<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/IDA-08-A-743827243.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Kota Semarang Jawa Tengah, pada Kamis (8/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Kota Semarang Jawa Tengah, pada Kamis (8/2/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbanyak pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Kominitas guna mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan akselerasi transformasi pelatihan vokasiyang sesuai pasar kerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan pembangunan BLK Komunitas bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM Indonesia di pasar kerja. "BLK Komunitas bisa menjadi motor penggerak peningkatan kualitas SDM di Indonesia," kata Menaker dalam sambutannya ketika membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kemandirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di Kota Semarang Jawa Tengah, pada Kamis (8/2/2024). Menaker Ida menjabarkan, sejak tahun 2017 hingga 2023, Kemnaker telah membangun 4.282 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan adanya program pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala sudut pelatihan kerja," ungkapnya. Ia menjelaskan, setiap tahun Kemnaker selalu mengevaluasi kebermanfaatan dari program BLK Komunitas. Setelah dilakukan klasifikasi dan evaluasi akhirnya diperoleh 444 BLK Komunitas yang telah Mandiri, sebanyak 1.403 BLK Komunitas memiliki klasifikasi Berkembang. Sedangkan 1.910 BLK Komunitas masuk dalam kategori Tumbuh, dan pada tahun 2023 yang lalu, sebanyak 525 BLK Komunitas masuk klasifikasi selesai pembangunan. "Semua ini menjadi tugas besar bagi kita semua untuk terus menyiapkan tata kelola kelembagaan yang baik, serta menyiapkan SDM kompeten dalam memperkuat ekosistem inovasi yang ada," imbuhnya. Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang juga Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menambahkan, persaingan mendapatkan pekerjaan tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. "Oleh karena itu, perlunya peningkatan pengetahuan dan keterampilan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)," kata Anwar. Kehadiran BLK Komunitas, ujar Sekjen Anwar tentu memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam pengembangan SDM Indonesia. "Program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, instruktur, tenaga pelatihan yang kompeten, serta jejaring dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA) jadi modal dasar bagi BLK Komunitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan kredibel," tuturnya.

Pembangunan BLK Komunitas bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM Indonesia di pasar kerja.

Perbanyak BLK Komunitas di Daerah, Strategi Kemnaker Percepat Pembangunan SDM dan Pelatihan Vokasi Sesuai Pasar Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/22/Debat-keempat-Pilpres-2024-Dery-Ridwansah-11JPG-503772308.jpg" alt="Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan Mahfud MD (kiri) berjabat tangan dengan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat tiba di lokasi Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta C" width="100%">
<figcaption>Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan Mahfud MD (kiri) berjabat tangan dengan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kedua kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (kanan) saat tiba di lokasi Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta C</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Malam ini menjadi kesempatan terakhir bagi ketiga calon presiden untuk meyakinkan pemilih melalui panggung debat. Kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi menjadi tema yang bakal &rsquo;&rsquo;dipertandingkan&rsquo;&rsquo; pada debat kelima Pilpres 2024. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo siap tampil all-out pada debat pemungkas. Masing-masing punya cara sendiri dalam mempersiapkan diri. Ganjar, misalnya, sempat blusukan ke pasar tradisional di sela-sela kegiatan kampanye di Palembang, Sumatera Selatan. Dia berkunjung ke dua pasar, yaitu Pasar Palimo dan Pasar 16 Ilir, pada Jumat (2/1) sebagai persiapan debat. &rsquo;&rsquo;Ketika berdebat itu, nggak bisa hanya bicara konsep tanpa melihat fakta di lapangan,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Capres nomor urut 3 itu juga bertemu peternak ayam hingga petani. Di situ dia mendapat beragam masukan tentang harga bahan yang mahal dan tidak stabil. Ganjar tak ingin ada kesulitan yang dialami pedagang, peternak, petani, maupun masyarakat secara umum. Kondisi itu akan disampaikan Ganjar dalam debat. &rsquo;&rsquo;Kalau harga-harga tinggi, ya kita turunkan. Problemnya ketemu kok,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Jika kelak terpilih, Ganjar berkomitmen menghadirkan harga bahan pokok yang murah bagi masyarakat. Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Andi Widjajanto mengatakan, Ganjar sangat menguasai tema debat kelima. &rsquo;&rsquo;Tema debat kelima ini Mas Ganjar banget. Karena Mas Ganjar memiliki pengalaman yang cukup panjang dan konkret di bidang-bidang yang masuk dalam seluruh tema debat,&rsquo;&rsquo; ucap Andi. Selain itu, Ganjar selalu turun ke lapangan untuk memonitor kebijakan dan programnya selama 10 tahun menjadi gubernur Jawa Tengah. Andi menyatakan, sudah ada sejumlah program yang disiapkan jika Ganjar-Mahfud menang. Di antaranya, Bansos Pasti, KTP Sakti, hingga program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana. Selain itu, mereka akan meninjau ulang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. &rsquo;&rsquo;Dan mengawal penyusunan aturannya agar tidak merugikan rakyat,&rsquo;&rsquo; pungkas Andi. Terpisah, calon nomor urut 2 Prabowo Subianto mempersiapkan debat terakhir dengan rileks. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani mengatakan, untuk menghadapi debat, kemarin Prabowo lebih banyak istirahat. Dia menepis anggapan bahwa Prabowo kurang memahami isu-isu pada debat kelima. &rsquo;&rsquo;Beliau banyak baca buku,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Karena itu, Rosan meyakini Prabowo akan menguasai berbagai isu yang dibahas dalam debat. Prabowo juga bertemu dengan berbagai kalangan. Dari situ dia mendapat aduan, masukan, dan berbagai input lainnya. Hanya saja, kata Rosan, pembahasan dalam debat yang hanya 2&ndash;4 menit dalam satu isu kerap tidak ideal. Terlalu minim untuk memaparkan gagasan lebih komprehensif. &rsquo;&rsquo;Itu kurang untuk menyampaikan hal yang sangat penting dan disampaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi, beliau siap tentunya,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono menambahkan, di bidang kesra, ada sejumlah visi yang dicanangkan. Pertama, penurunan angka kemiskinan. Untuk kategori kemiskinan ekstrem, pihaknya menargetkan bisa 0 persen. Sementara itu, kemiskinan umum ditargetkan turun di bawah 5 persen dalam lima tahun. &rsquo;&rsquo;Saat ini masih di angka 9,36,&rsquo;&rsquo; katanya. Prabowo-Gibran juga berkomitmen melanjutkan program jaminan sosial di era Presiden Jokowi. Inovasinya sebatas menyempurnakan apa yang jadi kekurangan. Salah satu persoalan krusial adalah akurasi data penerimanya, sehingga ke depan perlu pembenahan data. &rsquo;&rsquo;Prinsipnya adalah transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat,&rsquo;&rsquo; tegas wakil ketua Komisi IV DPR itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sajak/014083689/sajak-ziarah-palestina">Sajak: Ziarah Palestina</a> Sementara itu, capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku tak punya persiapan khusus dalam debat nanti. Sebab, tidak ada yang tahu pertanyaan yang akan disampaikan panelis. Begitu pula aspek-aspeknya. &rsquo;&rsquo;Tidak ada skenario yang bisa disiapkan. Nanti mengalir sambil kita dengar pertanyaan, sambil memformulasikan gagasan,&rsquo;&rsquo; ujarnya, Jumat (2/2). Saat masuk ruang debat, Anies menegaskan, bekal pengalaman dan gagasan menjadi hal penting. Pada masing-masing kandidat, stok pengalaman dan gagasan itu tidak sama. &rsquo;&rsquo;Setiap kali muncul pertanyaan, muncul aspek. Ya diambil dari apa yang sudah kita miliki karena itu nggak bisa dihafalkan karena memang bukan hafalan,&rsquo;&rsquo; tandasnya. Captain Timnas Amin M. Syaugi Alaydrus menilai Anies menguasai topik-topik debat. Mulai sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sampai inklusi. &rsquo;&rsquo;Pak Anies sudah mempersiapkan diri dengan tim debatnya yang menurut saya sangat hebat,&rsquo;&rsquo; ungkap Syaugi. Dia enggan membocorkan strategi Anies dalam debat terakhir nanti malam. Strategi itu bakal disesuaikan dengan situasi dan dinamika selama debat berlangsung. &rsquo;&rsquo;Belum tentu (strategi) menyerang, tapi bisa juga menyerang. Nanti kita lihat dinamikanya,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Format debat kelima nanti masih sama dengan debat-debat sebelumnya. Hanya, ada penambahan durasi untuk penyataan penutup setiap paslon. Yakni, dari 2 menit menjadi 4 menit. Hal itu disepakati karena paslon memerlukannya untuk lebih meyakinkan pemilih pada debat terakhir. &rsquo;&rsquo;Debat kelima menjadi spesial bagi kandidat maupun pemilih karena menjadi penutup rangkaian debat capres-cawapres,&rsquo;&rsquo; kata anggota KPU August Mellaz. Aktivitas Kampanye Kemarin (3/2) pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menggelar kampanye akbar bertajuk Konser Salam Metal di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Mereka menyerukan agar penguasa tidak menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi rakyat dalam Pemilu 2024. Terpisah, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara Imlek yang digelar Kadin Indonesia Komite Tiongkok di Jakarta. Dalam kesempatan itu, dia menyatakan bakal melindungi dan membela semua rakyat, serta semua agama dan etnis di Indonesia. Sementara itu, cawapres Muhaimin Iskandar menghadiri kampanye di Lumajang, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, dia menyinggung banyaknya akademisi dari kampus yang menyuarakan kegelisahan terhadap kondisi Indonesia saat ini. (lum/far/tyo/c18/fal)

Tema debat: kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

All-out di Debat Pemungkas, Capres Adu Gagasan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan SDM, hingga Inklusi

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/31/397029471_315444611099738_5387015354261425864_n-339841712.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)&nbsp;Muhadjir&nbsp;Effendy menyebut Presiden Indonesia Joko Widodo pada periode keduanya lebih memfokuskan pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan ini menyusul adanya bonus demografi yang menanti Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal tersebut ia utarakan saat memberikan sambutan pada Wisuda Ahli Madya, Sarjana, dan Magister Universitas Muhammadiyah Prof. Dr Hamka di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena setelah pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusianya, jika tidak dilakukan maka hal tersebut akan sia-sia saja," kata&nbsp;Muhadjir, Selasa (25/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir&nbsp;menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia sifatnya tidak terlihat tetapi kehadirannya sangat terasa, terutama pada indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan sebuah negara membangun sumber daya manusianya. Adapun capaian keberhasilan pembangunan sumber daya manusia mencakup tiga hal utama yakni kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia berpesan kepada para wisudawan untuk bersiap menghadapi Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Karena menurutnya para lulusan saat ini sedang berada di masa puncaknya pada tahun tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Umur kalian nanti di tahun 2045 nanti sekitar usia 40 an yang merupakan usia puncak produktivitas seseorang apalagi kalau dia memiliki modal akademik. Artinya masa depan Indonesia Emas Tahun 2045 itu adalah ditangan kalian yang sedang di wisuda ini," kata&nbsp;Muhadjir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini bukan selesai tapi baru etape pertama dan kalian harus terus belajar meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta mempertajam visi kedepan agar kalian bisa ikut berbicara banyak pada saat Indonesia berada di posisi maju," sambungnya.&nbsp;</div>

Muhadjir menjelaskan, pembangunan sumber daya manusia sifatnya tidak terlihat tetapi kehadirannya sangat terasa dan dubutuhkan.

Menko PMK: Setelah Infrastruktur Harus Diimbangi oleh Prmbangunan Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/KEMNAKER-05-A-2116822905.jpg" alt="Menaker Ida Fauziyah" width="100%">
<figcaption>Menaker Ida Fauziyah</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guna meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM berbasis komunitas, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan BLK Komunitas, di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (4/12/2023) malam. Menteri Ketengakerjaan Ida Fauziyah saat membuka rakor tersebut mengatakan, dari perspektif ketenagakerjaan, penguatan pelatihan vokasi mendapatkan perhatian sebagai implementasi orientasi demand driven dalam merespon angkatan kerja di berbagai sektor industri maupun jasa, serta pasar kerja global yang semakin kompetitif. "Oleh karena itu, perlu akselerasi sinergitas program pengembangan pelatihan vokasi dengan perluasan kesempatan kerja guna mewujudkan Indonesia Emas 2045," ucap Ida Fauziyah dalam sambutannya. Menaker Ida menyebut, akselerasi transformasi pelatihan vokasi dilakukan untuk mempercepat pembangunan SDM dalam jangka panjang melalui upaya peningkatan akses serta mutu pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja. "Salah satunya, dengan meningkatkan kompetensi program pelatihan vokasi yang ada diselenggarakan di Balai Latihan Kerja Komunitas," katanya. Ia menambahkan, dengan adanya pembangunan BLK Komunitas, pemerintah bertekad untuk menyiapkan tata kelola, sarana, prasarana serta SDM yang kompeten dan hebat dalam memperkuat ekosistem inovasi. "Semoga dengan adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai yang dibutuhkan oleh pasar kerja," harap Ida Fauziyah.

Sinergitas program pengembangan pelatihan vokasi dengan perluasan kesempatan kerja diperlukan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kemnaker Terus Tingkatkan Produktivitas SDM Berbasis Komunitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakor Tingkat Menteri itu membahas rencana pemulangan WNI 188 ABK kapal pesiar World Dream imbas mewabahnya virus corona. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Jakarta, Senin (24/2/2020). Rakor Tingkat Menteri itu membahas rencana pemulangan WNI 188 ABK kapal pesiar World Dream imbas mewabahnya virus corona. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.co</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, stabilitas politik, hukum dan keamanan (polhukam) sangat berpengaruh terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dengan demikian, stabilitas polhukam harus dijaga.  “Stabilitas polhukam itu penting. SDM tidak akan berjalan dengan baik tanpa stabilitas polhukam,” kata Muhadjir, Rabu (23/3).  Stabilitas polhukam yang dimaksud antara lain penguatan kebebasan sipil dan hak politik, penciptaan kondisi aman, dan peningkatan akses dan kualitas informasi publik. Hal itu penting karena beberapa isu yang berkembang di bidang polhukam banyak menegaskan dinamisnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Menyikapi hal tesebut, pemerintah dituntut secara tegas untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalah yang muncul. Terutama permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  “Selain memastikan adanya regulasi yang memadai dan komprehensif, pemerintah juga berkewajiban untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dalam bidang politik, hukum, keamanan, pertahanan dan HAM kepada seluruh masyarakat dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan,” tambahnya.  Pengembangan SDM yang unggul dan berwawasan kebangsaan perlu mendapat perhatian dan penanganan secara tepat. Lantaran, ke depannya akan sangat memberikan dampak pada perkembangan politik, hukum, dan keamanan nasional terutama untuk mencapai stabilitas.  “Apalagi kita akan menghadapi era bonus demografi yang tidak akan mungkin bisa kita hindari dan ini harus ditangani dengan bijak agar kita bisa menjadikannya momentum untuk kemajuan bangsa dan negara,” pungkas Muhadjir.

Muhadjir: Stabilitas Polhukam Pengaruhi Pembangunan SDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-04-at-12.08.38.jpeg" alt="Ketua MPR Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure>AKSELERASI perubahan begitu nyata sepanjang setahun lebih durasi pandemi global Covid-19. Semua perubahan itu menghadirkan konsekuensi logis yang harus disikapi dan segera direspons dengan kebijakan serta arah pembangunan yang tepat, agar generasi anak-cucu punya akses untuk beradaptasi dengan perubahan itu.  Tentang perubahan zaman, semua komunitas telah diingatkan melalui rangkaian pembahasan mengenai ragam konsekuensi dari Revolusi Industri 4.0 yang fokus dan mengandalkan digitalisasi dan otomasi. Hari-hari ini, Indonesia sudah dan sedang menapaki era itu. Dampaknya, atau sejumlah perubahan, pun sudah dilihat dan dirasakan langsung oleh semua orang. Peran manusia dalam proses produksi dan layanan jasa-jasa banyak berkurang. Pola belanja dan transaksi pun berubah. Memang, perubahan besar menjadi tak terhindarkan ketika dunia harus bertransformasi mengikuti perubahan zaman.  Pandemi global Covid-19 tidak menghentikan atau memperlambat perubahan itu. Sebaliknya, sudah menjadi fakta bahwa krisis kesehatan sekarang ini justru telah mengakselerasi perubahan. Kepatuhan menerapkan jaga jarak (social distancing) memaksa semua orang menanggapi percepatan roda perubahan itu. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja hingga transaksi pun dari rumah. Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan bahwa pandemi Covid-19 telah mengajarkan kepada semua komunitas untuk mendobrak cara-cara lama. Apa yang dulu dianggap tabu sekarang justru menjadi cara hidup baru. Digitalisasi yang dulu sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, menurut presiden, kini bahkan sudah menjadi bagian tak terpisah dari kehidupan bersama.  Boleh jadi, atas nama efisiensi dan efektivitas, sejumlah perubahan yang dipraktikkan selama periode pandemi bukan tidak mungkin akan menjadi pola atau kebiasaan yang akan dipertahankan di kemudian hari. Misalnya, bekerja dari rumah demi efisiensi biaya kantor. Tentu saja dampaknya juga harus dikalkulasi sejak sekarang, utamanya terhadap masa depan sektor ketenagakerjaan, dan keahlian apa saja yang dibutuhkan pada semua sub-sektor ekonomi.  Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan tentang sejumlah konsekuensi akibat perubahan zaman itu. Memberi sambutan secara virtual dalam sidang terbuka senat dalam rangka Dies Natalis ke-45 tahun Universitas Sebelas Maret (UNS), Jumat (12/3), presiden mengingatkan, perubahan zaman menyebabkan permintaan dan kebutuhan tenaga kerja mengalami perubahan. Teori manajemen, organisasi, dan model bisnis juga banyak berubah.  Akibatnya, banyak jenis pekerjaan lama tidak lagi dibutuhkan.  Untuk merespons perubahan itu, presiden mendorong dunia pendidikan beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Revolusi Industri 4.0 telah mengubah banyak aspek dari ilmu pengetahuan dan teknologi.  ’’Tentu saja hal ini membutuhkan perubahan program studi, dibutuhkan perubahan kurikulum dan dibutuhkan perubahan karakter dosen,’’ ujar presiden.  Rangkaian penegasan presiden itu secara tidak langsung ikut menyegarkan ingatan bersama tentang urgensi membangun dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia, agar generasi anak-cucu mampu tak hanya beradaptasi, tetapi juga menjadi pelaku penting dalam di setiap tahap perubahan zaman. Karena itulah negara harus mengalokasi daya, ruang dan waktu yang memadai bagi orang muda dan remaja untuk bertumbuh kembang menjadi generasi yang kompeten dan kompetitif. Agenda ini hendaknya selalu menjadi prioritas dan fokus negara.  Pesan ini penting dan juga relevan untuk selalu dikedepankan di ruang publik.  Penting, karena generasi orang tua sekarang ini harus menghantarkan dan menyiapkan orang muda dan remaja menjadi generasi penerus yang berdaya saing sepanjang era Industri 4.0 dan era sesudahnya. Juga relevan karena Presiden Jokowi telah menetapkan pengembangan kualitas SDM sebagai prioritas  pembangunan. Jangan sampai karena alasan pandemi pengembangan kualitas SDM terlupakan.  Tentang perubahan permintaan dunia kerja sebagaimana diingatkan Presiden Jokowi tadi, telah dikonfirmasi beberapa tahun oleh sejumlah institusi yang kredibel. Misalnya, Mckinsey Global Institute telah melakukan penelitian tentang hilangnya peran manusia pada sejumlah pos pekerjaan, sebagai konsekuensi dari digitalisasi dan otomasi. World Economic Forum, dalam laporan bertajuk Future of Jobs Report 2018, mengungkapkan peran manusia dalam sejumlah pekerjaan tidak lagi dibutuhkan, karena akan muncul profesi dan karier baru selepas tahun 2022 mendatang.  Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) juga memperkirakan 75 juta hingga 375 juta pekerjaan akan hilang. Kajian lainnya menyebutkan, sekitar 50 juta peluang kerja di Indonesia akan hilang akibat otomasi dan digitalisasi di sektor ekonomi.  Dalam konteks menyiapkan anak didik dan remaja melakoni perubahan zaman itu, sudah barang tentu peran semua institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga yang tertinggi menjadi sangat penting dan strategis. Karena itu, dorongan Presiden Jokowi agar semua institusi segera beradaptasi dengan semua perubahan itu sangat jelas relevansinya. Kini, mengacu pada inisiatif pemerintah memrioritaskan pengembangan kualitas SDM, semua institusi pendidikan punya alasan untuk menyiapkan proposal perubahan program studi dan perubahan kurikulum, sejalan dengan perubahan yang mengemuka dewasa ini. Transformasi digital akan berkelanjutan. Indonesia tidak seharusnya lamban melangkah. Peran dan kontribusi institusi pendidikan sangat diharapkan.  Sejatinya, masyarakat Indonesia siap dan ingin cepat bertransformasi. Salah satu indikatornya adalah jumlah pengguna internet. Hingga kuartal II-2020, total pengguna internet di Indonesia naik menjadi 196,7 juta jiwa. Lonjakannya signifikan, karena per 2017 masih berjumlah 143,26 juta orang. Karena itu, pemerintah pun diharapkan terus berupaya merampungkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata.  Hingga 2020, sekitar 12.548 desa atau kelurahan belum terjangkau jaringan internet 4G, meski sudah bisa menangkap sinyal 3G. Selain itu, 7.904 desa atau kelurahan bahkan belum terjangkau jaringan internet. Masalah ini selayaknya perlu dipercepat penyelesaiannya agar proses transformasi digital di dalam negeri bisa merata.  __________________________________________  *) Bambang Soesatyo, ketua MPR RI  &nbsp;

Tanggapi Akselerasi Perubahan dengan Pembangunan SDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/INSPIRASI-Istimewa.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menegaskan visi dalam periode kedua kepemimpinannya fokus pada pembangunan manusia. Salah satunya melalui pendidikan. Pembangunan kualitas SDM di sekolah salah satunya dengan meningkatkan kualitas kepemimpinan manajemen pendidikan. Kuncinya adalah pada kualitas kepala sekolah.  Lewat program Inisiatif Kepemimpinan Pendidikan untuk Raih Prestasi (INSPIRASI), digunakan sebagai wadah pelatihan dan peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah di seluruh Indonesia.  Lahirnya INSPIRASI tidak terlepas dari inisiatif dan dukungan mitra kerja atau donor yang terdiri dari Tanoto Foundation, Global School Leaders (GSL), Resinda Hotel Karawang, PT. Bukit Muria Jaya (BMJ), Triputra Agro Persada, dan Asia Philanthropy Circle (APC).  Riset berjudul Catalysing Productive Livelihood oleh Asia Philanthropy Circle (APC) tahun 2017, menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas kepala sekolah mampu memberi dampak peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan. Upaya ini merupakan tantangan Indonesia merujuk pada hasil riset menyebutkan baru 2 persen guru berpendapat kepala sekolah terampil memotivasi dan menginspirasi para gurunya.  Direktur Eksekutif INSPIRASI, Patrya Pratama, menjelaskan program INSPIRASI akan memberikan pelatihan berupa 12 workshop serta diikuti on-the-job learning (kerja praktik) dengan fasilitator pendamping. Materi pelatihan fokus pada keterampilan kepemimpinan yang diperlukan agar kepala sekolah dapat berfungsi lebih efektif seperti growth mindset, manajemen waktu, teknik kolaborasi dan komunikasi dalam tim, serta selalu berbasis bukti dan data dalam membuat keputusan.  “Program rintisan INSPIRASI akan mengadaptasi praktik-praktik dari program-program di beberapa negara lain untuk menyasar kepemimpinan kepala sekolah yang tergabung dalam jejaring Global School Leaders (GSL). Kepala sekolah akan dilatih untuk mampu menyelesaikan problem yang dihadapi secara mandiri dengan berbasis data serta sesuai dengan kondisi dan kemampuannya masing-masing,” ujar Patrya dalam keterangan tertulis kepada JawaPos.com, Sabtu (20/7).  Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Santi Ambarukmi mengatakan penguatan kepemimpinan kepala sekolah sangat perlu dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6/2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.  Kepemimpinan kepala sekolah mutlak diperlukan karena tugas pokok seorang kepala sekolah kini tidak lagi merangkap sebagai guru, tetapi fokus sebagai seorang manajer sekolah yang bertugas meningkatkan mutu sekolah agar siswa belajar optimal.  "Kami berharap program INSPIRASI dapat mengembangkan model-model pelatihan kepemimpinan inovatif lainnya. Termasuk penggunaan teknologi informasi dan kemitraan antarkepala sekolah,” ungkap Santi.  Sementara itu, Global CEO Tanoto Foundation, Satrijo Tanudjojo mewakili para mitra kerja dan donor program mengatakan upaya peningkatan kepemimpinan kepala sekolah melalui program INSPIRASI, merupakan salah satu area yang memiliki peluang besar agar dapat memicu dampak yang besar di Indonesia.  "Kolaborasi erat di antara semua pihak berkomitmen untuk mendukung program ini,” imbuh Satrijo.  Kabupaten Karawang terpilih menjadi pilot project dalam program ini. Kabupaten Karawang dinilai mempunyai prioritas program kerja yaitu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan membangun peningkatan kualitas pendidikan.

Kepala Sekolah Berkualitas Dukung Visi Presiden Jokowi Bangun SDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/OKE-JKT1-JOKOWI-DAN-MARUF-AMIN-raka-1.jpg" alt="Direktur Imparsial, Al Araf mengharapkan pemerintahan Jokowi-Ma" width="100%">
<figcaption>Direktur Imparsial, Al Araf mengharapkan pemerintahan Jokowi-Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden terpilih Jokowi memiliki tantang besar dalam menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun mendatang. Bersama sang wakil, Ma'ruf Amin, pasangan kepala negara itu harus menyiapkan kabinet yang memiliki fokus untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM).  Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan ‎negara harus mengalokasi ruang dan waktu yang memadai bagi orang muda dan remaja. Hal ini untuk tumbuh kembang menjadi generasi milenial dan generasi Z yang kompeten dan kompetitif. Agenda ini hendaknya menjadi prioritas dan fokus kabinet baru yang formasinya sedang dipersiapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Pesan ini penting dan juga relevan untuk dikedepankan lagi di ruang publik, di tengah isu tentang calon menteri baru atau jatah menteri untuk formasi kabinet baru yang sedang digodok Presiden Jokowi," ujar pria yang biasa disapa Bamsoet itu kepada wartawan, Senin (8/7).  Politikus Partai Golkar itu mengatakan, ‎pesan ini penting karena generasi orang tua sekarang ini harus menghantarkan dan menyiapkan orang muda menjadi generasi milenial dan generasi Z. yang kompeten sepanjang era Industri 4.0 dan sesudahnya.  Pesan itu juga relevan, karena Presiden Jokowi telah menetapkan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas pembangunan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/jokowi-tunda-densus-tipikor-bamsoet-minta-wiranto-segera-bergerak_m_164513.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Ketua DPR Bambang Soesatyo. (Dok. JawaPos.com)  "Tujuannya, mendorong generasi milenial dan generasi Z beradaptasi dengan perubahan zaman, yang ditandai oleh otomatisasi dan digitalisasi pada hampir semua aspek kehidupan, terutama digitalisasi perekonomian," katanya.  Bamsoet menuturkan, program ini layak diperhatikan oleh semua elemen masyarakat. Alasannya tidak mengada-ada. Tantangan yang sedang dan akan dihadapi orang muda dan remaja sangat berbeda dengan apa yang dulu dihadapi generasi orang tua. Misalnya lapangan kerja mengalami perubahan signifikan. Banyak pekerjaan tidak lagi butuh peran atau kreasi otak manusia. Kebutuhan akan peran manusia pada sejumlah profesi atau keahlian di dunia kerja tidak lagi signifikan.  Untuk itu, pemerintah perlu mengintensifkan sosialisasi program ini kepada semua elemen masyarakat dan komunitas. "Sebaliknya, dengan memahami program ini, para orang tua diharapkan makin intens pula dalam memaparkan dan menggambarkan tantangan yang dihadapi anak-anak," ungkapnya.  Inisiatif Presiden Jokowi ini pun hendaknya direspons oleh para ahli pendidikan di Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Apalagi, Kemenristekdikti juga sudah memiliki gambaran tentang perubahan kebutuhan atau permintaan di sektor lapangan.  Kemedikbud dan Kemenristekdikti diharapkan segera berbagi informasi dan pencocok program, yang kemudian diikuti dengan inisiatif bersama untuk membarui kurikulum pendidikan dari tingkat dasar. "Pembaruan kurikulum diperlukan sebagai penyesuaian terhadap perubahan zaman," pungkasnya.

Kabinet Baru Jokowi Harus Fokus Pada Pembangunan SDM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/puan-hanya-11-persen-kontribusi-sarjana-indonesia-untuk-total-pekerja_m_212003.jpeg" alt="KULIAH TAMU: Puan Maharani (putih) usai berikan kuliah tamu di UMM, Sabtu (12/5)." width="100%">
<figcaption>KULIAH TAMU: Puan Maharani (putih) usai berikan kuliah tamu di UMM, Sabtu (12/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya, Puan Maharani, menyebutkan, saat ini, daya saing Indonesia periode 2017-2018 menurut laporan World Economic Forum (WEF), naik 5 peringkat, dari posisi 41 menjadi posisi 36, dari 137 negara.&nbsp; Bahkan, Indonesia dinilai sebagai salah satu inovator teratas di antara negara berkembang. Puan menambahkan, daya saing sangat ditentukan oleh kapabilitas sumber daya manusia dalam mengelola potensi yang ada. "Pembangunan SDM yang berkualitas tidak terlepas dari peran pendidikan tinggi," kata Puan, saat memberikan kuliah tamu di wisuda UMM, Malang, Sabtu (12/5).&nbsp; Saat ini, lanjut dia, sarjana di Indonesia, hanya berkontribusi 11 persen, atau 13 juta orang dari 121 juta penduduk yang bekerja. Puan menegaskan, untuk memperkuat profil angkatan kerja Idonesia tersebut, maka salah satu agenda strategis pemerintah adalah, memperkuat seluruh PTN dan PTS.&nbsp; "Lha ini, salah satunya, kerjasama dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Kerjasama dengan universitas, SMK. Kami bahas road map-nya gimana. Tujuannya untuk peningkatan SDM ke depan," tegas Puan.&nbsp; Dia melanjutkan, jumlah seluruh perguruan tinggi nasional lebih dari 4.300. Lebih dari 90 persen merupakan PTS. Pemerintah telah memberikan perlakuan yang sama kepada PTS dan PTN. Bentuk perlakuan yang sama, lanjut Puan, mencakup beasiswa bagi dosen dan mahasiswa, bantuan biaya operasional, serta bantuan dana riset. Kemenristek Dikti juga telah memberikan pendampingan dan pembinaan kepada PTS sehingga 27 PTS binaan telah memiliki akreditasi A di tahun 2017. "Saya berharap, setiap sarjana yang telah diwisuda adalah segera mendapatkan pekerjaan," harap Puan. Putri tokoh nasional, Megawati Soekarnoputri itu menambahkan, di sisi lain, dunia kerja dari tahun ke tahun semakin kompetitif dalam melakukan rekruitmen. Kampus membekali sarjana-sarjana mereka dengan ilmu pengetahuan, pengetahuan dan pengetahuan tertentu.&nbsp; Hal ini menjadi bekal bagi setiap sarjana untuk dikembangkan dan diperkuat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. "Masih diperlukan waktu untuk menempa pengalaman dan kemahiran, agar menjadi seorang yang profesional di bidangnya," tegasnya.

Puan: Hanya 11 Persen Kontribusi Sarjana Indonesia untuk Total Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudirman-ida-pembangunan-jangan-hanya-infrastruktur-manusia-juga_m_186215.jpeg" alt="Bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah Ida FauziYah saat dijumpai wartawan di Rumah Retret Griya Paseban, Bongsari, Semarang, Minggu (4/2)." width="100%">
<figcaption>Bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah Ida FauziYah saat dijumpai wartawan di Rumah Retret Griya Paseban, Bongsari, Semarang, Minggu (4/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Sudirman Said-Ida Fauziah menekankan perlunya pembangunan sumber daya manusia, bukan hanya pada infrastruktur. Pernyataan itu lebih tepatnya dikemukakan oleh Sudirman dalam pertemuannya dengan pemuka dan ormas Katolik, di Rumah Retret Griya Paseban, Bongsari, Semarang, Minggu (4/2). "Kami (Sudirman dan Ida) satu suara dalam soal ini, bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak boleh kalah dengan pembangunan infrastruktur," katanya. Pembangunan sumber daya manusia itu sendiri ia katakan sebagai kemauan dari semua kalangan. Kaum marginal, menurut Mantan Menteri ESDM itu, membutuhkan perhatian lebih dalam hal ini. "Kami satu suara, bahwa fokus pada bagian terbawah masyarakat merupakan kehendak banyak pihak termasuk elemen gereja Katolik," sambungnya. Kemiskinan lagi-lagi menjadi fokus dalam pembahasan itu. Bersamaan dengan itu, calon wakil gubernur Jawa Tengah, Ida Fauziyah memastikan pihaknya juga tak akan mengesampingkan isu perempuan demi terwujudnya Jateng yang lebih baik. "Soal perempuan, kemiskinan di Jateng juga banyak terdiri dari kaum hawa, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi pengirim terbanyak TKW," katanya.&nbsp; Berdasarkan data BP3TKI, jumlah TKI Jateng pada semester awal 2017 sendiri tercatat sebanyak 30.469. Dengan kata lain, ada kemungkinan Jateng rata-rata mengirimkan ribuan TKI setiap bulannya. Belum habis sampai di situ, problem lanjutan dengan banyaknya TKI maupun TKW adalah nasib pendidikan anaknya. Selain itu, tingkat perceraian serta angka kekerasan pada perempuan dan anak, menurutnya, tercatat cukup tinggi. Ia pun membeberkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A &lsquo;CITRA&rsquo;, dimana ia sebutkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Hingga November 2017, jumlahnya mencapai 101 kasus. "Saya kira untuk konteks ini pendekatannya cukup banyak. Ada pendekatan individual, sosial, hukum dan kesehatan," lanjut mantan Ketua Umum Fatayat itu. Pendekatan hukum, lanjutnya, bisa dilakukan dengan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di saat yang sama, undang-undang penghapusan kekerasan seksual juga sedang dibahas oleh DPR yang nantinya bisa diturunkan menjadi Perda.&nbsp; Namun di samping itu semua, kata Ida, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencarian solusi segala permasalahan di atas. "Menggandeng masyarakat bahwa penyelesaian ini harus harus bersama-sama," tandasnya.

Sudirman-Ida: Pembangunan Jangan Hanya Infrastruktur, Manusia Juga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembangunan sdm

Berita Terkini