<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/maman-2078700135.jpg" alt="CEO InterActive QRIS Alex Surya Rahardjo memberikan klarifikasi di hadapan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>CEO InterActive QRIS Alex Surya Rahardjo memberikan klarifikasi di hadapan Menteri UMKM Maman Abdurrahman. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Saat ini, pembayaran digital di Indonesia semakin berkembang pesat. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) menjadi salah satu sistem yang memudahkan transaksi antar pihak. Sistem ini memungkinkan pembayaran digital yang lebih cepat dan efisien bagi banyak merchant di seluruh Indonesia. Seiring dengan perkembangan ini, berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem pembayaran digital berupaya menjaga kualitas layanan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, seperti halnya di sektor lainnya, tantangan dalam menjaga integritas sistem tidak dapat dihindari. Proses verifikasi dan pemantauan yang ketat&nbsp;menjadi bagian penting untuk memastikan semua transaksi berjalan dengan lancar dan aman. CEO InterActive Group Alex Surya Rahardja sepakat bahwa kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan asosiasi terkait, menjadi dasar penting dalam operasional sistem pembayaran digital. "Untuk menjaga transparansi dan kepercayaan masyarakat, berbagai langkah telah diambil. Upaya ini memastikan semua pihak yang terlibat mengikuti aturan yang berlaku," katanya dalam keterangan tertulis dikutip Senin (11/11). Penyedia layanan dan merchant di sektor ini harus mematuhi regulasi yang ditetapkan. Menurutnya, kepatuhan ini penting tidak hanya untuk keamanan transaksi, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem yang aman dan sehat. Sebelumnya,&nbsp;Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan para pelaku UMKM tetap mendapatkan haknya terkait penghentian sementara layanan InterActive QRIS, yang menyebabkan saldo milik para pelaku UMKM tertahan selama lebih dari 10 hari. Maman menggelar rapat koordinasi dengan PT Interaktif Internasional atau InterActive QRIS di Jakarta, Rabu (6/11), untuk mendengarkan penjelasan dan klarifikasi dari PT Interaktif Internasional mengenai kendala teknis dalam layanan QRIS Interactive, yang sempat menghebohkan sosial media. Beberapa pelaku UMKM mengeluhkan layanan InterActive QRIS yang diberhentikan sementara hingga membuat saldo milik puluhan ribu pelaku UMKM tertahan selama lebih 10 hari. Maman mengatakan, Kementerian UMKM berupaya menjaga dan melindungi pelaku UMKM agar tidak dirugikan apalagi mereka juga sudah dikenakan tarif&nbsp;merchant discount rate&nbsp;(MDR) sebesar 0,7 persen pada penggunaan QRIS. "Sehingga setelah pelaku usaha mengeluarkan kewajiban mereka, maka selayaknya mereka mendapatkan haknya (pencairan uangnya dengan cepat) dan mendapat pelayanan maksimal," katanya dikutip dari Antara. Ia berharap agar kebijakan pemblokiran rekening penyelenggara jasa pembayaran (PJP) diterapkan secara selektif, hanya kepada rekening yang memiliki indikasi kuat terlibat dalam aktivitas yang melanggar aturan, sehingga tidak menyebabkan kerugian kepada pihak yang tidak bersalah. Pada kesempatan yang sama, CEO InterActive QRIS Alex Surya Rahardjo menyampaikan bahwa penghentian sementara layanan mereka disebabkan oleh adanya surat pemberitahuan dari Bank Mandiri terkait permintaan penundaan transaksi debit yang diajukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian menduga adanya aktivitas ilegal yang melibatkan beberapa mitra&nbsp;merchant&nbsp;InterActive QRIS. Rekening yang diblokir merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sementara dana para&nbsp;merchant&nbsp;sebelum dicairkan. Alex menyebut saat ini InterActive QRIS bersama-sama dengan PT Finnet Indonesia sedang berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan bahwa para&nbsp;merchant&nbsp;dapat segera menerima dana mereka. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat dipastikan bahwa InterActive QRIS tidak terlibat dalam kegiatan judi&nbsp;online&nbsp;yang sebelumnya dituduhkan. Dengan demikian, pemblokiran sementara yang diberlakukan sejak 16 Oktober 2024 telah dicabut. Perusahaan saat ini sedang melakukan proses pencairan dana kepada seluruh&nbsp;merchant&nbsp;InterActive QRIS secara bertahap, dimulai pada tanggal 4 November 2024.

Kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh BI dan asosiasi terkait, menjadi dasar penting dalam operasional sistem pembayaran digital

Layanannya Sempat Dihentikan Sementara, InterActive Tegaskan Komitmen Patuhi Regulasi QRIS Pasca Pemulihan Rekening

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/21/DXW05407JPG-3285653419.jpg" alt="PT Finnet Indonesia (Finnet) meluncurkan Digital Touch Point di Grand Mercure Bandung, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>PT Finnet Indonesia (Finnet) meluncurkan Digital Touch Point di Grand Mercure Bandung, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kebutuhan akan informasi dan teknologi di era industri 4.0 ini semakin tinggi. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk terus berkembang mengikuti tren yang ada. Menyikapi hal itu, PT Finnet Indonesia (Finnet) memahami kebutuhan market akan kecepatan informasi maupun tindakan yang cepat. Bertepatan dengan momen bersejarah di Acara Employee Gathering Finnet, perusahaan tersebut&nbsp;meluncurkan Digital Touch Point (DTP).&nbsp; Direktur Utama Finnet, Rakhmad Tunggal Afifuddin dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan kebanggaannya atas inovasi ini. &ldquo;Kami sangat senang memperkenalkan Digital Touch Point sebagai perubahan besar dalam proses onboarding merchant. Platform inovatif ini mencerminkan komitmen kami untuk menggunakan teknologi guna memberikan kenyamanan dan efisiensi yang tidak tertandingi kepada mitra-mitra kami," katanya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/hijrah-ramadan/014468003/utang-puasa-tahun-lalu-belum-terbayar-ramadhan-tahun-ini-begini-solusi-menurut-ustad-abdul-somad">Utang Puasa Tahun Lalu Belum Terbayar Ramadhan Tahun Ini? Begini Solusi Menurut Ustad Abdul Somad</a> DTP merupakan sebuah portal dan website yang menawarkan rangkaian layanan digital komprehensif untuk mempermudah proses onboarding merchant B2B (Business 2 Business) secara mandiri. Fitur-fitur inovatifnya mampu mempercepat proses seperti registrasi merchant, verifikasi KYC (Know Your Customer), kontrak digital, dokumentasi online, dan contoh messaging API.&nbsp; DTP juga menyediakan DTP Tools Online seperti Sandbox, Simulator Payment, Postman Collection, dan Bill Test Number. Fitur Self Integration Process juga dapat dilakukan oleh Merchant secara langsung. Hal ini juga didukung dengan Single Dashboard untuk development maupun production.&nbsp; &ldquo;Saat ini sudah ada 45 biller code untuk Finpay Billing dan 31 SOF (Source of Fund) code untuk Finpay Payment Gateway. Selain itu DTP juga menyediakan layanan Finpay Link untuk merchant yang tidak memiliki kemampuan integrasi teknis atau untuk merchant yang belum memiliki aplikasi sendiri&rdquo; tambah Rakhmad. Sebagai informasi, Finpay Link memberikan kemudahan kepada merchant sehingga merchant dapat melakukan penagihan atau pengiriman invoice ke pelanggannya melalui media WhatsApp dan pelanggan dapat langsung melakukan pembayaran menggunakan SOF Finpay Payment Gateway. Invoice dapat dikirim satu persatu (single invoice) mapupun dikirim secara massal (bulk invoice). &ldquo;DTP dapat menjadi sumber informasi dan titik awal bagi mitra bisnis yang ingin memanfaatkan layanan pembayaran digital Finpay untuk kemudahan transaksi dengan pelanggan. Calon mitra dapat mengetahui informasi terkait produk yang dimiliki FInnet dan dapat melakukan self-integration,&rdquo; tutupnya. Platform revolusioner ini dipercaya tidak hanya mempercepat perjalanan onboarding merchant tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi selama proses tersebut. Peluncuran DTP merupakan tonggak penting dalam misi Finnet untuk mendorong transformasi digital dan mendorong pertumbuhan inklusi keuangan digital di Indonesia.

Bertepatan dengan momen bersejarah di Acara Employee Gathering Finnet, perusahaan tersebut meluncurkan Digital Touch Point (DTP).

Luncurkan Solusi Baru untuk Mempercepat Koneksi ke Gerbang Pembayaran Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/ilustrasi-harbolnas.jpg" alt="Ilustrasi bertransaksi melalui marketplace." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bertransaksi melalui marketplace.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembayaran digital telah menjadi pilihan utama bagi banyak konsumen di Asia Tenggara (SEA) dalam hal melakukan transaksi keuangan online mereka. Penelitian Kaspersky baru-baru ini menunjukkan bahwa pertimbangan digital tentang keamanan siber dan pembayaran sangat memengaruhi perilaku pembelian konsumen di wilayah tersebut.  Berjudul “Mapping a secure path for the future of digital payments in APAC”, penelitian tersebut menemukan bahwa satu dari lima (21%) pengguna layanan pembayaran digital di Asia Tenggara masih mengalami kecemasan saat melakukan transaksi online.  Di antara usia-usia lain, kekhawatiran tertinggi terjadi pada kelompok tertua, Generasi bisu (Silent Generation) 30%. Menariknya, kelompok "senior" ini diikuti oleh generasi termuda sebesar 27%.  Hampir satu dari lima (17%) pengguna di Asia Tenggara mengakui bahwa mereka lebih suka membayar dengan uang tunai, di mana generasi tertua mencatat persentase tertinggi (20%) di antara semua kelompok umur.  Beradaptasi dengan teknologi baru ini juga dapat menghadirkan tantangan tersendiri bagi Generasi Bisu dengan 20% dari mereka mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi keuangan online.  Sisi baiknya adalah, hampir seperempat (24%) dari semua responden dari Asia Tenggara menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya mempercayai pembayaran digital.  Sandra Lee, Managing Director untuk Asia Pasifik di Kaspersky mengungkapkan dalam keterangan resminya, Rabu (4/4) bahwa orang dewasa yang lebih tua bukan berasal dari era internet. Kekhawatiran mereka dapat dimengerti dan harus dilihat sebagai tindakan pencegahan untuk melakukan kesalahan yang dapat merugikan dalam teknologi yang masih mereka pelajari untuk digunakan.  "Perlu dicatat bahwa sebagian besar dari mereka (26%) mempercayai platform pembayaran digital. Seiring mereka menyambut untuk mengadopsi perubahan, kami mendorong generasi muda untuk melangkah maju dan membantu orang yang lebih tua yang kita cintai dalam merangkul teknologi. Kesadaran masyarakat dan pemerintah serta upaya edukasi juga merupakan indikator penting,” kata Sandra Lee.  Mengingat preferensi mereka untuk berhati-hati saat online, tidak mengherankan bahwa generasi tertua paling menyukai efisiensi perangkat lunak antivirus. Lebih dari tiga di antara lima (61%) orang dewasa berusia 55 tahun ke atas menunjukkan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap solusi keamanan dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda.  Sementara rata-rata, setengah dari semua generasi di Asia Tenggara (50%) memahami pentingnya penggunaan perangkat lunak antivirus untuk melindungi uang dan data online mereka, Gen Z menunjukkan kepercayaan paling rendah sebesar 46%, Milenial sebesar 49%, dan Gen X sebesar 52% .  Hampir seperempat (20%) dari semua responden merasa bahwa penggunaan perangkat lunak antivirus sudah cukup, sebesar 17% responden merasa tidak yakin atau tidak mengetahui tentang bagaimana antivirus dapat membantu mereka mengurangi risiko kerugian finansial.  Secara mengkhawatirkan, masih ada sekitar 14% yang mengatakan bahwa perangkat lunak antivirus bukanlah alat penting dalam memerangi ancaman dunia maya yang dapat mengancam data keuangan dan properti.  Sandra Lee menambahkan arti penting sebenarnya dari solusi keamanan harus dipahami dengan baik saat ini ketika kita kerap menghadapi segala bentuk penipuan keuangan, satu demi satu. Penjahat dunia maya memahami kebiasaan dan keadaan emosional kita, karena mereka juga manusia.  "Kami telah melihat bagaimana mereka menjadi semakin kreatif dalam menargetkan pengguna dengan serangan rekayasa social. Oleh karena itu kami mendesak semua generasi melihat ke perspektif lebih dalam yaitu untuk melindungi perangkat mereka dengan alat yang tepat demi mengamankan tidak hanya data tetapi yang paling penting adalah uang dari hasil jerih payah mereka,” pungkas Lee.

Generasi Senior Asia Tenggara Masih Cemas Melakukan Pembayaran Online