<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/30/seskab-2978146597.jpg" alt="Menteri PU Dody Hanggodo bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf&nbsp;dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya&nbsp;(Ilham Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri PU Dody Hanggodo bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf&nbsp;dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya&nbsp;(Ilham Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf bekerja keras memastikan pembangunan sekolah rakyat tuntas dalam waktu dekat. Progres pembangunan sekolah rakyat secara nasional rata-rata mencapai 83 persen. Sebagian sudah menembus 90 persen. Pembangunan 63 sekolah rakyat tahap IA bakal tuntas antara 8 Juli 2025 hingga 14 Juli 2025.&nbsp; Pada Minggu (29/6), Menteri PU dan Mensos bersama Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya mengecek pembangunan sekolah rakyat di Sentra Handayani, Bambu Apus, Jakarta Timur. Ketiganya sempat berkomunikasi dengan para calon wali murid dan calon murid. Mereka lantas menilik kondisi terkini sekolah rakyat.&nbsp; Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, secara nasional pembangunan sekolah rakyat tahap I mencapai progres fisik 83 persen. Namun, ada beberapa sekolah rakyat yang progres fisiknya mencapai 88 persen hingga 90 persen. "Bahkan di Sentra Handayani ini mencapai 92,29 persen," paparnya.&nbsp; Karena itulah, Dody optimis untuk bisa mencapai target pembangunan sekolah rakyat pada 8 Juli dan beroperasi pada 14 Juli. "Pasti selesai itu sesuai target," tegasnya di Sentra Handayani.&nbsp; Menurut dia, berbagai pengawasan telah dilakukan dengan menggunakan Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM), Building Information Modelling (BIM), drone, serta CCTV yang terhubung secara daring. "Untuk memastikan pembangunan sesuai target, serta hingga saat ini pembangunan sangat klir. Tidak ada temuan apapun kendati diawasi ketat," paparnya.&nbsp; Sementara itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menerangkan, dengan dukungan dari Menteri PU Dody Hanggodo, Kemensos percaya diri memulai operasional sekolah rakyat pada 14 Juli 2025. "Dengan fisik yang tuntas, maka tinggal jalan ini operasional dibawah Kemensos," ujarnya.&nbsp; Bahkan untuk sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan sekolah rakyat kini telah mencapai hampir 100 persen. Baik untuk kepala sekolah, tenaga pendidik dan lainnya. "Hampir 100 persen untuk SDM yang mengelola sekolah rakyat," terangnya.&nbsp; Menurut dia, yang perlu diketahui bahwa sekolah rakyat ini merupakan kerja sama antara pemda dengan pemerintah pusat. Pemda menyiapkan lahan dan pemerintah pusat membangun serta mengoperasionalkan. "Kita sudah menentukan 100 titik pertama sekolah rakyar, artinya sudah dalam proses finalisasi. Baik, gurunya, muridnya dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insyaallah di akhir Juli ini semuanya tuntas," tegasnya.&nbsp; Bahkan, Kemensos dan Kementerian PU sekarang menuju ke 100 titik sekokah rakyat berikutnya. "Di mana sekarang ini kira-kira ada 70 titik lebih sudah yang direstui oleh Kementerian PU dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat," paparnya. (idr)

Program pembangunan sekolah rakyat mencapai progres 83 persen, ditargetkan tuntas pada 8 Juli 2025. Sekolah rakyat siap beroperasi.

Pembangunan Sudah 83 hingga 90 Persen, Sekolah Rakyat Siap Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/09/Screenshot_2025-04-09-21-12-02-662_comandroidchrome-edit-3583699500.jpg" alt="Mensos Saifullah Yusuf memberikan pernyataan kepada awak media. (Humas Kemensos)" width="100%">
<figcaption>Mensos Saifullah Yusuf memberikan pernyataan kepada awak media. (Humas Kemensos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Setidaknya, ada sekitar 200 kepala daerah akan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait Sekolah Rakyat dengan Pemerintah Pusat. Bukan hanya terkait penggunaan aset pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan program ini, tapi juga pelaksanaan dan pengawasan ke depan. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, penandatanganan MoU ini dijadwalkan berlangsung pada akhir April atau awal Mei 2025. Penandatangan bakal dilaksanakan secara langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini sendiri, Kemensos sedang merumuskan detil nota kesepahaman (MoU) dengan 200-an kepala daerah yang telah mengajukan aset gedung dan lahan untuk Sekolah Rakyat ini. Sebagai informasi, penyelenggaraan Sekolah Rakyat nantinya tak hanya mengandalkan pembangunan gedung baru tapi juga gedung-gedung milik pemda yang direvitalisasi. Selain pemerintah daerah, sejumlah kementerian dan lembaga juga terlibat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Di antaranya Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengentasan Kemiskinan, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sejauh ini, sudah 53 lokasi telah disiapkan untuk pembukaan Sekolah Rakyat di awal tahun ajaran baru pada Juli nanti. Lokasi tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, beberapa kabupaten di Jawa Timur, serta wilayah di Kalimantan, Aceh, dan Papua. Targetnya, setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki satu Sekolah Rakyat ke depannya. &ldquo;Persiapan proses pembelajaran (dilakukan, red) pada tahun ini dan sekaligus melakukan revitalisasi gedung-gedung yang diusulkan dalam rangka untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Rabu (9/4). Lebih lanjut, dia menjelaskan, bahwa Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu program unggulan dalam Instruksi Presiden (inpres) no 8 tahun 2025 terkait optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem yang telah diterbitkan. Program ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan. &ldquo;Dan didalamnya tugas-tugas dari Kemendikdasmen maupun Kemensos juga sudah jelas,&rdquo; sambungnya. Karena berhubungan dengan pendidikan, maka peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan cukup krusial. Misal mencakup persiapan tenaga pengajar, kurikulum, hingga peserta didik. Dalam proses rekrutmen guru, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&rsquo;ti mengatakan, jika prosesnya dilakukan melalui kontrak kerja individu. Selain itu, ditekankan pula bahwa guru yang dikontrak ini tidak terkait dengan aparatur sipil negara (ASN) yang sudah bekerja di satuan pendidikan saat ini. Mereka berasal dari guru lulusan pendidikan profesi guru (PPG) pra jabatan. &ldquo;Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak khusus untuk mengajar di situ (Sekolah Rakyat),&rdquo; jelasnya. Selain itu, ada kualifikasi khusus yang nanti diberikan. Misalnya, guru bersedia mengajar fulltime di Sekolah Rakyat. Kemudian, mereka bisa jadi tak hanya mengajar satu mata pelajaran saja. &ldquo;Dan harus disampaikan diawal. Nantinya akan bisa mengajar lebih dari 1 mata pelajaran,&rdquo; ujarnya. Saat ini, pihaknya pun tengah menyisir para guru tersebut sesuai dengan alamat masing-masing. Mengingat, pemilihan guru sekolah rakyat ini akan disesuaikan dengan kedekatan antara lokasi sekolah dan tempat tinggal sang calon guru. &ldquo;Untuk BNBA (by name by address, red) dari Guru yang akan menjadi tenaga pendidik, akan diserahkan pada 24 April,&rdquo; ungkap Mu&rsquo;ti. Kemudian, terkait Kepala Sekolah, menurutnya, ini akan diputuskan berdasarkan jumlah muridnya. Bisa jadi, di satu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, dan SMA. Mu'ti melanjutkan, untuk kurikulum yang akan digunakan pada Sekolah Rakyat akan cukup berbeda. Yakni, individual approach atau pemetaan peserta didik di awal. Dia menilai, setiap anak memiliki capaian pembelajaran masing-masing. Karenanya, nantinya siswa pun bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti awal tahun ajaran. &ldquo;Multi entry multi exit,&rdquo; sambungnya. Kendati begitu, dia menegaskan, bahwa multi entry multi exit ini tidak dimaknai dengan kebebasan untuk berhent sekolah kapan saja. &ldquo;Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, lanjut dia, untuk proses rekrutmen peserta didik akan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN. &ldquo;Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,&rdquo; paparnya. Sementara Menteri PU Dody Hanggodo menemui Menteru Sosial untuk mendukung pembangunan sekolah rakyat. Menteri Dody menjelaskan bahwa dukungan Kementerian PU terhadap program Sekolah Rakyat merupakan implementasi langsung dari visi Presiden Prabowo dalam Asta Cita, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu pilar utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. &ldquo;Kementerian PU berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan infrastruktur pendidikan khususnya melalui program Sekolah Rakyat ini. Kami memastikan infrastruktur dasar, seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya akan tersedia secara memadai. Ini penting agar anak-anak Indonesia, khususnya dari kalangan miskin ekstrem, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas,&rdquo; ungkap Menteri Dody. Dody mengatakan bahwa kesuksesan program Sekolah Rakyat tidak dapat diraih hanya dengan kerja satu atau dua kementerian saja, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi antar lembaga serta pemerintah daerah. &ldquo;Kami mengajak seluruh pihak, baik kementerian dan lembaga terkait maupun pemerintah daerah untuk sama-sama berkomitmen memastikan program ini berjalan sesuai target Presiden. Infrastruktur yang baik akan memberikan landasan kuat bagi generasi muda dalam menggapai masa depan yang lebih baik,&rdquo; tambahnya. (*)

Sekitar 200 kepala daerah akan menandatangani MoU pembangunan Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan dan mengatasi kemiskinan

Setidaknya 200 Kepala Daerah akan Teken MoU Pembangunan Sekolah Rakyat

Pembangunan Sekolah Rakyat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pembangunan Sekolah Rakyat

Berita Terkini

Pembangunan Sudah 83 hingga 90 Persen, Sekolah Rakyat Siap Beroperasi

Setidaknya 200 Kepala Daerah akan Teken MoU Pembangunan Sekolah Rakyat

Download Aplikasi JawaPos.com