<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-8.png" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mendukung rencana pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) pada akhir 2022.  Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhammad Bisri mengatakan, aktivitas masyarakat semakin meningkat ketika PPKM dan PSBB dicabut. Karena itu, pencabutan PPKM dan PSBB harus diiringi dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan.  ”Peningkatan aktivitas masyarakat berdampak positif terhadap perekonomian seperti yang mulai terjadi tahun ini. Namun, perlu disadari bersama bahwa pandemi belum berakhir, virus itu masih ada sehingga kita semua harus tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan,” ujar Muhammad Bisri seperti dilansir dari Antara.  Saat ini, menurut dia, sebagian anggota masyarakat tidak menggunakan masker ketika berinteraksi maupun berada di tempat keramaian. Hal itu semestinya tidak dilakukan agar tidak tertular Covid-19.  Bisri menyatakan, Provinsi Kepri berhasil membentuk imunitas masyarakat. Berdasar hasil penelitian, sistem kekebalan tubuh komunal di Kepri mencapai lebih dari 90 persen.  Dia menjelaskan, daya tahan tubuh yang baik menyebabkan masyarakat di provinsi itu sulit tertular Covid-19. Sehingga, tidak mengherankan bila jumlah kasus Covid-19 di Kepri juga relatif sedikit dibandingkan dengan provinsi lain.  ”Kalau pun tertular, mudah sembuh. Rata-rata warga Kepri yang tertular Covid-19 tidak bergejala atau hanya bergejala ringan sehingga mudah pulih,” ucap Muhammad Bisri.  Berdasar laporan Satgas Penanganan Covid-19 Kepri, jumlah kasus aktif Covid-19 tinggal 44 orang. Dengan rincian Batam 14 orang, Tanjungpinang 16 orang, Kabupaten Bintan delapan orang, Kabupaten Karimun lima orang, dan Kabupaten Natuna satu orang.  ”Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga nihil kasus aktif. Alhamdulillah, tidak ada penambahan kasus baru hari ini (21/12),” tutur Muhammad Bisri.

Dinkes Kepri Dukung Rencana Pencabutan PPKM dan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BHIMA-YUDHISTIRA-ADHINEGARA.jpg" alt="BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA" width="100%">
<figcaption>BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA</figcaption>
</figure>HAMPIR genap satu tahun pandemi Covid-19 terkonfirmasi kali pertama di Indonesia. Maret 2020 menandai kasus pertama yang berhasil terdata pemerintah. Dan perjalanan penanganan pandemi selama satu tahun terakhir pun terbukti memakan biaya yang tidak sedikit. Dana pemerintah yang dikeluarkan mencapai Rp 800 triliun menurut BPKP, dengan hasil pertumbuhan ekonomi -2,07 persen. Hampir seluruh sektor mengalami tekanan sepanjang 2020. Mulai industri manufaktur yang tersungkur -2,93 persen hingga transportasi pergudangan dengan penurunan paling tajam, yakni -15 persen. Mulanya pandemi berdampak ke sektor pariwisata, kemudian merembet ke sektor-sektor lainnya. Perlu dicatat bahwa pemerintah tidak mengambil langkah lockdown seperti yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam. Pertimbangannya ada di ketersediaan anggaran. Juga pertimbangan dampak karantina wilayah secara total terhadap aktivitas ekonomi. Namun, data mengungkap hal yang berbeda. Tiongkok sebagai negara asal pandemi justru mengalami pertumbuhan positif 2,3 persen dan lepas dari kontraksi ekonomi negatif. Disusul Vietnam yang mencatat pertumbuhan 2,9 persen karena kasus positifnya nyaris mendekati 0 pada saat lockdown berakhir. Bisa jadi masalah utamanya bukan sesederhana lockdown atau tidak melakukan lockdown. Pelajaran penting dari Tiongkok dan Vietnam justru terletak pada kepercayaan masyarakat yang tinggi dan efektivitas bantuan sosial. Tiongkok memang punya penduduk miliaran dan spesifik Provinsi Hubei yang jadi pusat lockdown tercatat berpenduduk 58,5 juta orang. Respons cepat pemerintah Tiongkok untuk mencegah penularan ke daerah lain patut diacungi jempol. Di balik itu, pemerintah Tiongkok membantu kebutuhan logistik penduduk Hubei selama lockdown dilakukan. Vietnam punya cerita yang hampir sama, tapi dengan skala lebih ekstrem. Berbatasan langsung dengan Tiongkok, pemerintah Vietnam mengambil inisiatif untuk melakukan pemutusan hubungan penerbangan udara dengan negara tetangganya itu. Sebagai negara pertama yang putus mobilitas dengan Tiongkok, pemerintah Vietnam tak mau bertoleransi meskipun investasi Tiongkok juga masuk dalam daftar investasi terbesar. Penduduk Vietnam yang di-lockdown mendapatkan jatah ATM beras plus daging dan seafood gratis. Wajar apabila penduduk Vietnam patuh pada aturan pemerintah. Sementara jika melirik upaya pemerintah di Indonesia yang senang uji coba berbagai metode pengendalian wabah, kadang menemui jalan yang kontradiktif. Pada Mei 2020, ketika pidato Presiden Jokowi terkait hidup bersama dengan pandemi, disusul oleh istilah new normal atau adaptasi kebiasaan baru, banyak pihak yang mulai menyiapkan diri. Pelaku usaha sempat optimistis mendengar istilah new normal, yakni protokol kesehatan tetap ditegakkan, tapi tidak ada lagi pembatasan sosial. Faktanya, frasa new normal justru meningkatkan persebaran kasus harian. Kurva kasus terus meningkat, tanpa ada tanda-tanda menurun. Pada Desember 2020, masyarakat yang sudah bersiap-siap berlibur ke berbagai daerah sebagai ganti pembatasan mudik Lebaran terpaksa murung. Kebijakan berubah total, dari perubahan cuti pegawai, syarat wajib rapid antigen, hingga penerapan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) sampai dua jilid lamanya. Tingkat cancellation atau pembatalan kunjungan ke hotel dan transportasi melonjak. Setidaknya 48 persen pesanan hotel dibatalkan sepihak karena adanya PPKM. Wajar apabila saat ini berbagai penginapan, mulai losmen sampai hotel berbintang 4, ditawarkan kepada pengusaha lain dengan harga diskon alias jual rugi. Tapi, apakah biaya mahal yang sudah ditanggung pengusaha dengan adanya PPKM membuahkan hasil? Jawabannya tidak. Kasus harian rata-rata selama PPKM masih berada di rentang 10 ribu sampai 12 ribu. Pemerintah coba putar akal, mungkin jurus terakhir yang masih tersedia adalah PPKM mikro. Kebijakan justru kembali ke pelonggaran tempat makan yang boleh beroperasi hingga pukul 21.00. Bahkan, batas maksimal jumlah karyawan ngantor selama program work from home (WFH) dinaikkan dari 25 persen menjadi 50 persen. Untuk skala mikronya, ujung tombak ada di level desa, RT, dan RW yang memantau mobilitas warga. Biaya ditanggung APBDesa. Pertanyaannya, apakah dana desa mencukupi untuk melakukan monitoring? Pada 2021, anggaran dana desa hanya mencapai Rp 72 triliun. Itu pun sudah terbagi dalam program-program seperti infrastruktur desa, padat karya tunai, pencegahan stunting, dan pencegahan Covid-19. Itu mengindikasikan sebenarnya anggaran desa juga sangat terbatas, di luar dari proses birokrasi pencairan bertahap yang memakan waktu. Seberapa efektifnya PPKM mikro masih jadi pertanyaan. Angin segar bagi pelaku usaha karena pelonggaran, tapi masalah utama dari sisi permintaan sebenarnya masih jauh dari pulih. Indeks Keyakinan Konsumen BI per Januari 2021 sebesar 84,9, lebih rendah dibandingkan dengan Desember 2020 sebesar 96,5. Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/08/02/2021/rhoma-irama-ke-ridho-rhoma-kamu-silakan-jalan-sendiri-papa-bantu-doa/">Rhoma Irama ke Ridho Rhoma: Kamu Silakan Jalan Sendiri, Papa Bantu Doa</a> Masyarakat bisa kembali menunda untuk belanja karena topik utama selain daya beli yang rendah adalah pertimbangan penularan virus di tempat publik. Toh, sebagian masyarakat yang telanjur percaya adanya new normal sulit untuk kembali dibatasi. Karena itu, pemerintah sebaiknya melihat lagi catatan lama terkait komitmen melakukan 3T lebih serius. Yakni, test yang lebih banyak, tracing titik persebaran baru, dan treatment atau penanganan di fasilitas kesehatan yang lebih optimal. Solusi kembali pada 3T ditambah percepatan distribusi vaksin adalah solusi terbaik bagi ekonomi maupun kesehatan. Jika ada ide lockdown dilakukan kembali, tinggal pemerintah siap atau tidak dengan bantuan sosial yang lebih besar. Untuk melakukan lockdown di kondisi saat ini, setidaknya perhitungan kasar memerlukan Rp 1.200–1.600 triliun anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Bukan uang yang sedikit, melihat ruang APBN makin ketat karena pelebaran defisit anggaran. (*) <hr /> *) Bhima Yudhistira, Peneliti Indef Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=u-nKfSiiCYI

Menolak Lupa: Efek Trial-Error Pembatasan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Dalam-Negeri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Kabupaten/Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang untuk menekan penyebaran Covid-19 dan menyelamatkan sentra ekonomi. Hal ini disampaikan Tito saat mengunjungi langsung penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tersebut pada Selasa (12/5) kemarin.  "Saya meminta kepada pimpinan yang ada di Bekasi dan Karawang, betul-betul dalam waktu dua sampai tiga minggu ini bisa mendisiplinkan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19," kata Tito dalam keterangannya, Rabu (13/5).  "Pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, jaga jarak, itu hal yang sangat penting sekali, ditambah dengan (menghindari) kerumunan sosial. Tapi ini tidak hanya dengan kampanye, harus dilakukan dengan intervensi kebijakan publik oleh Pemerintah Daerah,” sambungnya.  Tito menekankan, meminta masyarakat untuk mampu berdamai dengan kondisi pandemi dengan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga sistem imunitas tubuh, melakukan pencegahan, setelah mengenali karakteristik virus tersebut.   Terlebih, Tito menyebut pabrik yang merupakan roda ekonomi boleh kembali beraktivitas. Namun, harus menerapkan protokol kesehatan Covid-19.  "Pabrik-pabrik yang ada ke depan boleh buka, tapi harus membuat protokol yang kuat, protokol kesehatan, masuk semua harus diperiksa dengan thermal gun, tempat cuci tangan disiapkan di mana-mana, hand sanitizer di mana-mana, semua wajib pakai masker, kemudian di tempat kerja ada jaraknya, moda transportasi juga begitu, restoran, hotel, memperlakukan hal yang sama," ujar Tito.  "Mereka tidak mungkin akan tutup terus- menerus, PHK akan berguguran, akan makin banyak, tapi itu ke depan. Kita sekarang maksimalkan dulu melaksanakan PSBB ini,” terang Tito.  Karawang dan Bekasi, kata Tito merupakan pusat industri yang memiliki peran penting dalam memasok logistik nasional. Oleh karena itu, Tito memandang diperlukan terobosan untuk menjaga stabilitas ekonomi, di samping tetap menjaga keselamatan dan kesehatan publik.  "Kesehatan publik harus bisa kita tangani, kita manage, tapi ekonomi juga bisa survive. Bekasi dan Karawang adalah salah satu daerah ekonomi yang penting dalam supply chain and production chain, rantai produksi, rantai suplai logistik nasional," beber Tito.  Tito mengharapkan, Pemda Bekasi dan Karawang dapat berinovasi membuat kebijakan menekan Covid-19. Ditambah dengan kesiapan untuk membuka industri ekonomi agar prekonomian pulih kembali.  "Bagaimana memanage agar industri ini ke depan nanti tetap bisa berjalan meskipun vaksin belum ditemukan," tukas Tito.

Tito: Pabrik-Pabrik Boleh Buka, Tapi Harus Buat Protokol yang Kuat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Pemuda-Jonggol-Pukul-petugas-PSBB.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Di tengah pandemi virus korona baru (Covid-19) MS,22, tampaknya harus merasakan dinginnya hotel prodeo. Musabnya, dia diringkus pihak aparat kepolisian usai memukul petugas Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pos perbatasan Bogor-Bekasi, Rawa Bebek Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  "Atas kejadian pada Sabtu (9/5) di lokasi PSBB Rawa Bebek Jonggol, kami langsung mengamankan dan memproses hukum MS, dan saat kami ini sedang melakukan pendalaman motif pelaku melakukan penyerangan terhadap petugas di lokasi PSBB," kata Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy, di Bogor, Minggu (10/5) dilansir dari ANTARA.  Roland mengatakan, penyerangan terhadap petugas PSBB itu bermula ketika personel Polsek Jonggol bersama petugas PSBB dari unsur lain yang berjumlah sekitar 18 orang, melakukan pengawasan di pos perbatasan Bogor-Bekasi itu Sabtu (9/5) pukul 15.00 WIB.  Kemudian, MS yang tengah mengendarai sepeda motor dari arah Cileungsi menuju Jonggol dihentikan petugas lantaran tidak mengenakan masker. Bukannya langsung mengikatkan tali maskernya yang sudah menggantung di leher, MS malah terlibat adu mulut dengan petugas.  "MS ini mencoba melarikan diri dari para petugas dengan menarik gas motornya, namun hal tersebut bisa digagalkan oleh para petugas lainnya," jelas Roland.  Kemudian, MS turun dari sepeda motornya dan mencoba menyerang personel Polsek Jonggol, tetapi tidak berhasil karena dapat dihadang oleh para petugas lainnya dan seorang ketua Karang Taruna setempat.  Setelah berhasil dihadang dan ditenangkan oleh para petugas, MS kemudian disuruh untuk putar balik, sehingga tidak jadi melanjutkan perjalanannya ke arah Jonggol.  Selanjutnya, sekitar pukul 16.00 WIB, MS datang kembali ke pos pengawasan tersebut dengan dalih meminta maaf kepada semua petugas, khususnya kepada petugas Karang Taruna berinisial AIS.  "Ketika MS dan AIS bertemu dan mencoba berdiskusi di belakang pos 'check point', MS secara tiba-tiba memukul AIS di bagian wajah hingga mengakibatkan luka lebam dan sobekan pada bagian mata sebelah kanan," tukas Roland.

Pemuda di Bogor Diringkus Usai Pukul Petugas PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/antarafoto-arus-lalu-lintas-tol-menurun-290420-mic-05-1.jpg" alt="Ilustrasi situasi jalan tol Cikopo–Palimanan di km 72, Purwakarta, Jawa Barat, seiring pemberlakuan PSBB. M. Ibnu Chazar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi situasi jalan tol Cikopo–Palimanan di km 72, Purwakarta, Jawa Barat, seiring pemberlakuan PSBB. M. Ibnu Chazar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dinilai mengeluarkan kebijakan paradoks terkait diperbolehkannya transportasi umum mulai beroperasi normal pada Kamis (7/5) besok. Pasalnya, kebijakan tersebut dikeluarkan di tengah-tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan oleh sejumlah daerah.  "Kebijakan PSBB sudah diambil untuk beberapa daerah dan mestinya hal tersebut diperkuat dengan kebijakan lain seperti soal transportasi. Jangan justru melahirkan paradoks," kata pengamat kebijakan publik, Gun Gun Heryanto kepada JawaPos.com, Rabu (6/5).  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute ini menuturkan, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat suasan masyarakat kondusif. Sehingga, komunikasi dan koordinasi menjadi kunci lahirnya suatu kebijakan.   "Kalau sebuah kebijakan (PSBB) untuk penanganan Covid-19 sudah dieksekusi atau diterapkan, harusnya semua pihak berada di barisan yang sama untuk menyukseskannya. Bukan kebalikannya," sesal Gun Gun.  Dosen pascasarjana Universitas Mercubuana ini menegaskan, pelonggaran beroperasinya moda transportasi tidak relevan dengan keinginan pemerintah untuk membatasi pergerakan orang. Terlebih, belakangan pemerintah melarang masyarakat untuk pergi mudik jelang lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah.  "Pernyataan pejabat pemerintah yang terhubung langsung dengan penanganan Covid-19 harus lebih hati-hati. Ada manajemen privasi komunikasi mana yang relevan dinyatakan di saat seperti sekarang, mana yang tidak," tegas Gun Gun.  Dalam situasi saat ini, Gun Gun memandang pandemi Covid-19 belum terlihat ada penyelesaian. Sehingga baiknya pemerintah fokus dulu pada penanganannya hingga tuntas.  "Jangan gambling dengan situasi, karena bisa menyebabkan makin lambannya penanganan," tukasnya.  Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa mulai besok, Kamis (7/5) akan ada pelonggaran aktivitas transportasi di tengah pandemi Covid-19. Namun, dengan catatan harus menaati protokol kesehatan yang akan ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  “Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus dan lain-lain untuk kembali operasi,” kata dia dalam rapat bersama Komisi V melalui video conference, Rabu (6/5).  Bukan hanya untuk menunjang perekonomian nasional, melainkan juga untuk memberikan fasilitas kepada anggota DPR untuk melakukan perjalanan dinas.  “Jika memang dibutuhkan untuk tugas secara spesifik, bapak-bapak adalah pejabat negara, berhak melakukan movement (pergerakan) sesuai dengan kebutuhan,” cetus Budi Karya.

Pelonggaran Transportasi Umum di Tengah PSBB Dinilai Aneh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bos-blibli-akui-e-commerce-kebanyakan-jual-barang-impor_m_185682.jpeg" alt="ilustrasi e-commerce. (pixabay)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi e-commerce. (pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menjadikan mobilitas jauh berkurang. Untuk urusan belanja, masyarakat kini mengandalkan transaksi online. Khususnya untuk barang-barang yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dan produk kesehatan.  Tokopedia, salah satu e-commerce, mencatat kenaikan transaksi sejak PSBB dijalankan. Produk yang paling banyak dicari antara lain berbagai jenis masker mulut, cairan antiseptik, sembako, dan kebutuhan pokok lainnya.  ”Data internal Tokopedia menunjukkan kenaikan transaksi di produk kesehatan dan kebutuhan pokok lain sejak ada pandemi Covid-19 di Indonesia,” ujar Vice President Corporate Communication Tokopedia Nuraini Razak.  Tren yang sama dialami Bukalapak. Ada kenaikan transaksi sekitar 20 persen pada Maret 2020 jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kenaikan nilai transaksi tersebut didorong permintaan produk bahan pokok sebesar 3,5 kali lipat, produk makanan dan minuman mencapai 2 kali lipat, serta produk obat-obatan meningkat sekitar 30 persen.  ”Seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, Bukalapak juga mencatat kenaikan yang sangat signifikan terhadap permintaan masker, yaitu sebesar 90 persen dibandingkan bulan sebelumnya,” ujar Senior Corporate Communications Manager Bukalapak Gicha Graciella.  Kenaikan transaksi belanja online juga dilaporkan naik berdasar data riset yang dihimpun telunjuk.com sebagai e-commerce hub di Indonesia.  Pada periode survei yang dilakukan dalam rentang waktu 2 Maret hingga 5 April 2020, total transaksi dari tiga e-commerce besar, yakni Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, ditaksir mencapai Rp 12,3 miliar dengan 670.755 transaksi.  Riset tersebut memaparkan, sejak adanya kabar mengenai pasien positif korona pertama di Indonesia pada 2 Maret 2020, total estimasi penjualan pada minggu itu diprediksi mencapai Rp 392 juta. Sedangkan pasca pengumuman PSBB 31 Maret 2020, total estimasi penjualan pada minggu tersebut Rp 4,1 miliar. Dengan demikian, total estimasi penjualan sembako di toko online mengalami kenaikan lebih dari 400 persen.  Sementara itu, Ketua Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung menyebutkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk saling mengawasi pergerakan harga barang di pasar. ”Jika diperlukan, bisa dilakukan pemblokiran permanen kepada pedagang yang menggelembungkan harga secara tidak wajar,” ujarnya.  Pengusaha ritel konvensional juga merasakan perubahan pola belanja masyarakat selama PSBB. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan, ada peningkatan 15 hingga 20 persen penjualan yang dipesan melalui online. ”Makin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya physical dan social distancing sehingga mereka lebih memilih belanja via HP atau aplikasi,” ujar Roy.  Kendati demikian, terang Roy, sesuai dengan imbauan pemerintah, gerai-gerai ritel masih tetap dibuka untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat. Meskipun <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/27/04/2020/psbb-surabaya-raya-berlaku-mulai-besok-gandengkan-ojol-pedagang-pasar/">PSBB berlaku</a>, toko ritel yang menjual bahan pokok dan obat-obatan menjadi salah satu yang dikecualikan untuk tetap buka. ”Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan mendapatkan bahan pokok,” ucapnya.  Koordinator Wilayah Timur I Aprindo April Wahyu Widati menyatakan, peritel modern menyiapkan platform untuk menjual produk secara online. ”Sehingga masyarakat masih bisa mendapatkan barang-barang di ritel modern dengan mudah,” jelasnya. Menurut April, secara omzet, barang-barang tertentu ada kenaikan. Misalnya barang pokok beras, mi instan, frozen food, buah, sayur, dan rempah-rempah. ”Tapi, kalau dibandingkan tahun lalu, ada penurunan untuk sirup dan biskuit. Harusnya saling menyubstitusi, tapi keseluruhan ada penurunan total omzet,” ungkapnya.  Pandemi Covid-19 juga membuat omzet UMKM Jatim turun drastis dalam sebulan terakhir. Hampir semua sektor sepi pembeli. ”Kemudian sebentar lagi dilanjutkan dengan PSBB di Surabaya Raya. Siap tidak siap ya dijalani saja,” tutur Ketua Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Hipmikimdo) Jatim Bambang Wahyuono kemarin (26/4). Dia mencatat, penurunan penjualan UMKM Jatim rata-rata ada di kisaran 70 persen. Khususnya di kategori produk bordir, kulit, fashion, dan makanan.  Bambang mengungkapkan, semua pengusaha kecil saat ini memutar otak agar bisa survive. Salah satu cara yang dilakukan ialah mengalihkan <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/27/04/2020/khofifah-pantau-pemudik-di-pintu-tol-ngawi/">penjualan via online</a>. ”Sudah lebih dari 80 persen UMKM pindah ke daring sejak terjadinya korona. Terutama bidang fashion, aksesori, dan food,” paparnya.  Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Roll Former Indonesia (ARFI) Stephanus Koeswandi juga mengakui bahwa pihaknya telah mengarahkan para konsumen untuk bertransaksi online. Sebab, toko-toko baja sudah tutup. Stephanus menjelaskan, komposisi order taking via daring paling besar diperoleh dari WhatsApp. Kontribusinya mencapai 60 persen. Kemudian disusul aplikasi Metalmen 20 persen, lewat telepon 10 persen, dan marketplace 5 persen. ”Semua ini kami lakukan untuk tetap menjaga pemasukan. Karena demand baja ringan sudah turun 50 persen akibat pandemi,” ucapnya.

Dampak Positif PSBB: Transaksi Online Makin Melejit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Polisi memeriksa pengendara saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu keluar tol Kampung Rambutan di Jakarta, Jumat (10/4/2020). Kegiatan pelaksanaan pengawasan PSBB itu dilakukan untuk mengingatkan warga memakai masker dan aturan pe" width="100%">
<figcaption>Polisi memeriksa pengendara saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu keluar tol Kampung Rambutan di Jakarta, Jumat (10/4/2020). Kegiatan pelaksanaan pengawasan PSBB itu dilakukan untuk mengingatkan warga memakai masker dan aturan pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat, sebanyak 2.909 kendaraan berusaha keluar wilayah Jabodetabek saat kebijakan larangan mudik di tengah pandemi virus korona atau Covid-19 pada 24 - 25 April 2020. Polisi terpaksa memutarbalikan mereka kembali ke Jakarta.  "Dari Cikarang Barat ada 1.413 kendaraan roda empat berbagai jenis dan di Tol Bitung ada 1.496. Jadi total ada 2.909 kendaraan yang di putar balikkan ada Jumat dan Sabtu kemarin," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yugo dalam keterangannya, Minggu (26/4).  Sambodo menyampaikan, sebanyak 2.909 kendaraan tersebut diputar balik di pos penyekatan Pintu Tol Bitung arah Merak dan Pintu Tol Cikarang Barat arah Jawa Barat. Menurutnya, kendaraan yang diputar balik didominasi kendaraan pribadi.   "Sebanyak 1.028 kendaraan pribadi di Pintu Tol Cikarang Barat dan 946 kendaraan pribadi di Pintu Tol Merak diputar balik ke arah Jakarta," ucap Sambodo.  Tak hanya kendaraan pribadi, transportasi umum yang mengangkut penumpang pun terpaksa diminta untuk memutar balik. "Tercatat 189 kendaraan minibus jenis elf dan 196 bus di Tol Cikarang Barat serta 387 elf dan 163 bus di Pintu Tol Merak juga diminta putar balik ke arah Jakarta," tukas Sambodo.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, masyarakat dilarang mudik lebaran tahun ini. Larangan itu ditegaskan sebagai upaya penanganan pandemi virus Korona atau Covid-19 di dalam negeri.  ‎”Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang,” ujar Jokowi pada saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/4).  Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, pelarangan mudik mulai berlaku efektif pada 24 April 2020. Penerapan sanksi terkait pelarangan mudik mulai ditegakkan pada 7 Mei 2020.  "Larangan mudik ini akan berlaku efektif terhitung sejak Jumat, 24 April 2020. Namun, untuk penerapan sanksi yang sudah disiapkan akan efektif ditegakkan mulai 7 Mei 2020," ucap Luhut, Selasa (21/4).  Keputusan pemerintah melarang mudik diambil setelah melihat hasil survei Kementerian Perhubungan yang menunjukkan, sebanyak 24 persen warga masih bersikeras untuk mudik, meskipun sudah ada imbauan untuk tetap di rumah.

2.909 Kendaraan yang Keluar Jabodetabek Terpaksa Diputar Balik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/psbb-surabaya-1.jpg" alt="KEPUTUSAN BERSAMA: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (duduk tengah) didampingi Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, serta Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Bambang Ismawan (berdiri kiri), Kapolda Jatim Irjen" width="100%">
<figcaption>KEPUTUSAN BERSAMA: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (duduk tengah) didampingi Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, serta Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Bambang Ismawan (berdiri kiri), Kapolda Jatim Irjen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada Senin (20/4) hari ini mengirimkan surat permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Surabaya Raya. Adapun permohonan tersebut meliputi tiga daerah yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik. Keputusan tersebut berdasarkan rapat koordinasi antar pemerintah daerah pada Minggu (19/4) kemarin.  "Kota Surabaya menjadi episentrum penyebaran Covid-19 di Jatim. Sementara Sidoarjo dan Gresik yang notabene menjadi wilayah penyangga Surabaya juga mengalami tren kenaikkan pasien positif lantaran memiliki pola interaksi kewilayahan yang sangat erat," kata Khofifah di Surabaya, Senin (20/4).  Khofifah menuturkan, dalam rapat koordinasi yang digelar pada Minggu (19/4) kemarin, kesepakatan yang dicapai yakni menerapkan PSBB di Kota Surabaya, sebagian Kabupaten Gresik dan sebagian Kabupaten Sidoarjo. Maka sebagai tindak lanjut, pada Senin (20/4) hari ini mengirimkan surat pengajuan kepada Kementerian Kesehatan.  Menurutnya, jika Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memberikan persetujuan terkait pemberlakuan PSBB di Surabaya Raya, maka akan segera diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pedoman PSBB di wilayah Surabaya Raya. Peraturan ini sebagai upaya agar PSBB berjalan efektif di tiga daerah tersebut.  "Nantinya tiga wilayah tersebut akan menindaklanjuti dengan peraturan wali kota dan peraturan bupati. Serta wajib melaksanakan PSBB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta secara konsisten mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat," ucap Khofifah.  Khofifah menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan telah mendapatkan lampu hijau untuk dilanjutkan. Jika PSBB Jatim ini berjalan baik, diharapkan penanganan pandemi korona menjadi lebih terintegrasi dan memudahkan pemerintah dalam mengendalikan pandemi.  "Perkembangan yang terjadi di Surabaya, maupun di Sidoarjo dan Gresik, menunjukkan indikasi yang sejalan dengan petunjuk penentuan tingkat urgensi dari penerapan status PSBB," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vPoMYrC2CMw  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U  https://www.youtube.com/watch?v=RaZQJmwBZkc

Gubernur Khofifah Kirim Permohonan PSBB untuk Surabaya Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tokoh-Tokoh-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Dari kiri Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Sumatra Utara Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Karnavian hadir pada upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks" width="100%">
<figcaption>Dari kiri Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Sumatra Utara Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Karnavian hadir pada upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) telah menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya akan berlaku mulai Sabtu (18/4) hingga Minggu (3/5). Pemberlakuan PSBB tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten.   Hal ini menyusul, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Dalam Rangka Percepatan Penangangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  "Saya telah menerbitkan Pergub berikut SK Gubernur yang mengatur pemberlakuan PSBB di Tangerang Raya. Hal ini diharapkan agar penerapannya di ketiga wilayah tersebut dapat berjalan efektif," kata Wahidin dalam keterangannya, Kamis (16/4).  Wahidin menyatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan wajib melaksanakan PSBB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini secara konsisten untuk mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.  "PSBB ini mulai dilaksanakan dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan 3 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Covid-19," ucap Wahidin.  Wahidin menyatakan, Pergub Nomor 16 Tahun 2020 bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19. Serta meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran virus yang berasal dari Kota Wuhan itu.  "Upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19 dan menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19," ujar Wahidin.  Wahidin menegaskan, untuk pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB segala aktivitas di luar rumah harus dikurangi. Wahidin tak menginginkan adanya kegiatan sosial budaya maupun kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan keramaian.  "Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Wahidin.

Gubernur Banten Tetapkan PSBB di Tangerang Raya Sabtu Pekan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200412_232344.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Jor di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Minggu (12/4/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menindak para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Jor di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Minggu (12/4/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menindak para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada 9 April lalu. Namun, aturan itu ditolak berbagai pihak karena dianggap bertentangan dengan misi pengurangan jumlah penderita virus korona.  Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kemarin (12/4) menyatakan, secara garis besar peraturan tersebut mengatur tiga hal. Pertama, terkait dengan pengendalian transportasi untuk seluruh wilayah. Kedua, pengendalian transportasi pada wilayah yang ditetapkan sebagai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Ketiga, pengendalian transportasi untuk kegiatan mudik tahun 2020. ”Permenhub ini dibuat berdasarkan kondisi riil saat ini. Namun, pemerintah akan memperhatikan dinamika yang berkembang dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan penyesuaian,” ungkapnya.  Dia menjelaskan, peraturan tersebut berlaku untuk kendaraan umum dan pribadi serta transportasi barang atau logistik. Dalam aturan tersebut, operator ditunjukkan hal-hal yang harus dilakukan, mulai saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, hingga saat tiba di tujuan.  Salah satu aturan permenhub menyebutkan, motor yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat (ojek) dalam hal tertentu dapat mengangkut penumpang dengan syarat-syarat ketat, sesuai protokol kesehatan. ”Protokol kesehatan seperti melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit,” ucapnya.  Pada bagian lain, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengungkapkan, Permenhub 18/2020 harus dicabut. Alasannya, Kemenhub mengeluarkan kebijakan itu atas dasar kepentingan ekonomi jangka pendek. ”Salah satu inti yang diatur permenhub, dalam hal tertentu untuk tujuan melayani masyarakat dan kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan pada pasal 11 ayat 1 huruf d. Ketentuan ini sangat menyesatkan, berpotensi banyak pelanggaran dan disalahgunakan,” ungkapnya.  Pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio menuturkan hal senada. Dia menilai penerapan PSBB di Jakarta sudah berjalan baik. Apalagi, disusul daerah penyangga Jakarta. ”Sayang, penerapan PSBB yang terkait angkutan orang dengan kendaraan roda dua akan menjadi masalah di lapangan karena permenhub dan peraturan menteri kesehatan berbenturan,” tuturnya.  Agus juga mempersoalkan pasal yang sama dengan Tulus. Permenhub dinilai bertentangan dengan Permenkes 9/2020, pasal 13 ayat 10 huruf a. Isinya, penumpang kendaraan umum maupun pribadi harus mengatur jarak. Permenhub juga dianggap melanggar UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan PP 21/2020.  Lebih lanjut, dia mengatakan, permenhub membuat aparat menjadi ambigu melakukan penindakan hukum. ”Padahal, tanpa penindakan hukum, pelaksanaan PSBB menjadi tidak ada gunanya karena penularan Covid-19 masih dapat berlangsung melalui angkutan penumpang kendaraan roda dua,” terangnya.  Pemberlakuan Permenhub 18/ 2020 juga menuai kritik dari parlemen. Anggota Komisi V DPR Irwan menuturkan, permenhub tidak perlu ada karena justru bertentangan dengan PP 21/2020 tentang PSBB. Menurut dia, permenhub tidak tegas dalam pembatasan. Justru permenhub memastikan semua jenis transportasi masih bebas beroperasi selama PSBB.  Pembebasan operasional transportasi itu diatur dalam pasal 11–15. Dalam klausul itu, disebutkan bahwa semua jenis kendaraan boleh beroperasi dengan pembatasan jumlah penumpang. Pasal 11 ayat 1A, misalnya. Disebutkan bahwa kendaraan penumpang atau bus boleh beroperasi dengan pembatasan jumlah penumpang maksimal 50 persen dari kapasitas tempat duduk. Sedangkan kereta api tetap boleh beroperasi selama jumlah penumpang maksimal hanya 65 persen dari kapasitas kursi. Pengguna motor juga masih boleh mengangkut penumpang. Tumpang-tindih aturan transportasi itu membuat kepala daerah menjadi kebingungan.  Sebab, sebelumnya sudah ada Permenkes 9/2020 tentang Ketentuan Penerapan PSBB. Disebutkan bahwa selama PSBB, masyarakat harus memastikan physical distancing. Termasuk tidak boleh berkendara motor dengan berboncengan. Kepolisian pun aktif melakukan razia di DKI Jakarta untuk memastikan aturan itu berjalan. ”Di sini jelas permenhub mementahkan permenkes yang terbit lebih dulu,” ujar Irwan. Dia berharap permenhub segera dicabut. Apalagi, PP 21/ 2020 menyebutkan bahwa PSBB ditetapkan menteri kesehatan melalui permenkes. ”PSBB cukup diatur satu peraturan menteri saja agar tidak tumpang-tindih dan membingungkan publik,” tegas politikus Partai Demokrat itu.

YLKI Nilai Kebijakan Luhut demi Kepentingan Ekonomi Jangka Pendek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pembatasan Sosial Berskala Besar

Berita Terkini