<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/26/WhatsApp-Image-2025-07-26-at-133524-2965456175.jpg" alt="BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Raya menggelar Rapat Kerja Daerah (RakerdaA) tahunan di Hotel Fairmont Jakarta, Jumat (25/7). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Raya menggelar Rapat Kerja Daerah (RakerdaA) tahunan di Hotel Fairmont Jakarta, Jumat (25/7). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pengusaha muda Jakarta harus mampu menjadi jembatan antara peluang ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membagun sinergi dan kolaborasi yang baik. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Raya Ryan Haroen pada forum Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahunan di Hotel Fairmont Jakarta, Jumat (25/7). "HIPMI Jaya akan terus hadir sebagai pelopor kolaborasi, inovasi, dan kerja nyata yang sejalan dengan semangat pembangunan daerah,&rdquo; kata Ryan. Ryan menyebut rapat ini sebagai agenda penting untuk menyelaraskan arah dan memperkuat struktur organisasi di tengah tantangan ekonomi yang dinamis. Dia juga menekankan bahwa HIPMI Jaya siap mengambil peran yang lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta melalui inisiatif yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Adapun agenda tahun ini difokuskan untuk menyatukan program kerja seluruh bidang serta membangun integrasi lintas wilayah di bawah struktur HIPMI Jaya. Forum ini juga menjadi momentum evaluasi kinerja organisasi dan penguatan arah strategis di masa mendatang. Sementara itu, Mahesa Husain, selaku Ketua Steering Committee (SC) Rakerda HIPMI Jaya 2025, menyampaikan bahwa forum ini dirancang untuk mendorong refleksi organisasi dan ketepatan arah langkah ke depan. "Di sini, pengurus dari berbagai bidang dan wilayah duduk bersama untuk meninjau ulang capaian, menyelaraskan arah, dan menyusun peta jalan ke depan. Ini bukan hanya soal program, tapi tentang bagaimana HIPMI Jaya tetap relevan dan progresif dalam dinamika Jakarta yang terus berubah,&rdquo; ungkap Mahesa. Sebagai informasi, Rakerda ini juga turut dihadiri Wakil Gubernur Jakarta Bpk Rano Karno, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim. Kemudian, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, Pendiri sekaligus Ketua Umum pertama HIPMI, Abdul Latief. Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari serta jajaran pengurus pusat dan daerah.

HIPMI Jaya akan terus hadir sebagai pelopor kolaborasi, inovasi, dan kerja nyata yang sejalan dengan semangat pembangunan daerah

Memperkuat Sinergi Pengusaha Muda Dukung Pembangunan Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Screen-Shot-2023-04-06-at-1447-2462254452.jpg" alt="Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa . (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa . (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah terkait kesehatan. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada sepuluh indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang berisiko tidak tercapai. Dalam paparan di Komisi XI DPR pada Senin (5/6) lalu, Suharso memerinci sepuluh indikator itu. Yakni, imunisasi dasar lengkap, stunting (tengkes) balita, wasting atau penurunan berat badan pada balita, tuberkulosis, eliminasi malaria, dan eliminasi kusta. Selain itu, kebiasaan merokok pada anak, obesitas penduduk dewasa, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) terakreditasi, dan puskesmas dengan nakes sesuai standar. &rdquo;Indikator kesehatan telah mengalami kemajuan, tapi ada beberapa permasalahan berulang-ulang,&rdquo; katanya. Kemarin (6/6), saat ditemui di Istana Negara, Suharso menyatakan bahwa permasalahan itu disebabkan tidak sinkronnya pembangunan nasional dengan daerah. Menurut dia, sasaran pembangunan nasional seharusnya menjadi rujukan pembangunan daerah. Dia mencontohkan kasus tengkes yang targetnya pada 2024 hanya 14 persen. Kini masih 21,6 persen. Pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan tengkes dalam setahun 3,6 persen. Jika tidak dilakukan bersama antara pusat dan daerah, target itu susah diraih. &rdquo;Stunting itu mestinya juga menjadi perhatian daerah. Sekarang kita sama-sama targetnya 14 persen. Ayuk di tempat saya paling tinggi masih 25 persen, gimana caranya saya bisa ikut turun,&rdquo; katanya. Suharso juga menyinggung imunisasi dasar lengkap (IDL). Dia mempertanyakan kenapa pada saat pandemi Covid-19, imunisasi bisa semarak. Padahal, imunisasi dasar lengkap itu penting untuk memberikan proteksi terhadap berbagai penyakit bagi masyarakat. (lyn/c7/oni)

Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah terkait kesehatan. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan, ada 10 indikator RPJMN.

Pembangunan Daerah Tidak Sinkron, 10 Indikator RPJMN Rawan Tidak Tercapai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/tito.jpg.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong tercapainya keberhasilan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Hal tersebut disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (23/2).  “Tahun politik ini akan membuat konsentrasi para pelaku politik, baik itu kontestan, kepala daerah maupun juga partai-partai, termasuk juga pejabat-pejabatnya, mungkin yang dari parpol, semua sibuk untuk power struggle, untuk pertarungan kekuasaan. Nah ini jangan sampai meninggalkan program pembangunan," kata Tito.  Guna menyukseskan Pemilu, lanjut Tito, dirinya meminta pemerintah daerah (Pemda) mengevaluasi infrastruktur operasional penyelenggara Pemilu seperti kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat daerah. Pemda juga perlu menyusun program renovasi jika kantor penyelenggara Pemilu di daerah dalam kondisi tidak layak atau terbakar.  “Kami Kemendagri diminta untuk berbicara dengan rekan-rekan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota agar kita rekap daerah-daerah mana yang tidak punya kantor, yang tidak punya gudang. Nah ini kalau bisa memanfaatkan fasilitas yang punya Pemda yang tidak terpakai, kira-kira begitu. Supaya tidak membangun menambah beban dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah,” terangnya.  Tito juga meminta Pemda untuk membantu distribusi logistik ke daerah-daerah terpencil. Distribusi ini selain dilakukan oleh penyelenggara Pemilu daerah, juga dibantu jajaran TNI/Polri. Selain itu, mantan Kapolri ini juga meminta Pemda mempersiapkan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat daerah.  “Nanti itu dana hibah dalam rangka untuk Pilkada di daerah masing-masing kabupaten/kota. Nah mohon Bapak/Ibu gubernur ingatkan juga kabupaten/kota tentang isu ini supaya sudah masuk di dalam RAPBD mereka di tahun 2023 perubahan atau dan juga di tahun 2024 masalah dana hibah untuk para penyelenggara Pemilu,” tandasnya.

Mendagri Ingatkan Tahun Politik Tak Ganggu Proses Pembangunan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/sertifikat-2.jpg" alt="Ilustrasi sertifikat tanah. Mohamad Hamzah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi sertifikat tanah. Mohamad Hamzah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti berbagai konflik pertanahan di daerah karena dapat menghambat pembangunan.  ”Konflik pertanahan merupakan isu krusial yang perlu diperhatikan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Indra Gunawan seperti dilansir dari Antara, Kamis (14/7).  Menurut dia, konflik pertanahan yang belum diselesaikan dapat membuat kondisi di daerah setempat tidak kondusif. Konflik juga membuat lahan menjadi tidak produktif karena sulit dimanfaatkan.  ”Bagaimana mau membangun (dan) meningkatkan usaha pertumbuhan ekonomi kalau daerahnya tidak kondusif,” terang Indra Gunawan.  Oleh karena itu, dia menyatakan, pemerintah daerah perlu membangun kepastian hukum dalam mengelola pertanahan. Termasuk saat menetapkan batas daerah.  Dia menjelaskan, kepastian hukum tersebut penting agar daerah bisa menyusun perencanaan pembangunan secara tepat. ”Penting kiranya pemda juga untuk terus berinovasi dan senantiasa memberikan layanan secara prima kepada masyarakat,” papar Indra Gunawan.  Dia menambahkan, permasalahan konflik pertanahan di daerah harus diselesaikan secara bersama, baik pemerintah pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan terkait. Selain itu, diperlukan pula koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), pemerintah pusat, maupun pemda mengenai strategi dan solusi penyelesaian permasalahan pertanahan.  ”Selain itu, pemda juga harus melakukan pengembangan kompetensi SDM aparatur pertanahan di daerah dan hendaknya perlu untuk ditingkatkan. Kemudian, pemda juga perlu memperhatikan prioritas program dan kegiatan di dalam menyusun perencanaan dan penganggaran di bidang pertanahan,” papar Indra Gunawan.

Kemendagri Soroti Konflik Pertanahan di Daerah Hambat Pembangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/eri-cahyadi-hari-lahir-pancasila.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Diskominfo Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya mengatakan, peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni memperkuat semangat kepahlawanan dan gotong royong warga. Hal itu dibutuhkan dalam memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.  Peringatan Hari Lahir Pancasila pertama kali dilaksanakan secara terpusat melalui daring dan luring di Lapangan Pancasila Ende, Kotaraja, Ende Utara, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Rabu (1/6). Upacara tersebut dipimpin Presiden Joko Widodo dengan diikuti jajaran DPR dan MPR, serta kementerian.  ”Hari Lahir Pancasila yang berdempetan dengan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-729 yang diperingati setiap 31 Mei memiliki arti semangat kepahlawanan dan Pancasila. Tentunya harus kita adopsi menjadi satu agar ke depannya warga semakin sejahtera,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara saat peringatan Hari Lahir Pancasila secara daring di Balai Kota Surabaya, Rabu (1/6).  Wali Kota Eri turut hadir melalui daring di Lantai 2 Kantor Balai Kota Surabaya bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Hendro Gunawan, jajaran asisten, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya.  Wali kota mengatakan, semangat Pancasila dan kepahlawanan harus menjadi satu kesatuan jiwa warga Kota Surabaya. Agar ke depannya makin hidup sejahtera dengan mengutamakan gotong royong.  Dia menjelaskan, arti dan filosofi Pancasila dari sila pertama hingga kelima yang mempunyai dasar sama dengan visi Pemkot Surabaya dalam membangun kemajuan Kota Pahlawan itu.  ”Dengan kekuatan kebersamaan, gotong royong, serta kekeluargaan itulah, insya Allah warga Kota Surabaya akan mencapai kebahagiaan,” papar Eri.

Wali Kota Surabaya Bilang Pancasila Kuatkan Gotong Royong Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/1E55E5A4-F83A-465B-A0D1-A21FC5B42714.jpg" alt="Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin dalam Rapat Dengar Pendapat Komite 1 DPD RI, di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung B DPD RI, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat. Humas Pemprov Kaltim/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin dalam Rapat Dengar Pendapat Komite 1 DPD RI, di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung B DPD RI, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta Pusat. Humas Pemprov Kaltim/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen mendukung pemindahan ibu kota negara (IKN). Sebab, pemindahan itu akan mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah.  ”Pemindahan IKN telah ditetapkan sebagai salah satu isu strategis dalam perubahan RPJMD Kaltim 2019–2023,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim HM Aswin seperti dilansir dari Antara di Samarinda.  Aswin mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor memaparkan dukungan Pemprov Kaltim dalam pemindahan IKN saat Rapat Dengar Pendapat Komite 1 DPD RI, di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung B DPD RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/11).  IKN diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi yang sampai saat ini masih bertumpu pada produk primer dan sumber daya tidak terbarukan. Terutama migas dan batu bara, serta industri pengolahan berbasis migas.  Selain itu, upaya untuk melakukan transformasi ekonomi menuju hilirisasi dan sumber daya terbarukan telah dilakukan selama 13 tahun belakangan ini.  ”Hasilnya, mulai terlihat meningkatnya kontribusi sektor perkebunan dan industri pengolahan berbasis perkebunan,” ujar Aswin di hadapan Ketua Komite 1 DPD RI Fachrul Razi didampingi Wakil Ketua Komite 1/Ketua Tim Pokja RUU IKN Fernando Sinaga.  Melalui upaya yang terus dilakukan, menurut Aswin, pada 2030, diharapkan struktur perekonomian Kaltim sudah didominasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam terbarukan.  Dia menambahkan, pada 2030 sampai 2050 perekonomian Kaltim diupayakan menjadi ekonomi berbasis inovasi dan pengembangan teknologi. Bahkan, RPJMD Kaltim 2019–2023 yang memiliki visi Berani untuk Kaltim Berdaulat, telah memuat kebijakan dan program untuk mendukung transformasi ekonomi.  Selain itu, lanjut Aswin, pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas utama. Salah satunya, dilakukan pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas.  ”Infrastruktur yang andal terus dibangun untuk menghubungkan pusat-pusat produksi menuju outlet. Kemudahan investasi terus didorong Pemerintah Provinsi Kaltim dengan penyediaan kawasan industri yang berdaya saing,” terang Aswin.

Pemprov Kaltim Komitmen Dukung Pemindahan IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/DD-DEDI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi meminta pemerintah mengalokasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pulau Komodo dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan daerah lokal.  ”Di sana harus dibangun infrastruktur yang berpihak kepada masyarakat lokal,” kata Dedi seperti dilansir dari Antara usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Pulau Komodo di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Jakarta.  Dalam rapat yang diikuti masyarakat lokal, LSM, akademisi, pelaku usaha, dan Badan Otorita Pariwisata, disepakati tidak boleh ada pemindahan masyarakat lokal di Pulau Komodo ke Pulau Rinca seperti isu yang beredar saat ini. Sebab, akan berdampak terhadap akses dan ekonomi masyarakat.  ”Ada kekhawatiran kalau pariwisata dikelola bisnis profesional. Masyarakat lokal takut dipindahkan ke pulau lain. Tapi ternyata ada jaminan dari Badan Otorita Pariwisata bahwa kabar pemindahan masyarakat lokal itu tidak benar,” ujar Dedi.  Dia menyampaikan, Komisi IV DPR memberikan solusi terkait polemik Pulau Komodo. Di antaranya PNBP dari Pulau Komodo, uangnya tidak semuanya masuk ke kas pemerintah pusat, tapi harus ada pembagian ke daerah agar terjadi pemerataan di daerah.  ”Di sana harus dibangun infrastruktur yang berpihak kepada masyarakat lokal. Kalau sekarang terkonsentrasi ke pelabuhan dan jalur wisata. Jadi nanti harus mempertahankan dan membangun rumah adat di sana, sarana air bersih, sarana pendidikan, juga rumah sakit terapung dan ambulans terapung. Ini harus menjadi fokus utama, sehingga modernisasi harus bermanfaat bagi masyarakat di Pulau Komodo,” terang Dedi.  Menurut dia, persentase PNBP bisa dibagi menjadi tiga bagian, yakni 30 persen untuk kabupaten, 20 persen provinsi, dan 50 persen pusat. Dari masing-masing pembagian tersebut, 50 persen harus digunakan untuk pembangunan masyarakat lokal, mulai dari pendidikan, infrastruktur, air bersih, pelayanan kesehatan, hingga kesejahteraan para pemandu wisata.  Selain itu, Dedi juga menekankan agar tidak ada perubahan pola wisata di Pulau Komodo. Pulau Komodo harus tetap menjadi lokasi wisata berbasis alam dan tidak diubah seperti halnya wisata kebun binatang.  ”Komodo itu kan wisata petualangan, sehingga nanti kalau pun menjadi jurassic park atau apapun itu konsepnya jangan diubah seperti Taman Safari. Ini yang menjadi perhatian Komisi IV jangan sampai berubah dari petualangan menjadi kebun binatang,” kata Dedi, legislator dari Fraksi Golkar itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cW7bBNmwnzU&ab_channel=JawaPos

Dedi Mulyadi: Alokasikan PNBP Pulau Komodo untuk Pengembangan Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/20201014_185702-1.jpg" alt="RK.humas" width="100%">
<figcaption>RK.humas</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengatakan, Provinsi Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah (kabupaten/kota). Sehingga, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jabar.  ”Jadi ada hal-hal yang sedang kami perjuangkan dari sisi pelayanan publik dan ekonomi secara politik yaitu pemekaran wilayah. Jadi kami berharap Jabar idealnya memiliki lebih dari 40 daerah (kabupaten/kota),” kata Riwan Kamil atau Kang Emil seperti dilansir dari Antara saat menjadi narasumber web seminar (webinar) Universitas Paramadina The Implementation of Regional Economy in West Java, Rabu (14/10).  Dalam webinar tersebut Ridwan Kamil memaparkan dinamika pembangunan di Jabar. Menurut gubernur populasi menjadi sumber dari dinamika dan masalah pembangunan di provinsi dengan populasi hampir 50 juta jiwa pada 2019. Pasalnya, penduduk akan berebut sumber daya, tata ruang, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan, hingga transportasi. Untuk itu, pengendalian populasi menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di Jabar.  ”Tugas kami sebagai pemerintah adalah menyiapkan keseimbangan antara perebutan sumber daya tersebut,” ujar Ridwan Kamil.  Selain itu, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jabar memiliki jumlah penduduk yang hampir sama dengan negara Korea Selatan dan dua kali lipat penduduk Australia.  ”Jadi dari ukuran jumlah penduduk, saya (sebagai gubernur) seperti mengurus dinamika sekelas negara,” tutur Ridwan Kamil.  Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar per 2019, Jabar memiliki luas wilayah lebih dari 35 ribu kilometer persegi dengan 27 kabupaten/kota yang terdiri atas 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa.  Ridawa juga mengatakan, secara ekonomi dalam pemerintahan terdapat ketidakadilan fiskal terhadap Jabar dari pemerintah pusat. Hal itu berpengaruh terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi.  ”Penduduk kami banyak tapi daerah yang mengelolanya sedikit, hanya 27 daerah. Berbeda dengan (misalnya) Jawa Timur dengan jumlah penduduk 40 juta jiwa dikelola 38 daerah. Selama ini anggaran berbanding lurus dengan jumlah daerah, bukan jumlah penduduk,” ujar Ridwan Kamil.  Menurut Ridwan, pemekaran wilayah menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah di Jabar.  Selain bicara dinamika pembangunan, Ridwan turut memaparkan keunggulan Jabar sebagai rumah bagi para investor sektor manufaktur. Alasan Jabar diminati investor antara lain karena infrastruktur Jabar dibanding daerah lain dianggap terbaik sebagai pendukung investasi serta SDM yang sangat produktif. ”Jadi dari 100 persen industri di Indonesia, 60 persen memilih Jabar. Ini salah satu keunggulan kami,” ucap Ridwan Kamil.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vsWpwbx8mh8&ab_channel=JawaPos

Ridwan Kamil Sebut Jabar Ideal Miliki 40 Kabupaten/Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/TITO-APKASI.jpg" alt="MendagriTito Karnavian memberikan arahan melalui vidcon di Kantor Apkasi Jakarta, Sabtu (30/5) dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-20 Apkasi dan Apeksi." width="100%">
<figcaption>MendagriTito Karnavian memberikan arahan melalui vidcon di Kantor Apkasi Jakarta, Sabtu (30/5) dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-20 Apkasi dan Apeksi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah pusat terus mendorong sinergi antar pemerintah daerah guna memajukan perekonomian wilayah. Kolaborasi Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten) dan Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) diharapkan bisa berkontribusi memajukan perekonomian di daerah.  Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak kepada para kepala daerah untuk saling belajar, belajar dari daerah yang lebih sukses, bahkan dari daerah yang kurang berhasil sekali pun. Hal itu disampaikan Tito dalam arahannya melalui video pada peringatan hari jadi Apkasi yang ke-20 di Kantor Apkasi, Jakarta, Sabtu (30/5).  “Dari yang berhasil bisa kita tiru dan dikreasikan agar lebih berkembang sesuai konteks wilayah masing-masing, yang kurang berhasil juga kita pelajari supaya tidak terjadi lagi dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk lebih maju,” ujar Tito.  Apkasi, menurut Tito, bisa menjadi penyaluran kepala daerah lainnya, untuk menyamakan persepsi, saluran untuk menyampaikan aspirasi dan saluran juga untuk melakukan koreksi. "Kerjasama perlu dibangun ke semua pihak, baik dengan Apeksi, maupun dengan asosiasi lainnya dan dengan pemerintah pusat, karena hanya dengan kebersamaan kita bisa membangun, karena kewenangan pembangunan di daerah masing-masing tidak sepenuhnya ada di tangan para bupati/walikota, tapi ada yang di pemerintah pusat, tingkat provinsi, bahkan ada yang di tingkat desa,” imbuhnya.  Mendagri mengingatkan dalam upaya memajukan pembangunan, para kepala daerah harus mendengar suara dari bawah, yakni suara rakyat, rakyat yang harus selalu kita lindungi. "Satu lagi kemampuan yang perlu dimiliki seorang kepala daerah adalah kemampuan entrepreneurship, kemampuan untuk berwirausaha dalam rangka untuk menangkap peluang yang ada di daerah masing-masing,” katanya lagi.  Menurutnya, dengan jiwa entrepreneurship, peluang-peluang yang ada di daerah bisa dikembangkan sehingga mampu untuk mendapatkan pendapatan yang sebanyak-banyaknya dengan cara-cara sesuai aturan hukum dan kemudian menggunakannya atau membelanjakannya dengan tepat sasaran, hemat dan selektif.  Dengan begitu, katanya, daerah rekan-rekan bupati dan walikota menjadi daerah surplus dalam bidang anggaran, bukan daerah yang defisit karena belanjanya lebih besar, belanjanya dengan program-program yang tidak bisa dieksekusi sementara pendapatannya lebih kecil, ibarat lebih besar pasak daripada tiang.  Tito mewanti-wanti agar jangan sampai menjadi daerah yang defisit, daerah harus lebih independen, harus kuat secara keuangan, secara ekonomi dan ini sekali lagi memerlukan keahlian, kemampuan entrepreneurship atau kemampuan berwirausaha yang harus dimiliki para kepala daerah.  “Akhirnya saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Apkasi. Semoga bisa jadi motor dalam mengerakkan pembangunan Indonesia lebih maju, yang diperkirakan 2045 menjadi salah satu kekuatan ekonomi 4 besar dunia,” tukasnya.  Dalam kesempatan syukuran HUT ke-20 Apkasi yang berbarengan kegiatan halal bil halal perayaan Idul Fitri 1441H, Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas dari Banyuwangi melalui vidcon mengajak kepada para kepala daerah untuk bersama-sama menyambut new normal dengan gaya baru.  “Ada empat hal yang harus menjadi perhatian kita para kepala daerah dalam menghadapi new normal ini, yakni pertama mengajak masyarakat untuk disiplin menggunakan masker dalam aktivitas sehari-hari, kedua penerapan social distancing khususnya nanti pada saat sekolah, pesantren dan dunia pendidikan dibuka kembali, ketiga rutin cek suhu utamanya bagi masyarakat di tempat-tempat publik, dan terakhir sektor ekonomi harus terus digerakkan agar dampak buruk ccovid-19 bisa diminimalisir. Terakhir kita berdoa agar Allah segera mengangkat Covid-19 ini dari bumi Indonesia,” ujar Bupati Banyuwangi ini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5SveN4r2daQ  https://www.youtube.com/watch?v=qK-MEHazEaM  https://www.youtube.com/watch?v=0AD3xte3bJg

Menteri Tito Dorong Kepala Daerah Perkuat Sinergi Majukan Perekonomian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Anas-OK.jpg" alt="Ketua Umum Apkasi yang jga Bupati Banyuwangi Azwar Anas (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Apkasi yang jga Bupati Banyuwangi Azwar Anas (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpinnya bersma K.H. Ma'ruf Amin untuk periode 2019-2024. Banyak optimisme terhadap kabinet yang baru saja mulai bekerja ini. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas menilai jajaran Kabinet Indonesia Maj memenuhi ekspektasi daerah, terutama dalam kaitannya untuk mengakselerasi kemajuan daerah.  ”Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju memberi harapan untuk akselerasi daerah, termasuk pemerataan ekonomi daerah,” ujar Anas di Banyuwangi, Rabu (23/10).  Menurut Anas, sistem yang telah dibangun Presiden Jokowi untuk mengakselerasi kemajuan daerah selama ini akan semakin tepat dijalankan oleh sosok-sosok menteri yang telah diumumkan pada hari ini.  ”Apkasi akan segera menjalin koordinasi dengan sejumlah kementerian untuk merumuskan kolaborasi ke depan agar daerah semakin mendapat tempat dari perspektif Jakarta, seperti yang sudah berjalan selama ini. Banyak sosok menteri dari berbagai daerah juga diakomodasi, sehingga perspektif kementerian akan semakin Indonesia-sentris, bukan Jakarta-sentris,” ujar Anas.  Dari sisi pemerintah kabupaten, lanjut Anas, Apkasi menyambut hangat kehadiran Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri. Pengalaman sebagai Kapolri dengan berbagai tantangan yang kompleks akan sangat membantu Tito dalam menjalankan tugas-tugas di Kementerian Dalam Negeri.  ”Tugas-tugas pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas otonomi daerah akan bisa dijalankan oleh Pak Tito. Satu lagi tugas bagaimana mengefisienkan birokrasi sebagaimana diamanatkan Pak Jokowi, Pak Tito punya pengalaman mendorong reformasi di tubuh kepolisian,” ujar Anas yang juga Bupati Banyuwangi.  Dia menambahkan, seorang Mendagri ke depan tidak hanya butuh kecakapan soal pemerintahan dan pemerintahan daerah, tapi juga cekatan dalam merespons tantangan sosial dan keamanan, misalnya masalah radikalisme yang cukup menghangat beberapa tahun terakhir. Tantangan itu pula yang dihadapi daerah.  ”Pak Tito saya kira semua orang sudah tahu bagaimana kompetensinya soal masalah sosial dan keamanan, termasuk upaya deradikalisasi. Ini sangat membantu daerah dalam menciptakan situasi yang kondusif, termasuk menjalankan program deradikalisasi di seluruh pelosok daerah,” papar Anas.

Apkasi Optimistis Kabinet Baru Akan Percepat Kemajuan Daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembangunan daerah

Berita Terkini