anak-anak tinggal, ini jadi bahan koreksi kita ke depan," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3z1cFRo1a5A  https://www.youtube.com/watch?v=W_vf4aTsakM  https://www.youtube.com/watch?v=jhFa8SGvxY0

Kemendikbud Sebut PJJ Tak Sama dengan Pembelajaran Daring dan Luring