<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/terima-bonus-produksi-pemda-dukung-pengembangan-pltp-di-daerahnya_m_180588.jpeg" alt="Ilustrasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proyek pembangkit listrik panas bumi berpotensi menjadi andalan dalam transisi energi dari energi fosil menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT). Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Yudha mengakui butuh waktu panjang ditahapan roses eksplorasi dan produksi di sektor industri panas bumi. Namun hasilnya dapat membantu kehidupan untuk masa mendatang.  “Urgensi global dalam mengembangkan energi bersih dan hijau menjadikan panas bumi dapat menjadi kunci dalam mencapai target untuk mengembangkan green economy melalui green energy dan green industry, juga dukungan bagi Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE) 2060,” ujar Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Yudha, Kamis (16/3).  Satya Yudha mencontohkan, penggunaan energi geothermal yang dimanfaatkan menjadi energi listrik. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sepanjang tahun 2022 konsumsi listrik per kapita di Indonesia mencapai angka 1.173 kilowatt hour (KWh), atau naik 4,45% jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 1.123 kWh.  Kemudian, bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional hingga tahun 2022 tercatat 14,11%, naik 13,65% dari realisasi tahun 2021. Kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia mencapai 81,2 gigawatt (GW) di 2022, dengan PLTG/GU/MG sebesar 21,6 GW, baru kemudian pembangkit listrik EBT sebesar 12,5 GW (PLTA sebanyak 6,6 GW, PLTP 2,3 GW, dan bioenergi sebesar 3 GW).  Seperti yang sudah diketahui, Indonesia memiliki kapasitas terpasang panas bumi terbesar ke-2 di dunia dan sudah dimanfaatkan sebesar 2.175,7MWe atau 9% untuk Pembangkit Tenaga Panas Bumi (PLTP). Jumlah ini disinyalir akan menyusul Amerika Serikat yang menduduki peringkat pertama dunia. Potensi listrik yang dihasilkan oleh geothermal ini dapat mencapai 24GW sehingga tidak menambah beban pemerintah dalam produksi listrik karena harganya yang kompetitif.  Salah satu perusahaan eksplorasi dan produksi geothermal, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), mengambil bagian pengelolaan 13 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) atau 82% (dari total kapasitas terpasang panas bumi di Indonesia) dan beroperasi di enam area. Sebesar 672MW dioperasikan oleh PGEO dan sebesar 1.205 MW dikelola melalui Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract/JOC).  “Kapasitas produksi PGEO akan ditingkatkan lagi hingga 1.272MW pada 2027, sebagai salah satu penggunaan dana hasil IPO. Hingga saat ini PGE telah berhasil mengaliri 2,08 juta rumah di Indonesia,” jelas Corporate Secretary PGEO, Muhammad Baron, Kamis (16/3).  Sebagai salah satu anak usaha Grup Pertamina, PGEO memiliki rekam jejak yang kuat dalam mempertahankan operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang efektif dan konsisten.  Keahlian dalam manajemen reservoir dan keberlanjutan pasokan uap PGEO dibarengi dengan kemitraan bersama mitra bisnis terkemuka dan terkenal memastikan standar operasi yang tinggi. Selain itu PGEO unggul dalam O&amp;M melalui penerapan sistem manajemen dan teknologi digital.  “Pekerjaan yang konsisten dengan para ahli independen membuat pengembangan kompetensi berkelanjutan untuk semua personel O&amp;M,” papar Baron.

Investasi Pembangkit Panas Bumi Dukung Pengembangan Energi Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indonesia-penghasil-listrik-panas-bumi-terbesar-kedua-di-dunia_m_212008.png" alt="Pembangkit listrik tenaga panas bumi di Sumatera Utara" width="100%">
<figcaption>Pembangkit listrik tenaga panas bumi di Sumatera Utara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) membuka peluang kerja sama pengembangan pembangkit panas bumi dengan pihak lain sebagai bagian dari upaya pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.  “Untuk menyelesaikan isu-isu besar seperti pemanasan global dan dekarbonisasi diperlukan jaringan (networking) dan kemitraan,” kata Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ahmad Yuniarto dalam webinar Pertamina Energy Transition.  Menurut Ahmad Yuniarto, tak satu pun perusahaan yang akan mampu menghadapi persoalan-persoalan besar seperti pemanasan global dan dekarbonisasi tersebut sendirian. “Untuk itu, kemitraan strategis harus bisa memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak, serta mampu menciptakan nilai tambah bagi bumi, dunia, dan masa depan yang lebih baik,” kata Ahmad.  Dijelaskan Ahmad Yuniarto, dalam menjalankan bisnisnya, PGE terus berkomitmen untuk pengembangan panas bumi dan memastikan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian terintegrasi dari bisnis panas bumi PGE.  Indonesia mencanangkan Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dari itu. Selain itu, Pemerintah juga menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030, dan target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025.  Ahmad Yuniarto kemudian menyebut tiga area di mana kemitraan bisa dilakukan, yakni Co-generation, Co-production, dan Co-development. Pembangkitan bersama bisa dilakukan melalui optimalisasi uap air panas (Steam n Brines to green power ) guna melahirkan listrik ramah lingkungan (green electricity).  Selain itu, kata Ahmad Yuniarto, ada empat bidang yang bisa dikerjakan bersama-sama (Co-production), yaitu pemanfaatan CO2 untuk bahan bakar alternatif; Ekstraksi nano material yaitu dengan pemanfaatan kandungan berharga di fluida panas bumi (rare earth element); Green Hidrogen sebagai bahan bakar masa depan yang ramah lingkungan; dan Green Metanol. Pengembangan bersama( Co-development) bisa dilakukan untuk membangun Geo-eco tourism, dan Geo-agro industry. “Pada prinsipnya, operasi PGE harus efisien, termasuk dalam memanfaatkan waste.”  Berdasarkan data ThinkGeoEnergy 2022, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di seluruh dunia mencapai 15.854 MW. Indonesia dengan kapasitas pembangkit sebesar 2.276 MW pada 2021 merupakan negara dengan kapasitas pembangkit terbesar kedua setelah Amerika Serikat sebesar 3.722 MW. Indonesia sudah melampaui Filipina sebesar 1.918 MW.  &nbsp;  &nbsp;

PGE Buka Peluang Bangun Pembangkit Panas Bumi Dengan Mitra Strategis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polda-bengkulu-dukung-penuh-operasional-proyek-hululais-pge_m_198763.jpeg" alt="Panas Bumi" width="100%">
<figcaption>Panas Bumi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu mendukung penuh operasional Proyek Panas Bumi Hululais, yang tengah dikerjakan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Hal ini ditunjukan dengan adanya kunjungan dari Direktur Pengamanan Objek Vital (Pamobvit) Polda Bengkulu Kombes Pol Mohamad Arifin. Kunjungan tersebut juga sekaligus memahami lebih jauh terkait dengan kegiatan operasional bisnis panas bumi (geothermal). Arifin mengatakan pengamanan obvitnas khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas) dan panas bumi sudah menjadi tanggung jawab dan komitmen semua pemangku kepentingan. Pemerintah pun telah mengaturnya melalui Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional (Obvitnas) dengan pertimbangan bahwa obvitnas memiliki peran penting bagi kehidupan bangsa dan negara ditinjau dari aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Khusus di lingkup industri migas, lanjutnya, pengamanan sangat dibutuhkan karena wilayah kerja fasilitas operasi migas yang merupakan aset negara. Asistensi tersebut juga sebagai wujud tanggung jawab Polda Bengkulu dalam menjaga obvitnas di Propinsi Bengkulu yang menjadi wilayah teritorialnya. Obvitnas, katanya, bisa berjalan dengan baik apabila telah menerapkan sistem manajemen pengamanan, yang komprehensif, sehingga gangguan bisa diredam semaksimal mungkin. "Kami, dalam hal ini Polda Bengkulu sangat mendukung penuh operasional proyek PGE di Hululais," kata Arifin dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/3). Saat site visit ke lokasi pemboran sumur Geothermal HLS-D/1, Cluster A, Cluster X, dan Disposal, Direktur Pamobvit Polda Bengkulu, yang didampingi jajaran perwira Polda Bengkulu lainnya, selanjutnya mendapat pemaparan lebih detail dari Pimpinan Proyek Hululais Hasan Basri. Hasan menambahkan, Geothermal Hululais adalah proyek strategis untuk ketahanan energi nasional terutama bagi Provinsi Bengkulu dan juga Sumatera. Untuk itu, keberadaan proyek Hululais sangat memerlukan dukungan sistem manajemen pengamanan yang baik. "Proyek Hululais ini padat modal dan teknologi, sehingga apabila pengamanan kurang diperhatikan bisa berpotensi terhambatnya proyek," kata Hasan.

Polda Bengkulu Dukung Penuh Operasional Proyek Hululais PGE

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/terima-bonus-produksi-pemda-dukung-pengembangan-pltp-di-daerahnya_m_180588.jpeg" alt="Ilustrasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kontribusi penerimaan dari sektor panas bumi sepanjang 2017 mencapai Rp 933 miliar. Capaian itu lebih tinggi 40 persen dibanding target penerimaan dari sektor ini dalam APBNP 2017 yang dipatok sebesar Rp 671,26 miliar. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan, saat ini pemerintah daerah (pemda) ikut menikmati bonus produksi panas bumi tersebut. Ini mendorong Pemda lebih koperatif dalam setiap pelaksanaan kegiatan EBT. "Dampak positif dari UU panas bumi yang baru, yaitu UU nomor 21 tahun 2014, yakni pemda menikmati bonus produksi secara langsung," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (10/1). Dengan aturan itu, pemda yang kebetulan di dalam lokasinya atau wilayahnya ada PLTP punya kecenderungan lebih kooperatif karena mendapat benefit langsung berupa uang. Rida bahkan mengklaim jika para bupati banyak yang menyampaikan terima kasih atas kontribusi pemerintah pusat. Menurutnya, bonus produksi panas bumi yang dinikmati pemda akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. "Mereka enggak dapat apa-apa tapi sekarang dapat ujung-ujung misal Rp 10 miliar setahun dan itu jadi bagian APBD mereka dan beberapa bupati menyampaikan sangat terima kasih adanya bonus produksi ini. Efeknya, kalau dirasakan oleh pemda karena uangnya digunakan untuk pembangunan di sana maka kami berharap resistensis yang berbau sosial bisa turun," terangnya. Dirinya memperkirakan, bonus produksi panas bumi akan semakin besar tahun ini. Nantinya, Bandung akan menjadi wilayah yang paling besar mendapat porsi panas bumi. "Prognosis bonus produksi itu Rp 89,25 miliar tahun ini yang akan dibagikan. Paling banyak kabupaten Bandung," tutupnya.&nbsp;

Terima Bonus Produksi, Pemda Dukung Pengembangan PLTP di Daerahnya