<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/23/unnamed-1304637895.jpg" alt="PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama Badan Bank Tanah memperkuat sinergi strategis dalam mendukung pembangunan dan investasi nasional melalui forum Landbank Strategic Partnership Forum." width="100%">
<figcaption>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersama Badan Bank Tanah memperkuat sinergi strategis dalam mendukung pembangunan dan investasi nasional melalui forum Landbank Strategic Partnership Forum.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI bersama Badan Bank Tanah memperkuat sinergi strategis dalam mendukung pembangunan dan investasi nasional melalui forum Landbank Strategic Partnership Forum yang digelar di Grha BNI, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025). Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif milik negara secara optimal dan berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Acara diikuti oleh 54 rekanan Badan Bank Tanah serta 32 developer mitra BNI yang tergabung dalam lima asosiasi pengembang, yakni REI, APERSI, APERNAS, HIMPERA, dan Pengembang Indonesia (PI). Hadir pula Plt. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat, Direktur Institutional Banking BNI Eko Setyo Nugroho, serta SEVP Network &amp; Sales BNI Sri Indira beserta jajaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Plt. Kepala Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menyampaikan, forum ini menjadi langkah penting untuk membuka akses kolaborasi pengelolaan lahan yang bernilai ekonomi tinggi sekaligus berorientasi pada keberlanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingin memastikan bahwa tanah bukan sekadar aset, tetapi fondasi kesejahteraan bangsa. Melalui kemitraan strategis seperti ini, setiap jengkal tanah yang dikelola negara diharapkan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia," ujar Hakiki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/016740397/apartemen-di-surabaya-barat-diminati-ekspatriat">Apartemen di Surabaya Barat Diminati Ekspatriat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menambahkan, Badan Bank Tanah berkomitmen untuk tidak hanya menjadi pengelola aset negara, tetapi juga motor penggerak investasi yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan ekonomi nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur Institutional Banking BNI Eko Setyo Nugroho menegaskan dukungan penuh BNI terhadap penyelenggaraan forum ini sebagai bentuk sinergi konkret antara lembaga keuangan dan lembaga pengelola aset negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mandat Badan Bank Tanah sejalan dengan visi BNI sebagai bank BUMN yang selalu hadir memajukan ekonomi nasional. Melalui forum ini, kami mengundang para investor dan pengembang untuk berkolaborasi mewujudkan proyek strategis di atas aset tanah yang terjamin dan terkelola baik," kata Eko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BNI, lanjutnya, siap menjadi mitra strategis bagi para investor dan developer melalui penyediaan berbagai solusi keuangan, termasuk pendanaan proyek, pembiayaan sindikasi, serta layanan cash management dan transaction banking terintegrasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan rantai nilai pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eko menambahkan, sinergi antara BNI dan Badan Bank Tanah juga menjadi bagian dari dukungan BNI terhadap program perumahan nasional bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ketersediaan lahan yang legal dan terkelola baik akan mempercepat penyediaan hunian layak serta mendukung pemerataan pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ingin menjadi bagian dari ekosistem pembangunan nasional yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang nyata bagi masyarakat," ujar Eko.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dukungan Konkret untuk Pemanfaatan Lahan Daerah</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam rangkaian kegiatan forum, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Bank Tanah dan Pemerintah Desa Kutuh untuk pemanfaatan lahan seluas 5.000 meter persegi di Bali yang akan dikembangkan menjadi kawasan penunjang pariwisata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk optimalisasi lahan negara dalam pengembangan ekosistem industri kelapa berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gubernur Maluku Utara Sherly Tonja menyambut baik sinergi tersebut dan menilai bahwa kerja sama lintas sektor seperti ini sangat penting untuk membuka potensi investasi daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini merupakan one stop solution. Badan Bank Tanah menyediakan lahan, pemerintah daerah memfasilitasi perizinan, dan BNI siap mendukung pembiayaan. Dengan kolaborasi seperti ini, lahan tidur bisa dioptimalkan untuk pertumbuhan ekonomi daerah," ungkap Sherly.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sinergi antara BNI, Badan Bank Tanah, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan investasi, mempercepat pemanfaatan aset negara yang strategis, serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.&nbsp;</div>

BNI bersama Badan Bank Tanah memperkuat sinergi strategis dalam mendukung pembangunan dan investasi nasional.

BNI dan Badan Bank Tanah Perkuat Kolaborasi Strategis untuk Percepatan Pembangunan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/1000052918-3113584605.jpg" alt="CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir. (Uyu Septiyati Liman/Antara)" width="100%">
<figcaption>CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir. (Uyu Septiyati Liman/Antara)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sedang menyiapkan penerbitan Patriot Bonds. Instrumen pembiayaan yang ditujukan guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>Inisiatif ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk menyalurkan bentuk pengabdian kepada bangsa dengan berkontribusi pada agenda pembangunan jangka panjang nasional.</p> <p>&rdquo;Danantara Indonesia berkomitmen menjalankan mandat sebagai pengelola investasi negara dengan penuh kehati-hatian, transparansi dan tata kelola yang baik. Setiap inisiatif pembiayaan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi jangka panjang serta memperkuat peran dunia usaha dalam Pembangunan nasional,&rdquo; ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir seperti dilansir dari <em>Antara</em>.</p> <p>Patriot Bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.</p> <p>Melalui obligasi tersebut, negara memperoleh sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil. Sementara pelaku usaha memiliki akses pada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.</p> <p>Lebih lanjut, Pandu menjelaskan, Patriot Bond dibangun di atas prinsip partisipasi sukarela dan tanggung jawab bersama. Sejalan dengan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa, inisiatif ini membuka ruang bagi kelompok usaha nasional untuk berkontribusi pada agenda pembangunan lintas generasi, sekaligus memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Pandu menambahkan Patriot Bonds berpotensi menjadi tonggak baru dalam perjalanan Indonesia menuju 2045 ketika kekuatan ekonomi bangsa tidak hanya diukur dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga dari kesejahteraan masyarakat.</p> <p>&rdquo;Ini adalah panggilan gotong royong bagi dunia usaha Indonesia. Sebuah ajakan untuk menukar sebagian keuntungan jangka pendek dengan warisan jangka panjang berupa kemandirian, keberlanjutan, dan kesejahteraan bangsa,&rdquo; tandas Pandu.</p> <p>Di samping itu, dukungan terhadap Patriot Bonds datang dari sejumlah pelaku usaha terkemuka Indonesia.</p> <p>Salah satu konglomerat bisnis Prayogo Pangestu menegaskan pembangunan Indonesia merupakan tanggung semua pihak, termasuk pengusaha.</p> <p class="class-paragraph">&rdquo;Inisiatif Danantara Indonesia melalui Patriot Bonds memberi kesempatan bagi dunia usaha untuk berkontribusi dalam transformasi ekonomi nasional dengan tata kelola yang baik dan berkelanjutan,&rdquo; tutur Prayogo Pangestu.</p> <p>Hal senada disampaikan pengusaha Franky Widjaja. Dia menilai bahwa Patriot Bonds menghadirkan manfaat ganda.</p> <p>&rdquo;Patriot Bonds yang digagas Danantara Indonesia memperkuat kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Instrumen ini memberi kepastian investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan yang inklusif bagi masyarakat luas,&rdquo; ujar Franky Widjaja.</p> <p>Dukungan juga datang dari Boy Thohir, yang menekankan aspek gotong royong sekaligus dampak nyata proyek yang akan didanai.</p> <p>&rdquo;Patriot Bonds mencerminkan semangat gotong royong yang telah menjadi kekuatan bangsa ini. Melalui instrumen ini, dunia usaha dapat ikut memastikan pembiayaan pembangunan nasional lebih mandiri dan berkelanjutan. Kami mendukung program ini, apalagi Patriot Bond ini akan mendanai proyek-proyek <em>waste to energy</em> yang sangat dibutuhkan dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia,&rdquo; terang Boy Thohir.</p>

BPI Danantara siapkan penerbitan Patriot Bonds, instrumen pembiayaan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha

Danantara Siapkan Patriot Bonds Guna Dukung Pembangunan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/18/4qc9bqLWLZ1uff4PJk23dMJxqwfo3jFxL1QubU1T-1337035040.jpg" alt="Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti. (Kementerian PU)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti. (Kementerian PU).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memaparkan fokus pembangunan nasional dalam pertemuan daring dengan Kantor Urusan Luar Negeri Kota Nantong, Tiongkok dan Konjen Indonesia di Shanghai, Kamis (17/4). Pembangunan nasional fokus dengan empat sektor pada 2025, yakni irigasi, fasilitas pendidikan dan pasar, jalan tol serta jembatan, sekaligus akses air bersih.&nbsp;</p> <p>Wamen Diana menjelaskan bahwa visi pembangunan jangka panjang Indonesia menuju &ldquo;Indonesia Emas 2045&rdquo; diterjemahkan melalui Asta Cita yang didukung oleh 17 program prioritas, 8 quick wins dan 320 rencana aksi.&nbsp;</p> <p>Diana menuturkan bahwa beberapa misi tersebut secara langsung selaras dengan peran Kementerian PU seperti menjamin ketahanan air, pangan, dan energi, memperluas pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan sumber daya manusia yang inklusif. "Serta, konektivitas wilayah perdesaan serta pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim,&rdquo; terangnya.</p> <p>Prioritas pembangunan infrastruktur nasional 2025, lanjutnya, difokuskan pada empat sektor utama yakni sumber daya air termasuk penguatan irigasi dan perlindungan pantai, jalan dan jembatan termasuk jalan tol dan flyover strategis, infrastruktur dasar di antaranya akses air bersih, sanitasi dan lingkungan permukiman, serta infrastruktur strategis seperti fasilitas pendidikan dan pasar rakyat. "Target pembangunan akan terus ditingkatkan pada tahun 2026 dengan skala dan jangkauan yang lebih luas," tegasnya.&nbsp;</p> <p>Kementerian PU juga mendorong skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 sebagai sarana mempercepat pembangunan infrastruktur melalui partisipasi swasta. &nbsp;"Kementerian PU saat ini tengah menyiapkan sejumlah proyek strategis melalui skema KPBU dengan total nilai mencapai lebih dari Rp160 triliun," terangnya.</p> <p>Terdapat 10 proyek KPBU senilai Rp42,57 triliun di sektor sumber daya air dan energi, serta 5 proyek lainnya senilai Rp31,97 triliun yang mencakup sistem penyediaan air minum dan modernisasi irigasi. Selain itu, terdapat 8 proyek berskala besar senilai Rp87,92 triliun yang siap ditawarkan, mencakup pembangunan jalan tol, energi terbarukan, serta sistem air dan irigasi. "Seluruh proyek ini dirancang sebagai peluang investasi yang menjanjikan dengan skema transparan, berbagi risiko, dan berkelanjutan bagi mitra publik dan swasta,&rdquo; tambah Wamen Diana.</p> <p>Untuk mendukung iklim investasi, Indonesia terus menyederhanakan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan kebijakan perpajakan berbasis wilayah. Wamen Diana juga menegaskan bahwa keterlibatan investor asing diatur secara jelas melalui UU Jasa Konstruksi dan UU Cipta Kerja, termasuk melalui mekanisme International Competitive Bidding.</p> <p>Wamen Diana mengapresiasi delegasi Pemerintah Kota Nantong atas ketertarikan dan keterlibatannya dalam menjajaki peluang kerja sama infrastruktur di Indonesia. &ldquo;Kami berharap kolaborasi ini dapat memperkuat konektivitas dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kedua negara,&rdquo; Wamen Diana. (idr)</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Wamen PU Diana Kusumastuti paparkan fokus pembangunan nasional 2025 di empat sektor utama, termasuk irigasi, pendidikan, dan infrastruktur.

Wamen PU Diana Kusumastuti: Pembangunan Nasional Fokus Dalam Empat Sektor Pada 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/DJI_0089-2730110120.jpg" alt="Kawasan Zona Madina Dompet Dhuafa di Parung, Bogor. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kawasan Zona Madina Dompet Dhuafa di Parung, Bogor. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Wakaf produktif kini menjadi topik yang semakin relevan dan menarik perhatian banyak orang. Istilah wakaf sering kita identikkan dengan amal keagamaan yang berhubungan dengan harta benda dan sedekah jariyah. Namun lebih dari itu wakaf juga dapat memiliki dimensi produktif yang mampu memberikan pengaruh pada pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, serta memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas.&nbsp;</p> <p>Pada era serba dinamis, konsep wakaf produktif telah menjadi solusi yang inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi bila dikelola dengan baik. Wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah dapat berperan penting dalam memperbaiki situasi ekonomi yang tidak stabil saat ini, terutama dengan mendanai program-program sosial, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberikan alternatif sumber daya yang lebih berkelanjutan.&nbsp;</p> <p><strong>Pengertian Wakaf Produktif</strong></p> <p>Wakaf produktif salah satunya bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat secara berkesinambungan. Hasil keuntungan dari pengelolaan aset tersebut kemudian diorientasikan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi kehidupan banyak orang. Contohnya membangun fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, bisnis <em>sociopreneur </em>serta bantuan yang bersifat produktif lainnya.&nbsp;</p> <p><strong>Sejarah Penerapan Wakaf Produktif</strong></p> <p>Wakaf produktif sudah diterapkan sejak lama pada masa Rasulullah SAW. Pada saat itu Umar bin Khattab mewakafkan tanah subur miliknya di Khaibar untuk dikelola. Hasil dari pengelolaan tanah tersebut untuk kepentingan masyarakat.&nbsp;</p> <p>Para sahabat lain juga ikut mewakafkan sebagian harta mereka seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Abu Thalhah mewakafkan kebun kurma kesayangannya. Utsman bin Affan mewakafkan sumur dengan sumber air yang melimpah. Ali bin Abi Thalib dengan tanah subur miliknya, dan masih banyak lagi sahabat serta umat Islam dermawan lain yang ikut berwakaf.</p> <p>Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pun juga mengelola wakaf secara produktif. Dia berhasil mengelola wakaf dengan efektif dan efisien sehingga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat saat itu. Jejak-jejak sejarah ini memberikan inspirasi bagi umat Islam untuk menerapkan wakaf produktif dalam konteks kekinian.</p> <p><strong>Jenis Harta yang Dapat Diwakafkan</strong></p> <p>Wakaf produktif dapat melibatkan berbagai jenis harta yang memiliki potensi untuk menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa jenis harta yang dapat diwakafkan seperti tanah dan properti, usaha produktif, saham dan investasi<strong>, </strong>fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain.&nbsp;</p> <p><strong>Manfaat yang Dihasilkan dari Wakaf yang Produktif</strong></p> <p class="class-paragraph">Wakaf produktif dapat memberikan manfaat yang luas dan berkesinambungan bagi masyarakat. Beberapa manfaat yang dapat dihasilkan dari wakaf produktif jika dikelola dengan baik.</p> <ol> <li><strong> Pengentasan Kemiskinan</strong></li> </ol> <p>Melalui pengelolaan aset yang produktif, wakaf mampu memberikan sumber pendapatan tambahan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Sebagai contoh, Sahabat mewakafkan sebidang tanah yang akan digunakan sebagai perkebunan sayur.</p> <p>Keuntungan ekonomi yang dihasilkan, digunakan untuk membiayai operasional dan pengembangan usaha, serta membiayai program sosial pendidikan untuk kaum dhuafa. Selain membuka lapangan kerja dan membantu perekonomian warga sekitar, hasil wakaf tersebut juga melangsungkan program sosial secara berkelanjutan.</p> <ol start="2"> <li><strong> Pemberdayaan Ekonomi Umat</strong></li> </ol> <p>Wakaf produktif meningkatkan kesempatan dan akses terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Dengan menginvestasikan dana wakaf pada usaha dan proyek produktif, umat Islam dapat berkembang secara ekonomi dan meningkatkan taraf hidup.</p> <p>Wakaf dengan sistem produktif dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga&nbsp;dapat memberdayakan masyarakat&nbsp;untuk membangun kemakmuran secara bergotong-royong.</p> <ol start="3"> <li><strong> Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan</strong></li> </ol> <p>Wakaf produktif dalam bidang pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan perawatan kesehatan yang memadai.</p> <ol start="4"> <li><strong> Pengembangan Infrastruktur Sosial</strong></li> </ol> <p>Aset produktif yang diwakafkan dapat digunakan untuk membangun infrastruktur sosial seperti masjid, madrasah, dan pusat komunitas, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.</p> <p><strong>Peran Penting Wakaf Produktif dalam Perekonomi Nasional</strong></p> <p>Wakaf yang produktif dapat memainkan peran yang sangat penting dalam upaya membangun ekonomi Islam yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa peran utama yang dihasilkan dari wakaf.</p> <p>Selain itu, wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam, memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak stabil, seperti yang terjadi saat ini. Berikut beberapa alasan mengapa wakaf dapat memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan ekonomi yang sedang dihadapi karena dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi<strong>, </strong>mendorong investasi berkelanjutan<strong>, </strong>memperkuat perekonomian lokal, serta mewujudkan kesejahteraan sosial.</p> <p><strong>Wakaf di Dompet Dhuafa</strong></p> <p>Wakaf merupakan amalan yang memiliki pahala jariyah di dalamnya. Semakin banyak manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf, sebanyak itu pula pahala mengalir tak henti-henti kepada wakif (orang yang berwakaf).&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">Melalui Nadzir Dompet Dhuafa, berbagai program wakaf produktif dikelola secara professional dan amanah. Salah satunya program wakaf produktif Dompet Dhuafa berlokasi di Kawasan Zona Madina, Parung, Bogor.</p> <p>Kawasan ini berbasis ZISWAF dan mengelola beberapa aset wakaf produktif seperti RS RST (Rumah Sehat Terpadu), Masjid Al Madinah, STIM Budi Bakti, <em>guesthouse</em> yang&nbsp;telah menghasilkan surplus wakaf dan disalurkan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan lain. Bergabung dalam kebaikan <a href="https://digital.dompetdhuafa.org/wakaf/wakafproduktif">wakaf produktif Dompet Dhuafa</a> untuk turut berkontribusi memajukan perekonomian nasional.&nbsp;</p>

Wakaf produktif kini menjadi topik yang semakin relevan dan menarik perhatian banyak orang, dorong ekonomi Islam berkelanjutan

Wakaf Produktif Mendorong Ekonomi Islam Berkelanjutan untuk Pembangunan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/WhatsApp-Image-2024-12-03-at-1739271-593382553.jpg" alt="Persatuan Insinyur Indonesia (PII) gelar Seminar Internasional bertema Strategi Industrialisasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 pada 2-3 Desember 2024 di Hotel Sheraton Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Persatuan Insinyur Indonesia (PII) gelar Seminar Internasional bertema Strategi Industrialisasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 pada 2-3 Desember 2024 di Hotel Sheraton Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Persatuan Insinyur Indonesia (PII) kembali menegaskan perannya sebagai penggerak utama pembangunan nasional. PII menggelar Seminar Internasional bertema <em>Strategi Industrialisasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045</em> pada 2-3 Desember 2024 di Hotel Sheraton Surabaya.</p> <p>Seminar itu menjadi rangkaian pembuka sebelum Kongres PII XXIII di JogJakarta. Seminar menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi dari dalam dan luar negeri untuk membahas isu-isu strategis. Seperti industrialisasi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan transformasi berbasis teknologi.</p> <p>Ketua Umum PII Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, ST., M.Eng.Sc., IPU., ACPE., APEC Eng, menyatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Semintu ar imenjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis bagi pembangunan industri yang berkelanjutan.</p> <p>&rdquo;Ini adalah kontribusi nyata insinyur Indonesia dalam mendukung transformasi menuju negara maju,&rdquo; ujar Danis Hidayat Sumadilaga.</p> <p>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita didapuk sebagai pembicara kunci bersama Wakil Ketua Umum PII Dr. Ir. Ilham Akbar Habibie, Dipl.Ing MBA., IPU., dan Direktur Group Business Development Telkom Honesti Basyir.</p> <p>Seminar itu juga menggelar lima diskusi panel yang membahas berbagai sektor strategis, termasuk manufaktur, energi, dan transportasi.</p> <p>&rdquo;Kita harus memastikan bahwa industri nasional siap menghadapi tantangan global, termasuk transisi energi dan digitalisasi. Kolaborasi adalah kuncinya,&rdquo; tandas Danis.</p> <p>Setelah seminar ditutup, para peserta akan melanjutkan perjalanan bersama menuju Jogjakarta untuk mengikuti Kongres PII XXIII. Kongres menjadi momen bersejarah dengan pergantian kepemimpinan PII.</p> <p>Dr. Ir. Ilham Akbar Habibie, MBA., IPU., ditetapkan sebagai Ketua Umum PII periode 2024-2027, menggantikan Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, ST., M.Eng.Sc., IPU., ACPE., APEC Eng. Kongres juga akan memilih Wakil Ketua Umum yang akan menjabat sebagai Ketua Umum PII periode 2027-2030.</p> <p>&rdquo;Pergantian kepemimpinan adalah bagian penting dari dinamika organisasi. Ini memastikan PII terus relevan dan progresif dalam mendukung pembangunan bangsa,&rdquo; ujar Danis.</p> <p class="class-paragraph">Rumusan hasil seminar di Surabaya akan dijadikan rekomendasi strategis dalam Kongres PII XXIII. Dengan dukungan dari berbagai pihak, rekomendasi itu diharapkan menjadi panduan bagi pembangunan industri yang berkelanjutan dan mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.</p>

Persatuan Insinyur Indonesia (PII) kembali menegaskan perannya sebagai penggerak utama pembangunan nasional

Sambut Kepemimpinan Baru, PII Dorong Industrialisasi Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/03/IMG-20241203-WA0026-2028427231.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat dengan Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPl) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat dengan Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPl) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat dengan Panitia Seleksi (Pansel) Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPl) yang diketuai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pertemuan dilakukan dalam rangka konsultasi antara Pansel dengan DPR untuk membahas pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami bertemu dalam rangka konsultasi antara Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan dengan Pimpinan DPR untuk membahas calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dari unsur profesional," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pertemuan itu dalam rangka pemberian nama calon anggota Dewas LPI yang telah disepakati Pansel kepada DPR untuk dikonsultasikan sebelum calon terpilih nantinya dilantik oleh Presiden. Dua calon anggota Dewas LPI yang telah dijaring Pansel, yakni Erwandi Hendarta dan Timur Sukimo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015382333/profil-claudia-scheunemann-remaja-15-tahun-berdarah-jerman-yang-jadi-andalan-timnas-putri-indonesia">Profil Claudia Scheunemann, Remaja 15 Tahun Berdarah Jerman yang Jadi Andalan Timnas Putri Indonesia</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, dua calon Anggota Dewas LPI dari unsur profesional yang telah dipilih Pansel memiliki pengalaman masing-masing di bidangnya. Erwandi Hendarta saat ini menjabat sebagai senior partner and the Head of Finance &amp; Projects Practice Group in Hadiputranto, Hadinoto &amp; Partners diketahui memiliki pengalaman mendalam di bidang hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Timur Sukimo memiliki pengalaman di bidang hukum dan pengawasan antara lain sebagai komisaris independen Garuda Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Puan berpesan bagi siapa saja yang terpilih nanti sebagai anggota Dewas untuk membantu menunjang kinerja LPI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"LPI didirikan untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan nasional, yang dikelola secara korporasi dan profesional. Sehingga LPI membutuhkan orang profesional yang ahli di bidangnya tersebut," ucap Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) merupakan amanat omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja,&rdquo; ucap Puan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Puan berharap anggota Dewas baru nanti dapat memberi pengawasan terbaik kepada LPI dalam upaya meningkatkan investasi Indonesia dan menggerakkan perekonomian Indonesia, serta menyerap tenaga kerja.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"LPI harus bisa menarik dana investasi untuk negara dan membantu menggerakkan ekonomi Indonesia, serta mengatasi pengangguran sesuai semangat UU Cipta Kerja," pungkas Puan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Adapun, dua calon Anggota Dewas LPI dari unsur profesional yang telah dipilih Pansel memiliki pengalaman masing-masing di bidangnya.

Soal Calon Dewas LPI, Puan Tekankan Pentingnya Kapasitas Pembiayaan Pembangunan Nasional

<p>&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/12/WhatsApp-Image-2024-09-11-at-163841-2985401419.jpeg" alt="Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, dalam rangkaian kuliah umumnya di Universitas Andalas, Sumatra Barat. (IST)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, dalam rangkaian kuliah umumnya di Universitas Andalas, Sumatra Barat. (IST)</figcaption>
</figure> </p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - kebudayaan dan alam yang ada di Indonesia memiliki kaitan yang cukup kuat. Sebagai negara dengan <em>biocultural diversity</em> terbesar, Indonesia memiliki potensi yang besar pula untuk mendorong pembangunan nasional.</p> <p>Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Kebudayaan, Hilmar Farid, dalam rangkaian kuliah umumnya di Universitas Andalas, Sumatra Barat. Dijelaskan Hilmar, <em>Biocultural diversity</em> sendiri merupakan saat keanekaragaman hayati bertemu dengan keanekaragaman budaya.</p> <p>Menurutnya, perlu adanya dorongan akan potensi kebudayaan yang berefek pada pembangunan berkelanjutan, dalam hal tata kelola serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) budaya yang berfokus <em>pada biocultural diversity. </em>Hilmar mencontohkan keberadaan tanaman mangrove yang tersedia di Mentawai Sumatra Barat.</p> <p>Dengan besar mencapai 32.600 hektar, tanaman mangrove berpotensi menyumbang perekonomian yang besar jika hasil pengolahannya baik. Bahkan, berdasarkan Studi Bank Dunia, hasil pengolahan mangrove secara lestari per hektar bisa menghasilkan 10.000 dolar Amerika Serikat.</p> <p>&ldquo;Jika alam tidak mampu dimanfaatkan secara maksimal, maka yang akan terjadi adalah kemarau kebudayaan. Selama ini, hal tersebut kurang dianggap penting karena Jika saja kita bisa memanfaatkan potensi alam seperti mangrove, maka tentu ini bisa berkontribusi pada pariwisata, iklim hingga menghasilkan triliunan rupiah. Bayangkan ini bisa diaplikasikan ke seluruh Sumatra Barat bahkan ke Indonesia,&rdquo; jelas Hilmar.</p> <p>Bahkan, keberadaan <em>wellness industry</em> di Indonesia selama ini belum menjadi perhatian meskipun memiliki potensi yang cukup besar. Padahal, sebagai negara yang masuk dalam 3 besar biocultural diversity nya, Indonesia bisa lebih berkembang.</p> <p>&ldquo;Bagaimana mungkin suatu negara yg dianugerahkan biokultural terbesar, saat mengembangkan wellness industry malah berada di urutan 50-an. Bahkan jika disandingkan di Asia, Indonesia masuk urutan ke 8,&rdquo; tukansya.</p> <p>Padahal, berdasarkan data Global Wellness Economy, basis ekonomi yang dihasilkan dari <em>wellness industry</em> menyumbang 5,6 triliun dolar Amerika Serikat. Sehingga, jika kebudayaan dikelola dengan baik, maka <em>wellness industry</em> bisa terus meningkat.</p> <p>&ldquo;Yang menjadi persoalan selama ini adalah tata kelolanya hingga sulit memanfaatkan secara maksimal. Untuk memaksimalkan berbagai sumber daya yang luar biasa ini, perlu ada kombinasi antara pengetahuan lokal, science, dan teknologi modern. Dengan begitu, bidang keilmuan akan ada pembaruan,&rdquo; sambungnya.</p> <p><strong>&nbsp;Tata Kelola Kebudayaan dengan Riset dan Kolaborasi Perlu Diperkuat</strong></p> <p>&nbsp;Untuk menghasilkan tata kelola kebudayaan yang baik, keberadaan kerangka kelembagaan penting untuk memastikan peran kebudayaan bisa jalan dengan baik. Dalam hal kebijakan, sudah ada aturan hukum seperti undang-undang yang mengamanatkan kebudayaan sebagai barang publik, sehingga kebijakan harus inovatif.</p> <p>Jika potensi kebudayaan diakui, maka hal ini dapat dimasukkan dalam standar pelayanan minimal, yang secara otomatis menjaga keberlanjutan institusi kebudayaan. Untuk itu, inovasi kebijakan diperlukan agar layanan kebudayaan dapat berjalan secara efektif.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Lewat riset dan advokasi kebijakan, bukti dari lapangan dapat memperkuat argumen bahwa kebudayaan adalah barang publik. Alih-alih memikirkan kelayakan infrastruktur dan kecukupan sumber daya, pelaku dan pemerintah bisa memiliki lebih banyak fokus di substansi dan dampak dari kebudayaan itu sendiri,&rdquo; Hilmar menjelaskan.</p> <p>Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas kebudayaan Provinsi Sumatra Barat Dr Jefrinal Arifin menjelaskan Pemprov Sumbar terus melakukan upaya untuk meningkatkan pengelolaan kebudayaan, di antaranya melalui penerbitan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemajuan kebudayaan, pelestarian cagar budaya, dan pengelolaan museum.</p> <p>Perda ini menjadi panduan bagi pemprov dalam mengelola kebudayaan. Sumatra Barat sendiri bukan hanya milik Minangkabau, tetapi juga semua etnis yang ada di wilayah tersebut.</p> <p>&ldquo;Dengan keragaman budaya yang ada, tentu kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, melainkan perlu bersatu dalam memajukan kebudayaan Sumbar,&rdquo; ujar Dr Jefrinal Arifin.</p>

Sebagai negara dengan biocultural diversity terbesar, Indonesia memiliki potensi yang besar pula untuk mendorong pembangunan nasional.

Masuk 3 Negara Terbesar, Biocultural Diversity Indonesia Berpotensi Mendorong Pembangunan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/WAMENAKER-25-3063806594.jpg" alt="Wamenaker Afriansyah Noor dalam peringatan HUT ke-77 Kemnaker di ruang Tridarma, Jalan Gatot Subroto, Kavling 51, Jakarta, Kamis (25/7/2024).  (Humas Kemnaker)" width="100%">
<figcaption>Wamenaker Afriansyah Noor dalam peringatan HUT ke-77 Kemnaker di ruang Tridarma, Jalan Gatot Subroto, Kavling 51, Jakarta, Kamis (25/7/2024).  (Humas Kemnaker)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong>&nbsp;Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar upacara HUT ke-77 Kemnaker di ruang Tridarma, Jalan Gatot Subroto, Kavling 51, Jakarta, Kamis (25/7/2024). Acara diikuti sejumlah petinggi hingga pegawai Kemnkaer.</p> <p>Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menaker (Wamenaker) Afriansyah Noor berharap momentum HUT Kemnaker ke-77 ini menjadi momentum untuk merefleksikan kembali kontribusi Kemnaker dalam sejarah perjalanan pembangunan nasional dan perkembangan bangsa Indonesia.</p> <p>"Refleksi ini sangatlah penting agar Kemnaker mampu menjadi organisasi publik yang terus berkembang dan terus relevan dalam menjawab berbagai persoalan bangsa, baik saat ini maupun di masa mendatang, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan," ujar Afriansyah.</p> <p>Afriansyah menjelaskan, sejarah panjang Kemnaker bermula pada 19 Agustus 1945 saat rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) untuk penetapan jumlah Kementerian di awal Republik Indonesia berdiri. Saat itu, urusan ketenagakerjaan masih berada di bawah Kementerian Sosial.</p> <p>Selanjutnya pada 25 Juli 1947, barulah berdiri Kementerian Perburuhan. Setelah Republik Indonesia Serikat berakhir, struktur organisasi Kementerian Perburuhan kemudian disempurnakan pada tahun 1951.</p> <p>"Di sinilah mulai tampak kelengkapan struktur organisasi Kementerian sampai tingkat daerah dengan uraian tugas yang jelas. Pada masa transisi 1966-1969, Kementerian Perburuhan kemudian berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), " ujarnya.</p> <p>Setelah mengalami bongkar pasang urusan, seperti penggabungan dan pelepasan dengan urusan transmigrasi dan koperasi yang terjadi selama era pembangunan orde baru, memasuki masa reformasi struktur urusan kementerian ini menjadi lebih ajeg.</p> <p>Selama awal masa reformasi hingga pertengahan tahun 2014, urusan ketenagakerjaan masih melekat dengan urusan ketransmigrasian di dalam tubuh satu Kementerian.</p> <p>"Namun, sejak masa Presiden Joko Widodo, Kementerian ini semakin fokus pada urusan Ketenagakerjaan terbukti dengan bergabungnya saya sebagai Wakil Menteri Kementerian ini sejak Juni 2022," ujarnya.</p> <p>Afriansyah memahami sejarah panjang perjalanan Kemnaker adalah adanya perkembangan kepada suatu arah menjadi suatu unit organisasi publik yang semakin spesifik menangani urusan ketenagakerjaan. Spesialisasi organisasi ini sangat penting sebagai modalitas untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks di masa mendatang.</p> <p>"Karena itu, saya menitipkan betul kepada para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di Kemnaker untuk memperbaiki tata kelola kepemimpinan organisasi di unitnya masing-masing. Bentuklah manajemen pengetahuan organisasi untuk melahirkan leadership. Tanamkanlah budaya kerja kolaborasi dan sinergi untuk menciptakan managerialship, " katanya.</p>

Wamenaker Afriansyah Noor berharap HUT Kemnaker ke-77 jadi momentum merefleksikan kembali kontribusi Kemnaker bagi pembangunan nasional.

HUT Ke-77 Kemnaker, Wamenaker: Momentum Refleksi Pembangunan Nasional

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/26/IMG-20240626-WA0005-2265956986.jpg" alt="Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, Muhammad Arief Syafi&rsquo;i (tengah) di PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tbk. Kamojang, Kabupaten Garut, Selasa (25/6). (Humas BIG)" width="100%">
<figcaption>Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, Muhammad Arief Syafi&rsquo;i (tengah) di PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tbk. Kamojang, Kabupaten Garut, Selasa (25/6). (Humas BIG)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama dengan Konsorsium Gayaberat Indonesia (KGI) mengumumkan kemajuan signifikan dalam pemanfaatan data gayaberat dan model geoid di Indonesia. Terobosan ini membuka peluang besar dalam berbagai aspek pekerjaan antara lain survei dan pemetaan, eksplorasi sumber daya alam, pengelolaan sumber daya air, dan pengembangan infrastruktur.&nbsp;</p> <div dir="auto">Hal tersebut disampaikan pada pertemuan tahunan KGI ke-7 pada tahun 2024 yang berlokasi di PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Tbk. Kamojang. Lapangan panas bumi PGE dipilih sebagai lokasi pertemuan tahunan KGI 2024 karena sektor panas bumi merupakan salah satu sektor energi yang memanfaatkan survei atau data gayaberat dalam eksplorasi dan pengembangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar BIG, Muhammad Arief Syafi&rsquo;i mengatakan,</div> <div dir="auto">penggunaan data gayaberat dan model geoid mendorong pembuatan peta dasar yang lebih akurat. Selain itu, model geoid diperlukan untuk mendukung perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan mitigasi bencana.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014797756/produk-asuransi-tradisional-dominasi-premi-baru">Produk Asuransi Tradisional Dominasi Premi Baru</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan data yang lebih presisi, pemerintah dan sektor swasta dapat membuat keputusan yang lebih tepat terkait penggunaan lahan dan pengembangan wilayah," ujar Arief saat meresmikan pertemuan tahunan KGI 2024, Selasa (25/6) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief menambahkan, data gayaberat dan model geoid juga membantu dalam kalibrasi dan validasi model digital elevasi (DEM), yang penting untuk pemodelan permukaan bumi yang akurat. Pembangunan geoid yang teliti sangat krusial untuk berbagai aplikasi. Model geoid digunakan untuk memastikan datum tinggi antar pulau di Indonesia, mendukung Kebijakan Satu Peta, dan membantu mitigasi terhadap ancaman kenaikan muka laut akibat pemanasan global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan adanya KGI dapat diwujudkan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terkait dengan data gayaberat sehingga dapat berbagi pakai dan bertukar data agar dapat saling melengkapi," pesan Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014797668/ramalan-shio-hari-ini-rabu-26-juni-2024-untuk-naga-ular-kuda-dan-kambing">Ramalan Shio Hari Ini, Rabu 26 Juni 2024 untuk Naga, Ular, Kuda, dan Kambing</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebab itu, diperlukan adanya standar supaya data yang dihasilkan oleh instansi manapun dapat memenuhi kebutuhan instansi lain. Standar tersebut meliputi standar dalam pengumpulan (akuisisi), pengolahan, pengelolaan, dan penyerbarluasan (berbagi pakai) data gayaberat. Dengan implementasi berbagai pakai data diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas di berbagai bidang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akademisi sekaligus praktisi di bidang data gaya berat dan sistem referensi vertikal dari University of the Philipines, Jak Sarmiento mengatakan, data gayaberat dan model geoid merupakan elemen penting dalam ilmu kebumian. Data ini, kata dia, memberikan informasi mengenai variasi gravitasi di permukaan bumi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Model geoid, yang merupakan representasi matematis dari permukaan laut rata-rata (mean sea level) di seluruh dunia, berperan penting dalam berbagai lingkup pekerjaan," papar Jak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014797646/elite-demokrat-yakin-prabowo-dan-jokowi-effect-masih-kuat-beri-elektoral-di-pilkada-serentak-2024">Elite Demokrat Yakin Prabowo dan Jokowi Effect Masih Kuat Beri Elektoral di Pilkada Serentak 2024</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jak memaparkan bahwa model geoid dapat dimanfaatkan untuk unifikasi sistem tinggi sekaligus keperluan praktis seperti membantu dalam pengelolaan sumber daya air dengan menyediakan data yang akurat tentang ketinggian dan aliran air. Dengan informasi yang tepat, pengelola sumber daya air dapat membuat rencana yang lebih baik untuk distribusi air dan pengendalian banjir.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, data ini juga membantu dalam pemantauan perubahan elevasi dan volume air di danau, sungai, dan waduk. Model geoid juga membantu dalam penentuan ketinggian permukaan air tanah yang penting dalam eksplorasi sumber daya air.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sektor pertambangan, panas bumi, minyak dan gas bumi, data gayaberat membantu mengidentifikasi struktur geologi bawah permukaan. Hal ini memungkinkan penentuan lokasi deposit mineral dan sumber daya energi dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, data gayaberat digunakan untuk mendeteksi anomali gravitasi yang mengindikasikan keberadaan struktur geologi dan potensi cadangan minyak dan gas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/014797662/ramalan-shio-hari-ini-rabu-26-juni-2024-untuk-tikus-kerbau-macan-dan-kelinci">Ramalan Shio Hari Ini, Rabu 26 Juni 2024 untuk Tikus, Kerbau, Macan, dan Kelinci</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di bidang pekerjaan terkait perencanaan dan konstruksi infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, dan gedung pencakar langit, data gayaberat dan model geoid memastikan bahwa struktur dibangun di atas fondasi yang stabil. Ini mengurangi risiko kerusakan dan kegagalan struktur, serta mengoptimalkan penggunaan material konstruksi. Data gayaberat juga digunakan dalam survei geoteknik untuk mengidentifikasi kondisi tanah dan batuan dasar sebelum pembangunan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika BIG, Gatot Haryo Pramono sekaligus Ketua KGI berharap bahwa penggunaan data gayaberat dan model geoid memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung arah pembangunan nasional yang berkelanjutan dan efisien.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merencanakan proyek infrastruktur dengan lebih baik, menghindari pemborosan anggaran akibat kesalahan perencanaan atau konstruksi yang tidak tepat. Misalnya, dalam pembangunan jalan tol atau jembatan, data ini memastikan bahwa struktur tersebut dibangun di atas fondasi yang benar, mengurangi risiko kerusakan dan biaya perbaikan di masa mendatang," tutur Gatot.</div>

Terobosan ini membuka peluang besar dalam berbagai aspek pekerjaan antara lain survei dan pemetaan, eksplorasi sumber daya alam dan lainnya.

Pentingnya Pemanfaatan Data Gayaberat dan Model Geoid untuk Dukung Arah Pembangunan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/13/WhatsApp-Image-2023-06-13-at-072827-3914401299.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi keynote speech sekaligus membuka acara Pekan Nasional (Penas) Petani-Nelayan XVI-2023 secara virtual, Sabtu (10/6)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi keynote speech sekaligus membuka acara Pekan Nasional (Penas) Petani-Nelayan XVI-2023 secara virtual, Sabtu (10/6).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemerintah telah menjadikan ketahanan pangan sebagai aspek penting dalam agenda pembangunan nasional 2022&ndash;2024. Karena itu, ketersediaan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dengan program peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Pemerintah harus terus mengambil langkah-langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional dengan cara meningkatkan produksi dan memasifkan konsumsi pangan lokal serta mengenalkan ke negara lain sebagai komoditas ekspor,&rdquo; ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan <em>keynote speech</em> sekaligus membuka acara Pekan Nasional (Penas) Petani-Nelayan XVI-2023 secara virtual, Sabtu (10/6).</p> <p>Di tengah ketidakpastian global akibat dampak pandemi Covid-19, eskalasi geopolitik, hingga perubahan iklim saat ini, peran aktif dan tanggung jawab berbagai pihak juga diperlukan untuk dapat meningkatkan produksi sektor pertanian. Dengan demikian, ancaman krisis pangan global dapat teratasi, termasuk dengan memanfaatkan potensi dan kearifan lokal.</p> <p>Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan petani hutan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Mulai pembangunan infrastruktur bendungan untuk penyediaan air, pembangunan sarana transportasi untuk mengurangi <em>logistic cost</em>, pemanfaatan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan lingkungan, hingga penerapan pertanian cerdas.</p> <p>Selain itu, pemerintah juga telah memfasilitasi penggunaan alat dan mesin pertanian, menyediakan kredit usaha rakyat (KUR), perhutanan sosial (PS) dan tanah objek reforma agraria (TORA), menerapkan pembangunan kelautan perikanan ekonomi biru (<em>blue economy</em>), menumbuhkan <em>start-up</em> muda dan <em>marketplace</em>, hingga memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.</p> <p>Di samping berbagai upaya tersebut, Menko Airlangga juga mengajak seluruh <em>stakeholder</em> untuk turut berkolaborasi dalam melakukan kerja nyata guna meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani, nelayan, dan petani hutan, agar menjadi lebih produktif, mumpuni dalam literasi bisnis, mampu meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan, serta mandiri dan berdaya saing secara global.</p> <p>&rdquo;Pada forum akbar seperti Penas XVI-2023 ini, sebagai ajang silaturahmi, sebagai wadah promosi hasil pembangunan pertanian, sebagai wadah untuk melakukan evaluasi, koreksi, dan penyempurnaan terhadap program-program pemerintah, sebagai wadah akses teknologi, dan sebagai wadah memperkenalkan bibit-bibit unggul,&rdquo; jelas Menko Airlangga.</p> <p>Turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain, menteri pertanian, anggota Komisi IV DPR RI, anggota DPD RI, gubernur/bupati/wali kota se-Indonesia, serta ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Nasional. <strong>(als/c6/wir)</strong></p>

Pemerintah telah menjadikan ketahanan pangan sebagai aspek penting dalam agenda pembangunan nasional 2022–2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembangunan nasional

Berita Terkini