<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/Pembatasan-Operasional-Angkutan-Barang-Di-Tol-Salman-Toyibi-5-2342035739-778186590.jpg" alt="Ilustrasi Truk angkutan barang di jalan tol. Pembatasan angkutan barang di jalan tol selama masa Angkutan Nataru 2025/2026 diterapkan tanpa jeda waktu hingga 4 Januari 2026. (salman Toyibi/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Truk angkutan barang di jalan tol. Pembatasan angkutan barang di jalan tol selama masa Angkutan Nataru 2025/2026 diterapkan tanpa jeda waktu hingga 4 Januari 2026. (salman Toyibi/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah memastikan kebijakan pembatasan angkutan barang di jalan tol selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) diterapkan tanpa jeda waktu. Skema tanpa window time tersebut akan berlaku terus-menerus hingga 4 Januari 2026 tanpa jeda, guna menjaga kelancaran arus lalu lintas pada periode puncak liburan.&nbsp; Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, kebijakan itu merupakan hasil evaluasi bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri yang terus dilakukan secara berkala. Evaluasi diperlukan seiring tingginya potensi pergerakan masyarakat selama libur akhir tahun. Dengan perubahan pola mobilitas tersebut, pengaturan angkutan barang perlu dibuat lebih adaptif.&nbsp; &ldquo;Pembatasan menerus di jalan tol dimaksudkan untuk mengurangi potensi hambatan dan mengendalikan kepadatan di titik-titik rawan,&rdquo; jelas Dudy.&nbsp; Sementara itu, pembatasan angkutan barang di jalan arteri atau non-tol tetap diberlakukan dengan skema window time. Kendaraan angkutan barang dibatasi melintas pada pukul 05.00 hingga 22.00 waktu setempat sampai 4 Januari 2026.&nbsp; Menhub menegaskan, kebijakan tersebut akan terus dipantau secara situasional. Apabila terjadi perubahan arus lalu lintas yang signifikan, langkah penanganan di lapangan akan dilakukan secara cepat melalui koordinasi lintas instansi.&nbsp; &ldquo;Koordinasi dengan Korlantas Polri sangat penting agar manajemen operasional, termasuk diskresi kepolisian, bisa diterapkan demi menjaga kelancaran dan keselamatan,&rdquo; katanya.&nbsp; Untuk diketahui, pembatasan angkutan barang ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menjadi pedoman selama masa Nataru. Operator logistik dan pelaku usaha angkutan barang diminta menyesuaikan rencana perjalanan dan jadwal distribusi agar tetap efisien tanpa mengganggu arus lalu lintas.&nbsp; Pengaturan tersebut tertuang dalam SKB Nomor KP-DRJD 6774 Tahun 2025, 122/KPTS/Db/2025, dan Kep/268/XII/2025. Aturan ini mencakup sejumlah ruas tol dan non-tol strategis di Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Bali.&nbsp; Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha mematuhi rambu serta arahan petugas selama perjalanan. Pemerintah memastikan pengawasan akan terus diperkuat agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan aman dan tertib sepanjang libur Nataru 2025/2026.

Pemerintah menerapkan pembatasan angkutan barang di jalan tol tanpa jeda waktu selama Nataru 2025/2026 untuk kelancaran lalu lintas.

Window Time Dihapus, Pembatasan Angkutan Barang di Jalan Tol Berlaku Non Stop hingga 4 Januari 2026

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/TRUK-OK-3682003784.jpg" alt="Angkutan barang.(Dok.JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Angkutan barang.(Dok.JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melalui Dinas Perhubungan menerapkan aturan pembatasan angkutan barang. Aturan ini berlaku untuk kendaraan angkutan barang bersumbu tiga atau lebih, kendaraan dengan kereta tempelan maupun gandengan, dan angkutan hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang, dan bahan bangunan.&nbsp; "Tapi untuk angkutan BBM dan gas, hantaran uang, hewan ternak, pakan ternak, logistik kebencanaan, dan barang kebutuhan pokok, itu pengecualian," tutur Kabid Lalu Lintas Dishub Jatim, Farid Susanto, Jumat (19/12). Meski mendapat pengecualian, angkutan wajib membawa surat muatan resmi dari pemilik barang yang ditempel di kaca depan kiri, memuat jenis barang, tujuan pengiriman, serta identitas pemilik. "Kendaraan juga diwajibkan mematuhi ketentuan tidak over dimension dan over loading (ODOL). Kebijakan pembatasan angkutan barang ini berlaku untuk jalur tol dan non tol mulai hari ini, 19 Desember 2025 pukul 00.00 WIB," imbuhnya.&nbsp; Lebih lanjut, Farid menuturkan bahwa selama Nataru 2025/2026, pembatasan angkutan barang dibagi menjadi tiga periode. Pertama berlangsung 19 - 20 Desember 2025 selama 24 jam penuh.&nbsp; &ldquo;Periode kedua pembatasan di jalur tol diberlakukan pada 23 - 28 Desember 2025, dan periode ketiga berlangsung pada 2 - 4 Januari 2026, semuanya 24 jam dari 00.00 - 23.59 WIB," ucap Farid.&nbsp; Untuk jalan tol, pembatasan angkutan barang diberlakukan di ruas tol Surabaya - Gempol, Surabaya - Pandaan - Malang, Surabaya - Gresik, serta Tol Probolinggo - Banyuwangi pada segmen Gending - Paiton. Sementara untuk jalur non tol atau arteri, jam pembatasan tidak berlaku 24 jam, melainkan dari pukul 05.00 WIB sampai 22.00 WIB. Kalau untuk periode, kata Farid, baik non tol atau tol sama-sama dibagi 3 periode.&nbsp; "Ruas non-tol yang terkena pembatasan angkutan barang, antara lain jalur arteri Pandaan - Malang, Probolinggo - Lumajang, Madiun - Caruban - Jombang, dan jalur Banyuwangi - Jember," bebernya.&nbsp; Dinas Perhubungan Jatim menggandeng kepolisian dan instansi untuk memperketat pengawasan di titik-titik pembatasan. Tujuannya untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.&nbsp; </div>

Menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemprov Jatim melalui Dinas Perhubungan menerapkan aturan pembatasan angkutan barang

Awas Kena Tilang! Truk Barang di Jatim Wajib Patuhi Aturan Pembatasan Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/ANGGARAN-INFRASTRUKTUR-DIPANGKAS-ali1-2910657357.jpg" alt="Kendaraan Truk dan mobil pribadi melintas di jalan Tol Cikampek, Senin (10/2/2025). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan Truk dan mobil pribadi melintas di jalan Tol Cikampek, Senin (10/2/2025). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembatasan angkutan barang di masa mudik Lebaran membuat para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) kecewa. Mereka berharap durasi pembatasan dikurangi dari 16 hari menjadi 8 hari saja. Sesuai surat kesepakatan bersama (SKB) tiga lembaga, pembatasan angkutan barang atau truk dimulai Senin (24/3) pukul 00.00 sampai Selasa (8/4) pukul 24.00. Larangan selama 16 hari itu berlaku di jalan tol maupun non-tol. Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan menuturkan, pembatasan itu tidak mempertimbangkan masukan para pelaku usaha angkutan barang. Terutama mengenai dampak pada pemilik kendaraan. &rdquo;Bahkan, karyawan dan ekosistem yang terlibat juga diabaikan. Misalnya, pengemudi truk, buruh bongkar muat, pabrik, pergudangan perkapalan, dan para pihak yang terlibat dalam bisnis logistik,&rdquo; ujarnya. Dia menyebutkan, pembatasan selama 16 hari akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Sebab, pengiriman bahan baku industri menjadi tersendat. &rdquo;Sekaligus mengganggu ekspor-impor. Bahkan bisa jadi ada pembatalan kontrak dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan devisa batal masuk ke dalam negeri,&rdquo; ujarnya dalam keterangan tertulis. Berdasarkan analisis Aptrindo, larangan tersebut dapat mengakibatkan sejumlah hal negatif. Antara lain, penumpukan barang di pelabuhan karena kapal dari luar negeri terus datang membawa barang. Selain itu, para eksportir akan kesulitan melaksanakan ekspor dan terancam wanprestasi karena tidak memenuhi kontrak dagang. &rdquo;Dari sisi pengemudi, mereka jadi tidak mempunyai penghasilan,&rdquo; urainya. Karena itu, lanjut dia, Aptrindo meminta Presiden Prabowo Subianto merevisi kebijakan tersebut. &rdquo;Kami meminta durasi pelarangan operasional kendaraan angkutan barang diperpendek menjadi 8 hari, sejak 27 Maret hingga 3 April saja,&rdquo; jelasnya. Keluhan senada disampaikan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI). Mereka mengusulkan agar pemerintah meninjau ulang pembatasan angkutan barang. Sebab, aturan itu dinilai berpotensi merugikan bisnis logistik dan melemahkan pertumbuhan perekonomian nasional. Ketua ALFI Jakarta Adil Karim mengatakan, pihaknya telah menerima edaran SKB mengenai pembatasan operasional angkutan barang. &rdquo;Menurut hemat kami, waktu pembatasan selama dua minggu itu terlalu lama. Idealnya cukup selama H-4 sampai H+4 saja supaya kegiatan logistik dan perekonomian bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya,&rdquo; ujar Adil. Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi belum memberikan respons terhadap protes asosiasi pengusaha truk tersebut. (idr/agf/wan/zam/oni)

Pembatasan angkutan barang di masa mudik Lebaran membuat para pengusaha yang tergabung dalam Aptrindo kecewa.

Pengusaha Truk Minta Pembatasan Selama Arus Mudik dan Bali Lebaran Direvisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/05/TRUK-OK-3682003784.jpg" alt="Angkutan barang.(Dok.JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Angkutan barang.(Dok.JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memberlakukan pembatasan kendaraan angkutan barang di sejumlah ruas jalan tol Jakarta selama penyelenggaraan KTT ASEAN. Ada empat ruas jalan tol yang akan diberlakukan pembatasan operasional angkutan barang, yaitu ruas Tol Cawang-Tomang-Pluit, Tol Tomang-Pluit, Tol Kembangan-Tomang, dan Tol Prof. Dr. Ir. Sedyatmo (Pluit-Kamal Muara). "Pembatasan operasional angkutan barang diberlakukan mulai tanggal 5 September pukul 00.00 WIB (hari ini) sampai dengan tanggal 7 September pukul 23.59 WIB," kata Plt Kepala BPTJ Agung Raharjo dalam keterangannya, dikutip Selasa (5/9). Agung memastikan kebijakan tersebut telah tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BPTJ Nomor KP-BPTJ 221 Tahun 2023 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Pada Masa Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN Tahun 2023 di Ruas Tol Wilayah Jakarta. Meski begitu, ada beberapa kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dan diperbolehkan melintas selama perhelatan KTT ke-43 ASEAN. Meliputi, kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM)/ Bahan Bakar Gas (BBG), ternak, hantaran pos dan uang, pangan pokok terdiri atas sembako, hingga air minum dalam kemasan. Menurutnya, mobil angkutan barang yang tidak dilarang tersebut diwajibkan untuk melengkapi surat muatan saat melakukan perjalanan. Surat tersebut berisi keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, nama dan alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang. Ia menyampaikan, pembatasan operasional mobil angkutan barang selama perhelatan akbar KTT Ke-43 ASEAN dinyatakan dengan rambu lalu lintas yang dipasang oleh badan usaha di bidang jalan tol. Selain itu, petugas akan disiagakan untuk mengatur lalu lintas. "Pelanggaran terhadap ketentuan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas akan dikenakan sanksi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," tandasnya. &nbsp; &nbsp;

Pembatasan operasional angkutan barang mulai berlaku 5 September pukul 00.00 WIB (hari ini) sampai dengan 7 September pukul 23.59 WIB.

Mulai Berlaku Hari Ini, Kemenhub Lakukan Pembatasan Kendaraan Angkutan Barang di Jalan Tol Selama KTT ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/TRUK-12-2033697686.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas truk pengangkut barang. (Foto: Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas truk pengangkut barang. (Foto: Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pembatasan terhadap angkutan barang selama periode Mudik Lebaran 2023. Pembatasan ini diberlakukan bagi truk besar baik yang melewati jalan tol maupun jalan arteri alias jalur non tol. "Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang ini diberlakukan pada ruas jalan tol dan non tol dengan ketentuan waktu pengaturan lalu lintas untuk masa arus mudik diberlakukan mulai Senin, 17 April 2023 pukul 16.00 sampai dengan hari Jumat, 21 April 2023 pukul 24.00 waktu setempat,&rdquo; kata Dirjen Hubdat Hendro Sugiatno dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (12/4). Sementara itu, untuk arus balik Lebaran periode 1 berlaku mulai Senin, 24 April 2023 pukul 00.00 sampai dengan hari Rabu, 26 April 2023 pukul 08.00 waktu setempat. "Bagi arus balik periode 2 berlaku mulai hari Sabtu, 29 April 2023 pukul 00.00 sampai dengan hari Selasa, 2 Mei 2023 pukul 08.00 waktu setempat,&rdquo; ujarnya. Adapun angkutan barang yang dibatasi, yaitu mobil barang dengan jumlah berat yang diizinkan (JBI) lebih dari 14.000 kilogram, mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, dan mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian. "Seperti hasil galian tanah, pasir, dan atau batu, hasil tambang, dan bahan bangunan," imbuhnya. Sementara itu, berikut ini ruas jalan tol yang ditetapkan sebagai lokasi pembatasan angkutan barang selama periode mudik lebaran 2023: 1. Lampung dan Sumatera Selatan: Jalan Tol Bakauheni -Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung. 2. DKI Jakarta - Banten: Jalan Tol Jakarta - Tangerang- Merak. 3. DKI Jakarta: Jalan Tol Prof. DR. Ir. Sedyatmo; Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR); dan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta. 4. DKI Jakarta dan Jawa Barat: Jalan Tol Jakarta - Bogor - Ciawi - Cigombong; Jalan Tol Cigombong - Cibadak (Fungsional); Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu; dan Jalan Tol Jakarta - Cikampek. 5. Jawa Barat: Jalan Tol Cikampek - Purwakarta - Padalarang - Cileunyi; Jalan Tol Cikampek - Palimanan - Kanci; Jalan Tol Jakarta - Cikampek II Selatan (Fungsional); Jalan Tol Cileunyi - Cimalaka; dan Jalan Tol Cimalaka - Dawuan (Fungsional). 6. Jawa Barat - Jawa Tengah: Jalan Tol Kanci - Pejagan. 7. Jawa Tengah: Jalan Tol Pejagan - Pemalang - Batang - Semarang; Jalan Tol Krapyak - Jatingaleh, (Semarang); Jalan Tol Jatingaleh - Srondol, (Semarang); Jalan Tol Jatingaleh - Muktiharjo, (Semarang); Jalan Tol Semarang - Solo - Ngawi; Jalan Tol Semarang - Demak; dan Jalan Tol Jogja - Solo (Fungsional). 8. Jawa Timur: Jalan Tol Ngawi-Kertosono - Mojokerto - Surabaya - Gempol- Pasuruan - Probolinggo; Jalan Tol Surabaya - Gresik; dan Jalan Tol Pandaan - Malang. Sedangkan untuk pembatasan angkutan barang di jalan non tol pada periode mudik lebaran 2023 adalah sebagai berikut: 1. Sumatera Utara: Medan - Berastagi dan Pematang Siantar - Parapat Simalungun - Porsea. 2. Jambi dan Sumatera Barat: Jambi - Sarolangun - Padang; Jambi - Tebo - Padang; Jambi - Sengeti - Padang; dan Padang - Bukit Tinggi. 3. Jambi - Sumatera Selatan - Lampung: Jambi - Palembang - Lampung. 4. DKI Jakarta - Banten: Jakarta - Tangerang - Serang- Cilegon - Merak. 5. Banten: Merak - Cilegon - Lingkar Selatan Cilegon - Anyer -Labuhan; Jalan Raya Merdeka - Jalan Raya Gatot Subroto; dan Serang - Pandeglang - Labuan. 6. DKI Jakarta - Jawa Barat: Jakarta - Bekasi - Cikampek - Pamanukan - Cirebon. 7. Jawa Barat: Bandung - Nagreg - Tasikmalaya - Ciamis - Banjar; Bandung - Sumedang - Majalengka; dan Bogor - Ciawi - Sukabumi - Cianjur. 8. Jawa Barat - Jawa Tengah: Cirebon - Brebes. 9. Jawa Tengah: Solo - Klaten - Yogyakarta; Brebes - Tegal - Pemalang - Pekalongan - Batang -Kendal - Semarang - Demak; Bawen - Magelang - Yogyakarta; dan Tegal - Purwokerto. 10. Jawa Tengah - Jawa Timur: Solo - Ngawi. 11. Yogyakarta: Jogja - Wates; Jogja - Sleman - Magelang; Jogja - Wonosari; dan Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles). 12. Jawa Timur: Pandaan - Malang; Probolinggo - Lumajang; Madiun - Caruban - Jombang; dan Banyuwangi - Jember. 13. Bali: Denpasar - Gilimanuk. Pembatasan ini, kata Hendro, tidak berlaku bagi angkutan barang pengangkut bahan bakar minyak atau bahan bakar gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, sepeda motor mudik dan balik gratis. Serta barang pokok seperti beras, tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioca, jagung, gula, sayur dan buah-buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, garam, kedelai, bawang, dan cabai. Namun demikian, angkutan barang yang dikecualikan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan yang diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut. "Surat muatan dengan keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, dan nama serta alamat pemilik barang. Surat muatan ini harus ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang,&rdquo; tandasnya. &nbsp;

Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang ini diberlakukan pada ruas jalan tol dan non tol mulai Senin, 17 April 2023 pukul 16.00.

Catat! Ini Jadwal dan Lokasi Pembatasan Truk Angkutan Barang Selama Periode Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/sama-sama-macet-begini-beda-mudik-natal-dengan-lebaran_c_177111.jpeg" alt="Kemacetan di Jalan tol Cikampek Utama. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kemacetan di Jalan tol Cikampek Utama. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jelang arus mudik Lebaran 2019, berbagai perencanaan telah dilakukan Polri dan Kementerian Perhubungan. Seperti kebijakan satu arah atau dikenal one way sampai pembatasan angkutan barang. Hal ini dilakukan agar kemacetan yang kerap terjadi bisa sedikit teratasi.  Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Refdi Andri mengatakan kebijakan satu arah atau one way kemungkinan akan diterapkan jika terjadi kepadatan di ruas jalan tol saat mudik nanti. Kebijakan ini dirasa paling tepat setelah melakukan koordinasi dengan instansi lainnya.  "Pemerintah sudah melakukan perbaikan dibarengi dengan animo masyarakat bagaimana langkah tepat kita melakukan evaluasi. Yang paling tepat saat ini kita lakukan one way pada tanggal tertentu, hari tertentu atau jam-jam tertentu pada ruas tertentu, baik saat mudik maupun balik," kata Refdi seperti dikutip RMOL.co (Jawa Pos Group) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/5).  Mantan Karo Provos Mabes Polri ini menjelaskan, one way akan diterapkan pada KM 25 Cibitung hingga KM 262 Brebes Barat. Sementara arus balik one way akan diterapkan mulai KM 189 Palimanan hingga KM 29 atau KM 25.  "Perkiraan waktunya tanggal 31 Mei, 1 dan 2 Juni. Puncak mudik H-3 dan H-4. Mudah-mudahan kita mengusulkan tanggal 31 Mei yang belum diliburkan jadi cuti bersama. Demikian pada saat arus balik tanggal 9, 8 dan 7 mudah-mudahan kita terapkan," jelasnya.  Refdi menuturkan, wacana one way dipilih setelah rapat koordinasi dengan instansi terkait. Beberapa alternatif yang diusulkan untuk mengurai kepadatan yaitu diberlakukan sistem ganjil genap.  "Memang ada wacana (ganjil genap). Pergerakan normal lalu ada juga contra flow. Ganjil genap itu perlu kerja keras. Justru itu kita paparkan dengan Kapolri dan instansi lain setuju dengan one way itu. Pantura dan selatan bisa kita perkuat," ujarnya.  Ia pun mengimbau kepada para pemudik untuk menyiapkan diri dengan baik jika hendak mudik. Adapun yang disiapkan yaitu kesehatan pengemudi dan kendaraan. Kemudian patuhi aturan yang ada di jalan dan mengisi bahan bakar yang cukup. Tak lupa juga pemudik diminta perhatikan uang elektronik untuk memasuki tol.  Pembatasan Angkutan Barang  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/h3-lebaran-arus-balik-tol-cipali-naik-2-kali-lipat_m_140846-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Kendaraan roda empat memadati gerbang tol Palimanan pada arus balik H+3 Lebaran, Rabu (28/6).(Dok JawaPos.com)  Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) akan melakukan pembatasan angkutan barang selama puncak mudik dan arus balik Idul Fitri 1440 Hijriah.  Sementara untuk mendukung agar pasokan pangan dan barang lainnya tetap terpenuhi, Direktur Angkutan Jalan, Ahmad Yani menyebut bahwa pihaknya akan membolehkan angkutan ekspor dan impor tetap beroperasi.  Caranya dengan menempelkan stiker kepada kendaraan yang membawa pasokan barang impor dan ekspor tersebut. Stiker nantinya akan mencantumkan QR Code yang berisi data kendaraan.  “Untuk mempermudah pengawasan di lapangkan, hari ini kami rapat dan menyepakati bahwa diperlukan adanya stiker seperti seperti tahun lalu," ungkap pria yang akrab disebut Yani ini.  Penempelan stiker dimaksudkan untuk memprioritaskan pergerakan orang dalam menjalankan mudik, sehingga angkutan barang harus dibatasi. Namun stabilitas ekonomi tetap menjadi yang utama..  Stiker akan berlaku pada saat pembatasan angkutan, yaitu tanggal 31 Mei, 2, dan 3 Juni untuk arus mudik. kemudian saat arus balik pada tanggal 8, 9, dan 10 Juni.  Bagi perusahaan yang ingin mendapat stiker izin angkutan bisa memohon kepada Aptrindo dan mendaftarkan kendaraan yang akan digunakan sebagai angkuran ekspor-impor. “Bisa juga ke Organda baru memohon ke kita untuk stiker tersebut," tandasnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/h3-lebaran-arus-balik-tol-cipali-naik-2-kali-lipat_m_140846-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Mudik Lebaran, Polri Akan Terapkan One Way sampai Pembatasan Angkutan Barang