<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/22/20161017183-1446792254.jpg" alt="Atlet Paralympic Lempar Cakram asal Sumut Riadi Saputra melakukan selebrasi usai melakukan lemparan pada final lempar cakram klasifikasi F55 Putra Peparnas XV di Stadion Gelora Bandung Lautan Api." width="100%">
<figcaption>Atlet Paralympic Lempar Cakram asal Sumut Riadi Saputra melakukan selebrasi usai melakukan lemparan pada final lempar cakram klasifikasi F55 Putra Peparnas XV di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Atlet para-atletik nomor lempar lembing, Riadi Saputra, mendapat kehormatan menjadi flag bearer atau pembawa bendera Merah Putih saat defile pembukaan Asian Para Games 2022 Hangzhou, Minggu (22/10). &ldquo;Rasanya senang dan bangga sekali bisa mewakili Indonesia menjadi flag barrier di antara yang lain, kami (di barisan) paling depan. Ini kesempatan terbaik bagi saya,&rdquo; kata Riadi melalui keterangan resmi NPC Indonesia. Riadi bersama Dwiska Afrilia Maharani (atlet para-angkat berat putri) akan melaksanakan defile pada pembukaan Asian Para Games edisi keempat, yang akan berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Stadium pada Minggu pukul 19.00 waktu setempat. Atlet kelahiran Rantau Panjang, 09 Februari 1981 itu akan memakai baju adat Dayak dari Kalimantan pada defile nanti. Ini juga menandai kali kedua Riadi ikut dalam pesta olahraga multicabang disabilitas terbesar se-Asia tersebut. &ldquo;Semoga di Asian Para Games Hangzhou, Kontingen Indonesia bisa maksimal memberikan yang terbaik sehingga target-target yang sudah ditetapkan bisa terlampaui,&rdquo; ujar Riadi. Sementara itu, Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games 2022 Hangzhou, Angela Tanoesoedibjo, mengatakan saat defile nanti, Kontingen Indonesia akan memberikan kejutan-kejutan yang menunjukkan kekayaan budaya bangsa. Rencananya sebanyak 32 orang perwakilan Kontingen Indonesia yang akan mengikuti defile upacara pembukaan Asian Para Games 2022 Hangzhou nanti malam. &ldquo;Ada yang spesial, pakaian yang kami kenakan, nanti ada adat Indonesia yang kami bawa dan ini merupakan simbol indonesia dan juga doa dan harapan bagi para atlet kita,&rdquo; kata Angela. Kontingen Indonesia berkekuatan 130 atlet akan berjuang dalam 12 cabang olahraga, yakni para-bulu tangkis, para-renang, para-catur, para-balap sepeda, para-panahan, para-menembak, boccia, lown bowls, para-powerlifting, blind judo, para-tenis meja, dan para-atletik. Skuad Garuda ditargetkan mampu finis dalam 10 besar Asian Para Games 2022 Hangzhou dengan raihan 19 medali emas, 23 perak, dan 25 perunggu.

Atlet para-atletik nomor lempar lembing, Riadi Saputra, mendapat kehormatan menjadi pembawa bendera Merah Putih saat defile APG 2022.

Riadi Saputra Terpilih Sebagai Pembawa Bendera Indonesia di Pembukaan APG Hangzhou

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lutfi-Vonis-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana kasus melawan perintah aparat penegak hukum, Dede Lutfi Alfiandi telah divonis empat bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, Lutfi bisa bebas setelah menjalani masa kurungan selama empat bulan.  "Kita menuntut empat bulan, jadi putusan hakim sama dengan tuntutan Jaksa. Artinya setelah putusan empat bulan ini nanti malam Lutfi keluar," kata Jaksa penuntut umum (JPU) Andri Saputra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (30/1).  Andri menuturkan, Lutfi bisa bebas dari rumah tahanan (Rutan) Salemba Jakarta Pusat pada Kamis (30/1) malam. Karena, pengacara Lutfi tidak mengajukan banding terkait vonis hakim.  "Berarti kan sudah inkracht, jadi hari ini kita eksekusi. Kita terimalah, kan tuntutan kita sama, kecuali di bawah separuh, jadi kita terima setelah kita eksekusi ke Rutan Salemba, habis maghrib mungkin Lutfi sudah bisa dibebaskan dari Rutan Salemba," jelas Andri.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lutfi-Vonis-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Dede Lutfi Alfiandi saat menjalani sidang di PN Jakarta Pusat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)  Sementara itu, tim kuasa hukum Lutfi, Sultra Dewi menyatakan eksekusi penahanan terhadap kliennya merupakan kewenangan JPU. Karena dia yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Lutfi dari Rutan Salemba. "Itu nanti kita tunggu dari Jaksa," ucap Dewi.  Dewi menyebut, tidak dihadirkannya saksi meringankan ke persidangan karena tidak ada yang bersedia bersaksi untuk Lutfi. "Awalnya ada yang mau, mahasiswa dan temannya tapi dua haru sebelum sidang mereka menolak tanpa alasan," pungkasnya.  Sebelumnya, Dede Lutfi Alfiandi divonis empat bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lutfi dinilai terbukti melawan polisi saat demonstrasi tolak RKUHP dan revisi UU KPK di depan gedung DPR RI pada 30 September 2019.  "Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukum pidana. Mengadili dan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah, menjatuhkan pidana dengan pidana selama empat bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Bintang Al membacakan surat putusa di PN Jakarta Pusat, Kamis (30/1).  Lutfi dinilai terbukti melanggar Pasal 218 KUHP tentang mengatur mengenai barang siapa yang dengan sengaja tidak pergi setelah diperintah tiga kali, saat ada kerumunan. Keikutsertaan itu diancam dengan pidana penjara paling lama emlat bulan dua minggu. Vonis hakim terhadap Lutfi sama seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntutnya dengan empat bulan penjara.

Meski Divonis 4 Bulan Penjara, Lutfi Bisa Bebas Malam Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/20191212_155419.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi penjamin penangguhan penahanan untuk demonstran pembawa bendera Merah Putih, Dede Lutfi Alfiandi. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum Lutfi, Andres dalam sidang perdana kasus Lutfi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/12).  “Kita ajukan permohonan penangguhan mengingat beliau masih muda,” kata Andres saat menyampaikan permohonan penangguhan kepada majelis hakim.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/12/12/2019/lutfi-pembawa-bendera-merah-putih-didakwa-pasal-berlapis/">Lutfi Pembawa Bendera Merah Putih Didakwa Pasal Berlapis</a>  Selain Sufmi Dasco, permohonan penangguhan penahanan terhadap Lutfi juga diajukan anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Didik Mukrianto. Permohonan itu disampaikan langsung dalam pernyataan tertulis dengan tanda tangan dan bermeterai.  Dalam surat permohonan, disebutkan bahwa Lutfi tidak akan melarikan diri, tidak mempersulit pemeriksaan, tidak mengulang perbuatan, tidak menghilangkan barang bukti, dan akan mengikuti seluruh proses hukum sesuai aturan yang berlaku.  “Kami berharap apa yang kami ajukan dapat dikabulkan,” ujar Andres.  Menanggapi permohonan tersebut, majelis hakim tidak langsung mengabulkan permohonan tim kuasa hukum. Majelis menyatakan, akan musyawarah terlebih dahulu.  Seperti diketahui, Lutfi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/12). Pada sidang lanjutan yang akan digelar pada Rabu (18/12), jaksa penuntut umum (JPU) akan menghadirkan sejumlah saksi ke persidangan.  Lutfi merupakan salah satu demonstran yang terlibat dalam aksi pelajar STM di depan Gedung DPR pada 30 September lalu dan ditangkap polisi. Lutfi lebih dikenal karena foto pemuda berusia 20 tahun itu saat menggenggam bendera Merah Putih untuk menghindari gas air mata polisi tersebut viral di media sosial.

Sufmi Dasco dan Anggota DPR Lain Jamin Penangguhan Penahanan Lutfi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/20191212_162646.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Demonstran pembawa bendera Merah Putih dalam aksi tolak RKUHP dan UU KPK, Dede Lutfi Alfiandi alias Dede bin Budi Sulistio, didakwa melakukan kekerasan melawan pejabat yang menjalankan tugas. Lutfi didakwa menyamar sebagai siswa STM dalam aksi unjuk rasa.  Lutfi awalnya mengetahui demo di DPR dari akun instagram. Saat itu muncul unggahan ‘STM dan mahasiswa kembali berkumpul di jalan’. Lutfi kemudian dihubungi rekannya bernama Nandang untuk ikut demo di DPR.  “Lutfi yang merupakan pengangguran kemudian menyamar sebagai siswa STM dengan baju putih dan celana abu-abu saat mengikuti aksi unjuk rasa memprotes pembahasan RKUHP dan revisi UU KPK pada 30 September 2019," kata jaksa penuntut umum (JPU) Andri Saputra membacakan surat dakwaan di PN Jakarta Pusat, Kamis (12/12).  Lutfi lantas bergabung dengan peserta unjuk rasa lainnya di depan gedung DPR RI untuk melakukan aksi unjuk rasa. Polisi lantas berusaha membubarkan Lutfi dan peserta unjuk rasa lainnya pada pukul 18.30 WIB. Namun, pada pukul 19.30 WIB, Lutfi dan peserta unjuk rasa lainnya datang kembali ke belakang gedung DPR dengan jumlah yang lebih banyak.  “Mereka melakukan demo disertai penyerangan kepada kepolisian dengan melempar batu, botol air mineral, petasan, dan kembang api,” urai jaksa Andri.  Lutfi juga disebut merusak fasilitas umum seperti pot bunga hingga pembatas jalan. Polisi kemudian memberi peringatan lebih dsri tiga kali kepada peserta aksi unjuk rasa agar membubarkan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis.  Saat itu Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Herry Kurniawan memerintahkan langsung agar peserta segera bubar. Namun, peringatan itu dihiraukan oleh Lutfi dan peserta unjuk rasa lainnya.  “Terdakwa terus melempar ke arah polisi dengan botol air mineral, batu, dan petasan sehingga situasi semakin rusuh,” ungkap jaksa.  Polisi pun membubarkan paksa peserta unjuk rasa dengan menggunakan water canon dan menembakkan gas air mata. Polisi kemudian menangkap peserta aksi unjuk rasa yang dianggap memicu kerusuhan.  Jaksa menjerat Lutfi dengan pasal berlapis yakni pasal 212 KUHP juncto pasal 214 KUHP atau pasal 170 ayat (1) KUHP atau pasal 218 KUHP.

Lutfi Pembawa Bendera Merah Putih Didakwa Pasal Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/pembawa-bendera-antara.jpg" alt="Pelajar dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di belakang gedung MPR/DPR, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta, Senin (30/9/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj)." width="100%">
<figcaption>Pelajar dan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di belakang gedung MPR/DPR, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta, Senin (30/9/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang perdana pemuda pembawa Sang Merah Putih dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (12/12). Pemuda yang diketahui  bernama Lutfi Alfiandi, 21, sempat viral saat aksi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di kawasan DPR/MPR RI.  Berdasarkan laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang Lutfi diagendakan pukul 14.00 WIB di ruang Kusuma Admaja 1 dengan agenda pembacaan dakwaan. Terdapat dua Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang ditugaskan untuk mengurus kasus pria yang akrab dipanggil Dede itu.  Pemuda ini dilaporkan banyak dukungan di media sosial. Dukungan dari para pendukung Luthfi yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Bebaskan Lutfi pun tersebar di media sosial dan meminta masyarakat untuk hadir dalam sidang perdana itu. Berkas Luthfi diketahui sudah dilimpahkan sejak tiga minggu lalu oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat.  Kasatreskrim Polres Jakarta Pusat AKBP Tahan Marpaung menegaskan proses pidana Luthfi tidak terkait dengan pose Luthfi yang membawa bendera Indonesia dalam demo. Namun, karena usia Luthfi yang bukan pelajar dan menimbulkan kerusuhan pada saat demo di DPR/MPR RI berlangsung maka dilakukan proses pidana. "Itu bukan STM, sudah lulus itu, umurnya saja sudah 20 tahun," kata Tahan.

Sidang Perdana Lutfi Pembawa Bendera Merah Putih Digelar di PN Jakpus