<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/04/POLUSI-1316983463.jpg" alt="Ilustrasi: Emisi kendaraan menjadi penentu polusi yang dihasilkan setiap hari. (RAC)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Emisi kendaraan menjadi penentu polusi yang dihasilkan setiap hari. (RAC).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian mengatakan pembatasan kepemilikan kendaraan dapat menjadi opsi dalam mengatasi polusi udara di DKI Jakarta. &ldquo;Pengendalian jumlah kendaraan bermotor harus dilakukan karena jauh melebihi kapasitas jalan yang ada,&rdquo; kata Justin di Jakarta, Jumat. Adrian mengatakan pada 2022 tercatat jumlah kendaraan bermotor di DKI ini mencapai 26 juta unit lebih sehingga pembatasan harus dilakukan untuk menekan polusi udara dan juga solusi mengatasi kemacetan. Salah satu solusi yang pernah ditawarkan adalah satu keluarga di DKI Jakarta hanya boleh memiliki satu jenis nomor kendaraan saja, contohnya jika sudah membeli kendaraan ganjil maka kendaraan selanjutnya harus ganjil. &ldquo;Tidak boleh ada satu keluarga yang miliki kendaraan ganjil dan genap. Jika tidak ada pengendalian maka polusi semakin banyak, kemacetan juga tidak berkurang,&rdquo; kata dia. Ia menambahkan Langkah yang dapat dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini adalah memperpanjang aturan&nbsp;Work From Home&nbsp;(WFH). Aturan ini tidak hanya saat kegiatan KTT ASEAN saja tapi diperpanjang. Selain itu melanjutkan aturan Sekolah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang sudah berjalan saat KTT ASEAN dan diperpanjang hingga kondisi udara sudah membaik nantinya. Sementara itu anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta Pj Gubernur DKI Jakarta melakukan terobosan permanen dalam menghadapi persoalan polusi udara ini. Menurut dia terobosan permanen akan membuat aturan ini dapat digunakan sebagai antisipasi dalam menghadapi persoalan polusi udara. Ia mencontohkan kebijakan pembatasan usia kendaraan dan ini tentu bukan kebijakan disukai banyak orang. Namun pihaknya akan mendukung terobosan yang dilakukan ini. &ldquo;Apalagi Pj Gubernur tidak memiliki beban politik sehingga aman untuk mengambil kebijakan yang tidak populer ini,&rdquo; kata dia. Warsono menilai Pemprov DKI Jakarta selalu gagap dalam menghadapi persoalan, karena mereka baru bertindak Ketika situasi itu memaksa untuk bertindak. &ldquo;Jika kondisi normal maka mereka tidak peduli,&rdquo; kata dia. Ia mengatakan harus ada regulasi permanen bukan hanya parsial saat situasi tertentu yang menghasilkan kebijakan musiman. &ldquo;Kita dorong PJ Gubernur mengeluarkan kebijakan permanen. Contohnya membatasi umur kendaraan dan itu mungkin saja dapat dilakukan,&rdquo; kata dia. Sebelumnya Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta menyebutkan, kualitas udara daerah ini dalam kategori tidak sehat karena angka partikel halus (particulate matter/PM) 2,5 berdasarkan indeks standar pencemar udara (ISPU) mencapai 121 pada Jumat pagi hingga pukul 08.00 WIB. Laman resmi Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, menyebutkan di antara lima wilayah, Lubang Buaya Jakarta Timur memiliki angka PM2,5 sebesar 121 atau berada di antara patokan 101-199. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012946580/revitalisasi-eks-kantor-kamar-dagang-inggris-bupati-ipuk-temui-ksad-menteri-pupr">Revitalisasi Eks Kantor Kamar Dagang Inggris, Bupati Ipuk Temui KSAD-Menteri PUPR</a> Angka itu memiliki penjelasan tingkat kualitas udaranya tidak sehat karena dapat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Anggota DPRD DKI menilai, pembatasan kepemilikan kendaraan dapat menjadi opsi dalam mengatasi polusi udara di DKI Jakarta.

Legislator DPRD DKI Sebut Pembatasan Kendaraan bisa Jadi Opsi Atasi Polusi di Jakarta 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/antarafoto-tingkat-kemacetan-jakarta-240822-aaa-6.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan melintas saat jam pulang kerja di Tol Dalam Kota, Jakarta. Aprillio Akbar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan melintas saat jam pulang kerja di Tol Dalam Kota, Jakarta. Aprillio Akbar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka mengurai kemacetan di Jakarta, Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Taufik Zoelkifli mengusulkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatasi warga Jakarta membeli kendaraan bermotor.  Hal itu disampaikan Taufik dalam rapat bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta yang turut dihadiri jajaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Menurutnya, pembatasan tersebut bisa menjadi satu siasat guna mengurai kemacetan yang terjadi di Ibu Kota.  “Saya mengusulkan juga ada dimasukkan satu aturan apakah bisa dimasukkan aturan di mana keluarga Jakarta atau yang ber-KTP Jakarta, itu maksimal punya kendaraan berapa atau satu KTP Jakarta punya kendaraan berapa,” ujarnya di Gedung DPRD DKI , Senin (3/10).  Seperti yang diketahui, Dishub DKI Jakarta tengah merumuskan kebijakan push dan pull strategy guna mengendalikan masalah akut kemacetan di Jakarta. Di antara caranya adalah dengan mengeluarkan kebijakan ganjil genap, uji rekayasa lalin, kebijakan work from home, zona rendah emisi, dan manajemen tarif parkir.  Oleh karena itu, Anggota Komisi B itu menuturkan, usulan pembatasan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor ini bisa dirumuskan dalam push strategy Dishub DKI tersebut untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.  “Push-nya itu apakah bisa dimasukkan satu aturan bagaimana kalau engga salah kan kemarin 10 tahun usia kendaraan (dihapus) nah ini (aturan maksimal jumlah kepemilikan) apakah bisa diterapkan? Itu aja,” tegasnya.  Dengan diberlakukannya pembatasan memiliki kendaraan tersebut, ia berharap warga Jakarta jadi terdorong menggunakan transportasi umum. Sehingga, Pemprov DKI perlu menuntaskan terlebih dahulu program pull strategy agar siap ketika akan digunakan.  “Saya kira itu juga untuk tenggang rasa untuk orang-orang yang belum memiliki mobil dan juga mendorong mereka untuk menggunakan transportasi publik. Saya kira bisa efektif kalau dilakukan dengan baik, jadi emisi udara berkurang,“ tandasnya.  Sebelumnya, diketahui Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut bahwa biang kerok kemacetan di Jakarta saat ini adalah karena menjamurnya pengendara roda dua dan proyek-proyek konstruksi MRT dan LRT.  Syafrin mengatakan, saat ini ada 12 juta kendaraan roda dua yang beroperasi tiap hari di ruas jalan ibu kota. Hal itu tentunya membuat kemacetan terjadi di Jakarta, apalagi pada waktu pagi dan sore hari ketika jam berangkat dan pulang kerja.  "Tentu ini menjadi tantangan sendiri karena pada saat di jalan sering kali kepadatan sepeda motor bisa mengoperasi seluruh ruangan lalin," katanya kepada wartawan, Kamis (29/9).

Urai Kemacetan, DPRD Usul Pemprov DKI Batasi Kepemilikan Kendaraan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/tutup-1.jpg" alt="Dinas Perhubungan Kota Magelang melakukan pembatasan kendaraan yang akan masuk ke dalam Kota Magelang dengan menutup arus lalu lintas di Simpang Tiga Kebonpolo. Heru Suyitno/Antara" width="100%">
<figcaption>Dinas Perhubungan Kota Magelang melakukan pembatasan kendaraan yang akan masuk ke dalam Kota Magelang dengan menutup arus lalu lintas di Simpang Tiga Kebonpolo. Heru Suyitno/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Perhubungan Kota Magelang, Jawa Tengah, melakukan pembatasan kendaraan yang akan masuk ke dalam Kota Magelang. Khususnya kendaraan dari luar kota untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.  Kabid Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang Noor Singgih mengatakan, pembatasan kendaraan dari luar kota masuk ke jalan utama di Kota Magelang tersebut dilakukan mulai Senin (30/3) pukul 15.00 WIB. Penutupan arus lalu lintas dilakukan di Simpang Tiga Kebonpolo. ”Pembatasan kendaraan yang akan masuk ke Kota Magelang tersebut hanya untuk kendaraan yang berasal dari luar kota. Sedangkan, bagi masyarakat Kota Magelang yang akan bepergian menuju kota, seperti Alun-Alun, Pecinan, dan lainnya masih bisa melewati Jalan A. Yani setelah pertigaan Kebonpolo,” kata Singgih.  Kemudian, kendaraan dari luar kota seperti Semarang, Temanggung, Wonosobo, dan lainnya yang akan bepergian ke arah Jogjakarta atau Purworejo, diarahkan berbelok ke kiri melewati Jalan Urip Sumoharjo, Canguk, Jalan Soekarno-Hatta, dan sesampainya di Simpang Tiga Soka depan Hotel Trio bisa melanjutkan perjalanan sesuai arah yang dituju.  Di Simpang Tiga Kebonpolo di Jalan A. Yani sebelah barat pertokoan eks PJKA Kebonpolo tersebut, petugas dari Dinas Perhubungan Kota Magelang memasang pembatas jalan untuk menutup akses jalan dari arah utara menuju kota. ”Pembatasan kendaraan yang masuk ke dalam Kota Magelang tersebut dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus korona ke wilayah Kota Magelang dari daerah lain,” kata Singgih.  Menurut dia, pihaknya belum bisa memastikan sampai kapan pembatasan tersebut akan berlangsung. Dalam dua tiga hari ke depan akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.  Dia menambahkan, selain ruas Jalan A. Yani di Simpang Tiga Kebonpolo, pihaknya juga akan menutup arus lalu lintas dari arah selatan (Jogjakarta) menuju arah kota di Simpang Tiga Soka yang menuju arah Jalan Jenderal Sudirman. Pihaknya juga sedang mengkaji, untuk pembatasan kendaraan yang masuk ke dalam kota dari arah barat (Purworejo).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=fVpqUsPMAD8  https://www.youtube.com/watch?v=TfbKyiq7PyM  https://www.youtube.com/watch?v=__xcVbCUwGc

Pemkot Magelang Batasi Kendaraan Masuk Kota Antisipasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Angka-Kemacetan-Jakarta-Turun-Salman-Toyibi-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, peremajaan angkutan umum menjadi program jangka pendek yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Mulai 2020 mendatang, ditargetkan tidak ada lagi kendaraan yang berusia di atas 10 tahun. Dengan itu, diharapkan emisi kendaraan yang merupakan sumber terbesar pencemaran polusi udara bisa dikurangi.  "Artinya tahun ini adalah tahun terakhir di mana kendaraan usia lebih dari 10 tahun secara umum bisa beroperasi di Jakarta," ujar Anies dalam konferensi pers di Balaikota Jakarta, Jumat (2/8).  Namun, pembatasan kendaraan ini pada 2020 akan dimulai dari angkutan umum. Sedangkan, kendaraan pribadi diberi tenggat waktu lebih lama untuk proses peremajaan. Yakni sampai dengan 2025 mendatang.  Keputusan ini diambil karena pengendalian kendaraan pribadi terbilang lebih kompleks dibanding angkutan umum. Jumlahnya pun jauh lebih banyak. Sehingga butuh waktu transisi lebih lama.  "Jadi tahun 2025 kita punya periode waktu 6 tahun untuk masyarakat bersiap, bahwa kendaraan yang bisa beroperasi di Jakarta hanya kendaraan yang usianya di bawah 10 tahun. Dan seluruh kendaraan akan mengalami uji emisi," kata Anies.  Sejauh ini, tempat uji emisi kendaraan di Jakarta juga belum sebanding dengan jumlah kendaraannya. Saat ini baru ada 150 bengkel yang menyediakan alat uji emisi. Sedangkan yang dibutuhkan sekitar 933 bengkel.  "Karena itulah kita tarik di tahun 2025 sehingga ada ancang-ancang waktu. Kalau kendaraan umum ini adalah tahun terakhir," tambah Anies.  Nantinya, bagi kendaraan umum yang tidak lolos uji emisi atau yang berusia di atas 10 tahun tidak semata-mata akan langsung dihancurkan. Pemprov akan membuat aturan pula untuk kendaraan ini.  Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara pada Kamis (1/8). Setidaknya ada 3 aspek yang disorot dalam intruksi itu dalam upaya pengendalian polusi. Diantaranya pembatasan umur kendaraan, perluasan ganjil genap selama kemarau, dan menaikan tarif parkir di jalur yang dilewati transportasi umum.

Anies: Kendaraan Umum di Atas 10 Tahun Dilarang Beroperasi pada 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tanggal-29-kendaraan-berat-dilarang-masuk-malang_m_.jpg" alt="ANGKUTAN BARANG: Arus lalu lintas di Kota Malang." width="100%">
<figcaption>ANGKUTAN BARANG: Arus lalu lintas di Kota Malang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Menjelang malam pergantian tahun baru, Pemerintah Kota (Pemkot) <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/12/2018/rentan-bencana-pmi-kabupaten-malang-bangun-rumah-sakit-tipe-c" target="_blank">Malang</a> melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang akan memberlakukan pembatasan terhadap kendaraan angkutan tertentu yang <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/12/2018/rentan-bencana-pmi-kabupaten-malang-bangun-rumah-sakit-tipe-c" target="_blank">melintas di Kota Malang</a>. Aturan tersebut akan berlaku pada tanggal 29 Desember mendatang. Aturan tersebut menyusul adanya surat pemberitahuan yang tercantum dalam Permenhub nomor PM/115/2018. Kabid Angkutan Dishub Kota Malang Ngoediono mengatakan, pembatasan ini diberlakukan bagi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/12/2018/rentan-bencana-pmi-kabupaten-malang-bangun-rumah-sakit-tipe-c" target="_blank">kendaraan angkutan</a> dengan berat lebih dari 14 ribu kilogram. "Kendaraan sumbu 3 atau lebih seperti truk tronton, mobil barang dengan tempelan atau gandengan juga dilarang," ujarnya. Selain itu, lanjut dia, mobil angkutan barang dengan komoditas tertentu juga ada yang tidak diperbolehkan melintas. Antara lain kendaraan yang mengangkut besi logam, semen, dan kayu. Nantinya, pembatasan ini akan dilakukan selama 24 jam. "Pembatasannya dilakukan 24 jam, per 29 Desember mulai pukul 00.00 tidak boleh," terang pria yang akrab disapa Oong tersebut. Oong menyampaikan, pembatasan itu diberlakukan di sejumlah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/12/2018/rentan-bencana-pmi-kabupaten-malang-bangun-rumah-sakit-tipe-c" target="_blank">jalan nasional</a>. Salah satunya di jalur dari Pandaan-Malang ke arah Malang. Tujuannya yakni untuk memperlancar arus lalu lintas. "Karena kan di tanggal itu diperkirakan puncak arus wisatawan yang ingin ke Malang untuk liburan akhir tahun. Volume kendaraan yang masuk tentu akan meningkat, jadi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/12/2018/rentan-bencana-pmi-kabupaten-malang-bangun-rumah-sakit-tipe-c" target="_blank">angkutan barang</a> dibatasi untuk memperlancar arus lalu lintas," paparnya.&nbsp; Meski begitu, ada beberapa kendaraan yang mendapat pengecualian untuk melintas. Antara lain kendaraan yang membawa<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/12/2018/rentan-bencana-pmi-kabupaten-malang-bangun-rumah-sakit-tipe-c" target="_blank"> komoditas utama </a>seperti bahan pangan pokok maupun BBM. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan kebutuhan masyarakat saat momen tahun baru.&nbsp; Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang Kusnadi sempat mengungkapkan bahwa pihaknya menerjunkan sekitar 80 personel per hari untuk mengamankan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/28/12/2018/rentan-bencana-pmi-kabupaten-malang-bangun-rumah-sakit-tipe-c" target="_blank">lalu lintas</a> sepanjang momen libur Natal dan tahun baru (Nataru). Pihaknya juga menempatkan pos pemantauan di lima titik. Yakni di Stasiun Malang Kota Baru, Jalan Merdeka, Alun-Alun Kota Malang, Jalan Raden Intan Arjosari, dan Jalan Bandung.

Tanggal 29, Kendaraan Berat Dilarang Masuk Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sulitnya-mewujudkan-pembatasan-kendaraan-lewat-erp-di-jakarta_m_.jpg" alt="Gerbang ERP di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat." width="100%">
<figcaption>Gerbang ERP di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, masih dalam proses lelang. Sampai saat ini belum diketahui kapan Ibu Kota Jakarta akan mendapatkan penerapan sistem tersebut. Diketahui, lelang menjadi kendala penerapan ERP di ibu kota. Sudah dua gerbang ERP sempat dipasang yaitu Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat dan Jalan HR Rasuna Said. Namun, dua gerbang ERP itu kemudian dicopot karena gagal lelang. Kepala Dinas Perhubungan, Andri Yansyah menjelaskan penerapan sistem ERP masih dalam proses lelang. "Lelang masih dalam proses, jadi belum ada pemenangnya," jelas Andri, Jumat (7/9). Gerbang ERP yang saat ini masih menjadi polemik dari masalah pembangunan hingga proses lelang, kian menjadi pertanyaan yang besar bagi permasalahan kemacetan Ibu Kota Jakarta. Sementara itu, Andri masih enggan untuk menjelaskan kapan dan seperti apa proses panjang pembangunan ERP. &nbsp;"Gini deh, kan yang tahu saya nanti kalau banyak pemberitaan malah molor waktunya," ungkap Kadishub. Selain itu Andri Yansyah juga menegaskan, penerapan kebijakan sistem ERP membutuhkan waktu dalam proses implementasi cepat jika lelang sudah memiliki pemenang. "Ini masalah strategi, bagaimana bisa implementasi cepat. Nanti deh kalau sudah ada pemenangnya," tegas Andri Yansyah. Sebelumnya, dari pantauan JawaPos.com gerbang ERP yang sudah berdiri di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Kota Jakarta Pusat. Dan layar dipojok kiri atas itu bertuliskan logo Asian Games dan uji coba, kamis (6/9). Sementara itu, pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Djoko Setijowarno mengatakan, penerapan sistem ERP diharapkan bisa segera terealisasi karena sangat penting untuk menghadapi polemik kemacetan Ibu Kota Jakarta. "Harapan saya agar bisa terealisasi, karena sangat urgent untuk membantu mengurai kemacetan di Jakarta," pungkasnya.

Sulitnya Mewujudkan Pembatasan Kendaraan Lewat ERP di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/mau-tahu-berapa-jumlah-kendaraan-baru-di-dki-nih-datanya_m_152892.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyebut siklus pertambahan kendaraan roda dua dan roda empat di Ibu Kota meningkat tajam. Setiap hari, kata Djarot, setidaknya ada sekitar 1200 motor&nbsp;dan 300 mobil baru. "Anda bayangkan, dalam sebulan ada 45 ribu kendaraan baru," tuturnya, Rabu (23/8). Oleh karena itu, lanjut Djarot, pembatasan sepeda motor dari Medan Merdeka Barat hingga Bundaran Senayan merupakan sebuah keniscayaan. Dengan begitu, masyarakat bisa terstimulus untuk memilih moda transportasi publik. "Pembatasan juga untuk mengurangi kemacetan ketika&lrm; pembangunan (infrastruktur) besar-besaran," kata Djarot. Terkait realisasi perluasan pembatasan sepeda motor, Mantan Wali Kota Blitar itu telah menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), untuk menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat tidak bingung dan tahu kawasan-kawasan mana yang dilarang melintas dan mana yang menerapkan sistem ganjil-genap. "Saya bilang tolong sosialisasikan dan lakukan secara bertahap (pembatasan) itu. Kendaraan masih bisa masuk Kuningan, mungkin tahap pertama bisa diatur aturan ganjil genap," ujar dia. Selain itu, Djarot juga meminta di ruas jalan Sudirman-Thamrin ada penambahan bus Transjakarta dan KRL, yang akan dikukuhan dalam Peraturan Gubernur (Pergub). "Nanti akan kami buatkan Pergubnya. Ini kan belum, masih nunggu masukan-masukan dan kajian," jelas Politikus PDI Perjuangan itu. Sebagai informasi, perluasan larangan kendaraan sepeda motor dari Monas-Bundaran Senayan akan diuji coba mulai 12 September hingga 10 Oktober 2017.

Mau Tahu Berapa Jumlah Kendaraan Baru di DKI? Nih Datanya