<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/WhatsApp-Image-2025-08-04-at-193637-3171315307.jpeg" alt="Kegiatan Sharing Knowledge bertema &ldquo;Berbagi Pengalaman, Informasi, dan Praktik Baik dalam Pembinaan BUMD&rdquo; di Command Centre BSKDN pada Senin (4/8). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan Sharing Knowledge bertema &ldquo;Berbagi Pengalaman, Informasi, dan Praktik Baik dalam Pembinaan BUMD&rdquo; di Command Centre BSKDN pada Senin (4/8). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mampu mewujudkan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah ini dapat menempatkan BUMD sebagai instrumen penting dalam meningkatkan nilai tambah yang nyata bagi daerah. &ldquo;Untuk itu pembinaan terhadap BUMD bukan sekadar soal administrasi atau kepatuhan regulasi semata, melainkan proses strategis untuk menciptakan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat dan daerah," ungkap Yusharto saat membuka kegiatan Sharing Knowledge bertema &ldquo;Berbagi Pengalaman, Informasi, dan Praktik Baik dalam Pembinaan BUMD&rdquo; di Command Centre BSKDN pada Senin&nbsp;(4/8). Yusharto&nbsp;menyampaikan, BUMD memiliki peran sentral sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah. Melalui BUMD, pemerintah daerah (Pemda) bisa menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa publik yang bermutu, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, Yusharto mengakui bahwa tantangan dalam pengelolaan BUMD masih cukup kompleks. Hal ini seperti tata kelola yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, hingga belum meratanya pembinaan lintas daerah. &ldquo;Karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi momen yang produktif untuk berdiskusi, bertukar pikiran dan menemukan solusi atas berbagai kendala yang selama ini kita hadapi," jelasnya. Dalam sambutannya, dia juga menekankan empat aspek penting dalam membina BUMD secara profesional dan berkelanjutan. Hal ini meliputi penyiapan teknologi informasi dan pengelolaan data, manajemen talenta yang profesional, tata kelola yang dinamis dan adaptif, serta penguatan kerja sama dan kolaborasi usaha. "Keempat aspek ini jadi poin penting yang harus diperhatikan demi keberhasilan pembinaan yang lebih baik," tambahnya. Sementara itu, Sekretaris Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Fitria Rahadiani memaparkan praktik baik yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola BUMD di wilayahnya. Dia mengatakan, BUMD di Jakarta dijalankan dengan tiga tujuan utama, yakni mendorong ekonomi daerah, menyediakan barang dan jasa publik, serta memperoleh laba. Ketiga tujuan tersebut harus berjalan beriringan untuk menghasilkan kebermanfaatan maksimal bagi masyarakat. Dirinya juga menekankan pentingnya Sistem Informasi BUMD yang dikembangkan DKI Jakarta sebagai alat bantu monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan daerah secara cepat dan tepat. Sistem ini juga mendorong penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan transparansi publik. "Kami punya portofolio 23 perusahaan yang 14 diantaranya BUMD, ada yang sebagian bentuknya Perumda, ada yang sebagian bentuknya Persero. Adapun tujuan BUMD untuk ekonomi daerah, untuk penyediaan barang dan jasa dan memperoleh laba,"&nbsp;pungkasnya.

Melalui BUMD, pemerintah daerah (Pemda) bisa menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa publik yang bermutu.

BUMD Harus Mampu Wujudkan Pembangunan Ekonomi Lokal yang Inklusif dan Berkelanjutan

<h3>Oleh: Iswinarti Margiana *)</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/04/OPINI-7-Iswinarti-Margiana-3563846681.jpg" alt="Iswinarti Margiana (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Iswinarti Margiana (Istimewa)</figcaption>
</figure> PEMBANGUNAN ekonomi yang berkelanjutan kini menjadi salah satu prioritas global. Salah satu konsep yang mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah integrasi hulu hilir dalam sektor ekonomi. Integrasi hulu hilir merujuk pada keterkaitan yang erat antara sektor produksi dan distribusi barang, mulai dari bahan baku hingga konsumen akhir. Dalam konteks ini, penting untuk memahami peranannya dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Secara umum, integrasi hulu hilir mengacu pada aliran yang saling terhubung antara dua segmen dalam rantai pasokan ekonomi: sektor hulu yang mencakup eksplorasi, produksi, dan pengolahan bahan baku, serta sektor hilir yang mencakup distribusi, pemasaran, dan konsumsi produk akhir. Dalam praktiknya, integrasi ini memungkinkan perusahaan atau sektor untuk mengoptimalkan proses dari hulu hingga hilir dengan efisiensi yang lebih tinggi dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Dalam sektor industri, misalnya, integrasi hulu hilir dapat berupa hubungan yang erat antara produsen bahan baku dan pabrik pengolahan yang menghasilkan produk setengah jadi atau barang jadi. Kolaborasi antara produsen dan distributor dalam sektor pangan, energi, serta manufaktur, memungkinkan untuk meningkatkan aliran pasokan dan memastikan produk sampai ke konsumen dengan biaya yang lebih rendah serta waktu yang lebih cepat. Salah satu manfaat utama dari integrasi hulu hilir adalah peningkatan efisiensi dalam produksi dan distribusi barang. Ketika proses produksi terintegrasi dengan distribusi, biaya logistik dan operasional dapat dikurangi secara signifikan. Misalnya, dalam sektor pertanian, integrasi antara petani dan perusahaan pengolahan pangan dapat memastikan bahwa hasil pertanian yang diperoleh langsung diproses dan didistribusikan tanpa banyak tahap perantara. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga memperpendek waktu yang diperlukan untuk mengalirkan produk ke pasar. Efisiensi dalam produksi ini juga berkontribusi pada peningkatan daya saing produk di pasar global. Dengan meminimalkan pemborosan dan memastikan kualitas produk tetap terjaga, integrasi hulu hilir memungkinkan produk untuk bersaing di pasar yang semakin kompetitif, baik di tingkat domestik maupun internasional. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara berkembang adalah ketahanan ekonomi. Ketergantungan pada impor bahan baku dan barang setengah jadi seringkali mengancam stabilitas ekonomi, terutama ketika terjadi krisis global atau gangguan dalam rantai pasokan. Dalam konteks ini, integrasi hulu hilir berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dengan mendorong integrasi antara sektor hulu yang berfokus pada penyediaan bahan baku dan sektor hilir yang berfokus pada produk akhir, negara dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Misalnya, sektor energi yang mengintegrasikan hulu hilir dapat meningkatkan ketahanan energi negara, mengurangi ketergantungan pada sumber energi luar, dan menjamin pasokan energi yang berkelanjutan. Selain itu, sektor-sektor seperti pertanian juga dapat merasakan manfaat dari integrasi ini. Dengan meningkatkan kemampuan pengolahan dan distribusi hasil pertanian, negara dapat memperbaiki ketahanan pangan, mengurangi kerugian pasca-panen, serta memastikan harga yang stabil di pasar domestik. Penting untuk dicatat bahwa integrasi hulu hilir tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Proses yang terintegrasi memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya alam dengan lebih efisien dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu contoh integrasi hulu hilir yang mendukung keberlanjutan adalah dalam industri energi terbarukan. Dalam sektor energi terbarukan, integrasi antara produksi energi dari sumber terbarukan, seperti tenaga surya atau angin, dan distribusi energi yang lebih efisien, dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. Di Indonesia, sebagai contoh, pengembangan sektor energi terbarukan yang terintegrasi dengan sistem distribusi yang lebih baik dapat mengurangi polusi udara dan mendukung upaya negara dalam mencapai target pengurangan emisi karbon (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023). Selain itu, sektor pertanian yang mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dalam produksi dan distribusinya juga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Penggunaan pupuk organik, teknologi irigasi hemat air, serta pengolahan limbah pertanian yang ramah lingkungan dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem dan meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. Meskipun banyak manfaat yang dapat diperoleh dari integrasi hulu hilir, penerapannya tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah permasalahan koordinasi antara sektor-sektor yang terlibat. Integrasi yang berhasil membutuhkan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, mulai dari produsen bahan baku, pengolah, distributor, hingga konsumen akhir. Hal ini seringkali memerlukan kebijakan yang mendukung serta insentif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berkolaborasi secara produktif. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga merupakan faktor penentu dalam kesuksesan integrasi hulu hilir. Negara dengan infrastruktur yang kurang berkembang mungkin menghadapi kesulitan dalam memastikan distribusi barang yang efisien dari hulu ke hilir. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik, baik dalam transportasi maupun teknologi informasi, dapat memperlancar proses integrasi dan mendukung tercapainya ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Integrasi hulu hilir merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan efisiensi produksi, memperkuat ketahanan ekonomi, dan mendukung keberlanjutan lingkungan, integrasi hulu hilir tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga membantu mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tentu saja, penerapan integrasi ini membutuhkan kerjasama antar sektor dan kebijakan yang mendukung. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat, integrasi hulu hilir dapat menjadi pendorong utama bagi terciptanya ekonomi yang lebih kuat dan ramah lingkungan di masa depan. *)&nbsp;Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen, Universitas Hayam Wuruk Perbanas

Pembangunan infrastruktur yang lebih baik akan memperlancar proses integrasi dan mendukung tercapainya ekosistem ekonomi  berkelanjutan.

 Peran Integrasi Hulu dan Hilir Ciptakan Ekosistem Ekonomi Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/Untitled-24272773.jpg" alt="Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia gelar rapat koordinasi menyusun whitepaper berisi usul dunia usaha bagi program pembangunan ekonomi 2024-2029. Rapat koordinasi tersebut dihadiri ratusan asosiasi industri yang menjadi anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menjelaskan, pihaknya sedang menyusun whitepaper berisi usul dan masukan pelaku usaha, investor, termasuk akademisi, mengenai isu-isu ekonomi strategis yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi lima tahun ke depan.&nbsp; &rdquo;Dalam penyusunan whitepaper, Kadin menekankan pentingnya prinsip gotong royong dan bhinneka tunggal ika. Sehubungan dengan itu, kami menggelar rapat koordinasi bersama para asosiasi industri yang merupakan anggota luar biasa Kadin Indonesia untuk berpartisipasi dalam penyusunan whitepaper dengan memberikan masukan sektoral dalam Focus Group Discussion serta menyampaikan hasil kajian, laporan, dan survei,&rdquo; ujar Arsjad. Arsjad menambahkan, sebagai induk organisasi yang mewadahi dunia usaha sekaligus&nbsp; mitra strategis pemerintah, Kadin Indonesia siap bergotong royong menyukseskan program&nbsp; pembangunan ekonomi 2025-2029. Sehingga, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan merealisasikan cita-cita Indonesia Emas 2045. &rdquo;Setidaknya ada tiga isu yang menjadi fokus, yaitu optimalisasi sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan, penguatan kapasitas UMKM nasional, dan peningkatan kesejahteraan kelas menengah. Kemampuan dalam mengatasi ketiga isu ini juga akan menentukan kesuksesan dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045,&rdquo; kata Arsjad Rasjid. Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Erik Hidayat mengapresiasi Kadin Indonesia. Sebab, telah melibatkan asosiasi dalam proses penyusunan whitepaper yang bisa jadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun program kerja. Hal itu sejalan dengan mandat Kadin Indonesia sebagai wadah bagi dunia usaha dan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi. &rdquo;Kami harap setelah whitepaper ini diserahkan kepada pemerintah, ada keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha-pengusaha lokal. Kami juga meminta bantuan Kadin Indonesia, agar suara-suara pengusaha lokal tetap didengar,&rdquo; kata Erik. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI) Tasha Megananda juga memuji peran Kadin Indonesia yang inklusif melibatkan asosiasi dalam perumusan whitepaper. &rdquo;Kami melihat inisiatif Kadin sangat penting dalam menjembatani kepentingan dunia usaha kepada pemerintah melalui advokasi kebijakan telah membantu penyampaian aspirasi para asosiasi, himpunan, ikatan, dan gabungan,&rdquo; terang Tasha Megananda. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 dan diperkuat Keppres No. 18 Tahun 2022, Kadin Indonesia diamanahkan untuk menjadi rumah bagi seluruh asosiasi, himpunan, ikatan, dan gabungan yang mewakili dunia usaha nasional.

Kadin Indonesia gelar rakor susun whitepaper usul dunia usaha bagi program pembangunan ekonomi 2024-2029 dihadiri ratusan asosiasi industri

Susun White Paper Lima Tahun ke Depan, Kadin Indonesia Libatkan Ratusan Asosiasi Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/24/WhatsApp-Image-2023-11-24-at-154212-1963016390.jpg" alt="Capres Ganjar Pranowo berguru kepada ekonom senior sekaligus mantan Wakil Presiden Boediono." width="100%">
<figcaption>Capres Ganjar Pranowo berguru kepada ekonom senior sekaligus mantan Wakil Presiden Boediono.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo berguru langsung tentang pembangunan ekonomi nasional kepada ekonom senior sekaligus mantan Wakil Presiden Boediono. Ganjar yang mengenakan kemeja batik biru tua motif Candi Borobudur, tiba di kediaman Boediono di Jalan Jambu Nomor 11A Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.01 WIB. Kedatangan Ganjar disambut hangat Boediono.&nbsp; Setelah bersalaman, Boediono mengajak Ganjar menuju ruang tamu untuk melakukan pertemuan terbatas. Tepat pukul 10.47 WIB, Ganjar dan Boediono keluar dari ruang tamu untuk memberi keterangan. Menurut Boediono, pertemuannya dengan Ganjar membahas tentang pengalaman mengatasi berbagai persoalan ekonomi nasional sejak menjabat Menteri Keuangan (2001-2004), Gubernur Bank Indonesia (2008-2009), hingga Wakil Presiden Republik Indonesia (2014-2019). &rdquo;Pembicaraan kami fokus pada&nbsp; persoalan&nbsp; ekonomi nasional maupun global, dan pembangunan. Apa yang Pak Ganjar tanyakan, saya menjawab dengan baik,&rdquo; jelas Boediono. Sementara itu, Ganjar&nbsp; mengaku&nbsp; pertemuan dengan Boediono bukan untuk menggalang dukungan, tetapi berguru tentang ekonomi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), kepemimpinan, kondisi dunia yang berubah, dan program pembangunan yang dapat dijalankan. &rdquo;Ini pelajaran sangat penting yang saya dapat, hari ini,&rdquo; kata Ganjar. Sebelumnya, Ganjar juga mengunjungi tokoh intelektual Franz Magnis-Suseno yang akrab disapa Romo Magnis di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pada pertemuan itu, Romo Magnis memberikan kepada Ganjar dua buah buku karyanya berjudul Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern dan Iman dalam Tantangan: Apakah Kita Masih Dapat Percaya pada Yang di Seberang Sana?

Capres Ganjar Pranowo berguru tentang pembangunan ekonomi nasional kepada ekonom senior sekaligus mantan Wakil Presiden Boediono

Ganjar Pranowo Berguru Langsung kepada Mantan Wapres Boediono

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/WhatsApp-Image-2023-06-17-at-171901-2228026858.jpg" alt="Kepala Pabrik AQUA Pandaan Mohammad Fahroni menerima Pasuruan Maslahat Award 2023 dari Bupati Irsyad Yusuf." width="100%">
<figcaption>Kepala Pabrik AQUA Pandaan Mohammad Fahroni menerima Pasuruan Maslahat Award 2023 dari Bupati Irsyad Yusuf.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pasuruan Maslahat Award kembali digelar. Event tahunan itu dihelat untuk mengapresiasi kinerja dari seluruh elemen yang mendukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Penerimanya dari aparatur negara, akademisi, media, tokoh kemasyarakatan, dan keagamaan, hingga perusahaan. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf mengatakan, pembangunan bisa sukses apabila mendapat dukungan dari semua pihak. &rdquo;Kami mengapresiasi peran serta semua elemen masyarakat yang turut berpartisipasi aktif dalam suksesnya pembangunan di Pasuruan,&rdquo; Kata Gus Irsyad, panggilan akrab Irsyad Yusuf. Gus Irysad menyampaikan, setiap elemen masyarakat berkontribusi sesuai dengan bidangnya dan dampak sosial ekonominya akan dirasakan masyarakat. &rdquo;Apresiasi juga kami sampaikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap upaya-upaya pembangunan dalam pemberdayaan Masyarakat maupun kelestarian lingkungan. Komitmen menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama kita semua,&rdquo; tambah Irsyad Yusuf. Di Jawa Timur, Pasuruan menjadi salah satu wilayah primadona pelaku industri. Mulai dari skala kecil hingga besar. Gus Irysad ingin semua pihak bergandeng tangan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu industri yang menerima penghargaan Pasuruan Maslahat Award 2023 adalah AQUA Keboncandi. AQUA, kata Gus Irsyad, berhasil menginisiasi program imbal jasa lingkungan. Program itu mendorong terciptanya co-investasi multipihak dalam memulihkan dan mempertahankan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) Rejoso. Pemanfaatan air di daerah hilir Pasuruan bisa berkontribusi kepada masyarakat di hulu untuk menjaga tegakan tanaman. Kepala Pabrik AQUA Keboncandi Wahyu Wulandari menyampaikan, program itu dimulai sejak 2017 berkolaborasi dengan berbagai stakeholder di antaranya dengan DLH Kabupaten Pasuruan, Forum DAS Kabupaten Pasuruan. Masyarakat di hulu Rejoso melelang tanamannya kepada pemanfaat air di hilir. konsep Imbal jasa lingkungan tersebut awalnya dilakukan dengan lelang konservasi dengan ketentuan. &rdquo;Lalu pemenangnya kita kontrak selama setahun. Lelang konservasi ini dapat menjadi sarana dan media pembelajaran untuk petani agar lebih paham tentang pertanian yang berwawasan dan ramah lingkungan, serta transparansi dalam menentukan nilai kontrak konservasi,&rdquo; terang Wahyu Wulandari. Persyaratan yang dimaksud, lanjut Wahyu Wulandari, misalnya selama satu tahun pemenang lelang harus bisa mempertahankan 500 tegakan pohon dalam 1 hektare lahan. Kemudian menjaga tutupan lahan 20 persen dan membuat 200 buah rorak atau resapan air untuk menampung sedimen dari bidang olah. Rorak adalah resapan air untuk menjebak dan meresapkan air ke dalam tanah serta menampung sedimen-sedimen dari bidang olah. Rorak akan menjebak aliran permukaan dan memberikan kesempatan kepada air hujan untuk terserap ke dalam tanah. Dengan begitu rorak akan menurunkan aliran permukaan yang keluar dari lahan secara signifikan. Sehingga bisa mengendalikan banjir. Sementara itu, AQUA Pandaan mendapatkan apresiasi Pasuruan Maslahat Awards 2023 untuk program Taman Keanekaragamanhayati di Sapen, Gunung Arjuna Pasuruan. Program yang dimulai sejak 2009 tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Perum Perhutani, LHMD Bumi Lestari Mulyorejo, DLH Kabupaten Pasuruan, Yayasan Satu Daun, CV Eksis Mandiri Nusatara, Universitas Yudharta Pasuruan, dan ITS-NU Pasuruan melalui kegiatan penelitian flora dan fauna, monitoring, perlindungan spesies khususnya yang terancam punah, rehabilitasi ekosistem dan pelibatan partisipasi masyarakat kawasan hutan. Kepala Pabrik AQUA Pandaan Mohammad Fahroni, yang menerima Pasuruan Maslahat Award menyampaikan, program tersebut adalah sebagai upaya inovasi perlindungan spesies yang terancam punah di alam liar baik itu flora maupun fauna. &rdquo;Kami bergerak melibatkan semua elemen yang ada. Kolaborasi ini yang membuat program bisa diterima dan bisa berkelanjutan. Kesadaran akan pentingnya menjaga alam tetap lestari adalah tanggung jawab kita semua,&rdquo; kata Fahroni.

Pasuruan Maslahat Award 2023 kembali digelar untuk mengapresiasi kinerja dari seluruh elemen yang dukung pembangunan di Kabupaten Pasuruan

Pasuruan Maslahat Award Kembali Digelar, Bupati Pesan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Jokowi-Setpres.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo. (Setpres)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Mahkamah Agung (MA) membuat langkah-langkah strategis dalam mengurangi hambatan hukum. Jokowi juga mengharapkan, MA mentransformasi pembangunan pengadilan modern yang mudah, sederhana dan berbiaya ringan. Hal ini tidak lepas untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Indonesia.  "Kami berharap Mahkamah Agung terus melakukan upaya-upaya strategis dalam mengurangi hambatan-hambatan hukum untuk percepatan pembangunan ekonomi, antara lain melalui percepatan penanganan perkara perdata melalui mekanisme gugatan sederhana. Mendorong konsistensi putusan serta melakukan reformasi pelaksanaan putusan," kata Jokowi dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA), Selasa (22/2).  Jokowi mengutarakan, semangat transformasi di tubuh Mahkamah Agung selaras dengan semangat transformasi Indonesia yang dilakukan pemerintah. Dia menyebut, pemerintah kini sedang mengawal beberapa transformasi penting, guna meningkatkan pemerataan agar pembangunan lebih Indonesia sentris.  "Memperluas hilirisasi agar nilai tambah sumber daya alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh rakyat kita, mendukung UMKM naik kelas antara lain melalui digitalisasi, memperkuat ekonomi hijau yang lebih menyehatkan dan menyejahterakan rakyat. Serta mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan dan memperkuat ekonomi biru, agar kekayaan maritim kita bisa lestari dan mensejahterakan rakyat," tegas Jokowi.  Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengharapkan MA bisa melakukan transformasi di bidang hukum melalui reformasi struktural, deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Hal ini diharapkan bisa menarik investasi bagi pembangunan Indonesia.  "Menarik sebanyak mungkin dan menjamin keamanan investasi, memperluas lapangan kerja dan meningkatkan daya saing bangsa serta memberantas tindak pidana korupsi," ucap Jokowi.  Oleh karena itu, Jokowi menyebut transpormasi bagi Indonesia tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah sebagai jajaran eksekutif. Sehingga, butuh dukungan penuh dari lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, maupun MA.  "Peran MA sebagi pengawal keadilan sangat krusial dalam mendukung transformasi Indonesia," ujar Jokowi menandaskan.

Jokowi Harap MA Buat Langkah Strategis untuk Kurangi Hambatan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/uu_disahkan_1.jpg" alt="Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lokasi calon IKN baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, pada 17 Desember 2019. (SETPRES/AFP)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo saat mengunjungi lokasi calon IKN baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim, pada 17 Desember 2019. (SETPRES/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) tahap pertama periode 2022–2024 terbagi menjadi tiga alur kerja besar. Yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi.  Alur kerja pengembangan kota terdiri atas kegiatan yang berkaitan dengan rencana tata kota dan relokasi pemerintahan menurut lampiran II UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengenai Rencana Induk IKN.  Pada 2022–2023 akan dilakukan pembangunan tahap awal di sebagian Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP). Pada tahap 1, perumahan untuk ASN, TNI, Polri, dan BIN akan dibangun. Baik berbentuk rumah tapak maupun unit apartemen, sarana peribadatan, pasar, serta fasilitas akomodasi makan minum akan disediakan untuk mendukung konstruksi dan tahap awal pemindahan.  Sedangkan awal 2023, awal 2024, hingga 2025 dan selanjutnya, pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi kelas dunia, lembaga pendidikan sepanjang hayat, pusat inovasi, fasilitas kesehatan, dan rumah sakit internasional akan dimulai. Relokasi penduduk akan dimulai dengan TNI, Polri, dan BIN pada 2023 dan relokasi representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN akan dilakukan awal 2024.  Pembangunan tahap 1 tercapai ketika perpindahan ASN dimulai. Sebelum pencapaian ini, IKN didominasi pekerja konstruksi dan pertahanan keamanan, terutama di kawasan IKN.  Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) Andre Rahadian mengingatkan, proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur harus berkelanjutan hingga pemerintahan berikutnya. ”Jangan sampai ini jadi proyek yang tidak bisa diteruskan apalagi ini di akhir pemerintahan. Kita harapkan keberlanjutan proyek IKN,” ujar Andre seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Minggu (20/2).  Andre menegaskan, komitmen Iluni UI mengawal proses pemindahan IKN agar berjalan sesuai koridor perundangan dan tujuan pembangunan bangsa. Iluni UI juga siap memberikan masukan, salah satunya melalui policy paper rekomendasi dari diskusi dari para pakar.  Ketua Policy Center Iluni UI M. Jibriel Avessina menambahkan, ada kepedulian atas proses kehadiran ibu kota baru. Proses pengesahan undang-undang IKN dinilai begitu cepat.  Selain itu, partisipasi masyarakat tergolong minim, serta ada polemik atas regulasi. Dia meminta dari segi teknis semuanya perlu dicermati dan dikawal secara seksama.  Namun, Jibriel mengapresiasi semangat pemindahan ibu kota sebagai wujud pola pembangunan Indonesia sentris yang perlu didukung dengan optimal.  ”Pembangunan ibu kota baru bukan sekadar hanya urusan teknis saja, tetapi juga upaya menjaga ikatan kohesi kebangsaan kita ke depan,” ujar Jibriel.  Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional periode 2014–2015 sekaligus Pendiri Tim Visi Indonesia 2033 Andrinof Achir Chaniago meyakinkan, ide pemindahan ibu kota secara kebijakan sudah dijalankan dengan benar.  ”Kalau mau menggugat sebuah ide besar, silakan kumpulkan catatan kritis, akumulasikan, lalu bandingkan dengan alasan-alasan positif untuk mengusulkan ide ini. Jangan hanya alasan-alasan teknis, spekulasi, lalu rekomendasinya tolak IKN,” kata Andrinof.  ”Salah satu jawaban untuk membenahi Jakarta adalah kurangi bebannya. Maka Jakarta akan lebih mudah ditata jadi kota berkualitas. Jabodetabek lebih mudah ditata menjadi kawasan megaurban berkualitas dan Pulau Jawa lebih mudah ditata kalau mengubah pola migrasi penduduk,” papar Andrinof.  Andrinof menegaskan, rencana IKN merupakan gerakan utama dalam menyelesaikan permasalahan di Jawa. Lokasi IKN di tengah Indonesia dan di lahan tidak produktif yang sebagian besar sudah dikuasai negara. Hal itu menyebabkan perencanaan lebih mudah karena dibangun di lahan jarang penduduk.  ”Efek pemerataan, keadilan, juga fungsi untuk menarik kota-kota satelit dan rencana kawasan industri yang sudah lama tapi mandek, mungkin akan tumbuh,” jelas Andrinof.

Pembangunan IKN Tahap 1 2022-2024 Terbagi Tiga Alur Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211212-WA0032.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dampak atau efek perubahan iklim begitu luar biasa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, perubahan iklim harus jadi perhatian dalam pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya. Keterangan tersebut dia sampaikan dalam penutupan Kongres Ekonomi Umat ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, Minggu (12/12).  ”Selain inklusif, ekonomi yang ingin kita bangun ke depan adalah ekonomi yang ramah lingkungan,” kata Ma'ruf.  Wapres mengingatkan tantangan terbesar abad ke-21 adalah perubahan iklim. Mantan Ketua Umum MUI itu menjelaskan perubahan iklim dapat membawa dampak buruk pada sektor perekonomian. Dampak itu bisa lebih parah ketika perubahan iklim memicu terjadinya bencana alam.  Selain itu, perubahan iklim juga dapat menimbulkan wabah penyakit, migrasi penduduk, serta efek domino lainnya. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga menyinggung upaya mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat halal dunia pada 2024 mendatang.  ”Kita masih memburu lebih banyak terobosan dan inovasi untuk mewujudkannya,” tutur Wapres Ma’ruf.  Dia berharap melalui forum kongres tersebut, banyak dilahirkan gagasan segar untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.  Dalam kesempatan yang sama Wakil Sekjen MUI Azrul Tanjung menyambut baik sejumlah upaya pemerintah untuk membangun ekonomi masyarakat. ”Seperti upaya mendistribusikan 4 juta lahan kepada umat, dari total 12 juta lahan yang dijanjikan,” jelas Azrul Tanjung.  Azrul menuturkan, upaya Presiden Joko Widodo yang berkomitmen mengalokasikan 30 persen kredit untuk UMKM juga perlu didukung. Upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia juga perlu didukung seluruh elemen masyarakat.  Dia menegaskan, jangan sampai terjadi fenomena intoleran ekonomi terhadap umat Islam. Seluruh masyarakat tanpa ada pbedaan apapaun, harus bisa ambil bagian dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia.

Antisipasi Perubahan Iklim, Wapres Tekankan Ekonomi Ramah Lingkungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Dalam-Negeri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memulihkan kondisi ketahanan ekonomi masyarakat pada 2021. Hal ini diungkapkan Tito sebagai sinkronisasi dan penajaman program kegiatan prioritas nasional dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.  "Mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, serta penguatan sistem kesehatan nasional," kata Tito dalam keterangannya, Jumat (1/5).  Pemulihan ekonomi, kata Tito, bisa dilakukan dengan mendorong sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, regulasi dan penyederhanaan birokrasi, terutama yang berkaitan dengan masalah membuka iklim investasi dan kemudian mentransformasi ekonomi dari yang berbasis sumber daya alam ke manufaktur dan jasa modern.  "Namun sayangnya, dalam rencana kerja pemerintah tahunan yang menjadi patokan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), harus terkendala dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menjadi pandemi global," ucap Tito.  Menurutnya, adanya fenomena dunia yang tidak diprediksi sebelumnya yaitu krisis Covid-19 yang merupakan krisis kesehatan dan berimbas ke sektor keuangan, finansial, bahkan ke sektor ekonomi dan sosial. Mengalami dua pukulan di bidang keuangan yaitu transfer pusat ke daerah akan berkurang dan pendapatan asli daerah juga akan berkurang.  "Dibutuhkan langkah strategis untuk dapat menangani wabah Covid-19. Dengan perencanaan di tengah ketidakpastian, diharapkan krisis dan dampak Covid-19 dapat ditangani dengan baik," harap Tito.  Tito menyebut, jika wabah Covid masih tetap berlangsung pada 2021 harus memprioritaskan program yang mendesak bagi skala nasional, strategis dan program yang mendesak untuk tingkat kewilayahan atau daerah. Hal ini menjadi penting bila skenarionya Covid-19 pada 2021 masih berlanjut.  Kendati demikian, mewabahnya Covid-19 segera terselesaikan. Semua pihak tetap optimistis untuk menghadapi Covid-19, di samping tetap serius melakukan penanganan dan berdoa kepada Tuhan YME.  "Tahun 2020 selesai krisis ini, maka di tahun 2021 kita harus fokus pada pemulihan, terutama pemulihan ekonomi, pemulihan sektor-sektor yang dapat memajukan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua kita tetap melanjutkan visi-misi bapak Presiden Jokowi,” pungkasnya.

Tito Minta Seluruh Pemda Prioritaskan Pembangunan Ekonomi pada 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembangunan-ekonomi-seharusnya-dimulai-dari-umat_m_.jpg" alt="Pembangunan ekonomi seharusnya dimulai dari bawah atau dari umat. Pembangunan ekonomi itu harusnya dimulai dari bawah, ekonomi keumatan karena umat, bagian terbesar dari bangsa ini" width="100%">
<figcaption>Pembangunan ekonomi seharusnya dimulai dari bawah atau dari umat. Pembangunan ekonomi itu harusnya dimulai dari bawah, ekonomi keumatan karena umat, bagian terbesar dari bangsa ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, pembangunan ekonomi seharusnya dimulai dari bawah atau dari umat. Pembangunan ekonomi itu harusnya dimulai dari bawah, ekonomi keumatan&nbsp;karena umat, bagian terbesar dari bangsa ini, kalau umatnya kuat maka bangsa akan kuat, kalau umatnya lemah secara ekonomi maka bangsa ini akan lemah. Hal ini diungkapkan Ma'ruf dalam peluncuran buku Arus Baru Ekonomi Indonesia karya M Azrul Tanjung dan penulis lainnya di Jakarta kemarin. Buku tersebut merupakan pokok pikiran dari KH Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf kondisi yang terjadi saat ini, aset hanya dimiliki segelintir orang saja. Dari situlah kemudian tercetus redistribusi aset agar masyarakat bisa memperoleh akses bahan yang dikuasai segelintir elit dan bisa didistibusikan. Ma'ruf menjelaskan, arus baru ekonomi Indonesia itu sejatinya merupakan upaya untuk mengimplementasikan sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.&nbsp; "Ini merupakan ekonomi yang berkeadilan, ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan untuk menghilangkan berbagai kesenjangan disparitas baik antara kaya miskin antar pusat daerah antar satu daerah dengan daerah lain, juga untuk menghilangkan disparitas antara produk-produk nasional dengan produk luar sehingga tak terjadi kesenjangan." "Kita harapkan ke depan sudah melakukan berbagai upaya baik melalui koperasi dengan pengusaha kuat, baik yang sifatnya aspek finansial, adanya budidaya pertanian jagung, menanam singkong, menanam kacang bekerja sama dengan pengusaha kuat dseperti yang terjadi di beberapa daerah dan juga sektor riil," jelas&nbsp;Ma'ruf. Sementara itu penulis buku tersebut, M Azrul Tanjung, mengatakan konsep ekonomi itu tidak membandingkan konsep ekonomi yang baru dan lama. "Tapi mengisi kekosongan yang tidak terisi&nbsp;karena saling melengkapi."

Pembangunan Ekonomi Seharusnya Dimulai dari Umat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembangunan ekonomi

Berita Terkini