<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/30/QR-pertamina-2890856910.jpg" alt="Beli BBM bersubsidi wajib menunjukkan QR Code. (Radar Malioboro/Group JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Beli BBM bersubsidi wajib menunjukkan QR Code. (Radar Malioboro/Group JawaPos)</figcaption>
</figure> <div id=":oi" class="ii gt"> <div id=":nq" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp; PT Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari menjelaskan bahwa sebagai bagian dari penugasan pemerintah untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pertamina Patra Niaga terus menjalankan komitmennya dalam penyediaan Pertalite sesuai kuota dan titik layanan jual yang telah ditetapkan BPH Migas," kata Heppy dalam keterangan di Jakarta, Kamis (29/8) dikutip dari <em>ANTARA</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menyampaikan bahwa Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran, antara lain pengaturan titik-titik SPBU yang menjual BBM Subsidi oleh BPH Migas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan memperhatikan pertimbangan jalur transportasi umum, tidak berada di area pemukiman menengah ke atas, di luar daerah industri. Diharapkan dengan upaya tersebut BBM bersubsidi yang disalurkan bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertamina Patra Niaga juga terus berupaya mendukung upaya-upaya subsidi tepat dengan melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Heppy juga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan membantu pemerintah mengindentifikasi siapa saja pengguna BBM bersubsidi dari penggunaan QR code sebagai syarat untuk menggunakan BBM Pertalite.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Agar penyaluran Pertalite terkontrol, lanjut Heppy, Pertamina Patra Niaga melayani pengisian Pertalite melalui QR Code bagi kendaraan yang sudah mendaftar dan mencatatkan nopol kendaraan bagi pengguna yang belum mendaftar subsidi tepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya juga beredar kabar bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite. Pertama, melarang semua kendaraan pelat hitam membeli BBM bersubsidi Pertalite.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, skenario kedua, yaitu hanya mobil di bawah 1.400 cc yang boleh mengonsumsi Pertalite. Jika aturan nomor dua diberlakukan, berikut daftar mobil yang masih boleh menenggak BBM bersubsidi jenis Pertalite.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Toyota Agya.</div> <div dir="auto">- Toyota Calya.</div> <div dir="auto">- Toyota Raize.</div> <div dir="auto">- Toyota Avanza 1.3.</div> <div dir="auto">- Daihatsu Ayla.</div> <div dir="auto">- Daihatsu Sigra.</div> <div dir="auto">- Daihatsu Rocky.</div> <div dir="auto">- Daihatsu Xenia 1.3.</div> <div dir="auto">- Daihatsu Sirion.</div> <div dir="auto">- Suzuki Ignis.</div> <div dir="auto">- Suzuki Espreso.</div> <div dir="auto">- Mitsubishi Mirage.</div> <div dir="auto">- Honda Brio.</div> <div dir="auto">- Kia Seltos 1.3.</div> <div dir="auto">- Wuling Formo.</div> <div dir="auto">- Nissan Kicks e-Power.</div> <div dir="auto">- Nissan Magnite 999 cc.</div> </div> </div> </div>

Pertalite adalah salah satu BBM Subsidi, sehingga pengaturan oleh regulator dimaksudkan agar BBM subsidi bisa tepat sasaran.

Masuk Kriteria, Ini Daftar Mobil yang Boleh Beli BBM Subsidi Jenis Pertalite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/menteri-esdm-345516080.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, membantah soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 90, Pertalite, mulai 17 Agustus mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Arifin, rencana pembatasan itu masih belum diputuskan akan diberlakukan kapan. Adapun pemerintah saat ini masih terus menggodok aturan itu, salah satunya dengan mempertajam data.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, pembatasan BBM Subsidi jenis Pertalite baru akan ditetapkan usai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 selesai direvisi dan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014856080/tak-hanya-mengikuti-arus-7-kekuatan-unik-orang-yang-hidupnya-tak-mengikuti-status-quo-menurut-psikologi">Tak Hanya Mengikuti Arus: 7 Kekuatan Unik Orang yang Hidupnya Tak Mengikuti Status Quo, Menurut Psikologi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita diminta mempertajam dulu, mempertajam data. Arahnya ke kita kan mau tepat sasaran, lagi diperdalam lagi,&rdquo; kata Menteri ESDM saat ditemui di Kantornya, Jumat (12/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nggak, nggak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum (diputuskan) kok," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan diperketat alias dibatasi mulai 17 Agustus 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak. Adapun terkait aturannya, Luhut menyebut saat ini masih disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014856075/tiga-pelajar-surabaya-lolos-seleksi-paskibraka-tingkat-provinsi-dan-nasional">Tiga Pelajar Surabaya Lolos Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," kata Luhut melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas penggunaan BBM yang dikaitkan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat melakukan penghematan dalam APBN 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin. Supaya polusi udara ini juga bisa dikurangin cepat. Karena sulfur yang ini kan hampir 500 ppm. Kita mau sulfurnya itu 50 ppm," beber Luhut.</div>

Menteri ESDM Arifin Tasrif, membantah soal rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis RON 90, Pertalite, mulai 17 Agustus.

Menteri ESDM Bantah Soal Rencana Pembatasan Pertalite Mulai 17 Agustus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Aplikasi-My-Pertamina-untuk-Pebelian-Pertalite-Dan-Solar_Salman-Toyibi-8-1.jpg" alt="Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak" width="100%">
<figcaption>Warga dibantu petugas melakukan pengisian bahan bakar jenis Pertalite di salah satu SPBU di kawasan, Kuningan, Jakarta, Selasa, (28/6/2022). PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga berencana mengatur pembelian Jenis Bahan Bak</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong agar revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran agar segera diterbitkan. Dalam revisi tersebut akan mengatur detail kriteria kendaraan yang dapat mengisi Pertalite dan juga tengah mengkaji untuk membuat perbedaan harga Pertalite sesuai dengan jenis kendaraannya.</p> <p>"Saya mengimbau, Pertalite itu untuk masyarakat yang membutuhkan, jadi kalau yang mampu janganlah menggunakannya karena bukan peruntukannya," tegas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam keterangan resmi, Kamis (19/10).</p> <p>Sejauh ini, Pertamina tengah melakukan uji coba pembatasan pembelian Pertalite khususnya bagi kendaraan roda empat di beberapa daerah. Setiap pembeli diwajibkan memiliki Quick Response (QR) Code untuk dipindai oleh petugas SPBU sebelum melakukan pembelian.</p> <p>"Uji coba tersebut dilakukan di 41 kota dan kabupaten yang tersebar di tiga provinsi yakni Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Uji coba juga dilakukan di Timika, Papua," ujar Tutuka.</p> <p>Sebagai informasi, konsumen pengguna yang belum dapat QR Code, selain mendaftar secara langsung pada program subsidi tepat yang bisa diakses melalui website atau melalui aplikasi MyPertamina, juga bisa melakukan pendaftaran pada sekitar 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran di website.</p> <p>Pembatasan Pertalite ini didorong lantaran eskalasi konflik antara Israel dan Palestina bakal berimbas pada kenaikan harga minyak dunia. Bahkan, jika perang berlangsung lama maka akan berpengaruh ke impor minyak mentah dan impor BBM RI.</p> <p>"Sampai hari ini dampaknya masih belum signifikan walaupun kita tahu harga minyak mendekati USD90 per barel, namun kalau ini berlangsung cukup lama saya kira akan berpengaruh," tuturnya.</p> <p>Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP) selain akan berpengaruh terhadap kenaikan harga crude di Indonesia juga akan mempengaruhi harga BBM di masyarakat. "Hal ini karena Indonesia impor keduanya yaitu crude oil dan BBM dengan presentase yang hampir sama," tandasnya.</p>

Setiap pembeli diwajibkan memiliki Quick Response (QR) Code untuk dipindai oleh petugas SPBU sebelum melakukan pembelian.

Kementerian ESDM Dorong Revisi Perpres Pembatasan Pertalite Segera Dirilis, Ini Bocoran Isinya

<p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/arifin-tasrif-biro-klik-esdm.jpg" alt="Menteri ESDM Arifin Tasrif" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Arifin Tasrif</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan akan kembali membahas soal wacana pembatasan pembelian Pertalite. Pembahasan ini akan dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.</p> <p dir="ltr">"Kita mau wacanakan lagi sama Menteri Keuangan dan Menteri BUMN," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif kepada wartawan di sela acara 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023, Nusa Dua Bali, Jumat (22/9).</p> <p dir="ltr">Meski begitu, Arifin tidak membeberkan lebih lanjut kapan pertemuan itu akan dilakukan. Dia hanya mengatakan bahwa pihaknya masih terus menggodok Perpres 191 Tahun 2014 untuk menindaklanjuti tentang kriteria kendaraan yang boleh menggunakan BBM RON 90 atau Pertalite.</p> <p dir="ltr">"Kita ada dua bagian, Pertamax sama Pertalite. Misalnya yang sekarang kan belum diatur secara benar yang harus pakai Pertamax dan Pertalite itu siapa," ucap dia.</p> <p dir="ltr">"Masa yang duitnya banyak boleh pakai Pertamax bersubsidi enggak fair dong, itu hak nya sudah hak wajib subsidi. Nanti kita lihat lagi siapa sih. Kalau misal jenis kendaraan mewah pakai Pertalite jangan dong," imbuhnya.</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/012963998/pertamina-ungkap-temuan-baru-kasus-air-sumur-tercemar-pertalite-di-gunung-sindur">Pertamina Ungkap Temuan Baru Kasus Air Sumur Tercemar Pertalite di Gunung Sindur</a></strong></p> <p dir="ltr">Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial &amp; Trading PT Pertamina (Persero) masih melakukan uji coba pembatasan pembelian Pertalite maksimal 120 liter per hari. Adapun pembatasan berdasarkan kriteria kendaraan masih menunggu revisi aturan baru dari pemerintah.</p> <p dir="ltr">Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting memastikan soal aturan pembatasan kendaraan yang bisa membeli BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin (CC) akan tertuang dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).</p> <p dir="ltr"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012904485/pertalite-bakal-digantikan-dengan-pertamax-green-92-ketahui-bedanya">Pertalite Bakal Digantikan dengan Pertamax Green 92, Ketahui Bedanya </a></strong></p> <p dir="ltr">"Itu sementara saja (pembatasan volume) sebagai default di sistem. Dimana kita sedang melakukan ujicoba sistem dan infrastruktur. Sementara itu kami juga masih menunggu ketentuan kriteria kendaraan yang bisa menggunakan BBM Subsidi yang nanti akan tertuang dalam revisi Perpres 191/2014," kata Irto dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Selasa (13/9).</p> <p dir="ltr">Adapun skemanya, setiap kendaraaan roda empat yang mengisi BBM subsidi di SPBU Pertamina akan dicatat nomor polisinya oleh sistem yang disiapkan. Lebih lanjut ia mengatakan, terkait pembatasan solar pihaknya masih mengikuti aturan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020.</p> <p dir="ltr">Dalam aturan tersebut termaktub pengendalian penyaluran jenis BBM tertentu(JBT) atau Solar subsidi. Untuk jenis kendaraan pribadi roda empat, pembelian maksimal 60 liter per hari. Kemudian, angkutan umum orang atau barang roda empat dibatasi 80 liter per hari dan angkutan umum orang atau barang roda enam maksimal 200 liter per hari.</p>

"Ada Pertamax sama Pertalite. Misalnya yang sekarang kan belum diatur secara benar yang harus pakai Pertamax dan Pertalite itu siapa,"

Soal Pembatasan Pertalite, Menteri ESDM Bilang Bakal Bahas Lagi sama Sri Mulyani dan Erick Thohir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Antrean-SPBU-Fedrik-Tarigan-3.jpg" alt="Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Senen,Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per lit" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara sepeda motor antre mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU Senen,Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah menetapkan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp5.150 per liter jadi Rp6.800 per lit</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengizinkan sejumlah daerah untuk melakukan pembatasan pembelian Pertalite. Hal tersebut diizinkan selama aturannya lebih ketat demi mengamankan kuota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengenai adanya pembatasan pembelian volume Pertalite di beberapa daerah, itu memang kami perbolehkan. Jadi artinya masing-masing daerah kan punya kuota masing-masing dan kita minta ke daerah tersebut untuk mengamankan kuotanya," kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers penutupan Satgas RAFI, ditulis Rabu (3/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Erika juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak melarang daerah melakukan pembatasan pembelian Pertalite. Oleh sebab itu, selama aturannya tidak lebih longgar dari aturan BPH Migas maka pembatasan diperbolehkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kami persilahkan untuk mengatur bagaimana kuota itu cukup, jadi boleh saja. Daerah boleh mengatur sepanjang aturan itu lebih ketat, bukan lebih longgar dari aturan BPH," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Erika menyebut bahwa hingga hari ini pihaknya belum mengeluarkan aturan resmi terkait pembatasan Pertalite. Pasalnya, BPH Migas masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 yang mengatur soal pembatasan pembelian Pertalite.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebelumnya dari BPH Migas belum mengeluarkan peraturan resmi terkait pembatasan pertalite, kami masih menunggu penerbitan hasil revisi Perpres dulu utamanya adalah untuk konsumen penggunanya kemudian baru nanti kita atur," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan pihaknya juga menegaskan bahwa hingga hari ini BPH Migas belum mengeluarkan berapa maksimal pembelian Pertalite yang harus diterapkan. Namun, jika daerah ingin membatasi karena kuota di daerahnya aman hingga akhir tahun maka akan diizinkan oleh BPH Migas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BPH Migas belum mengeluarkan berapa maksimal pembelian tapi kalau daerah merasa perlu untuk menjaga kuotanya jadi diperbolehkan." tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, hingga bulan April 2023, BPH Migas mencatat realisasi BBM Pertalite tercatat sebesar 9,26 juta KL dari kuotanya 32,56 KL atau tercatat sekitar 28,44 persen dari realisasi penyalurannya.</div>

tidak melarang daerah melakukan pembatasan pembelian Pertalite. Oleh sebab itu, selama aturannya tidak lebih longgar dari aturan BPH Migas

BPH Migas Izinkan Daerah Batasi Pembelian Pertalite

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/MENKEU-SRI-MULYANI-MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani saat hadir dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (20/9/2021). Rapat kerja tersebut beragendakan penyerahan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Hubu</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi memberi sinyal pembatasan BBM subsidi, pertalite dan solar, di tengah isu kenaikan harga. Hal tersebut disampaikan Menkeu dalam konferensi pers tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Kemenko Perekonomian terkait kebijakan subsidi BBM, Jumat (26/8).<br /> <br /> "Penyesuaian mungkin perlu untuk dipertimbangkan di dalam kerangka untuk memperbaiki dari manfaat distribusi bagi masyarakat," kata Sri Mulyani.<br /> <br /> Hal itu dilakukan karena dari ratusan triliun rupiah subsidi energi yang dianggarkan dinikmati kelompok yang relatif mampu. "Dan, ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang sedikit lebar dengan subsidi ini karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun dan yang tidak mampu tidak menikmati," imbuhnya.<br /> <br /> Selain itu, Menkeu menerangkan pemerintah akan tetap memyiapkan subsidi sebagai shock absorber. Artinya subsidi yang telah naik tiga kali lipat sebanyak Rp 502 triliun tidak akan dicabut.<br /> <br /> Tak hanya melakukan perbaikan perihal distribusi BBM kepada masyarakat. Pemerintah juga akan terus menjaga anggaran APBN agar tetap sehat pada dua tahun mendatang guna mengantisipasi ketidakpastian ekonomi.<br /> <br /> Terakhir, Menkeu menyebut akan mendorong gotong royong pada masyarakat yang relatif mampu untuk berkontribusi lebih banyak dibanding masyarakat kurang mampu.<br /> <br /> "Semuanya gotong royong kelompok masyarakat yang relatif mampu harus mengontribusikan lebih banyak, dibandingkan masyarakat yang tidak mampu yang harus kita bantu dengan berbagai instrumen. Dari mulai bansos sampai dengan subsidi, tapi yang tepat sasaran," pungkasnya.

Jelang Harga Naik, Menkeu Beri Sinyal Pembatasan Pertalite dan Solar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/BBM-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana" width="100%">
<figcaption>Pelanggan mengisi bahan bakar minyak (BBM) di salah satu pom bensin di kawasan Tebet, Jakarta, Sabtu (6/9/2020). Pertamina menegaskan bahwa pihaknya akan masih menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite di SPBU. Kendati demikian, rencana</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Antrean pembelian bahan bakar minyak (BBM) seperti di sejumlah SPBU di Bogor beberapa hari terakhir dipastikan terjadi karena adanya peningkatan konsumsi. Bukan lantaran Pertamina mulai membatasi BBM bersubsidi, terutama pertalite.<br /> <br /> Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting memastikan tidak ada pembatasan apa pun yang dilakukan Pertamina. ”Hingga saat ini belum ada pembatasan untuk pertalite,’’ ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (11/8).<br /> <br /> Irto mengakui ada peningkatan konsumsi BBM. Namun, dia enggan memerinci berapa dan sejak kapan terjadi. Yang pasti, Irto memastikan bahwa stok BBM nasional hingga kini masih aman. ”Memang sedang ada peningkatan permintaan,” imbuhnya.<br /> <br /> Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam kesempatan sebelumnya memastikan tidak ada pembatasan pembelian BBM. Terkait implementasi MyPertamina pun saat ini baru memasuki masa pendaftaran. ”Per 1 Juli ini tahapan pendaftaran. Kami belum melakukan pembatasan apa pun. Saat ini adalah masa pendaftaran kendaraan-kendaraan untuk mendapatkan QR code,’’ ucapnya.<br /> <br /> Dia menjelaskan, saat ini harga pertalite maupun solar subsidi masih disubsidi. Pemerintah harus menyubsidi BBM solar itu sekitar Rp 12 ribu per liter. Sedangkan pertalite yang saat ini harganya Rp 7.650 per liter disubsidi hampir Rp 10 ribu per liter.<br /> <br /> Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pemerintah dan DPR sebelumnya sepakat untuk menganggarkan subsidi energi termasuk untuk pertalite, solar, LPG, dan listrik mencapai Rp 502 triliun. Jumlah itu didapat setelah disepakati tambahan anggaran subsidi sebesar Rp 349,9 triliun.<br /> <br /> Namun, subsidi sebesar Rp 502 triliun tersebut berdasar perhitungan untuk perkiraan volume konsumsi pertalite mencapai 23 juta kiloliter (kl). Ternyata, angka konsumsi itu bertambah setelah menteri ESDM dan DPR melakukan estimasi. ”Sekarang ternyata sampai dengan Juli itu volumenya banyak banget naik. Sehingga, estimasi menurut Pak Menteri ESDM dengan DPR waktu itu realisasinya bisa sampai 28 juta kl,” ungkapnya. Padahal, lanjut dia, anggarannya cuma untuk 23 juta kl. ”Ini kan berarti akan ada tambahan di atas Rp 502 triliun yang sudah kita sampaikan,’’ sambungnya.<br /> <br /> Ani meminta Pertamina bisa mengendalikan konsumsi BBM subsidi. Harapannya, APBN tidak tertekan akibat pemberian subsidi energi yang membengkak. ”Anggaran subsidi untuk minyak pertalite, solar, itu kita akan menghadapi tekanan dari perubahan nilai tukar dan deviasi harga minyak serta volume yang meningkat,’’ tuturnya.<br /> <br /> Di bagian lain, Ketua DPR Puan Maharani meminta ada contingency plan atau rencana cadangan menghadapi penyaluran BBM bersubsidi. ’’DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota pertalite benar-benar kritis,” kata Puan.

Belum Ada Pembatasan Pembelian Pertalite