<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/BRILIFE-22-1764502231.jpg" alt="BRILife melakukan pembayaran klaim meninggal dunia nasabah BRI pada Rabu, 21 Februari 2023, di Plaza BRI Lt. 23 Surabaya." width="100%">
<figcaption>BRILife melakukan pembayaran klaim meninggal dunia nasabah BRI pada Rabu, 21 Februari 2023, di Plaza BRI Lt. 23 Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BRILife kembali membuktikan bahwa pengurusan klaim asuransi sangat mudah. Ini dibuktikan dengan dilakukannya penyerahan klaim meninggal dunia nasabah BRI melalui BRILife pada Rabu, 21 Februari 2023, di Plaza BRI Lt. 23. Tak BRILife membuktikan bahwa bahwa perusahaan asuransi ini tak hanya mengejar pembayaran premi, tetapi juga siap membayar klaim dengan cepat dan mudah. Direktur Pemasaran BRILife, Sutadi, menegaskan bahwa proses klaim yang mudah adalah bagian dari komitmen mereka untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Menurut Sutadi, selama ini mungkin masyarakat masih beranggapan bahwa perusahaan asuransi sulit dalam membayar klaim. Namun, BRILife akan membuktikan sebaliknya dengan membayar klaim asal dokumen lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya proteksi diri melalui asuransi, terutama bagi nasabah Bank BRI. "Agenda hari ini memastikan bahwa kita itu perlu diproteksi dari sisi jiwanya selain juga pasti dari sisi asetnya dari sisi aset juga ada proteksi dari perusahaan dari grup kita juga ada gitu jadi saya kira ini hal penting ya dan ini kita perlu untuk testimoni supaya sekaligus sebagai media untuk menyampaikan apa namanya literasi dan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya asuransi atau proteksi diri untuk keberlangsungan usaha maupun mungkin juga keberlangsungan keluarganya dalam rangka untuk kehidupan ahli waris gitu itu," kata Sutadi. Regional Chief Executive Officer (RCEO) BRI Surabaya, Setiyarta, menambahkan bahwa kejadian ini menjadi momentum bagi BRILife untuk meyakinkan nasabah akan pentingnya proteksi jiwa melalui asuransi. Dengan adanya kepastian proteksi, keberlangsungan usaha nasabah dapat terjamin, dan hal ini juga akan memberikan keyakinan kepada nasabah lainnya untuk mengikuti jejak mereka dalam membeli asuransi. "Oh iya kan nasabahnya banyak betul, nah agenda ini menjadi keyakinan kita untuk meyakinkan nasabah bahwa pentingnya proteksi jiwa sehingga keberlangsungan usaha itu terus nanti bisa berjalan, jadi tidak akan ragu lagi ke nasabah-nasabah yang lainnya untuk mengikuti asuransi, terutama untuk memproteksi, sehingga tujuannya adalah supaya keberlangsungan daripada usaha yang dibangun itu terus berjalan sehingga menjadi amal jariah tentunya kalau seperti kejadian seperti ini untuk almarhum," ungkap Setiyarta. Sebagai perwakilan keluarga nasabah yang menerima klaim asuransi dari BRI melalui BRILife, saya sangat berterima kasih atas pelayanan yang diberikan. Proses klaim yang mudah dan lancar benar-benar membuat keluarga kami merasa terbantu dalam menghadapi situasi sulit ini. Kami berharap, dengan adanya kejadian ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki proteksi melalui asuransi, terutama bagi nasabah BRI. &ldquo;Saya selaku perwakilan keluarga nasabah sangat berterima kasih mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada BRILife yang sudah berkomitmen ke nasabah pada waktu mengikuti asuransi di BRILife,&rdquo; ungkap nasabah penerima asuransi klaim meninggal dari BRI melalui BRILife. Dari kisah di atas, kita bisa melihat betapa pentingnya asuransi bagi nasabah masyarakat, terutama nasabah BRI melalui BRILife. Asuransi bukan hanya sekadar pembayaran premi, tetapi juga tentang memberikan perlindungan finansial bagi keluarga jika terjadi sesuatu pada diri kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan asuransi sebagai bagian dari perencanaan keuangan kita untuk masa depan yang lebih aman dan terjamin.

BRILife membuktikan bahwa perusahaan asuransi tak hanya mengejar pembayaran premi, tetapi juga siap membayar klaim dengan cepat dan mudah.

BRI Melalui BRILife Buktikan Komitmen pada Nasabah Bahwa Asuransi Mudah Dibeli, Klaim Mudah Diterima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-22-at-20.47.40.jpeg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan upaya pencatatan data kefarmasian ke dalam sistem JKN-KIS masih perlu dioptimalkan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan upaya pencatatan data kefarmasian ke dalam sistem JKN-KIS masih perlu dioptimalkan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kasus kecurangan atau fraud masih menghantui BPJS Kesehatan. Bahkan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut adanya dugaan fraud sebesar Rp 866 miliar. &rdquo;Untuk phantom billing (klaim palsu), nilainya cukup besar,&rdquo; katanya pada acara Penganugerahan Penghargaan Anti Kecurangan dan Pengendalian Gratifikasi Program JKN di Jakarta kemarin (7/12). Selain klaim palsu, modus lainnya adalah tindakan atau obat yang tidak perlu. Ghufron menyatakan, BPJS Kesehatan berusaha melakukan pencegahan. Salah satu caranya, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membentuk tim anti kecurangan. Tidak hanya di pusat, namun juga tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah personel sebanyak 1.947 orang. Ghufron menegaskan, tim itu bertugas membangun sistem agar tidak terjadi kecurangan. &rdquo;Tidak semata-mata mencari korban,&rdquo; ucapnya. BPJS Kesehatan juga sudah memiliki aplikasi yang bisa mengetahui kecurangan fasilitas kesehatan. Dia menyebut, rumah sakit sering tidak mengetahui kalau sedang dimata-matai. &rdquo;Sampai unit terkecil di klinik rumah sakit itu kita tahu. Mana yang agak nakal dan nakal sekali,&rdquo; ungkapnya. BPJS Kesehatan juga sering mengecek apakah pasien itu benar mendapatkan layanan kesehatan atau tidak. Sebab, BPJS Kesehatan dapat mengetahui pada saat mendapatkan layanan kesehatan itu dilayani oleh siapa dan menerima perawatan apa. (lyn/c18/oni)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut adanya dugaan fraud atau kecurangan pembayaran klaim sebesar Rp 866 miliar.

Dirut BPJS Kesehatan Ungkap Kecurangan Klaim, Angka Mencapai Rp 866 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/18/BPJS-KESEHATAN-18-B-3596589941.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti bersama jajaran direksi dan komisaris pada jumpa pers di kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Selasa (18/7). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti bersama jajaran direksi dan komisaris pada jumpa pers di kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Selasa (18/7). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mencatat telah menggelontorkan pembayaran terhadap klaim sebesar Rp 113,47 triliun sepanjang tahun 2022. Bahkan, BPJS Kesehatan mampu membayar klaim lebih cepat dari ketentuan menggunakan dana amanat yang dikelolanya. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengatakan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) rata-rata ketepatan pembayaran adalah 12,3 hari kerja, sedangkan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) selama 14,07 hari kalender. &ldquo;Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras kami dalam memenuhi kebutuhan peserta dalam mengakses layanan kesehatan yang berkualitas. Tentu hal ini juga didukung dari komitmen yang diberikan oleh mitra kerja BPJS Kesehatan dalam pemenuhan akses pelayanan kesehatan yang Optimal,&rdquo; kata Ghufron Mukti dalam kegiatan Public Expose Laporan Pengelolaan Program Laporan Keuangan (LPP-LK) BPJS Kesehatan tahun 2022 di Jakarta, Selasa (18/7). Selain itu, Ghufron juga melaporkan bahwa hingga tanggal 31 Desember 2022, terdapat 502,9 juta kunjungan pelayanan kesehatan. Angka tersebut termasuk kunjungan sakit dan kunjungan sehat, atau setara dengan 1,4 juta kunjungan per hari serta pemanfaatan skrining kesehatan yang mencapai 15,5 juta orang. Tak hanya itu, Ghufron menyebut, tahun 2022 juga menjadi tahun yang mengesankan bagi BPJS Kesehatan dengan meningkatnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi 248.771.083 jiwa. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 235.719.262 jiwa. Capaian ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi BPJS Kesehatan, karena jumlah Cakupan kepesertaan ini berhasil dicapai dalam kurun waktu sekitar 10 tahun. "Hal ini berbeda dengan negara-negara lain yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai capaian Universal Health Coverage (UHC). Apalagi dengan jumlah pegawai sekitar 9 ribuan, BPJS Kesehaan mampu melayani ratusan juta peserta JKN," jelas Ghufron. Peningkatan jumlah peserta JKN juga diiringi dengan pertumbuhan mitra fasilitas kesehatan. Di tahun 2022, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.730 FKTP dan 2.963 FKRTL. Sejalan dengan itu, BPJS Kesehatan telah menerapkan layanan antrean online di FKTP sebanyak 21.335 dan di FKRTL sebanyak 2.779. Bahkan di FKRTL, pihaknya telah memasang 2.631 display tindakan operasi dan 2.558 display/tempat tidur untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada peserta. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah menghadirkan inovasi Uang Muka Pelayanan Kesehatan untuk menjaga keberlangsungan cashflow keuangan rumah sakit. "Selama tahun 2022, BPJS Kesehatan juga telah memberikan dukungan kepada 333 fasilitas kesehatan dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 5,4 triliun," ujar Ghufron. &nbsp; &nbsp;

BPJS Kesehatan mampu membayar klaim lebih cepat dari ketentuan menggunakan dana amanat yang dikelolanya.

Bayar Lebih Cepat Dari Ketentuan, BPJS Kesehatan Gelontorkan Klaim Rp 113,47 Triliun Sepanjang 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/BRI-ASURANSI-1.jpg" alt="Regional Business SMEC Head Ariefan didampingi dengan BOH BRI Bangkalan Arief Prabowo menyerahkan secara simbolis pembayaran klaim epada ahli waris nasabah yang tutup usia dengan dengan nilai pertanggungan lebih dari Rp 1 miliar di Bangkalan, Madura, Ja" width="100%">
<figcaption>Regional Business SMEC Head Ariefan didampingi dengan BOH BRI Bangkalan Arief Prabowo menyerahkan secara simbolis pembayaran klaim epada ahli waris nasabah yang tutup usia dengan dengan nilai pertanggungan lebih dari Rp 1 miliar di Bangkalan, Madura, Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BRI Life memenuhi komitmennya dalam melayani nasabah dengan menyerahkan pembayaran klaim kepada ahli waris nasabah yang tutup usia dengan dengan nilai pertanggungan lebih dari Rp 1 miliar.  Penyerahan secara simbolis dilakukan Regional Business SMEC Head Ariefan didampingi dengan BOH BRI Bangkalan Arief Prabowo di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin (26/9).  Ariefan menjelaskan pembayaran klaim ini diberikan kepada ahli waris yang nasabahnya tercatat mengikuti Davestera BRI Life yang baru berjalan 1 bulan.  "Nasabah merupakan Nasabah BRI BO Bangkalan Madura mengikuti Davestera dengan premi Rp 10.000.000 (Premi per tahun) dan polis berjalan baru 1 bulan dengan uang pertanggungan atau uang warisan sebesar Rp 1 miliar," kata Ariefan dalam keterangan tertulis, Senin (26/9).     Ia menerangkan, nasabah polis Davastera ini meninggal dunia karena sakit. Sebab telah rutin membayar premi, maka ahli waris berhak menerima pembayaran klaim sebesar Rp 1.003.935.737.  &nbsp;

BRI Life Serahkan Pembayaran Klaim Nasabah Tutup Usia Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/BPJS10B-1.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, menerima audiensi dari ARSINU di Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur, Kamis (09/04)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, menerima audiensi dari ARSINU di Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur, Kamis (09/04).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Salah satu upaya dalam membangun keterlibatan atau engagement dengan seluruh pemangku kepentingan dalam Program JKN-KIS, BPJS Kesehatan menerima audiensi sejumlah asosiasi rumah sakit. Salah satunya adalah Asosiasi Rumah Sakit Nahdatul Ulama (ARSINU). Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, menerima audiensi dari ARSINU di Kantor BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur, Kamis (09/04).  “Kami sampaikan apresiasi atas kerjasama yang dilakukan fasilitas kesehatan di bawah naungan organisasi Nahdatul Ulama sebagai mitra kerja yang melayani peserta JKN-KIS,” ujar Ghufron.  Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama juga menyampaikan BPJS Kesehatan berkomitmen membayarkan klaim rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  “Asal tidak ada dispute, klaim rumah sakit akan kami bayar tepat waktu dan sesuai ketentuan. Jika memang terdapat kendala kami siap menerima laporan dan siap membantu. Kami juga tidak mau rumah sakit merugi,” kata Ghufron.  Dalam audiensi Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur I Made Puja Yasa mengungkapkan, di wilayah Jawa Timur fasilitas kesehatan yang berada di bawah naungan Nahdatul Ulama dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 23 rumah sakit, 2 klinik pratama dan 1 klinik Utama.  “Di Provinsi Jawa Timur cakupan kepesertaannya sudah mencapai 76%. Untuk itu kecukupan terhadap supply side layanan kesehatan menjadi perhatian dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk memenuhinya,” kata Puja.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/10/04/2021/dirut-bpjs-kesehatan-ingatkan-rs-tidak-membeda-bedakan-peserta-jkn/">Dirut BPJS Kesehatan Ingatkan RS Tidak Membeda-bedakan Peserta JKN</a>  Sementara itu, Ketua Umum ARSINU Zulfikar As’ad mengungkapkan diharapkan kerja sama yang terjalin dengan BPJS Kesehatan dapat terus dilakukan dan makin optimal ke depannya.  “Pelayanan kesehatan kepada umat khususnya masyarakat Nahdatul Ulama tentu menjadi perhatian kami," Kata Zulfikar.

Dirut BPJS Kesehatan Pastikan Klaim Rumah Sakit Akan Dibayar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/SIMAS.jpg" alt="Penyerahan pembayaran klaim Asuransi Sinar Mas kepda PT PPA Finance" width="100%">
<figcaption>Penyerahan pembayaran klaim Asuransi Sinar Mas kepda PT PPA Finance</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memenuhi komitmen pelayan kepada nasabah, PT Asuransi Sinar Mas kembali melakukan pembayaran klaim asuransi kredit pembiayaan kepada PT PPA Finance. Nilai pembayaran klaim yang diserahkan total sekitar Rp 12,53 milia dan telah dibayarkan pada tanggal 19 Juli 2020. Klaim asuransi kredit tersebut terjadi karena kegagalan debitur PT PPA Finance yang tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran kepada PT PPA Finance.  Kondisi pandemi Covid-19, tidak mengurangi komitment PT Asuransi Sinar Mas untuk memberikan pelayanan kepada para nasabahnya. Pembayaran klaim ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kerjasama yang baik antara PT Asuransi Sinar Mas dengan PT PPA Finance yang telah terjalin sejak tahun 2017.  “Kecepatan pembayaran klaim telah menjadi komitmen dari PT Asuransi Sinar Mas. Kami ingin agar nasabah dapat segera mendapatkan recovery akibat kerugian yang terjadi sehingga menjaga keberlangsungan usaha mereka” ujar Njoman Sudartha, Direktur PT Asuransi Sinar Mas saat acara seremoni penyerahan klaim.  “Pada bulan Juli 2020, pembayaran pencairan klaim cair atas pengajuan kami sebesar Rp 12,5 Miliar Rupiah. Transaksi dari Asuransi Sinar Mas kepada PPA Finance 70% dari nilai kerugian PPA Finance. Atas pembayaran klaim tersebut kami ucapkan banyak terima kasih atas kerja sama dan komitmennya. Dengan adanya pencairan klaim ini membuktikan, sudah memilih satu partner bisnis yang tepat.” ujar Renny O. Rorong, selaku Direktur Utama PPA Finance.  Risiko atas pemberian fasilitas pembiayaan dapat terjadi kapan saja dan tidak dapat diprediksi, oleh karena itu diperlukan adanya proteksi dengan produk Asuransi Kredit. Informasi mengenai produk dapat diakses melalui www.sinarmas.co.id. Selain produk Asuransi Kredit, PT Asuransi Sinar Mas juga mempunyai produk penjaminan lainnya seperti Surety Bond, Kontra Bank Garansi dan lain - lain.  Salah satu anak perusahaan PT Asuransi Sinar Mas yakni PT Sinarmas Penjaminan Kredit memberikan layanan jasa dalam bidang penjaminan kredit, yang salah satu produknya adalah memberikan penjaminan kredit guna mendapatkan kemudahan memperoleh kredit dari Lembaga Keuangan Bank / Non Bank lainnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=c1FKJKGDsI4  &nbsp;

Asuransi Sinar Mas Bayar Klaim Asuransi Kredit ke PT PPA Finance

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/NASABAH-JIWASRAYA.jpg" alt="Salah satu nasabah, Machril di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Kamis (6/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Salah satu nasabah, Machril di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Kamis (6/2). (Saifan Zaking/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) megkritisi pernyataan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pembayaran gagal bayar klaim. Pasalnya, pembayaran yang akan didahulukan adalah pemegang polis tradisional.  Salah satu nasabah bernama Machril menjelaskan bahwa polis tradisional terpisah dengan polis saving plan. Polis tersebut juga bisa dikaver memakai re-asuransi.  "Pembayaran untuk nasabah itu dibayarkan yang rendah dulu kata Pak Arya. Saving yang tradisional dulu, kan tradisional itu ada kaver re-asuransi, itu tidak terkait," katanya di Kantor OJK, Jakarta, Rabu (12/2).  Sementara itu, nasabah lain yakni Tomi menyatakan polis tradisional dan saving plan merupakan asuransi yang berbeda. Berdasar itu, tidak sepatutnya kalau mendahulukan polis tradisional.  "Kita ini kan saving plan dan Jiwasraya itu kan bisa hidup dari uang kita saving plan. Dari jauh hari harusnya sudah bangkrut. Itu kita yg membiayai, kenapa sekarang giliran bayar kita malah di belakang. Itu yang kita nggak setuju," ucapnya.  Sebagai informasi, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pembayaran nasabah Jiwasraya Saving Plan akan diutamakan terhadap para pemegang polis tradisional yang pemiliknya merupakan para pensiunan dan pegawai.  “Karena kan kita tahu polis tradisional pemiliknya para pensiunan, para pegawai. Itu kita harapkan, kita akan rapikan dulu itu. Jadi, dalam batch pertama pembayaran kita utamakan dahulu untuk pembayaran polis tradisional,” ujar Kartika di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (5/2).

Pembayaran Polis Tradisional Didahulukan, Nasabah Jiwasraya Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/permenkes-atur-pasien-bpjs-rawat-jalan-dikenakan-rp-20-ribu-di-rs_m_.jpg" alt="Pasien peserta BPJS Kesehatan kini harus membayar Rp 20 ribu untuk setiap rawat jalan di RS tipe A atau B." width="100%">
<figcaption>Pasien peserta BPJS Kesehatan kini harus membayar Rp 20 ribu untuk setiap rawat jalan di RS tipe A atau B.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kesehatan telah membayar klaim Rp 11 triliun di bulan ini. Pembayaran klaim Rp 11 triliun merupakan pembiayaan terbesar bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya yang hanya sekitar Rp 8 triliun.  Deputi Direksi Bidang Treasury dan Investasi BPJS Kesehatan Fadlul Imansyah memaparkan bahwa rata-rata setiap bulan BPJS Kesehatan mampu mengumpulkan iuran Rp 6 triliun-Rp 7 triliun. "Besaran klaim yang dikeluarkan tiap bulan rata-rata Rp 8 triliun," tuturnya.  Dengan begitu, ada utang yang harus ditanggung BPJS Kesehatan. Sebab, lembaga tersebut tak hanya harus membayar beban utang, tapi juga bunganya apabila mengalami keterlambatan. Besarnya 1 persen tiap sebulan terlambat.  Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu cara yang dilakukan BPJS Kesehatan adalah supply chain financing (SCF) dengan beberapa bank. Namun, menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf, cara itu tidak bisa melunasi seluruh utang yang ada. Hal tersebut terkendala bank-bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.  Kepala Bidang Advokasi Lembaga Swadaya Masyarakat BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan, utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit tentu memengaruhi cash flow rumah sakit. "Dengan iuran yang didapat tiap bulan tidak akan mampu membayar utang tersebut. Pemerintah harus ikut mengatasi masalah ini," ujarnya.  Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan kebijakan untuk menolong BPJS Kesehatan. Kebijakan itulah yang membuat pembayaran peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang ditanggung APBN bisa dibayar di muka.

BPJS Kesehatan Bayar Klaim Rp 11 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembayaran-polis-tertunda-kementerian-bumn-yakinkan-nasabah-jiwasraya_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor Kementerian BUMN Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Kementerian BUMN Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meyakini PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran polis yang sedang membelitnya. Deputi Bidang Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, sejauh ini manajemen Jiwasraya tengah menjalankan transformasi bisnis demi memperkuat perusahaan, termasuk merumuskan sejumlah solusi untuk menyelesaikan segala kewajibannya kepada nasabah. "Manajemen Jiwasraya memiliki komitmen  untuk menyelesaikan masalah dan tantangan. Dan kami punya solusi untuk hal itu, hanya saja memang butuh waktu," kata Gatot di Jakarta, Jumat (21/12). Untuk itu, lanjut Gatot, Kementerian BUMN pun tengah mendorong sinergi BUMN guna menggali potensi costumer base yang bisa dimanfaatkan Jiwasraya dalam rangka meningkatkan pendapatan. Gatot menilai, costumer base dari sinergi BUMN dinilai bisa dioptimalkan untuk mempercepat pemulihan Jiwasraya. "Seiring dengan itu, manajemen Jiwasraya juga mengembangkan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan, penjualan dan efisiensi, sehingga produk asuransinya bisa lebih menarik," ujar Gatot. Selain itu, Jiwasraya juga tengah melakukan optimalisasi aset yang selama ini dinilai masih kurang produktif. Sebelumnya, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Hexana Tri Sasongko mengungkapkan bahwa pihaknya akan memprioritaskan penyelesaian pembayaran polis produk ‘JS Saving Plan’ yang telah memasuki masa jatuh tempo. Penyelesaiannya akan dilakukan bertahap mulai Kuartal II 2019 dan ditargetkan selesai paling lambat pada kuartal II 2020. “Sebagai win win solution strategy, ada opsi pembayaran bunga di muka sebesar 7 persen untuk yang melakukan roll over (perpanjangan). Alhamdulilah respon dari nasabah dan bancassurance sangat positif karena Kami lakukan pendekatan secara intens kepada nasabah dan mitra kami untuk bisa jelaskan secara clear,” kata Hexana. Hexana pun meminta agar pemegang polis Proteksi Plan Jiwasraya dapat bersabar sambil menunggu langkah strategis yang sedang diupayakan manajemen. “Kami siap mendengar masukan nasabah dan bank mitra karena mereka adalah mitra dan sahabat kami. Kami minta pengertian karena semua sedang diproses,” tutup Hexana.

Pembayaran Polis Tertunda, Kementerian BUMN Yakinkan Nasabah Jiwasraya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/asuransi-sinar-mas-bayar-klaim-nasabah-yang-terdampak-gempa-lombok_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor cabang PT Asuransi Sinar Mas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor cabang PT Asuransi Sinar Mas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Asuransi Sinar Mas (ASM) melakukan pembayaran klaim terhadap nasabah yang terkena Bencana Gempa Bumi yang terjadi pada hari Minggu (5/8) dan Senin (6/8) lalu di wilayah Lombok dan sekitarnya. Pembayaran dilakukan agar nasabah dapat segera melakukan pemulihan atas kerugian yang dialami. Dalam kesempatan ini, Asuransi Sinar Mas melakukan interim payment yang dilakukan Kamis (9/8), 4 hari setelah kejadian Gempa Bumi yang mengguncang Lombok terjadi. "Hingga saat ini, Asuransi Sinar Mas telah menerima 8 laporan klaim akibat gempa Lombok terdiri dari 5 laporan di wilayah Mataram dan 3 di wilayah Denpasar, " jelas Sahat Jefri M. Sihaloho, Pimpinan Regional IV ASM, saat penyerahan klaim dalam keterangannya, Kamis (9/8). Untuk tahap pertama, Asuransi Sinar Mas melakukan interim payment kepada Ibu Khaerani, yang rumahnya di kawasan Senggigi mengalami kerusakan akibat gempa. Interim payment dilakukan dengan tujuan agar nasabah dapat segera melakukan pemulihan agar kehidupan serta usaha dapat berjalan kembali. Selanjutnya pembayaran final akan dilakukan setelah seluruh dokumen dilengkapi. PT Asuransi Sinar Mas merupakan salah satu perusahaan asuransi di Indonesia yang memiliki berbagai produk unggulan untuk melindungi diri/aset baik individu, keluarga maupun perusahaan antara lain asuransi kesehatan, asuransi property all risks asuransi pengangkutan simas marine cargo, dan berbagai produk asuransi mikro.

Asuransi Sinar Mas Bayar Klaim Nasabah yang Terdampak Gempa Lombok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembayaran klaim

Berita Terkini