<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/a9c406b9-80c8-4687-9c86-c0dbf758f902-1-3507868958.jpg" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes (Tazkia Royyan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes (Tazkia Royyan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan pembangunan 22 rumah sakit ditargetkan rampung pada Maret&ndash;April 2026. Pembangunan itu untuk menjawab tantangan Presiden Prabowo Subianto pada Kemenkes untuk membangun 66 rumah sakit lengkap dan berkualitas,&nbsp; Proyek ini menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau Quick Win yang difokuskan pada pemerataan layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pembangunan puluhan rumah sakit tersebut merupakan langkah strategis dalam transformasi layanan rujukan nasional, agar masyarakat di seluruh daerah memiliki akses pelayanan kesehatan yang setara. Dari target awal, 22 rumah sakit telah memasuki tahap groundbreaking pada periode Januari&ndash;Juni 2025. &ldquo;Bapak Presiden menargetkan 66 rumah sakit. Untuk tahap pertama, 22 rumah sakit sudah mulai dibangun. Hingga akhir Februari ini, 16 rumah sakit akan selesai, dan sisanya ditargetkan rampung pada Maret&ndash;April,&rdquo; ujar Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Gedung Adhyatma Kemenkes, Jakarta, Kamis (5/2). Dia menambahkan, pemerintah juga telah mengantongi persetujuan anggaran untuk pembangunan tambahan 20 rumah sakit pada tahun 2026. Dengan skema bertahap ini, seluruh target 66 rumah sakit diharapkan bisa direalisasikan sesuai komitmen Presiden. &ldquo;Ini adalah quick win. Kita ingin janji Presiden kepada masyarakat bisa diwujudkan cepat, dengan kualitas rumah sakit yang fasilitasnya setara dengan yang ada di kota besar,&rdquo; tegas Menkes. Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI, Azhar Jaya, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya membangun rumah sakit baru, tetapi juga meningkatkan kapasitas RSUD dari kelas D atau D Pratama menjadi kelas C. Peningkatan dilakukan melalui penguatan infrastruktur, penyediaan alat kesehatan modern, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Program Quick Win Peningkatan Kualitas Rumah Sakit ini difokuskan untuk mempercepat layanan rujukan terhadap empat penyakit katastropik utama, yaitu kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi (KJSU). Setiap kabupaten/kota ditargetkan memiliki RSUD dengan kemampuan layanan KJSU tingkat madya. Pada periode 2025&ndash;2026, pembangunan dan peningkatan kualitas RSUD dilakukan di 66 lokasi yang dibagi ke dalam enam tahap pembangunan. Dari target 22 RSUD pada tahun 2025, sebanyak 11 RSUD telah menyelesaikan tahap pembangunan, sementara 16 RSUD ditargetkan siap diresmikan pada pekan keempat Februari 2026. Memasuki tahun 2026, Kemenkes akan melanjutkan program ini di 20 kabupaten/kota lainnya. Sejumlah rumah sakit yang masuk dalam daftar antara lain RSUD Maba di Kabupaten Halmahera Timur, RSUD Bengkulu Tengah, RSUD Pongtiku di Toraja Utara, RSUD Tarempa di Kepulauan Anambas, serta RSUD di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku. Selain pembangunan fisik, Kemenkes juga melengkapi rumah sakit dengan alat kesehatan berteknologi tinggi seperti CT Scan, cathlab, mammografi, dan USG. Penguatan SDM turut menjadi fokus, termasuk pemenuhan tujuh spesialis dasar serta tambahan kompetensi di bidang jantung dan saraf. &ldquo;Kami berharap langkah ini mampu meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan rujukan secara signifikan, sekaligus memperkecil kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah di Indonesia,&rdquo; pungkas Azhar. &nbsp;

Menkes targetkan penyelesaian 22 dari 66 RS baru pada Maret-April 2026. Fokus pada peningkatan fasilitas dan SDM di wilayah terpencil.

Menkes Budi Gunadi Sebut 22 RS Rampung Maret-April 2026, Jawab Tantangan Prabowo Bangun 66 RS 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/Pelaksana-Tugas-Plt-Deputi-Penindakan-dan-Eksekusi-KPK-Asep-Guntur-Rahayu-2JPG-3354078708.jpg" alt="Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan rumah sakit di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Hal ini menyusul penggeledahan terhadap kantor Kemenkes, yang dilakukan tim penyidik KPK, pada Selasa (12/8). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016426681/prediksi-persib-bandung-vs-manila-digger-ujian-pertama-penguasa-liga-indonesia-di-panggung-asia">Prediksi Persib Bandung vs Manila Digger: Ujian Pertama Penguasa Liga Indonesia di Panggung Asia</a>&nbsp; "Tentu (diduga ada keterlibatan) karena yang tadi itu, terkait dengan desain dan lain-lain, itu yang membuat dari Kementerian Kesehatan," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (12/8). Hal ini setelah KPK menggeledah kantor Kemenkes di Jakarta, pada Selasa kemarin. Bahkan, lembaga antirasuah turut menyegel salah satu ruang kantor di lingkungan Kemenkes. Mengingat, dana alokasi khusus (DAK) pembangunan rumah sakit itu berasal dari Kemenkes. Sehingga, desain pembangunan rumah sakit harus berasal dari Kemenkes. "Jadi, biar rumah sakitnya sesuai dengan memang yang dipersyaratkan seperti itu. Jadi, bentuk dan lain-lainnya, ruangan-ruangannya kan nanti juga akan disuplai dengan peralatan ya," ucap Asep. "Misalkan kalau kedokteran, kalau poli gigi ya harus alat-alat untuk kedokteran gigi, poli jantung, segala macam. Nah, desain-desain dari ruangan-ruangan itu memang harus sesuai. Nah, itu yang membuat desainnya dari Kementerian Kesehatan, Dirjen Kemenkes tadi," imbuhnya. KPK sebelumnya resmi menetapkan Bupati Koltim Abdul Azis (ABZ) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di tiga lokasi, yaitu Kendari, Jakarta, dan Makassar, pada Kamis (7/8). Selain Abdul Azis, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka. Yakni PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim (ALH), PPK proyek pembangunan RSUD Koltim Ageng Dermanto (AGD), pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra (PCP) Deddy Karnady (DK), dan pihak swasta KSO PT PCP Arif Rahman (AR). Atas perbuatannya DK dan AR sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan ABZ, AGD, dan ALH, sebagai pihak penerima disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

KPK menduga ada keterlibatan pejabat Kemenkes dalam suap pembangunan RS di Kolaka Timur, setelah penggeledahan.

KPK Duga Ada Pejabat di Kemenkes Terlibat Kasus Dugaan Suap Pembangunan Rumah Sakit di Kolaka Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/15/JKT_Budi-Gunadi-Sadikin_MIFTAHUL-HAYAT-04JPG-2735327223.jpg" alt="Budi Gunadi Sadikin di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Budi Gunadi Sadikin di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). (Miftahul Hayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Kesehatan tidak mengalami perubahan menteri maupun wakil menteri. Budi Gunadi Sadikin dan Dante Saksono Harbuwono masih berduet sebagai Menkes dan Wamenkes. Meski demikian, Prabowo punya tiga program yang harus mereka kerjakan. Pertama, melaksanakan program skrining kesehatan untuk seluruh masyarakat. "Harus dibereskan di November adalah peluncuran skrining nasional untuk semua siklus hidup," ungkapnya. Tugas kedua, Budi harus mempercepat pembangunan rumah sakit di daerah terpencil dan tertinggal. Tugas ketiga, mengatasi penyakit tuberkulosis (TB). "Kita buatkan programnya yang bagus. Cara kerjanya kita luncurkan pada Desember,&rdquo; lanjutnya. Pada bagian lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini mengaku memiliki target cukup besar dalam sebulan pertama kepemimpinannya. Pasalnya, pihaknya harus melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.\ "Kami tentunya bersama-sama dengan menteri sekretaris negara dan menteri keuangan, kita akan menata. Bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga bagaimana kita menata sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian yang baru,&rdquo; terangnya. Kemen PU Lanjutkan Pembangunan Tol <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/24/JKT-1-PROGRESS-JALAN-TOL-LAYANG-ANCOL-TIMUR-PLUIT-FED-1JPG-332112319.jpg" alt="Pembangunan Jalan Tol Layang Harbour Road (HBR) II Jl. RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (23/5/2024). Jalan Tol Layang Sepanjang 9,6 KM ini dimulai dari Ancol Timur hingga Pluit yang menelan biaya Rp 15,8 triliun yang di targetkan selesa" width="100%">
<figcaption>Pembangunan Jalan Tol Layang Harbour Road (HBR) II Jl. RE Martadinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (23/5/2024). Jalan Tol Layang Sepanjang 9,6 KM ini dimulai dari Ancol Timur hingga Pluit yang menelan biaya Rp 15,8 triliun yang di targetkan selesa</figcaption>
</figure> Di bidang infrastruktur, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memastikan pembangunan tol hingga bendungan akan berlanjut. Khusus untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam 100 hari pertama pihaknya akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan sebelumnya. Kementerian Pekerjaan Umum akan berkoordinasi dengan Otorita IKN. Terpisah, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa pihaknya sempat dipanggil Prabowo untuk membantu dalam pembangunan IKN. "Bahkan Pak Prabowo menginstruksikan IKN dipercepat pembangunannya," terangnya. Karena itu, pembangunannya akan dilanjutkan untuk bangunan lembaga legislatif dan yudikatif. "Gedung DPR dan gedung MA akan dibangun," sebutnya. (idr/far/mia/lyn/c17/oni)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin harus mempercepat pembangunan rumah sakit di daerah terpencil dan tertinggal.

Menkes dan Wamenkes Bangun RS di Daerah Terpencil-Tertinggal, Menteri PU Lanjutkan Bangun Tol

pembangunan rs

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembangunan rs

Berita Terkini

Menkes Budi Gunadi Sebut 22 RS Rampung Maret-April 2026, Jawab Tantangan Prabowo Bangun 66 RS

KPK Duga Ada Pejabat di Kemenkes Terlibat Kasus Dugaan Suap Pembangunan Rumah Sakit di Kolaka Timur

Menkes dan Wamenkes Bangun RS di Daerah Terpencil-Tertinggal, Menteri PU Lanjutkan Bangun Tol

Download Aplikasi JawaPos.com