<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/18/DS4iLIe349BSaFipW75qS9Qh02cfEvR3VucrKleV-1-2740397187.jpg" alt="Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (18/5). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (18/5). (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo menyinggung wilayah Surabaya, Jawa Timur, yang dinilai sukses mengembangkan sekolah gratis. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat memaparkan Kesimpulan dan Tindak Lanjut Kegiatan Pembekalan Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (18/5). Dalam kesempatan itu, turut hadir Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, serta jajaran Ketua DPP PDIP lainnya. &ldquo;Menggenapi seluruh janji-janji politik dalam koridor kepartaian kita, semua sekali lagi saling tolong-menolong, saling membantu, saling berbagi pengalaman, dan tentu saja hasil akhirnya adalah kemajuan di daerah Bapak-Ibu sekalian,&rdquo; kata Ganjar. Di hadapan Megawati, Ganjar memaparkan tiga poin penting yang menjadi hasil dari pembekalan ini. Pertama, terkait potensi daerah. Kedua, terkait tata kelola pemerintahan, dan ketiga, agenda-agenda ciri khas PDI Perjuangan. &ldquo;Dan tiga agenda ini memiliki fokus, tantangan, dan lesson learned dari masing-masing pengalaman yang telah kita bagikan,&rdquo; jelasnya. Ganjar menuturkan, dalam pembekalan ini juga dibahas berbagai potensi daerah, dengan fokus pada pertanian, perdagangan, pariwisata, dan logistik berdasarkan pengalaman masing-masing daerah. Selain itu, tantangan terkait sumber daya manusia (SDM), alokasi keuangan, kapasitas fiskal yang berbeda di setiap kabupaten, kota, atau provinsi, serta konektivitas dan branding yang perlu dilakukan juga menjadi perhatian. &ldquo;Beberapa isu tentang dukungan industri atau UMKM mencuat dari berbagai diskusi, dan saya kira itu merupakan ciri khas pembelaan kita kepada masyarakat kecil. Dan tentu saja dari sisi tata kelola pemerintahan mengerucut pada bagaimana kita melayani masyarakat,&rdquo; jelas Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini juga menyinggung soal pemanfaatan digitalisasi untuk mempermudah pelayanan, serta reformasi birokrasi yang dapat mengkonsolidasikan seluruh kekuatan untuk memperlancar pekerjaan. &ldquo;Dan tentu optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) berdasarkan pengalaman dari daerah lain yang bisa kita sharing. Ini bertujuan untuk menyelesaikan keluhan umum terkait keterbatasan anggaran,&rdquo; ujar Ganjar. dia juga mengingatkan soal ciri khas PDI Perjuangan terkait sumber daya manusia, yakni pendidikan. Ia mencontohkan beberapa daerah yang berhasil mengembangkan sekolah gratis, baik negeri maupun swasta, salah satunya Surabaya. Ganjar berharap, melalui komitmen bersama, para kepala daerah PDIP, serta daerah-daerah lain dapat mengikuti jejak Surabaya. &ldquo;Jadi, kalau yang lain sudah memiliki sekolah negeri gratis yang merata, maka akses dari masyarakat yang bersekolah di swasta kita berikan jaminan yang sama,&rdquo; pungkas Ganjar. &nbsp; &nbsp;

Ganjar Pranowo membahas pengembangan sekolah gratis di Surabaya dalam pembekalan kepala daerah PDIP di Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Surabaya Berhasil Kembangkan Sekolah Gratis, jadi Bahasan Ganjar Pranowo saat Pembekalan Kepala Daerah Di Hadapan Megawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/17/86d20b30-a9f7-4402-9e11-22c0699cf211-3465970190.jpg" alt="Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengacungkan dua jempol. (PDIP)." width="100%">
<figcaption>Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengacungkan dua jempol. (PDIP).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hadir secara langsung dalam hari kedua pembekalan kepala daerah di Sekolah Partai, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Sabtu (17/5). Dia hadir bersama M. Prananda Prabowo dan Ketua DPR Puan Maharani.&nbsp; Megawati tiba di Sekolah Partai ketika Anggota Dewan Pengarah BRIN Bambang Kesowo sedang menjelaskan soal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Fungsi, Jenis dan Pentingnya Perlindungan kepada para kepala daerah yang merupakan kader PDI Perjuangan.&nbsp; Kepada para kepala daerah tersebut, Megawati meminta mereka untuk mendengarkan paparan Bambang Kesowo yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Megawati menyebut, Bambang adalah menteri sekretaris negara (mensesneg) ketika dirinya masih bertugas sebagai presiden.&nbsp; &rdquo;Beliau ini mensesneg saya. Bukan memuji di depan dia. Mensesneg saat saya tiga tahun jadi presiden. Tiga tahun semua beres,&rdquo; ungkap Megawati lantas memberi acungan dua jempol.&nbsp; Di hadapan Megawati dan pimpinan DPP PDI Perjuangan, Bambang Kesowo meminta para kepala daerah menumbuhkan budaya mengakui dan menghormati jerih payah dan karya intelektual yang dihasilkan, utamanya di kalangan masyarakat. Menurut dia itu sama artinya dengan membangun produktivitas dan profesionalisme. Bambang menyatakan bahwa perlu pengajaran yang tepat dengan penyebarluasan pemahaman, baik di kalangan pejabat ataupun pamong masyarakatnya, dan masyarakatnya sendiri. Terutama yang kehidupan sehari-harinya berbasis HAKI. &rdquo;Ini merupakan tugas para kepala daerah untuk memberi pemahaman HAKI,&rdquo; tegas Bambang. &nbsp; &nbsp;

Megawati Soekarnoputri memimpin pembekalan kepala daerah di Jakarta, menekankan pemahaman HAKI untuk meningkatkan produktivitas.

Megawati dan Puan Maharani Hadir Langsung di Hari Kedua Pembekalan Kepala Daerah PDI Perjuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/IMG_5629JPG-815987386.jpg" alt="Menkominfo Budi Arie saat tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkominfo Budi Arie saat tiba di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka tidak memberikan pengarahan dalam acara pembekalan calon menteri, di kediaman Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10). Menurutnya, Gibran hanya mendengarkan pemaparan yang disampaikan Prabowo. "Nggak (memberikan arahan), mendengarkan seperti kami," kata Budi Arie usai mengikuti pembekalan di Hambalang. Budi menyatakan, pembekalan hari ini hanya diikuti oleh para calon menteri. Ia menyebut, Prabowo memberikan pengarahan terkait tugas-tugas kabinet ke depan. "Pokoknya disampaikan oleh Pak Prabowo, pidato, dibekali oleh bapak presiden, memang beliau memberikan paparan-paparan bagaimana tantangan kita ke depan," ucap Budi. Ketu Umum Relawan Pro Joko Widodo (Projo) itu menuturkan, pembekalan terhadap para calon menteri dimulai sejak pukul 08.00 WIB. Para calon menteri mendapat pengarahan soal geopolitik, geoekonomi, hingga membangun soliditas pemerintahan ke depan. "Disampaikan oleh Pak Prabowo dan bicara hal-hal yang sangat penting dan strategis untuk menopang dan mendorong kemajuan Indonesia," ujar Budi. Dalam rekaman video yang diterima JawaPos.com, terlihat para calon menteri mengenakan kemeja berwarna putih. Pakaian senada juga dikenakan Prabowo dan Gibran dalam acara tersebut. Prabowo bersama Gibran juga turut menyalami para menteri dan wakil menteri yang hadir. Mereka di antaranya Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, aktivis HAM Natalius Pigai. Kemudian juga terlihat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koordinator Bidang Prekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengenakan seragam kepolisian. Pembekalan itu dimulai sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB. Dalam pembekalan itu, para calon menteri mendapatkan sejumlah materi. Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, mereka mendapatkan beberapa materi di antaranya geopolitik, kesuksesan sebuah negara, artificial intelligence, hingga lapangan kerja masa depan. "Serta antikorupsi dan kesimpulan," ucap Dahnil memberikan tabel materi pembekalan.

"Nggak (memberikan arahan), mendengarkan seperti kami," kata Budi Arie usai mengikuti pembekalan di Hambalang.

Budi Arie Ungkap Gibran Rakabuming Tak Berikan Pengarahan saat Pembekalan Calon Menteri di Hambalang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/16/Screenshot_20241016_172514_Photos-1-1904391208.jpg" alt="Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengenakan kemeja putih saat menyalami para calon menteri yang mengikuti pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10)." width="100%">
<figcaption>Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengenakan kemeja putih saat menyalami para calon menteri yang mengikuti pembekalan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Para calon menteri mengikuti pembekalan di kediaman Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, hari ini, Rabu (16/10). Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka hadir dalam acara tersebut. Dalam rekaman video yang diterima JawaPos.com, terlihat para calon menteri mengenakan kemeja berwarna putih. Pakaian senada juga dikenakan Prabowo dan Gibran dalam acara tersebut. Prabowo bersama Gibran juga turut menyalami para calon menteri dan wakil menteri yang hadir. Di antaranya Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga aktivis HAM Natalius Pigai. Juga terlihat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koordinator Bidang Prekonomian Airlangga Hartarto. Lalu ada Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengenakan seragam kepolisian. Pembekalan itu dimulai sejak pukul 07.30 WIB dan dijadwalkan berakhir pukul 19.30 WIB. Dalam pembekalan itu, para calon menteri mendapatkan sejumlah materi. Juru bicara Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, para calon pejabat mendapatkan beberapa materi seperti geopolitik, kesuksesan sebuah negara, artificial intelligence, hingga lapangan kerja masa depan. "Serta antikorupsi dan kesimpulan," ucap Dahnil membeberkan tabel materi pembekalan. Pembekalan itu akan digelar selama dua hari. Para calon menteri, wakil Menteri, dan kepala lembaga menjalani pembekalan sebelum masa pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden, pada Minggu (20/10) mendatang.

Para calon menteri mengikuti pembekalan di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor (16/10).

Para Calon Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Jalani Pembekalan di Hambalang Bogor, Begini Suasananya   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/106-bacaleg-gerindra-dapat-pembekalan-menangkan-pilpres-2019_m_.jpg" alt="Bacaleg Gerindra DKI Jakarta mengikuti pembekalan untuk menghadapi pemilu 2019 nanti" width="100%">
<figcaption>Bacaleg Gerindra DKI Jakarta mengikuti pembekalan untuk menghadapi pemilu 2019 nanti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 106 bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Partai Gerindra DKI Jakarta mengikuti pembekalan. Mereka mendapat pelatihan bagaimana menang di Daerah Pemilihan (Dapil). Baik itu Pemilihan legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)&nbsp; Partai Gerindra DKI, Muhamad Taufik mengungkapkan, bacaleg&nbsp; Gerindra terdiri dari berbagai latar belakang profesi. Mereka ada yang berasal dari akademisi, tokoh agama, pengusaha, aktivis, dan lain sebagainya. Karena itu, harus mendapatkan pemahaman yang sama untuk menangkan partai berlabang burung garuda di ibu kota. Acara tersebut diselenggarakan di Bogor, Jawa Bara mulai dari 13 sampai 15 September 2018. &ldquo;Framenya, harus sama dulu. Menangkan Prabowo Presiden dan menangkan partai. Semua bacaleg digembleng dan suruh berpikir soal pemilu. Mulai, aspek ideologis, komitmen, dan yang tidak kalah penting adalah semangat membangun Jakarta lebih sejahtera,&rdquo; ungkap Taufik, Jumat (13/9). Semua materi yang diberikan teknis pemenangan. Di antaranya, isu strategi pemenangan, peraturan kampanye, mekanisme penghitungan suara Pemilu 2019, simulasi penghitungan, manajemen komunikasi publik dan personal branding, media sosial dan hoaks. Selanjutnya, public speaking dan teknik komunikasi masa, monografi politik berbasis kelurahan, kompetisi internal dan eksternal caleg di Dapil. Dia berharap, setelah digembleng selama dua hari, para bakal caleg DPRD DKI akan menjadi mesin yang efektif di Pileg dan Pilpres 2019 mendatang. &ldquo;Setelah pembekalan bakal caleg, saya instrukaikan agar langsung turun ke dapilnya masing-masing. Mereka harus bersentuhan langsung dengan warga," tegas Taufik. Sementara itu, Ketua Pelaksana Pembekalan Bacaleg Gerindra DKI Syarif menyatakan, pembekalan ini merupakan pelatihan yang mesti diikuti semua bacaleg. Menurut dia, ini sangat penting karena banyak materi yang bisa membawa duduk di kursi DPRD. &ldquo;Alhmdulilah semua bacaleg hadir dan antusias mengikutinya,&rdquo; ungkapnya. Tentu, kata dia, tidak bisa semuanya dibuka ke publik soal meteri pembekalan karena ada strategi. &ldquo;Poinnya, caleg harus memahami sistem penghitungan lagar bisa menjaga suara,&rdquo; tegas sekretaris Komisi A DPRD DKI.

106 Bacaleg Gerindra Dapat Pembekalan Menangkan Pilpres 2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembekalan-anti-korupsi-calon-kepala-daerah-bukan-jaminan-ott-tamat_m_207202.jpeg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kejari, Kejagung dan Kepolisian sedang gencar melakukan sosialisasi kepada para Calon Kepala Daerah tentang Program Pilkada Berintegritas. Diharapkan dengan adanya program itu mampu menjadi peringatan kepada para calon agar tidak berani melakukan korupsi saat dia menjabat kelak.  Meski begitu, pembekalan yang berisi pemahaman soal pokok penyelenggara negara itu tidak menjadi jaminan, tidak ada lagi Kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Buktinya, KPK masih mencatat ada 18 gubernur/wakil dan 71 wali kota/bupati dan wakil yang terjerat kasus korupsi.  "KPK sudah sosialisasi untuk pencegahan. Memahami area rawan korupsi. Ada teken pakta integritas, kalau hari ini Pak Saut sudah datang dan sudah menjelaskan, terus besok ada lagi Kepala Daerah yang kena OTT , jangan salahkan KPK jangan salahkan kita," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Kota Medan, Selasa (24/4).  Menurutnya harus ada saling mengingatkan antara penyelenggara daerah agar jangan terjebak dalam area rawan korupsi. Sistem yang dibangun, kata Tjahjo, sudah bagus. Pencegahan dan sosialisasi juga sudah dilakukan.  "Gak ada jaminan kalau sudah seperti ini, gak ada jaminan. Makanya tadi dengan KPK membuka LHKPN, setidaknya calon itu jujur dululah. Catat tadi, yang tidak punya rumah tadi. Jangan nanti setahun menjabat, sudah punya dua, tiga rumah. Berarti dia gak jujur. Jadi gak ada jaminan," tukasnya.  Dalam pembekalan kepada 21 pasangan calon kepala daerah di Sumut, dijelaskan ada sembilan titik rawan korupsi. Mulai dari perencanaan APBD, penganggaran APBD, pelaksanaan APBD, perizinan, pembahaaan dan pengesahan regulasi dan pengelolaan pendapatan. Belum lagi soal rekrutmen, promosi, mutasi, rotasi kepegawaian, pelayanan publik dan peoses pengakan hukum.  Sementara tujuan deklarasi LHKPN bertujuan untuk sarana pengendalian internal karena setiap perubahan hartanya harus dilaporkan setiap tahun dan dapat diawasi oleh masyarakat. Untuk masyarakat, pengumuman LHKPN ini adalah sebagai salah satu penilaian untuk menentukan calon kepala daerahnya.  "KPK mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk memantau ketaatan para calon kepala daerah dalam mengumumkan kekayaannya. Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK jika ditemukan adanya harta calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Pembekalan Anti Korupsi Calon Kepala Daerah Bukan Jaminan OTT Tamat

pembekalan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembekalan