<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/BONTANG-861155674.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah utara Kalimantan Timur (Kaltim). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah utara Kalimantan Timur (Kaltim). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik kembali melakukan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah utara Kalimantan Timur (Kaltim). Sebelumnya, Pj Gubernur juga sudah melakukan kunker ke wilayah perbatasan negara di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar). Rombongan Pj Gubernur mendengar aspirasu sejumlah warga beberapa desa yang mengaku belum mendapat kompensasi atas lahan milik mereka. "Kita sudah melihat penyelesaian Bendungan Marangkayu. Kita juga disambut masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Masalah ganti rugi pembebasan lahan mereka," ungkap Akmal Malik. Setelah mendengarkan keluhan warga, Akmal akan mengundang warga terdampak untuk mendapatkan solusi terbaik agar proyek Bendungan Marangkayu segera tuntas dan beroperasi maksimal. "Masyarakat harus mendapat hak sesuai ketentuan. Jangan sampai ada yang dirugikan," tegas Akmal. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Kementerian PU Yosiandi Radi menyebutkan kebutuhan lahan keseluruhan untuk pembangunan Bendungan Marangkayu seluas 653,09 hektare (ha) atau 1.224 bidang. "Sudah dibebaskan sekitar 47 persen, terdiri tanah masyarakat 196,15 ha (351 bidang), tanah PTPN 114,8 ha (112 bidang) dan tanah KSP 0,1 ha (1 bidang)," jelasnya. Sedangkan tanah yang belum bebas sekitar 53 persen, terdiri tanah masyarakat 109,94 ha (243 bidang), tanah PTPN 87,2 ha (249 bidang), tanah KSP 81,9 ha (133 bidang) dan tanah PHSS 61 ha (129 bidang). "Bendungan ini memanfaatkan air dari Sungai Marangkayu dan Sungai Prangat akan menyuplai kebutuhan irigasi Marangkayu, mendukung ketahanan pangan, ketahanan air, pariwisata dan memproduksi air baku 450 liter per detik," jelasnya. Selain meninjau bendungan, rombongan juga meninjau Pembangunan Odah Singgah Desa Prangat Baru (Prabu) di Desa Marangkayu dan Turap Sungai Telihan, di Bontang.

Kebutuhan lahan keseluruhan untuk pembangunan Bendungan Marangkayu seluas 653,09 hektare (ha) atau 1.224 bidang.

Tinjau Pembangunan Bendungan Marangkayu, Terima Masukan Warga Soal Ganti Rugi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/05/Kementerian-PUPR-Menyebut-Pembangunan-Bendungan-oleh-BUMN-Bisa-Membantu-Ketahanan-Air-370886425.jpg" alt="Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR)" width="100%">
<figcaption>Bendungan Cipanas di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Kementerian PUPR)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan bahwa pembangunan bendungan yang dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini bisa membantu ketahanan air di seluruh Indonesia. "Jelas sekali membantu ketahanan air," kata Staf Khusus (Stafsus) Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali dikutip ANTARA. Pembangunan bendungan ini dilakukan oleh BUMN dalam peranannya sebagai kontraktor maupun pelaksana proyek ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014088830/disuntik-dana-rp-236-miliar-pupr-bakal-pimpin-langsung-proyek-normalisasi-sungai-untuk-cegah-banjir-di-bandara-dhoho-kediri">Disuntik Dana Rp 23,6 Miliar, PUPR Bakal Pimpin Langsung Proyek Normalisasi Sungai untuk Cegah Banjir di Bandara Dhoho Kediri</a> Firdaus Ali mengungkapkan bahwa pembangunan bendungan baru bisa meningkatkan kapasitas air baku yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai kebutuhan masyarakat. Pentingnya peningkatan air ini karena kapasitas tampungan bendungan semakin ditinggikan berjalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Indonesia sudah embangun sejumlah 61 bendungan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014079075/jelang-pilpres-menteri-basuki-berpesan-soal-hati-nurani-pada-asn-pegawai-kementerian-pupr">Jelang Pilpres, Menteri Basuki Berpesan Soal Hati Nurani Pada ASN Pegawai Kementerian PUPR</a> Basuki mengharapkan untuk kedepannya ini bisa terus dilanjutkan dengan membangun 50 bendungan baru setiap lima tahun. Menteri PUPR ini mengungkapkan bahwa pembangunan bendungan dan embung sebagai tampungan air di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan ini merupakan salah satu upaya secara nyata untuk mengatasi ancaman mengenai perubahan iklim (climate change). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014058351/imbas-pembangunan-stadion-gelora-daha-jayati-tahap-2-diambil-alih-pupr-bupati-kediri-singgung-alokasi-anggaran">Imbas Pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati Tahap 2 Diambil Alih PUPR, Bupati Kediri Singgung Alokasi Anggaran </a> Indonesia ini masih banyak membutuhkan tambahan untuk tampungan akhir lagi supaya bisa menghadapi cuaca ekstrem dan perubahan iklim. Ini tak ada pilihan lain untuk mengatasi masalah banjir maupun kekeringan, kecuali dengan menambah bendungan dan embung supaya lebih diperbanyak lagi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan perihal pentingnya memperhatikan dan memodifikasi desain bendungan supaya dapat berfungsi optimal untuk memanfaatkan air baik di musim kemarau maupun hujan. Kementerian PUPR ini mengutamakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan supaya bisa mengoptimalkan semua potensi di berbagai infrastruktur. Seperti pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating solar energy)&nbsp;ini memanfaatkan 20 persen luas permukaan genangan bendungan. Adanya potensi&nbsp;floating solar energy&nbsp;sebesar 4.800 MW dari seluruh bendungan yang ada.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan bahwa pembangunan bendungan oleh BUMN ini bisa membantu ketahanan air.

Kementerian PUPR Menyebut Pembangunan Bendungan oleh BUMN Bisa Membantu Ketahanan Air

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-19-at-11.16.381.jpg" alt="Progres fisik pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk memasok kebutuhan air baku ke IKN Nusantara sudah 92,23 persen. Kementerian PUPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Progres fisik pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk memasok kebutuhan air baku ke IKN Nusantara sudah 92,23 persen. Kementerian PUPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Proyek tersebut untuk memasok kebutuhan air baku ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  ”Bendungan di Kecamatan Sepaku ini akan diproyeksikan sebagai infrastruktur penyediaan kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan IKN Nusantara,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko seperti dilansir dari Antara, Senin (20/3).  Setelah pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku, selanjutnya disiapkan pompa air baku secara bertahap. Pada 2023 disiapkan pompa air baku dari bendungan berkapasitas 300 liter/detik.  Sedangkan untuk pompa air baku intake Sungai Sepaku, pada tahap awal disiapkan 4 pompa masing-masing berkapasitas 600 liter/detik. ”Yang akan dioperasikan sebanyak 3 pompa dan satu pompa sebagai cadangan,” kata Jarot.  Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Harya Muldianto menambahkan, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi saat ini progresnya sudah 86,56 persen. Ditargetkan dapat mulai diisi air (impounding) pada Juni.  ”Bendungan Sepaku Semoi dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter/detik. Sebanyak 2.000 liter/detik untuk IKN Nusantara dan sisanya 500 liter/detik untuk Balikpapan. Selain bendungan, Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan Intake Sungai Sepaku berkapasitas 3000 liter/detik,” terang Harya.  Dia menjelaskan, Intake Sungai Sepaku dibangun dengan konsep Bendung Gerak (obermeyer) dan memiliki lebar bendung 117,2 meter serta tinggi bendung 2,3 meter.  ”Intake Sungai Sepaku dibangun untuk menyediakan air baku sebesar 3.000 liter per detik yang kami kerjakan mulai dari Oktober 2021, sampai dengan April 2023 nanti. Saat ini progres fisiknya sudah sebesar 92,23 persen,” papar Harya Muldianto.  Adapun pekerjaan meliputi tubuh bendung (main dam), dinding bendung, feeder canal, kantong lumpur, dinding hilir dan hulu, pekerjaan apron, kolam olak, serta pekerjaan Building Information Modelling (BIM).

Kementerian PUPR Percepat Selesainya Bendungan Sepaku Semoi di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/index-1.jpg" alt="Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha melaksanakan kunjungan kerja reses." width="100%">
<figcaption>Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha melaksanakan kunjungan kerja reses.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka reses di Luwuk Banggai, Kecamatan Moilong. Di Desa Arga Kencana, Kabupaten Banggai, masyarakat menyampaikan aspirasi persoalan Sungai Toili kepada anggota DPD dari Sulawesi Tengah itu.  Bendungan di Sungai Toili jebol pada 2019, sehingga mengakibatkan air sungai meluap dan banjir besar. Banjir itu menggenangi 7 desa di Kecamatan Moilong. Sampai saat ini, menurut dia, bendungan yang jebol itu belum diperbaiki pemerintah baik pusat maupun pemprov.  ”Sungai tersebut berfungsi untuk pengairan sawah petani di dua kecamatan. Dari meninjau langsung ke sungai tersebut, saya melihat ini harus disegerakan dibenahi,” ujar Abdul Rachman Thaha.  ”Jadi perlu dibangun bendungan pembagi air. Tapi paling baik lagi kalau dijadikan waduk,” ucap Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, bendungan tersebut berdasar informasi dari warga, mengairi 4450 hektare sawah petani. Akibat kerusakan bendungan yang belum diperbaiki, debit pengairan dijatah per 9 hari.  ”Jadi pintu air baru dibuka ke lahan pertanian/persawahan sesuai jatah. Itu pun hanya diberi jangka waktu per 2 hari ke masing-masing pintu pengairan,” papar Abdul Rachman Thaha.  Menurut dia, kondisi tersebut membuat risau para petani. Ancaman gagal panen dikhawatirkan petani karena kurangnya air. Bahkan terkadang terjadi konflik antar warga hanya karena pengaturan pembagian air.  ”Ini harus segera diatasi pemerintah. Baik pusat maupun provinsi. Saya segera bawa aspirasi masyarakat ini untuk disampaikan kepada pihak terkait,” ucap Abdul Rachman Thaha.  ”Ini tidak boleh didiamkan karena sangat  memengaruhi program pemerintah di sektor pertanian/pangan dan perekonomian,” tambah dia.  Abdul Rachman Thaha menyatakan, sektor pertanian di Kecamatan Moilong perlu mendapatkan perhatian khusus.  Sebab, sektor pertanian merupakan penggerak perekonomian warga.

Anggota DPD Abdul Rachman Thaha Serap Aspirasi Warga Kabupaten Banggai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/SAVE_20221208_115355.jpg" alt="Bendungan Ciawi di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ditjen SDA/Antara" width="100%">
<figcaption>Bendungan Ciawi di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ditjen SDA/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Megamendung, Kabupaten Bogor, sudah mencapai 93 persen.  ”Kini progres Bendungan Ciawi dan Sukamahi telah mencapai 93 persen. Diharapkan pada tahun ini selesai dikerjakan,” kata Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Bob Arthur seperti dilansir dari Antara, Kamis (8/12).  Menurut dia, dua bendungan kering pertama di Indonesia itu untuk pengendalian banjir di wilayah Jakarta ketika musim hujan, karena mampu mereduksi debit air yang mengalir dari Sungai Ciliwung.  ”Bendungan ini adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengendalikan banjir di Jakarta dengan fungsi mereduksi banjir di Sungai Ciliwung sebesar 11,9 persen debit air,” terang Bob.  Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6,05 juta meter kubik dan luas area genangan 39,4 hektare. Bendungan yang dibangun dengan nilai kontrak senilai Rp 798,7 miliar itu mampu mereduksi banjir sebesar 111,75 meter kubik/detik.  Sedangkan Bendungan Sukamahi memiliki daya tampung 1,68 juta meter kubik dan luas area genangan 5,23 hektare. Nilai kontrak pembangunannya Rp 464,93 miliar dan mampu mereduksi banjir sebesar 15,47 meter kubik/detik.  Bob menyebutkan, Ditjen SDA terus berupaya untuk mencegah terjadinya banjir di seluruh Indonesia. Upaya yang dilakukan yaitu membangun berbagai infrastruktur untuk mengendalikan banjir.  Menurut dia, pembangunan pengendali banjir yang telah dilakukan Ditjen SDA meliputi, bendungan, normalisasi sungai, tanggul banjir, tanggul pantai, sabo dam, floodway, sudetan, kolam retensi, dan sistem polder. ”Pengendali banjir ini dibuat di semua wilayah yang sering mengalami banjir dengan dampak besar dan memiliki masterplan,” ujar Bob Arthur.  Dia mengatakan, pembangunan pengendali banjir dilakukan untuk menciptakan rasa aman, keselamatan jiwa manusia serta harta benda, fasilitas umum, dan menjaga roda perekonomian. Sejak 2015 hingga saat ini, Ditjen SDA tercatat telah melakukan pembangunan 38 bendungan, 2.972 kilometer pengendali banjir dan pengaman pantai, serta 471 kilometer pengendali sedimen.  ”Tak hanya di Ciawi, Ditjen SDA juga membangun pengendalian banjir di Kota Semarang. Sebab, di kota itu banjir terjadi bukan hanya dari luapan air sungai namun juga diakibatkan oleh rob dari laut,” papar Bob Arthur.  Dalam menangani banjir di Kota Semarang, kata Bob, Ditjen SDA memiliki Bendungan Jatibarang yang dapat menampung 20,4 juta meter kubik, Kanal Banjir Barat sepanjang 4,71 kilometer, Kanal Banjir Timur 14,7 kilometer, dan Tanggul Laut terintegrasi jalan tol Semarang-Demak sepanjang 6,6 kilometer.  Dia menambahkan, terdapat dua paket pembangunan pengendalian banjir dan rob Semarang-Demak. Paket pertama terdiri atas normalisasi Sungai Babon, normalisasi Sungai Sayung, dan perbaikan drainase Ngepreh. Untuk paket kedua meliputi Kolam Retensi serta Sistem Polder dan Pompa.  ”Dalam pengendalian banjir dan rob di kawasan Tambak Lorok yang telah memasuki tahap II, Ditjen SDA mengerjakan tanggul pantai dan sistem polder dengan panjang tanggul rob 2.187 meter dan kolam retensi seluas 0,69 hektare,” kata Bob.

PUPR Sebut Pembangunan Bendungan Ciawi-Sukamahi Capai 93 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG20200927111756-1.jpg" alt="Peta kebutuhan lahan pembangunan bendungan untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat ibu kota negara Indonesia yang baru. Novi Abdi/Antara" width="100%">
<figcaption>Peta kebutuhan lahan pembangunan bendungan untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat ibu kota negara Indonesia yang baru. Novi Abdi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah mencapai sekitar 30 persen. Bendungan tersebut merupakan bagian dari pendukung kawasan ibu kota negara Indonesia yang baru.  Camat Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara Risman Abdul mengatakan, kemajuan pembangunan fisik Bendungan Sepaku-Semoi diperkirakan sudah mencapai 30 persen. Proyek pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) tersebut dipastikan terus dikerjakan dan diperkirakan rampung pada 2024.  Dia menjelaskan, pembebasan lahan tahap pertama diselesaikan dengan luas 81 hektare pada 2020. Lahan itu untuk keperluan konstruksi bendungan. sedangkan lahan untuk areal genangan dibebaskan tahun ini.  ”Pembebasan lahan untuk areal genangan masuk tahap kedua yang ditargetkan selesai pada bulan ini dengan luas 297 hektare,” ujar Risman.  ”Mudah-mudahan selesai tahun ini semua pembayaran lahan milik warga yang masuk proyek pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi,” tambah dia.  Pembebasan lahan Bendungan Sepaku-Semoi tahap kedua sedang diproses, lanjut dia, saat ini, tahap pengumuman hasil verifikasi lapangan dan persetujuan atas ganti rugi tanah maupun tanam tumbuh.  Wilayah Kecamatan Sepaku yang masuk dalam proyek pembangunan untuk konstruksi bendungan meliputi Desa Tengin Baru dan Sukomulyo. Wilayah Desa Argomulyo terkena proyek pembangunan untuk areal genangan bendungan.  Anggaran pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi tercatat di laman resmi LPSE (layanan pengadaan secara elektronik) Kementerian PUPR lebih kurang Rp 676,726 miliar. Bendungan yang dibangun di wilayah Kecamatan Sepaku tersebut memiliki daya tampung sekitar 11,6 juta kubik dengan debit air Sungai Tengin Baru sekitar 2.400 liter per detik.  Pembangunan Bendungan Sepaku-Semoi untuk mencukupi kebutuhan air bersih dan bermanfaat sebagai pengendalian banjir, serta dijadikan daerah pariwisata waduk dan konversi DAS (daerah aliran sungai) Tengin Baru.

Pembangunan Bendungan di Kawasan Ibu Kota Negara Baru Capai 30 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Proyek-Bendungan-Ciawi-Sukamahi-291021-rai-1-1.jpg" alt="Proyek pembangunan Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Raisan Al Farisi/Antara" width="100%">
<figcaption>Proyek pembangunan Bendungan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Raisan Al Farisi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proyek pembangunan 9 bendungan dapat rampung tahun depan.  ”Beberapa proyek infrastruktur kami targetkan selesai pada 2022 yakni 9 bendungan yakni Bendungan Ciawi, Sukamahi, Margatiga, Sadawarna, Lolak, Semantok, Tamblang, Beringinsila, dan Kuwil Kawangkoan,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (24/11).  Herry menambahkan, pembangunan 421 km jalan tol di antaranya Seksi 1 Simpang Indralaya–Muara Enim sepanjang 64 km, Seksi 2 Semarang–Demak sepanjang 16 km, dan Seksi 2 Ciawi–Sukabumi sepanjang 12 km juga akan dirampungkan pada 2022. Kementerian PUPR pada 2022 juga akan memulai beberapa proyek strategis.  ”Pada 2022 beberapa proyek strategis akan dimulai pembangunannya, antara lain enam bendungan baru yakni Bendungan Cijurey dan Cibeet di Jawa Barat, Kedunglanggar di Jawa Tengah, dan Kolhua di NTT,” terang Herry.  Kemudian proyek strategis lain yang akan dimulai pada tahun depan yakni pembangunan pengendali banjir, antara lain Kali Bekasi di Jawa Barat dan Kali Bogowonto di Jawa Tengah. Selain itu, pembangunan jalan Manado Outer Ring Road III di Sulut dan ruas jalan Membramo–Elelim di Papua, lalu pembangunan jembatan dan jalan layang, antara lain Jembatan Teluk Buton–Kalrik di Kepulauan Riau dan Jalan Layang Kopo di Jawa Barat juga akan dimulai tahun depan.  Dia menjelaskan, program kerja Kementerian PUPR 2022 akan disesuaikan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan 7 Prioritas Nasional (PN). Melalui beberapa penyesuaian program kerja, Pagu Anggaran TA 2022 Kementerian PUPR ditetapkan Rp 100,59 triliun. Meliputi belanja operasional pegawai Rp 3,12 triliun, belanja operasional barang Rp 2,51 triliun, anggaran pendidikan Rp 4,56 triliun, dan belanja non-operasional Rp 90,40 triliun.  Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR 2022, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 41,23 triliun, konektivitas Rp 39,70 triliun, pemukiman Rp 12,15 triliun, perumahan sebesar Rp 5 triliun, serta dukungan manajemen dan tugas teknis lain sebesar Rp 2,15 triliun.  Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan dengan total anggaran Rp 28,2 triliun dan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan total pagu anggaran Rp 13,91 triliun. Program PKT TA 2022 dilaksanakan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola dan kontraktual yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 661 ribu orang.

Kementerian PUPR Targetkan Konstruksi 9 Bendungan Rampung pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/antarafoto-pembangunan-bendungan-sukamahi-200120-hma-1.jpg" alt="Pembangunan Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Hafidz Mubarak A./Antara" width="100%">
<figcaption>Pembangunan Bendungan Sukamahi di Bogor, Jawa Barat. Hafidz Mubarak A./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau Wika menargetkan konstruksi Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, rampung pada kuartal IV 2021.  ”Proyek ini dikerjakan KSO PT Wijaya Karya (Persero) Tbk-PT Basuki Rahmanta Putra. Kini telah mencapai progres sebesar 88,2 persen. Rencananya, proyek ini selesai pada kuartal IV 2021,” ujar Sekretaris Perusahaan Wika Mahendra Vijaya seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (8/9).  Mahendra menambahkan, Bendungan Sukamahi merupakan bendungan kering (dry dam) atau hanya berisi air kala musim hujan saja. Itu menjadi yang pertama di Indonesia.  ”Proyek bendungan di Kabupaten Bogor ini dibangun dengan luas 467.000 meter persegi untuk meminimalisir banjir di wilayah Ibu Kota Jakarta dengan cara menampung debit air hujan dan mengontrol debit air yang mengalir ke Sungai Ciliwung,” terang Mahendra Vijaya.  Selain Bendungan Sukamahi, Wika saat ini juga tengah mengerjakan proyek bendungan lain yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Khusus pekerjaan yang menjadi lingkup Wika direncanakan selesai pada 2021.  Wika terlibat dalam proyek Bendungan Kuwil Kawangkoan yang dibangun sebagai pengendali banjir Kota Manado dan sekitarnya. Sebab, mampu mereduksi debit banjir dengan pengaturan pola operasi waduk.  ”Bendungan ini juga menjadi penyedia air baku bagi Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung sebesar 4,5 meter kubik per detik,” papar Mahendra Vijaya.  Pengerjaannya, lanjut dia, terbagi menjadi dua paket dengan Wika-DMT KSO dipercaya mengerjakan paket I yang mencakup pembangunan terowongan pengelak dan outlet, bendungan utama, dan perkerasan puncak bendungan. Hingga Agustus, pekerjaannya telah mencapai 88 persen dan ditargetkan pekerjaan yang menjadi lingkup Wika akan selesai pada akhir 2021.  Kemudian, Bendungan Cipanas dibangun dengan daya tampung 250,81 juta meter kubik air untuk memenuhi kebutuhan irigasi di wilayah Sumedang dan Indramayu. Bendungan itu sekaligus sebagai pengendali banjir di wilayah hilir Pantai Utara Indramayu dan pembangkit listrik minihidro tiga MW.  Dalam pelaksanaannya, menurut Mahendra Vijaya, Wika-Jaya Konstruksi KSO dipercaya sebagai kontraktor paket I dari total 3 paket pekerjaan. Lingkup pekerjaan Wika di antaranya terowongan pengelak, bendungan utama, dan bendungan pengelak.  ”Hingga akhir Agustus, progres proyek yang menjadi lingkup pekerjaan Wika telah mencapai 77,65 persen dan diharapkan selesai pada Desember untuk paket 1 yang menjadi kontrak pekerjaan Wika,” tutur Mahendra Vijaya.  Selain deretan proyek tersebut, dia menambahkan, Wika juga dipercaya sebagai kontraktor sejumlah proyek bendungan yang dapat dikerjakan hingga beberapa tahun mendatang termasuk Bendungan Manikin NTT Paket I, Bendungan Sadawarna Jawa Barat Paket I, dan Bendungan Randugunting Jawa Tengah.

Bendungan Sukamahi Bogor Ditarget Rampung Kuartal IV 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210425_091107.jpg" alt="Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman. Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta turun tangan memberikan penjelasan secara detail kepada semua pihak terkait dengan pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Itu diperlukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.  ”Bendungan Bener ini masuk proyek strategis nasional. Daerah harus benar-benar paham akan proyek ini. Sehingga, baik yang pro maupun yang kontra bisa memahami,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Bidang Infrastruktur Sukirman seperti dilansir dari Antara di Semarang.  Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu, Gubernur Jateng harus bisa menjelaskan proyek tersebut. Apalagi ada Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Atas Penetapan Lokasi Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Purworejo dan Wonosobo. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat sekaligus koordinator pemerintahan kabupaten/kota, gubernur harus paham persoalan yang muncul di lapangan.  ”Tentu sekaligus sama-sama mencarikan solusi terbaik. Karena ini sudah menjadi proyek strategis nasional, tentu daerah harus ikut mengamankan. Namun, kita harap tidak sampai memunculkan korban atau merugikan sejumlah pihak,” ujar Sukirman.  Sekretaris DPW PKB Jateng itu juga mengungkapkan, persoalan terbaru yang muncul adalah terjadinya bentrokan terkait penolakan penambangan batu andesit di Desa Wadas. Batu andesit itu akan digunakan untuk material pembangunan proyek Bendungan Bener.  ”Ini tidak sekadar lokasi untuk pembangunan waduknya, tapi lokasi untuk material. Tentu ini bisa diminimalisasi lewat sosialisasi yang masif, untuk kemudian masyarakat dapat memahami akan pentingnya proyek ini,” tutur Sukirman.  Pihaknya menyesalkan terjadinya bentrokan saat sosialisasi tambang Bendungan Bener di Desa Wadas pada Jumat (23/4).  ”Hari gini kok masih ada bentrokan antara pemerintah dan rakyat dalam konteks pembangunan. Kenapa pemerintah masih menggunakan aparat penegak hukum dengan pendekatan represif,” ucap Sukirman.  Apalagi, lanjut Sukirman, sejak dimulai pembangunan pada akhir 2018, proyek itu beberapa kali terkendala beberapa permasalahan. Terutama, terkait ganti rugi lahan.  ”Namanya proyek besar pasti ada permasalahan yang kerap muncul. Di sinilah peran gubernur untuk turut serta mengatasi masalah yang muncul, sehingga proyek terealisasi, namun masyarakat tidak menjadi korban atau dirugikan, tapi kok masih muncul demonstrasi yang berujung bentrok, ini bagaimana sesungguhnya?” ujar Sukirman.  Dia berharap agar peristiwa bentrokan itu menjadi yang terakhir di Jawa Tengah. ”Saya akan komunikasi dengan Pak Kapolda untuk berdamai dengan masyarakat terkait peristiwa itu. Soal ganti rugi saya cek sudah clear, memang dalam proyek strategis nasional itu ada diskresi. Namun, tentunya akan lebih baik kalau selesai di musyawarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan bendungan ini akhirnya bisa sama-sama mendapat dukungan dari semua masyarakat,” papar Sukirman.  Terkait dengan hal itu, Fraksi PKB DPRD Jateng telah membentuk tim, khususnya anggota FPKB dari daerah pemilihan di Kabupaten Purworejo untuk pengecekan ke lapangan. ”Kami sudah mulai turun, bahan yang ditemukan di lapangan akan kami konfirmasi ke dinas terkait, juga Pak Gubernur. FPKB akan panggil Gubernur Jateng,” terang Sukirman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=jEPR9s8-NPs

Gubernur Jateng Diminta Turun Tangan Kasus Bendungan Bener

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IBU-KOTA-BARU_FUAD-MUHAMMADKALTIM-POST_Kaltim-Post-2.jpg" alt="IBU KOTA BARU: Kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (26/8). Daerah ini menjadi salah satu kandidat kuat Ibu Kota Negara Indonesia. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)" width="100%">
<figcaption>IBU KOTA BARU: Kawasan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (26/8). Daerah ini menjadi salah satu kandidat kuat Ibu Kota Negara Indonesia. (FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Proyek pembangunan bendungan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah memasuki tahap pengkajian pembebasan lahan. Bendungan tersebut dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih di ibu kota baru.  Camat Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Risman Abdul seperti dilansir dari Antara di Penajam menyatakan identifikasi lahan warga yang terkena proyek pembangunan bendungan sudah rampung. ”Pengukuran ulang lahan warga dan penghitungan tanam tumbuh untuk pembangunan tubuh bendungan telah disetujui masyarakat pemilik lahan,” ujar Risman Abdul.  Dia menjelaskan, total lahan yang dibebaskan pada tahap pertama proyek pembangunan untuk konstruksi bendungan mencapai 95 hektare yang terdiri atas sekitar 400 bidang tanah. Wilayah Kecamatan Sepaku yang masuk dalam proyek pembangunan untuk konstruksi bendungan meliputi Desa Tengin Baru dan Sukomulyo. Sedangkan wilayah Desa Argomulyo juga terkena proyek pembangunan untuk areal genangan bendungan.  Menurut dia, tidak ada lagi masalah terkait pembayaran pembebasan lahan pembangunan tubuh bendungan, pengukuran ulang lahan, dan penghitungan tanam tumbuh. Sebab, pemilik lahan sudah menandatangani persetujuan.  ”Kami perkirakan proses pembayaran pembebasan lahan pembangunan konstruksi bendungan berlangsung hingga 2021,” kata Risman Abdul.  Menurut rencana, pembangunan bendungan tersebut berada di atas lahan seluas 437 hektare, dengan 95 hektare di antaranya untuk tubuh bendungan dan luas genangan 342 hektare. Bendungan yang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, itu memiliki daya tampung sekitar 11,6 kubik dengan debit air 2.400 liter per detik.  Anggaran pembebasan lahan dan pembangunan fisik bendungan untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat ibu kota negara yang baru tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mz5DgXGLH0g

Pembangunan Bendungan di Ibu Kota Negara Baru Masuk Tahap Pengkajian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembangunan bendungan

Berita Terkini