<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-10-at-13.54.52.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kakorlantas Polri, Irjen Pol Istiono kembali meninjau Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Kali ini, peninjauan dilakukan di Pos Penyekatan PPKM Salam, yang termasuk perbatasan Magelang dan Sleman.  Istiono bersama Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan Achmad Purwantono dan Kapolres Magelang, AKBP Mochammad Sajarod Zakun bersama-sama meninjau pelaksanaan PPKM di wilayah perbatasan antara Magelang-Sleman. Dimana wilayah ini merupakan akses ke jalan pariwisata.  “Kami beserta rombongan kesini untuk melihat apa yang telah dilangkahkan oleh jajaran, salah satunya Polres Magelang. Akses daerah ini adalah menuju tempat pariwisata. Setiap Jumat dilakukan pengaturan pembatasan pengetatan di lokasi wisata,” tutur Istiono di Pos Penyekatan PPKM Salam, Magelang, Jumat (10/9).  Lebih lanjut, Istiono menuturkan, pembatasan di akses wilayah atau jalur pariwisata sangat penting guna membatasi mobilitas masyarakat. Di pos penyekatan ini juga dilakukan vaksinasi keliling dengan kuota sekitar 250 yang ditujukan untuk Ojek Online (Ojol) dan pelaku pariwisata. Istiono berharap, dengan langkah yang dilakukan PPKM level 3 bisa kembali turun ke PPKM level 2.  “Saya yakin, dengan adanya tadi kesadaran masyarakat saya lihat memedomani prokes bisa turun ke PPKM level 2. Yang terpenting adalah pakai masker,” beber Istiono.  Selain meninjau, Istiono juga membagikan masker, helm, paket sembako kepada para pengguna jalan dan peserta vaksinasi. Serta ikut mensosialisasikan Peduli Lindungi.

Cek Pembatasan Mobilitas, Kakorlantas: Pembatasan Jalur Wisata Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/JKT-Penyekatan-PPKM-Darurat-Salman-Toyibi-4-1602.jpg" alt="DIHADANG PANSER: Panser dari Kodam Jaya dan Barracuda dari Brimob bersiaga di pos penyekatan pembatasan mobilitas saat PPKM darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>DIHADANG PANSER: Panser dari Kodam Jaya dan Barracuda dari Brimob bersiaga di pos penyekatan pembatasan mobilitas saat PPKM darurat di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan perubahan dua surat edaran (SE) dalam rangka memperketat perjalanan menggunakan transportasi umum dan pribadi di masa PPKM Darurat. Tujuannya, menekan perjalanan orang dengan transportasi darat, penyeberangan, dan perkeretaapian, khususnya di kawasan aglomerasi, dalam rangka membantu menurunkan kasus harian Covid-19.  “Evaluasi yang kami lakukan hingga hari ke 5 pelaksanaan PPKM Darurat, tingkat penurunan mobilitas di kawasan aglomerasi, yakni di Jabodetabek dan di Jakarta, masih di bawah angka 30 persen dibandingkan masa sebelum PPKM Darurat, baik itu untuk angkutan bus, KRL komuter, dan kendaraan pribadi,” demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam konferensi pers, Jumat (9/7).  Adita menjelaskan, sesuai arahan Menkomarves selaku Koordinator PPKM Darurat, untuk menurunkan angka kasus harian Covid-19, diperlukan penurunan tingkat pergerakan atau mobilitas masyarakat paling minimal 30 persen sampai dengan 50 persen.  “Perubahan SE ini merupakan hasil dari rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menhub bersama Kakorlantas, Dinas Perhubungan se-Jabodetabek, Satgas Penanganan Covid-19, terkait pengetatan syarat perjalanan di Kawasan aglomerasi,” kata Adita.  Adapun kedua perubahan Surat Edaran tersebut ada di sektor perhubungan darat dan perkeretaapian diantaranya, Pertama, SE No 49 tahun 2021 tentang perubahan atas SE Menhub No 43 Tahun 2021 Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.  Sedangkan kedua, SE No 50 tahun 2021 tentang perubahan atas SE Menhub No 42 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.  Secara umum ada dua poin perubahan di dalam SE tersebut, yaitu Pertama, khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat (kendaraan pribadi maupun angkutan umum), angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan kereta api komuter, dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan sektor kritikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.  Kedua, perjalanan tersebut wajib dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemda setempat dan/atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (untuk pemerintahan) dan berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.  “Kedua SE ini berlaku efektif mulai Senin 12 Juli 2021, untuk memberikan kesempatan kepada operator untuk kesiapan dan sosialisasi kepada calon penumpang dan masyarakat,” tuturnya.  Dalam melaksanakan ketentuan ini, seluruh unsur baik Kemenhub, Pemerintah Daerah, Satgas Penanganan Covid-19 di Pusat dan Daerah, dan operator transportasi melakukan koordinasi, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan SE ini. Kemudian, Kemenhub berkoordinasi intensif dengan Kepolisian atau Korlantas Polri untuk melakukan pengawasan dan Pengendalian di lapangan.  Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, angka penumpang kendaraan bus maupun pribadi yang datang dan keluar dari Jakarta mengalami penurunan dibandingkan masa sebelum PPKM Darurat.  Untuk angkutan bus di sejumlah terminal penurunannya bervariasi sekitar 30 sampai dengan 60 persen dan untuk angkutan penyeberangan di Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk turun sekitar 30 persen. Sedangkan, untuk angkutan logistik tetap sama cenderung ada peningkatan, hal ini selaras dengan arahan Menteri Perhubungan agar kebutuhan sehari-hari masyarakat tetap terpenuhi.  Kepala BPTJ Polana B. Pramesti menjelaskan, dari hasil pantauan BPTJ, pergerakan kendaraan pribadi dan umum yang menuju Jakarta, tercatat untuk kendaraan pribadi menurun 28 persen dan angkutan umum 15 persen. Sedangkan untuk pergerakan kendaraan yang keluar Jakarta, tercatat untuk kendaraan pribadi menurun 24 persen dan angkutan umum menurun 14 persen.  Dirjen Perketaapian Zulfikri mengungkapkan, untuk kereta api jarak jauh (antarkota) menurun signifikan hingga 70 persen. Sementara angkutan ka perkotaan di Bandung Raya juga menurun 70 persen. Begitupun KRL Jogja-Solo juga menurun sekitar 51 persen. Namun untuk KRL Jabodetabek penurunannya masih sekitar 28 persen.  Terkait persiapan implementasi di lapangan, Dirjen Zulfikri mengatakan, telah berkoordinasi dengan kereta api komuter dan Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan pemeriksaaan syarat perjalanan, agar tidak menimbulkan kerumunan.  Korlantas Polri Irjen Pol Istiono menuturkan, dengan terbitnya perubahan SE ini akan memudahkan petugas Korlantas Polri di lapangan untuk melakukan pemeriksaan di titik-titik penyekatan. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, tentunya akan dilakukan tindakan putar balik kendaraan. Irjen Pol Istiono meminta kepada masyarakat yang tidak bekerja di sektor esensial dan kritikal agar mematuhi aturan yang berlaku dengan tetap di rumah.

Berlaku Mulai 12 Juli, STRP Jadi Syarat Mobilitas Transportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG_20210208_124227.jpg" alt="Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Surabaya berakhir pada Senin (8/2). Sebagai upaya menekan kasus Covid-19, Pemerintah Kota Surabaya mencanangkan PPKM mikro.  Program itu berupaya membatasi mobilitas warga. Pembatasan difokuskan dari skala mikro seperti kampung dan kecamatan. Sebagai persiapan, Plt Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana mengadakan pertemuan dengan perangkat daerah pada Senin (8/2) di Balai Kota Surabaya.  ”Pertemuan ini sebagai upaya menguatkan dan evaluasi di tingkat muspika. Camat, Kapolsek, dan Danramil. Harapannya mereka semangat menerapkan PPKM mikro ke depan dan juga penguatan ke bawah,” tutur Whisnu usai pertemuan. <ul> 	<li>Baca juga : <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/08/02/2021/penutupan-jalan-berdampak-macet-psi-surabaya-usul-mikro-lockdown/">Penutupan Jalan Berdampak Macet, PSI Surabaya Usul Mikro Lockdown</a></li> </ul> Dalam pertemuan itu, Whisnu mengungkapkan rencananya untuk membuat platform real time yang menampilkan berbagai data terkait Covid-19.  ”Misal plasma konvalesen itu sudah berapa, golongan darah apa yang kurang, terus di kecamatan ini berapa orang yang dinyatakan positif Covid-19, dan data lain secara real time,” urai Whisnu.  Selain itu, pihaknya juga melakukan refocusing. Artinya, Pemkot Surabaya akan melakukan evaluasi dan penguatan kampung tangguh. diharapkan percepatan pendanaan juga bisa dilakukan.  ”Dengan koordinasi ini kan bisa kalau ada kesulitan laporan dana kampung tangguh harus didata apa aja. Misal butuh dana desinfektan atau permakanan. Polanya akan disistematiskan supaya bisa dibantu,” ujar Whisnu.  Whisnu melihat bahwa perangkat daerah seperti camat, lurah, dan bhabinkamtibmas di tiap kecamatan merupakan ujung tombak penanganan dan penekanan tingginya mobilitas warga.  ”Untuk itu harus didukung dengan mendengar keluhan mereka. Sehingga kebijakan di tingkat kota itu seperti apa yang dibutuhkan dan tepat sasaran,” jelas Whisnu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Erz3tmUM0ZA

Siapkan PPKM Mikro, Pemkot Surabaya Perkuat Kampung Tangguh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/57a586f9-4a4d-44e1-a500-6e4bedea2246.jpg" alt="Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 yang baru, Profesor Wiku Adisasmito." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 yang baru, Profesor Wiku Adisasmito.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus penularan Covid-19 masih tinggi di atas 5-6 ribuan kasus sehari. Maka selain tentunya wajib protokol 3M yakni wajib memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun, masyarakat juga diimbau untuk membatasi mobilitas berlibur.  Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan menjelang libur akhir tahun, secara alamiah, antusiasme masyarakat adalah memanfaatkan waktu senggang untuk bepergian, baik untuk silaturahmi, maupun untuk tujuan pariwisata. Namun dia mengingatkan bahwa pergerakan manusia atau mobilitas memiliki risiko untuk menigkatkan penularan Covid-19.  "Berdasarkan penelitian mengenai dampak mobilitas libur imlek di Tiongkok tahun ini, ditemukan bahwa kota yang letaknya lebih dekat dengan wilayah pusat epidemik Covid-19 sekaligus lebih dekat dengan perkotaan yang padat penduduk, akan memiliki risiko kemunculan kasus baru yang lebih tinggi," tegasnya dalam konferensi pers, Selasa (15/12).  Sementara pembatasan mobilitas antarkota dapat menekan risiko penularan sebesar 70 persen. Untuk pembatasan mobilitas dalam kota sebesar 40 persen harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang baik.  "Berdasarkan penelitian lain tahun 2020, mengenai dampak mobilitas penduduk pada wabah di Taiwan, ditemukan bahwa waktu, durasi, dan tingkat pembatasan perjalanan memiliki andil dalam menentukan besar jumlah kasus," tuturnya.  Selain itu, sudah jelas, berdasarkan data, setiap liburan yang meningkatkan mobilitas penduduk akan mengakibatkan lonjakan kasus pada 2 sampai 4 minggu setelahnya. Walaupun ada masyarakat yang merasa sudah aman karena telah melewati hari-hari tersebut tanpa terjangkit Covid19, menurut Prof Wiku itu hanya keamanan yanag palsu.  "emakin tinggi mobilitas, semakin tinggi risiko kita tertular atau lebih parah lagi menulari orang-orang yang kita sayangi. Maka, masyarakat diharapkan mampu mengenali dengan baik risiko jenis mobilitas dan kegiatan yang dilakukan. Saya imbau, jika perjalanan yang akan dilakukan tidak mendesak, diharapkan tidak melakukan perjalanan dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan," katanya.

Selain Patuh Protokol 3M, Batasi Mobilitas Liburan Demi Cegah Covid-19