<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/09/2eaiWjG2PoqHCTasVbCkKMNSNko9ESZ5MxG7yS5R-1086354328.jpg" alt="Gubernur Banten Andra Soni saat diwawancarai terkait kelanjutan MRT ke Provinsi Banten di wilayah Serpong Utara, Senin (8/9). (Muhtamimah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten Andra Soni saat diwawancarai terkait kelanjutan MRT ke Provinsi Banten di wilayah Serpong Utara, Senin (8/9). (Muhtamimah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan melakukan pembebasan lahan untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT) East-West Line Fase II. Proyek ini akan menghubungkan Cikarang hingga Balaraja, dengan melintasi Kota Tangerang. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kuliner/016680866/tahu-sutra-krispi-lembut-di-dalam-dan-renyah-di-luar-camilan-simpel-yang-bikin-nagih">Tahu Sutra Krispi, Lembut di Dalam dan Renyah di Luar, Camilan Simpel yang Bikin Nagih!</a> Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, menyatakan siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Kolaborasi ini difokuskan pada pembentukan kelembagaan bersama guna mempercepat pengembangan MRT East-West Line. "Kami terus mendukung sinergi untuk memastikan keberlanjutan proyek MRT Jakarta East-West Line yang mulai disiapkan. Selanjutnya, kami akan terus berkoordinasi dengan intens untuk membahas persaiapan sebelum proses pengembangan resmi berjalan mulai dari kelembagaan, pembebasan lahan, sampai skema pendanaannya," ujar Yeti dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/10). Pembebasan Lahan Dimulai Bertahap 2026-2029 Pemkot Tangerang akan berkontribusi dalam proses pembebasan lahan secara bertahap sesuai rencana yang sudah disusun, yakni mulai 2026 hingga 2029. Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan wilayah Tangerang menyambut kehadiran transportasi massal modern yang terintegrasi dengan kawasan Jabodetabek. Pembangunan Jalan Frontage Dukung Akses MRT Selain fokus pada MRT, Pemkot Tangerang juga segera merealisasikan pembangunan Jalan Frontage Utara Tol Jakarta-Merak. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi jalur penunjang konektivitas yang terhubung langsung dengan sistem MRT East-West Line di masa mendatang. "Tidak hanya itu, kami berharap rencana percepatan pengembangan MRT East-West Line bisa disinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 2025-2029," tambah Yeti. Pemkot Tangerang optimistis, kehadiran MRT East-West Line akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah. Akses yang lebih cepat dan efisien diharapkan dapat membuka peluang investasi dan meningkatkan mobilitas masyarakat. "Dengan konektivitas yang makin luas, potensi ekonomi Tangerang akan ikut terdongkrak," tegas Yeti. (*)

Pemerintah Kota Tangerang akan melakukan pembebasan lahan untuk proyek MRT East-West Line Fase II yang menghubungkan Cikarang

Pemkot Tangerang akan Bebaskan Lahan Proyek MRT East-West Line di 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-normalisasi-sungai-anies-akui-pembebasan-lahan-berjalan-lambat_m_.jpg" alt="Normalisasi sungdi di Jakarta terkendala pembebasan lahan" width="100%">
<figcaption>Normalisasi sungdi di Jakarta terkendala pembebasan lahan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Perihal normalisasi sungai Jakarta, Pemprov DKI Jakarta masih mengalami hambatan yaitu pembebasan lahan. Hal ini diduga karena&nbsp;tidak ada titik temu soal harga antara pemilik tanah dengan Pemprov DKI Jakarta. Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa anggaran tidak menjadi persoalan dalam normalisasi. Namun, dia hanya ingin baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja sama. "Saya rasa kami semua ambil sikap bertanggung jawab, jadi saya ingin proses pembebasan tanah juga itu berjalan dengan goverment yang baik," ungkapnya di Balai Sidang JCC, Jakarta Pusat, Rabu (7/11). Anies tidak ingin adanya ketimpangan dalam harga pergantian lahan oleh pemilik yang menempati. Sebab, hal tersebut harus segera dibereskan agar pemerintah tidak dinilai semena-mena. "Nah kami mau bereskan itu. Antisipasi banjir harus lihat, satu saluran dan kedua responsif seluruh tim bila terjadi genangan banjir biar bisa direspon cepat," jelasnya. Untuk diketahui, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga sempat mengatakan, pada&nbsp;2012-2017&nbsp;pemerintah pusat menargetkan normalisasi empat sungai yaitu Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter. Namun pada akhir 2017, proyek tersebut baru terselesaikan kira-kira 50 persen. "(Anies) harus fokus untuk penyelesaian empat sungai terlebih dahulu, dari total 13 sungai utama di Jakarta," ujar Nirwono kepada&nbsp;JawaPos.com, beberapa waktu lalu. Kendala normalisasi sungai memang beragam, namun yang paling utama yakni terkait pembebasan lahan warga. Oleh sebab itu, Nirwono meminta agar Gubernur DKI Jakarta&nbsp;Anies Baswedan mempercepat pembebasan lahan dan relokasi warga ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) terdekat.

Soal Normalisasi Sungai, Anies Akui Pembebasan Lahan Berjalan Lambat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/muncul-desakan-usut-temuan-bpk-pada-pembebasan-lahan-rs-temayang_m_227426.jpg" alt="llustrasi" width="100%">
<figcaption>llustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembebasan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit (RS) Temayang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diduga, terjadi mark up dalam pembebasan lahan tersebut yang anggarannya menggunakan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017. Berdasarkan temuan itu, BPK merekomendasikan agar beberapa orang yang menerima uang tersebut harus mengembalikan ke kas daerah. Jumlah temuan BPK, terjadi selisih anggaran sebanyak Rp 1,5 miliar. Rekomendasi tersebut dikirimkan kepada Bupati dan Ketua DPRD Bojonegoro. Hal itu, memantik perhatian Bojonegoro Institut (BI). Salah satu organisasi masyarakat sipil itu menyatakan, agar kasus tersebut diselesaikan secara hukum. Karena menurut Direktur BI, Aw Syaiful Huda, perbuatan mark up anggaran tersebut tergolong sebagai tindak pidana korupsi yang tidak tergolong sebagai delik aduan. "Membiarkan praktek pidana ini akan mengundang preseden buruk bagi proses pengadaan barang pemkab yang diharapkan bersifat fair, terbuka, dan akuntabel," kata pria yang akrab di panggil AW itu, Kamis (12/7). Pihaknya menegaskan, agar penegak hukum, baik Polisi maupun Kejaksaan untuk segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut sesuai proses hukum tipikor yang berlaku. Dengan harapan, dapat menjadi efek jera bagi setiap stakeholder tender proyek pemkab, agar tidak melakukan praktek-praktek serupa di masa depan. "Bupati terpilih dan aparat pemkab perlu meningkatkan standar integritas yang tinggi. Sehingga, dapat memberikan jaminan secara hukum dan empirik, setiap proyek pemkab direncanakan, dilelang dan dikerjakan sesuai peruntukannya," imbuhnya. Pihaknya menilai, proyek pembangunan rumah sakit di Temayang tersebut, merupakan program yang penting bagi masyarakat untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan di wilayah Bojonegoro bagian Selatan. "Masyarakat tentu sudah menunggu-nunggu pembangunan RS Temayang ini karena akses pelayanan kesehatan jauh," jelasnya. Dia berharap, dengan adanya pembangunan yang bersih dari praktek-praktek korupsi, tentu dapat menghasilkan kualitas hasil pembangunan yang terbaik. BI juga berharap, dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bojonegoro, bisa membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan. Sementara itu, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Agus Budiarto saat dihubungi belum memberi jawaban. Sedangkan, Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Daky Dzulqarnain mengaku, proses hukum terkait temuan BPK tersebut menjadi ranah kejaksaan. "Saya kira (kewenangan) kejaksaan, Mas," tuturnya.

Muncul Desakan Usut Temuan BPK Pada Pembebasan Lahan RS Temayang