<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/18/MDCNk07ByGVm0Au5Phcr6VVTIh9alRs4wZrFbZXQ-385264326.jpg" alt="116 kepala dan wakil kepala daerah PDIP melakukan foto bersama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>116 kepala dan wakil kepala daerah PDIP melakukan foto bersama Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5). (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno tidak menghadiri acara pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sejak Jumat (16/5) sampai dengan Minggu (18/5). Saat sesi foto bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Minggu (18/5), tak terlihat wajah Pramono maupun Rano Karno. Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyebut, Pramono akan menunaikan ibadah haji. Sehingga orang nomor satu di Jakarta itu tidak bisa hadir pembekalan kepala daerah di Sekolah Partai DPP PDIP.&nbsp; "Mau haji (Pramono Anung)," kata Ganjar saat ditemui di Sekolah Partai PDIP. Sementara, kata Ganjar, Rano Karno mengajukan izin ke DPP PDIP. Menurut dia, Rano Karno saat ini tengah menghadiri festival film di Cannes, Paris.&nbsp;"Kalau Rano Karno lagi di Cannes festival film, kemarin izin," ungkap Ganjar. Terdapat total 116 kepala daerah maupun wakil kepala daerah mengikuti pembekalan di sekolah partai. Namun, Ganjar mengamini bahwa tidak semua bisa mengikuti kegiatan yang dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu. Ia menyatakan, pihaknya akan kembali menggelar pembekalan bagi kepala dan wakil kepala daerah untuk mereka yang berhalangan hadir. "Ada yang izin sakit, ada yang haji, ada yang kemarin ada acara lagi di luar, maka tadi disampaikan untuk yang belum nanti kita akan bikin lagi," ucap Ganjar. dalam kesempatan itu, Ganjar mengungkapkan terdapat tiga poin penting dari hasil pembekalan kepala dan wakil kepala daerah. Pertama, terkait potensi daerah. Kedua, terkait tata kelola pemerintahan, dan ketiga, agenda-agenda ciri khas PDI Perjuangan. Dalam pembekalan ini juga dibahas berbagai potensi daerah, dengan fokus pada pertanian, perdagangan, pariwisata, dan logistik berdasarkan pengalaman masing-masing daerah. Selain itu, tantangan terkait sumber daya manusia (SDM), alokasi keuangan, kapasitas fiskal yang berbeda di setiap kabupaten, kota, atau provinsi, serta konektivitas dan branding yang perlu dilakukan juga menjadi perhatian. &ldquo;Beberapa isu tentang dukungan industri atau UMKM mencuat dari berbagai diskusi, dan saya kira itu merupakan ciri khas pembelaan kita kepada masyarakat kecil. Dan tentu saja dari sisi tata kelola pemerintahan mengerucut pada bagaimana kita melayani masyarakat,&rdquo; jelas Ganjar. &nbsp; &nbsp;

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno Kompak tidak hadir dalam pembekalan PDIP, ini alasannya.

Pramono-Rano Tak Hadiri Pembekalan Kepala Daerah PDIP Padahal Tuan Rumah, Ganjar Pranowo Ungkap Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/17/Gambar-Mahfud-MD-selaku-Cawapres-dari-nomor-urut-tiga-antaranewscom-2975213091.jpg" alt="Mahfud MD. (antaranews.com)" width="100%">
<figcaption>Mahfud MD. (antaranews.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Mahfud MD turut mengisi pembelakan kepala daerah yang diselenggarakan oleh PDI Perjuangan pada Sabtu (17/5). Dalam kesempatan itu, mantan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) itu menyinggung soal praktik korupsi. Dia meminta seluruh kepala daerah hati-hati dan tidak tergiur korupsi.&nbsp; Menurut Mahfud, jebakan korupsi harus dibicarakan agar kepala daerah tidak terkena kasus. Mahfud pun menuturkan beberapa contoh bagaimana kepala daerah terkena kasus hukum. Misalnya saat menyusun APBD bersama DPRD. Seringkali kepala daerah tergoda untuk melakukan korupsi. Sehingga mereka masuk penjara bersama-sama.&nbsp; &rdquo;Bisa juga dengan praktik melakukan mark up ałau mark down untuk mendapat kickback. Hati-hati, ini kasus-kasus yang saya bicarakan. Jadi jangan sampai terjebak korupsi,&rdquo; ungkap Mahfud.&nbsp; Untuk itu, Mahfud menyarankan agar para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dia mengingatkan, tindak pidana korupsi bisa terus dikejar meski sudah tidak bertugas sekali pun. Sebab, tindak pidana korupsi kadaluarsa setelah 18 tahun. Sementara masa jabatan kepala daerah setiap periode hanya 5 tahun, kalau 2 periode maksimal 10 tahun. &rdquo;Jadi, jangan tergiur. Kalau saat menjabat berbuat baik dan sesuai ideologi partai, maka pensiun dengan gagah dan tidur dengan tenang,&rdquo; kata Mahfud.&nbsp; Lebih lanjut, Mahfud menyampaikan bahwa saat korupsi sedang marak. Indikatornya adalah indeks persepsi korupsi yang anjlok luar biasa. Pola korupsinya terdesentralisasi, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain greedy, kata Mahfud, korupsi juga disebabkan sistem rekrutmen politik yang sulit mengendalikan korupsi.&nbsp; mahfuBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016003689/mahfud-md-sebut-kenaikan-gaji-hakim-tak-efektif-cegah-korupsi">Mahfud MD Sebut Kenaikan Gaji Hakim Tak Efektif Cegah Korupsi</a> Dalam pembekalan itu, turut hadir Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, dan beberapa petinggi PDI Perjuangan lainnya seperti Djarot Saiful Hidayat, Komarudin Watubun, Ganjar Pranowo, dan Wakil Sekjen yang juga Kepala Sekretariat PDIP Aryo Adhi Dharmo.

mantan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) itu menyinggung soal praktik korupsi. Dia meminta seluruh kepala daera

Mahfud MD Minta Para Kepala Daerah Hati-Hati dan Tak Tergiur Korupsi saat Isi Pembekalan Kepala Daerah PDI Perjuangan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/Persiapan-Pelantikan-Kepala-Daerah-Terpilih-Dery-Ridwansah-2-2034432611.jpg" alt="Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno pada gladi pelantikan kepala daerah di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (19/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno pada gladi pelantikan kepala daerah di kawasan Monas, Jakarta, Rabu (19/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Persiapan retret atau pembekalan para kepala daerah (kada) terus berlangsung. Sebanyak 481 kada yang bakal dilantik besok (20/2) melakukan gladi bersih di kawasan Monas, Jakarta, kemarin (18/2). Dalam kesempatan itu, para kepala daerah terpilih diberi pengarahan terkait teknis pelantikan. Gubernur terpilih Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, dalam gladi bersih hanya diarahkan hal-hal sederhana untuk membentuk keakraban. &rdquo;Biar ada kebersamaan, diajari sikap dasar, PBB (peraturan baris-berbaris, Red), hormat, jalan di tempat, jalan berjalan, sikap dasar kita yang harus dilakukan,&rdquo; ujarnya. Bagi Luthfi, hal itu tidak ada persoalan karena dirinya mantan anggota Polri. Dia melihat kepala daerah lain juga relatif bisa melakukannya. &rdquo;Rekan-rekan dari sipil harus menyesuaikan,&rdquo; imbuhnya. Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga merasa tidak ada persoalan. Dia mengaku cukup familier dengan aktivitas baris-berbaris. Sebab, sudah sering dilakukan sejak sekolah. Khofifah menambahkan, pelatihan baris-berbaris sejatinya hanya simbol. Tidak hanya dimaknai secara fisik. Di dalamnya ada makna persatuan. &rdquo;Sebetulnya kita ini harus dalam satu barisan, menjaga NKRI. Sebetulnya jangan dimaknai baris-berbaris secara fisik,&rdquo; ungkapnya. Sesuai rencana, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan atau retret setelah pelantikan. Acara yang berlangsung pada 21&ndash;28 Februari itu bertempat di Magelang. Para kepala daerah akan menginap di dalam tenda. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, satu tenda akan diisi 3&ndash;4 kepala daerah. Disinggung soal pembiayaan yang dikritik banyak pihak, Bima berjanji pemerintah akan menekan seminimal mungkin. Namun, saat didesak berapa biaya yang dikeluarkan negara, dia enggan membeberkan. &rdquo;Belum ada (kisaran). Nanti lah kita sampaikan,&rdquo; kata dia. Dari Magelang, wali kota terpilih Damar Prasetyono mengajak masyarakat menjadi tuan rumah yang baik. Caranya adalah memberikan sambutan hangat kepada para kepala daerah yang hadir dalam acara retret di Akmil. "Masyarakat harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Sebagai tuan rumah, kita harus nguwongke. Betul-betul menghormati tamu yang datang, melayani mereka dengan baik,&rdquo; kata Damar dilansir dari Radar Magelang. Dia mengatakan, retret kepala daerah menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa Magelang merupakan kota yang nyaman dikunjungi. Dia berharap tamu-tamu yang hadir dalam acara retret terkesan dengan suasana Kota Magelang dan keramahan masyarakatnya. Sebagai salah satu calon peserta retret, Damar merasa bangga kotanya akan dikunjungi ratusan kepala daerah dan mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat. Dia yakin acara itu akan memberikan dampak yang luas terhadap perkembangan Kota Gethuk tersebut. &rdquo;Ini sungguh luar biasa. Kota Magelang adalah kota kecil yang sangat luar biasa. Saya bangga. Perhatian pusat terhadap Kota Magelang sangat luar biasa karena kita selalu dikunjungi,&rdquo; tuturnya. (tyo/far/c19/oni)

Sebanyak 481 kada yang bakal dilantik besok (20/2) melakukan gladi bersih di kawasan Monas, Jakarta, kemarin (18/2).

Setelah Dilantik, Kepala Daerah Langsung Berangkat Retret di Magelang