<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210204-WA0021-01.jpeg" alt="Narapidana korupsi proyek KTP elektronik Setya Novanto menunggu giliran mengikuti tes usap Covid-19 di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Kamis (4/2). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Narapidana korupsi proyek KTP elektronik Setya Novanto menunggu giliran mengikuti tes usap Covid-19 di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Kamis (4/2). (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menegaskan proses pembebasan bersyarat (PB) terhadap mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya gugatan terhadap surat keputusan (SK) pembebasan bersyarat Setnov di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. &ldquo;Terkait ini kami pasti akan mengikuti prosedur,&rdquo; kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen PAS, Rika Aprianti, kepada wartawan, Kamis (30/10). Rika menjelaskan, proses penerbitan SK pembebasan bersyarat dilakukan melalui tahapan yang ketat dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. &ldquo;SK pembebasan bersyarat yang sudah dikeluarkan pastinya sudah melalui pertimbangan dan juga sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pemberian hak pembebasan bersyarat bagi warga binaan, memenuhi persyaratan administratif dan substantif,&rdquo; tegasnya. Gugatan terhadap pembebasan bersyarat itu dilayangkan oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARRUKI), serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) ke PTUN Jakarta. Gugatan tersebut teregister dengan nomor 357/G/2025/PTUN.JKT, yang diajukan pada Rabu (22/10). Kuasa hukum ARUKKI dan LP3HI, Boyamin Saiman, menjelaskan alasan diajukannya gugatan terhadap keputusan pembebasan bersyarat Setya Novanto. Menurutnya, gugatan itu dilayangkan atas dasar kekecewaan pembebasan bersyarat terhadap Setya Novanto. &ldquo;Masyarakat yang diwakili oleh ARUKKI dan LP3HI kecewa atas bebas bersyaratnya Setnov sehingga mengajukan gugatan pembatalan keputusan bebas bersyaratnya Setnov,&rdquo; tutur Boyamin. Menurut Boyamin, keputusan pembebasan bersyarat tersebut tidak semestinya diberikan, karena Setya Novanto diduga masih terjerat persoalan hukum lain. Ia menilai, status hukum Setnov yang disebut masih terlibat dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) seharusnya menjadi pertimbangan penting sebelum keputusan bebas bersyarat diterbitkan. &ldquo;Setnov masih tersangkut perkara TPPU di Bareskrim,&rdquo; ujarnya. Boyamin menegaskan, jika gugatan yang diajukan ARUKKI dan LP3HI dikabulkan oleh PTUN Jakarta, maka Setya Novanto harus kembali menjalani sisa masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan (Lapas). &ldquo;Jika gugatan dikabulkan maka nantinya Setnov harus kembali masuk penjara menjalani sisa hukumannya,&rdquo; pungkasnya. Sebagaimana diketahui, terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto menerima bebas bersyarat sejak 16 Agustus 2025. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu sebelumnya menjalani penahanan di Lapas Sukamiskin setelah divonis bersalah dalam kasus korupsi e-KTP. Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara yang kemudian dikurangi menjadi 12 tahun 6 bulan penjara berdasar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 32/PK/Pid.sus/2020 tanggal 4 Juni 2025.&nbsp; Selain itu, dia dijatuhi denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta pidana uang pengganti Rp 49.052.289.803 subsider kurungan 2 tahun. Meski menerima bebas bersyarat, Setya Novanto diwajibkan untuk menjalani masa bimbingan dan wajib lapor hingga 1 April 2029 di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bandung.

Gugatan terhadap pembebasan bersyarat Setya Novanto, Ditjen PAS menegaskan proses sesuai hukum. Masyarakat kecewa atas keputusan tersebut.

Pembebasan Bersyarat Setya Novanto Digugat, Ditjen PAS Tegaskan Keluarnya dari Lapas Sukamiskin Sesuai Prosedur Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/IMG-20250814-WA0007-510875098.jpg" alt="Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto diberikan pembebasan bersyarat. Dia merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan KTP elektronik.&nbsp; Kemarin (17/8) di sela-sela mengikuti upacara pengibaran bendera di Istana Merdeka, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengonfirmasi bebas bersyaratnya Setnov. Sebelumnya, Setnov ditahan di Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.&nbsp; &ldquo;Harusnya tanggal 25 (Juli) yang lalu,&rdquo; kata Agus. Menurutnya, keputusan bebas bersyarat Setnov sudah berdasarkan asesmen. Selain itu keputusan ini berdasar hasil pemeriksaan peninjauan kembali (PK). Mahkamah Agung memang mengabulkan permohonan PK Setnov. Selanjutnya mengurangi vonisnya menjadi 12 tahun 6 bulan penjara. MA juga mengubah pidana dendanya menjadi Rp 500 juta. Namun karena sudah dibayarkan, maka tidak diganti (subside) dengan pidana enam bulan kurungan.&nbsp; Agus juga mengkonfirmasi jika Setnov tidak harus menjalani wajib lapor. &ldquo;Tidak ada karena denda subsider sudah dibayarakan,&rdquo; katanya. &nbsp; Setnov terbukti bersalah di pengadilan tindak pidana korupsi pada 24 April 2018. Hasil persidangan menyatakan Setnov bersalah dalam kasus korupsi KTP elektronik. Kerugian negara Rp 2,3 triliun.&nbsp; Dari terbuktinya kesalahan ini, maka Tipikor menjatuhi hukuman 15 tahun penjara. Ini lebih ringan karena jaksa penuntut umum menuntuk 16 tahun. Selain itu ada denda Rp 500 juta. Setnov juga dicabut hak politiknya selama lima tahun.&nbsp;

Setya Novanto, mantan Ketua DPR, mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani hukuman akibat kasus korupsi KTP elektronik.

Kata Menteri Agus Andrianto Soal Pembebasan Bersyarat Setnov

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SIDANG-VONIS-HENDRA-KURNIAWAN_MIFTAHUL-HAYAT-1.jpg" alt="Terdakwa kasus" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Terpidana kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Hendra Kurniawan mendapat pembebasan bersyarat. Dalam perkara ini dia divonis 3 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang bersangkutan telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat pada tanggal 2 Juli 2024 dan akan melanjutkan pembimbingan di bawah pengawasan Bapas Klas I Jakarta Selatan hingga 8 Juli 2026," kata Kabag Humas Ditjenpas Edward Eka Saputra kepada wartawan, Senin (5/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat ini Hendra akan menjalani pengawasan olrh Bapas Kelas I Jakarta Selatan. Dia pun diharuskan menjalani wajib lapor sampai dinyatakan bebas murni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014943336/kaesang-sebut-ridwan-kamil-pantas-ikut-pilgub-jakarta-2024-tapi-tegaskan-tak-gentar-jika-harus-jadi-lawan">Kaesang Sebut Ridwan Kamil Pantas Ikut Pilgub Jakarta 2024, Tapi Tegaskan Tak Gentar Jika Harus Jadi Lawan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Wajib lapor dan program bimbingan yang diselenggarakan oleh Bapas," jelas Edward.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan menolak banding yang diajukan oleh terdakwa&nbsp;Hendra&nbsp;Kurniawan dalam kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Dengan begitu, eks Karo Paminal Div Propam Polri itu tetap dihukum 3 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014943323/anak-yang-lahir-di-tahun-shio-ini-bakal-jadi-pendongkrak-rezeki-dan-kemuliaan-orang-tuanya">Anak yang Lahir di Tahun Shio Ini Bakal Jadi Pendongkrak Rezeki dan Kemuliaan Orang Tuanya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, kesatu menerima permohonan banding terdakwa&nbsp;Hendra&nbsp;Kurniawan. Kedua menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023 Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL yang dimohonkan banding tersebut," kata Hakim Ketua Nelson Pasaribu dalam persidangan, Rabu (10/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah benar. Sehingga penjatuhan pidana 3 tahun penjara terhadap&nbsp;Hendra&nbsp;dikuatkan pada tingkat banding.</div>

Anak buah Fredy Sambo yang terjerat kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Hendra Kurniawan mendapat pembebasan bersyarat.

Hendra Kurniawan, Terpidana Kasus Pembunuhan Brigadir Yosua Bebas Dari Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/WhatsApp-Image-2024-04-23-at-220019-864903524.jpg" alt="Mantan Bupati Malang Rendra Krisna (RK) akhirnya bisa menghirup udara bebas." width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Malang Rendra Krisna (RK) akhirnya bisa menghirup udara bebas.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Bupati Malang Rendra Krisna (RK) akhirnya bisa menghirup udara bebas. Eks orang nomor satu di Kabupaten Malang itu bebas dari tahanan Lapas 1 Surabaya. Kanwil Kemenkumham Jatim membenarkan kabar pembebasan bersyarat salah satu warga binaan di Lapas I Surabaya, RK pada Selasa (23/4). Hak bersyarat itu diberikan setelah warga binaan yang terjerat kasus tindak pidana korupsi itu memenuhi persyaratan administratif. &rdquo;Selama ini memang yang bersangkutan telah mengikuti program pembinaan baik kepribadian dan kemandirian di Lapas I Surabaya dengan baik,&rdquo; ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono dalam keterangan resmi yang diterima JawaPos.com. Selain itu, Heni menjelaskan, RK menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang positif. Hal itu pula yang juga membuat RK selama ini juga mendapatkan berbagai remisi sebagai ganjaran atas perubahan yang ditunjukkan. Total remisi yang didapatkan pria 62 tahun itu sejak ditahan pada 15 Oktober 2018 adalah 14 bulan 15 hari. &rdquo;Yang bersangkutan juga telah membayar denda dari dua perkara yang ada sebesar Rp 750 juta,&rdquo; terang Heni. Mendapatkan pembebasan bersyarat, pria kelahiran Pamekasan itu tetap harus mengikuti pembimbingan Balai Pemasyarakatan. Lamanya sampai dengan masa ekspirasi bebas ditambah dengan setahun setelahnya. Pola pembimbingan akan ditentukan pembimbing kemasyarakatan yang menanganinya. &rdquo;Salah satu jenis pembimbingannya adalah wajib lapor setiap sepekan sekali, dan akan dievaluasi setiap saat oleh Bapas Malang untuk memastikan pembimbingan berjalan efektif,&rdquo; urai Heni. Sementara itu, Kalapas Surabaya Jayanta mengatakan bahwa RK keluar dari lapas sekitar pukul 09.45 Selasa (23/4). RK dibebaskan berdasar SK Menteri Hukum dan HAM tanggal 18 April 2024 Nomor PAS-711.PK.05.09 Tahun 2024. Sebelum dilepaskan, pihak lapas memberikan pembekalan dan pengarahan kepada RK. Dia lalu diantar petugas lapas ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya untuk proses pembimbingan. &rdquo;Dari Bapas Surabaya telah dilimpahkan ke Bapas Malang, karena alamat RK berada di wilayah kerja Bapas Malang,&rdquo; terang Jayanta. Jayanta menjelaskan, dari dua perkara yang menjerat, RK diwajibkan menjalani pembinaan di lapas selama sepuluh tahun. Setelah dipotong remisi yang didapatkan, RK telah menjalani 2/3 masa pidana dan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. &rdquo;RK diperlakukan sama dengan warga binaan kami yang lain, karena berkelakuan baik dan menunjukkan penurunan tingkat risiko, otomatis berhak mendapatkan hak bersyarat,&rdquo; tutur Jayanta. Rendra Kresna divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya sebagai terdakwa kasus suap yang merugikan negara senilai Rp 7,5 miliar pada 9 Mei 2019. Saat itu, sidang dipimpin Hakim Ketua Agus Hamzah. Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang bertugas yakni Mufti Nur Irawan.

Mantan Bupati Malang Rendra Krisna akhirnya bisa menghirup udara bebas dari tahanan Lapas 1 Surabaya setelah mendapat pembebasan bersyarat

Korupsi 7,5 Miliar, Mantan Bupati Malang Rendra Krisna Terima Pembebasan Bersyarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/15/WhatsApp-Image-2023-08-15-at-165530-965770872.jpeg" alt="Delapan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Sidoarjo menghirup udara bebas hari ini (15/8), usai mendapat cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat." width="100%">
<figcaption>Delapan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Sidoarjo menghirup udara bebas hari ini (15/8), usai mendapat cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kebahagiaan dan keceriaan terlihat pada delapan warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas IIA Sidoarjo. Mereka telah menghirup udara bebas hari ini (15/8). Mereka bebas usai mendapat hak integrasi berupa cuti bersyarat (CB) dan pembebasan bersyarat (PB). Kedelapan narapidana sujud syukur di depan pintu utama lapas yang dipimpin Faozul Ansori itu. Mereka lalu dibawa ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Surabaya. &rdquo;Delapan orang yang bebas. Tiga mendapatkan PB dan 5 mendapatkan CB,&rdquo; ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari. Nanti, mereka mengikuti program pembimbingan di balai pemasyarakatan. Program pembimbingan bervariasi, mulai dari wajib lapor hingga program lain di Griya Abhipraya. &rdquo;Status mereka tidak lagi sebagai narapidana tetapi menjadi klien pemasyarakatan,&rdquo; lanjut Imam. Salah satu narapidana yang mendapatkan cuti bersyarat, Hans mengaku sangat senang. Pria 50 tahun itu mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak lapas. &rdquo;Saya dapat remisi dan sebagainya. Sebelumnya saya tetap menjalani 10 bulan 13 hari. Alhamdulillah senang, hari ini bisa bebas dan di sini kita juga dibina dengan baik dengan bapak-bapak, diajari cara masak, berjualan, buat es jus, dan sebagainya (keterampilan),&rdquo; ujar Hans, pria asal Sidoarjo yang divonis satu tahun empat bulan. Pria yang terjerat kasus penggelapan itu mengaku kapok. Dia berharap bisa menjalani hidup yang lebih baik ke depannya. &rdquo;Harapan saya setelah menjalaninya bisa lebih baik dan bisa diterima kembali oleh masyarakat,&rdquo; ucap Hans. Sementara itu, Kasi Binadik Lapas Sidoarjo Dedi Nugroho mengatakan, hak bersyarat diberikan karena kedelapan narapidana itu telah memenuhi beberapa syarat. Salah satunya karena telah menjalani 2/3 masa hukuman. &rdquo;Selain itu, mereka selama ini aktif mengikuti pembinaan dan berkelakuan baik serta menunjukkan perilaku yang positif,&rdquo; terang Dedi.

delapan warga binaan pemasyarakatan Lapas Sidoarjo menghirup udara bebas hari ini (15/8), mendapat cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat

Dapat Hak Pembebasan dan Cuti Bersyarat, Delapan WBP Lapas Kelas IIA Sidoarjo Sujud Syukur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/lumayan-bang-ipul-dapat-remisi_m_151542.jpeg" alt="Saipul Jamil menjalani sidang Vonis kasus pencabulan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (14/6/16)." width="100%">
<figcaption>Saipul Jamil menjalani sidang Vonis kasus pencabulan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (14/6/16).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sama seperti Roro Fitria dan puluhan ribu narapidana lainnya, Saipul Jamil juga sempat mengajukan permohonan bebas bersyarat dengan adanya aturan baru yang dikeluarkan oleh Menkumham guna mengantisipasi penyebaran virus Korona atau Covid-19 di dalam lapas.  Aturan baru tersebut diterbitkan setelah ditanda tangani oleh Menkunham Yasonna Laoly dengan Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.  Hanya saja, permohonan bebas bersyarat Saipul Jamil ditolak atau tidak diterima. Alhasil, mantan suami Dewi Persik itu gagal bebas dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur.  Kepala Lapas Cipinang, Hendra Eka mengatakan permohonan pembebasan bersyarat Saipul Jamil ditolak lantaran yang bersangkutan belum memenuhi syarat.  "Saipul Jamil mengajukan (permohonan bersyarat) tapi enggak bisa ikut bebas. Karena dia belum memenuhi kriteria. Jadi dia belum bisa bebas," kata Hendra saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (2/4).  Lebih lanjut diungkapkannya, salah satu syarat narapidana bisa mengajukan permohonan bersyarat adalah sudah menjalani dua per tiga masa tahanan. Sementara Saipul Jamil belum sampai mencapai dua per tiga hukuman yang dijalaninya. Karena yang bersangkutan divonis 8 tahun penjara untuk dua kasus yang menjeratnya.  "Dia belum menjalani (dua per tiga hukuman) jadi belum waktunya untuk bebas," katanya lebih lanjut  Saipul Jamil divonis 8 tahun penjara yang merupakan akumulasi dua kasus yang menjeratnya. Pertama, dia terkena kasus pencabulan dan divonis 5 tahun penjara hasil banding Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya majelis hakim PN Utara memvonis Saipul Jamil dengan hukuman 3 tahun penjara.  Kedua, Saipiul Jamil terjerat kasus suap. Dia dinilai terbukti melakukan suap kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh hakim Pengadilan Tipikor pada 31 Juli 2017. Saipul Jamil pun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara untuk kasus ini.

Permohonan Ditolak, Saipul Jamil Gagal Bebas dari Rutan Cipinang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dapat-lampu-hijau-bebas-dari-penjara-pilihan-ahok-bikin-angkat-topi_m_227237.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok." width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat sesegera mungkin menghirup udara segar di luar penjara. Namun, rencana Ahok untuk bebas dari penjara Mako tersebut haruslah dengan program Bebas Bersyarat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM)&nbsp;pun telah mengakui sesuai dengan perhitungan masa tahanan, Ahok bisa bebas pada Agustus 2018. Namun, bebasnya&nbsp;Ahok dengan program pembebasan bersyarat (PB) perlu melengkapi berkas-berkas yang ditentukan.&nbsp; "Bisa (PB), cuma sekali lagi perlu diluruskan bukan hanya Pak <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/07/2018/adik-kandungnya-tegaskan-ahok-tolak-pembebasan-bersyarat" target="_blank">Ahok</a> tapi semua napi punya hak untuk keluar atau mengikuti program pembebasan bersyarat (PB). Tapi kan ada aturan dan syarat administrasi yang harus dipenuhi," tutur&nbsp;Kasubag Publikasi Humas Ditjen Pas Rika Apriani kepada&nbsp;JawaPos.com,&nbsp;Rabu (11/7). Rika menerangkan program PB dilihat dari perhitungan khusus, yaitu bisa dinyatakan kalau dapat melengkapi atau melewati proses-proses. Salah satunya, telah menjalani dua pertiga masa tahanannya. "Jadi kalau pas di Agustus ya bebas di situ, cuma ada syarat-syarat yang mesti dilengkapi oleh keluarga Ahok, misalnya menyertakan surat menjamin," terang Rika. "Karena PB ini bukan bebas murni, dia masih menjalankan tapi di luar dengan masih wajib lapor," tambahnya. Berbicara soal <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/11/02/2018/tegas-kpk-tolak-usulan-pembebasan-bersyarat-dan-asimilasi-nazaruddin" target="_blank">pembebasan bersyarat</a> (PB), salah satu pengacara Ahok, I Wayan Sudirta pun hanya pasrah mengikuti jalannya hukum bekerja. "Jadi gini kapan Ahok bisa keluar janganlah pihak-pihak berikan pernyataan yang memancing perdebatan. Lebih baik kita serahkan saja pada aturan yang berlaku tentang remisi atau pembebasan bersyarat katanya," tutur Wayan. Dia akan tetap mempercayakan seluruh proses hukum kepada pejabat yang berwenang. Wayan akan tetap mengikuti aturan yang ada selama hukum adil berlaku kepada semua orang tidak terkecuali Ahok. "Saya tidak bisa bicara lebih lebar lagi, nanti polemik. Artinya saat ini hanya itu yang bisa kami tanggapi. Artinya, komentar-komentar yang menimbulkan pro dan kontra pasti menjadi kerugian untuk pak Ahok," tuturnya. Sementara itu, Adik mantan Ahok, Fifi Lety menyampaikan statement tidak terduga. Dirinya menyampaikan Ahok tidak akan mengajukan dan mengambil pembebasan bersyarat. Fifi mengatakan, pria yang lahir di Belitung Timur tersebut lebih memilih bebas murni atau menunggu waktunya keluar dari Mako Brimob, Depok. Hal ini disampaikan Fifi lewat akun instagramnya @fifiletytjahajapurnama. "Hari ini ramai WA (WhatsApp) dan telepon semua tanya hal yang sama, apa betul sebenarnya Pak Ahok bisa bebas bersyarat bulan Agustus? Jawabnya iya benar, tetapi beliau @basukibtp putuskan untuk tidak ambil. Biar tunggu sampai bebas murni saja," tulisnya. Dirinya mengakui memang belum ada hitung-hitungan pasti terkait mengenai kapan ayah tiga anak ini bisa mengikuti pembebasan bersyarat. Berdasarkan perhitungannya, pembebasan bersyarat sudah bisa diikuti Agustus.

Dapat 'Lampu Hijau' Bebas dari Penjara, Pilihan Ahok Bikin Angkat Topi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-belum-jawab-usulan-pembebasan-bersyarat-dan-asimilasi-nazaruddin_m_187947.jpeg" alt="Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin saat dihadirkan sebagai saksi di sidang e-KTP." width="100%">
<figcaption>Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin saat dihadirkan sebagai saksi di sidang e-KTP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Nasib usulan asimilasi dan pembebasan bersyarat Muhammad Nazaruddin masih belum bisa dipastikan. Pasalnya, hingga saat ini, rekomendasi tersebut belum ada jawaban dari&nbsp;Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),&nbsp;apakah ditolak atau diterima.&nbsp; Sehingga, Kabag Humas Ditjen PAS, Ade Kusmanto menyatakan pihaknya tengah menunggu jawaban dari hasil rekomendasi asimilasi dan pembebasan bersyarat Nazaruddin dari KPK. "Karena sampai saat ini belum menerima secara resmi balasan usul rekomedasi tersebut," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com melalui pesan singkat, Minggu (11/2). Nantinya, jawaban rekomendasi yang diberikan KPK, baik itu menolak atau menerima, akan disampaikan pada Menteri Hukum dan HAM. "Apakah isi menolak atau menyetujui usul asimilasi dan pembebasan bersyarat maka Dirjenpas akan menyampaikan hasil rekomendasi KPK dan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Pusat kepada Menteri Hukum dan HAM," jelasnya. Sehingga,&nbsp;kata Ade, yang berhak memutuskan apakah rekomendasi asimilasi dan pembebasan bersyarat dapat diberikan atau tidak pada Nazaruddin adalah Menteri Hukum dan HAM.&nbsp; "Untuk selanjutnya akan diputuskan apakah Nazaruddin bisa melaksanakan asimilasi atau tidak serta dapat diberikan PB atau tidak," tutupnya. Sebelumnya, Kabag Humas Ditjen PAS Ade Kusmanto membenarkan adanya pengusulan perihal pemberian bebas bersyarat atas nama Nazaruddin. "Muhamad Nazarudin narapidana kasus korupsi saat ini menjadi warga binaan Lapas Sukamiskin, sedang diusulkan oleh Kalapas Sukamiskin melaluli Kakanwil Jabar diteruskan kepada Ditjen Pas," ungkapnya saat dikonfirmasi JawaPos.com,&nbsp;Jumat (02/02). Atas pengusulan bebas bersyarat tersebut, saat ini pihak Ditjenpas sedang memeriksa dan melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) tanggal 30 Januari 2018. Usai tahapan tersebut selesai, maka selanjutnya, pihaknya akan meminta rekomendasi pihak aparat penegak hukum yang menangani perkara Nazarudin, sesuai PP 99/12 Pasal 36 A ayat 1 terkait tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, agar mendapatkan asimilasi. Nantinya, jika asimilasi disetujui, maka akan dijadikan dasar untuk pemberian program pembebasan bersyarat bagi suami Neneng Sri Wahyuni tersebut. "Berdasarkan data direktorat pembinaan latihan kerja produksi, bebasnya tahun 2020. Tetapi saat ini sudah memasuki tahapan asimilasi, namun belum bisa dilaksanakan menunggu rekomendasi KPK," katanya. Untuk diketahui, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebelumnya divonis bersalah terkait dua kasus korupsi yang melilitnya. Kasus yang pertama, mantan politikus Partai Demokrat tersebut divonis 4 tahun dan 10 bulan penjara, denda Rp 200 juta oleh Majelis Hakim PN. Tipikor Jakarta. Dalam kasus ini, Nazarudin terbukti menerima duit suap sebesar Rp 4,6 miliar. Uang suap diberikan mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris kepada dua pejabat bagian keuangan Grup Permai, Yulianis dan Oktarina Fury. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin, dari 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta menjadi 7 tahun penjara dan Rp 300 juta. Sementara untuk kasus kedua, Nazar divonis 6 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara pada 15 Juni 2016. Dalam kasus ini, Nazar terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp40,37 miliar. Nazar juga terbukti mencuci uangnya dari hasil duit gratifikasi yang diterimanya.

KPK Belum Jawab Usulan Pembebasan Bersyarat dan Asimilasi Nazaruddin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terpidana-korupsi-nazarudin-akan-jadi-santri-di-ponpes_m_187426.jpeg" alt="antan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin saat dihadirkan sebagai saksi di sidang e-KTP, Senin (3/4)." width="100%">
<figcaption>antan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin saat dihadirkan sebagai saksi di sidang e-KTP, Senin (3/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Bedahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin akan berubah status menjadi santri di sebuah pondok pesantren di daerah Jawa Barat. Ini bisa terwujud jika KPK memberikan rekomendasi pengajuan pembebasan bersyarat dan asimilasi yang diajukan pihak Ditjen Pas Kemenkumham. "Informasi yang kita dapatkan, juga sudah dicantumkan lokasi asimilasi kerja sosial. Asimilasi kerja sosial tersebut ini berdasarkan TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) pusat ya, di sebuah Pondok pesantren di Bandung," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (9/1). Namun, hingga saat ini, KPK belum mengeluarkan surat rekomendasi perihal persetujuan pengajuan pembebasan bersyarat dan asimilasi yang diajukan pihak Ditjen Pas, Kemenkumham, atas nama Nazaruddin. "Kita harus lihat, Apakah syarat 2/3 (menjalani masa pidana) sudah terpenuhi atau tidak perlu kita koordinasikan terlebih lebih lanjut," imbuhnya. Selain lamanya masa tahanan, pertimbangan lain kata Febri, pihaknya juga akan mempertimbangkan kontribusi yang pernah disampaikan oleh suami Neneng Sri Wahyuni tersebut terhadap KPK. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerima surat dan mempelajari pengajuan pembebasan persyaratan Nazaruddin yang dikirim pihak Ditjen Pas Kemenkumham. "Tadi saya sudah cek, benar KPK sudah menerima surat tersebut, surat itu tertanggal 5 Februari 2018," ungkap Febri Diansyah. Dalam surat tersebut kata Febri, berisi dua hal pengajuan, yakni terkait dengan permintaan rekomendasi tentang asimilasi kerja sosial dan pembebasan bersyarat terhadap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut. "Disampaikan juga di surat tersebut, bahwa ada tim di Kemenkumham, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pusat di sana sudah melakukan sidang," jelas Febri. Hasil dari sidang menurut Febri, secara administratif dan subtantif suami Neneng Sri Wahyuni tersebut sudah memenuhi syarat untuk asimilasi dan pembebasan syarat. "Jadi tim di Kemenkumham sudah melakukan sidang TPP. Hasilnya disampaikan ke KPK dan dikirimkan surat permintaan rekomendasi dari KPK," tuturnya. Namun, kendati dinilai telah memenuhi syarat, pihak KPK katanya, perlu mempelajari terlebih dahulu dan perlu berkoordinasi secara internal, antara pihak penyidik, pihak JPU, jaksa eksekutor, termasuk juga biro hukum. Setelah itu, menurut Febri barulah direspon surat tersebut dan menyampaikan pada pihak Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen PAS. Untuk diketahui, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebelumnya divonis bersalah terkait dua kasus korupsi yang melilitnya. Kasus yang pertama, mantan politikus Partai Demokrat tersebut divonis 4 tahun dan 10 bulan penjara, denda Rp 200 juta oleh Majelis Hakim PN. Tipikor Jakarta. Dalam kasus ini, Nazarudin terbukti menerima duit suap sebesar Rp 4,6 miliar. Uang suap diberikan mantan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris kepada dua pejabat bagian keuangan Grup Permai, Yulianis dan Oktarina Fury. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung kemudian memperberat hukuman Nazaruddin, dari 4 tahun 10 bulan penjara dan denda Rp200 juta menjadi 7 tahun penjara dan Rp 300 juta. Sementara untuk kasus kedua, Nazar divonis 6 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan penjara pada 15 Juni 2016. Dalam kasus ini, Nazar terbukti menerima gratifikasi dari PT DGI dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di bidang pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp40,37 miliar. Nazar juga terbukti mencuci uangnya dari hasil duit gratifikasi yang diterimanya.

Terpidana Korupsi Nazarudin Akan Jadi ‘Santri’ di Ponpes?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/lapas-overload-pengeluaran-negara-membengkak_m_151594.jpeg" alt="Kalapas Klas III Bontang Heru Yuswanto." width="100%">
<figcaption>Kalapas Klas III Bontang Heru Yuswanto.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meningkatnya angka kriminalitas rupanya tidak hanya membuat sesak lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan). Tapi juga membuat pengeluaran negara bertambah besar. Lapas Klas III Bontang, misalnya. Dihuni 830 warga binaan, dalam sehari mereka harus mengeluarkan Rp 12.396.880 keperluan makan. Setiap narapidana, dijatah Rp 14.936 untuk tiga kali makan. &ldquo;Mungkin kalau di luar, itu hanya sekali makan. Tapi bagaimana lagi, itu harus kami laksanakan,&rdquo; kata Kalapas Klas III Bontang Heru Yuswanto. Dalam setahun, lapas paling tidak harus merogoh kocek Rp 4.462.876.800 untuk biaya makan saja. Sedangkan anggaran yang diberikan untuk operasional membeli bahan makan setahun hanya Rp 2,9 miliar. &ldquo;Sebenarnya lapas ini kapasitasnya 374 orang. Sudah overload,&rdquo; ungkapnya. Secara keseluruhan, untuk menutupi biaya operasional, lapas diberikan Rp 5 miliar. Heru mengaku jumlah itu kurang. Mengingat banyaknya pos pengeluaran. &ldquo;Itu sudah termasuk gaji dan tunjangan pegawai,&rdquo; tuturnya. Bahkan, dia mengaku lapas telah menunggak pembayaran tagihan PDAM sejak Januari 2017 yang mencapai Rp 140 juta dan PLN selama dua bulan sebesar Rp 40 juta. &ldquo;Kami sudah meminta kepada direktur PDAM agar tidak dilakukan pemutusan, karena masih mencari tambahan dana,&rdquo; terangnya. Ya, selain melobi Pemkot Bontang, lapas juga meminta bantuan kepada PT Pupuk Kaltim, Badak LNG, Indominco Mandiri, dan PT Kaltim Prima Coal. Dia menyebut, perusahaan tersebut menyambut baik, meski belum ada yang terealisasi. &ldquo;Kami juga meminta tambahan ke kanwil (kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, Red),&rdquo; ujarnya. Untuk menekan pengeluaran serta mengurangi jumlah warga binaan, Heru mengungkapkan pihaknya mendorong narapidana mengurus bebas bersyarat dan cuti bersyarat. Setiap bulan, dia menargetkan ada 30 orang yang mengajukan. Mereka yang berhak mengurus bebas ataupun cuti bersyarat, harus sudah menjalani 2/3 masa pidana. Di momen peringatan HUT ke-72 Republik Indonesia sendiri, terdapat 11 warga binaan yang bebas murni. &ldquo;Umumnya mereka tidak tahu, jadi kami dorong untuk mengurus. Selain itu, ada juga pemindahan ke lapas lain. Tapi persentasenya kecil, karena tempat lain juga over,&rdquo; jelasnya. Di samping itu, mereka juga berkoordinasi dengan penegak hukum. Seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan agar bisa memilah kasus yang tidak mesti dihukum di lapas. &ldquo;Misalnya tindak pidana ringan, bisa ada perdamaian,&rdquo; katanya.

Lapas Overload, Pengeluaran Negara Membengkak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembebasan bersyarat

Berita Terkini