<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/05/ispa-tangerang-3201468454.jpg" alt="Ribuan Warga Kabupaten Tangerang Terinfeksi ISPA akibat Pembakaran Sampah Ilegal. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ribuan Warga Kabupaten Tangerang Terinfeksi ISPA akibat Pembakaran Sampah Ilegal. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, menyebutkan sebanyak 3.617 warga di Kecamatan Sindang Jaya, terinfeksi saluran pernapasan atas (ISPA) akibat dari kegiatan pembakaran sampah yang dilakukan lapak limbah ilegal di daerah itu. Kepala Puskesmas Sindang Jaya, Dewi Anita Etikasari mengatakan, berdasarkan data periode Januari hingga September 2025 terdapat 3.617 warga di wilayahnya terserang ISPA. "Penyebab utama kasus ISPA di Sindang Jaya disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri yang dapat menular," katanya, dikutip dari Antara, Minggu (5/10). Menurut dia, pembakaran sampah oleh lapak limbah itu menyebabkan polusi udara sehingga hal itu menjadi penyebab terjadinya peningkatan kasus kesehatan pada saluran nafas masyarakat. "Abu sisa pembakaran mengandung logam berat seperti merkuri dan timbal yang bisa mencemari tanah, air, udara dan rantai makanan yang mengancam kesehatan manusia dan hewan dalam jangka panjang," tuturnya. Ia mengatakan, dengan banyaknya kasus ISPA, Dinkes Kabupaten Tangerang dalam waktu dekat ini bakal melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga yang bermukim di dekat lapak limbah ilegal di Sindang Jaya. "Iya kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga dalam waktu dekat ini," kata Dewi. Sementara itu, Camat Sindang Jaya Galih Prakosa mengatakan, berdasarkan hasil operasi penertiban terdapat 81 lapak limbah ilegal di wilayahnya telah dilakukan penindakan tegas berupa penutupan dan penyegelan. Hal tersebut dilakukan, karena telah melanggar aturan lingkungan dengan sebagian besar melakukan pembakaran sampah/limbah secara ilegal. Menurutnya, adanya aktivitas itu menuai keluhan masyarakat lantaran asap pembakaran mengganggu kenyamanan warga sekitar. "Laporan ISPA itu sudah ada. Yang pasti masyarakat kita sudah ada yang terserang ISPA, asap pembakaran sudah luar biasa dan merugikan masyarakat baik yang di perkampungan maupun di perumahan," tuturnya. Galih mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Puskesmas setempat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap warga yang bermukim di sekitaran lapak limbah ilegal. "Nanti akan kita koordinasikan dengan puskesmas, nanti data warga yang terserang ISPA akan kita cek juga," kata dia. &nbsp;

Sebanyak 3.617 warga di Kecamatan Sindang Jaya, terkena ISPA akibat dari kegiatan pembakaran sampah ilegal.

Ribuan Warga Kabupaten Tangerang Terkena ISPA akibat Pembakaran Sampah Ilegal, Berpotensi Menular

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/27/Polusi-Jakarta_MIFTAHUL-HAYAT-2-529720221.jpeg" alt="ILUSTRASI: Suasana kota Jakarta diselimuti kabut polusi, Rabu (26/7/2023). Data situs IQAir Jakarta tercatat menjadi kota dengan kualitas udara dan polusi terburuk di dunia dengan nilai indeks 168." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Suasana kota Jakarta diselimuti kabut polusi, Rabu (26/7/2023). Data situs IQAir Jakarta tercatat menjadi kota dengan kualitas udara dan polusi terburuk di dunia dengan nilai indeks 168.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Udara di DKI Jakarta masih terkontaminasi. Polusi udara di langit ibu kota disebut dipicu oleh beberapa faktor. Mulai dari volume kendaraan bermotor dan kehadiran pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan bahan bakar batu bara. Terbaru, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut kontributor lain atas polusi udara di Jakarta adalah pembakaran sampah. Pembakaran itu baik untuk kategori sampah alami dan sampah nonalami. Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Luckmi Purwandari mengungkapkan, faktor alami berupa musim, arah dan kecepatan angin, hingga lanskap kota Jakarta sulit untuk dikendalikan. Namun, memang terdapat faktor tak alami yang berasal dari aktivitas manusia, seperti sektor transportasi, industri, kegiatan rumah tangga hingga pembakaran sampah. "Berdasarkan inventarisasi emisi dari berbagai riset beberapa tahun terakhir, pembuangan emisi dari sektor transportasi memang menjadi penyebab utama polusi di Jakarta, disusul industri," kata Luckmi Purwandari dalam keterangannya, Rabu (23/8). Luckmi mengungkapkan, polusi udara yang terjadi di Jakarta bukan bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar batu bara. Dia menegaskan, citra satelit yang menggambarkan sumber polusi udara dari PLTU adalah hoaks. Selama tiga bulan terakhir, sejumlah riset menyatakan setiap periode Juni-Agustus atau saat musim kemarau angin muson timur bertiup, risiko kualitas udara yang buruk lebih tinggi dari periode lain. Berdasarkan data indeks standar pencemaran udara (ISPU) KLHK, sejak 2018 hingga 2023 menunjukkan rata-rata kualitas udara di Jakarta tidak sehat terutama pertengahan tahun. "Ada pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah isu polusi udara yang saat ini sedang menyelimuti Jakarta," tegasnya. Sementara itu, pakar kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, masalah pembakaran sampah menjadi salah satu penyebab polusi udara di Jakarta. Karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta serius mencegah aktivitas pembakaran sampah ini. "Pembakaran sampah juga berkontribusi polusi, sayang enggak ada penanganan juga ke tingkat RT-RW, karena di kampung-kampung," ucap Trubus. Trubus pun meminta Pemprov DKI dan Pemda di sekitarnya mengedukasi masyarakat agar tak melakukan pembakaran sampah. Selain itu, pengelola tempat pembuangan sampah juga harus dilarang membakar sampah. "Sampah kebanyakan dibakar, musim kering dibakar, musim hujan didiamkan. Edukasi ke masyarakat dari Pemprov DKI terkait bahaya pembakaran sampah," ujarnya. Di sisi lain, Trubus mendorong Pemda DKI Jakarta menerapkan uji emisi untuk mencegah polusi udara. Menurutnya, pelaksanaan uji emisi belum dilakukan secara serius, padahal sudah ada aturan hukumnya. "Uji emisi terapkan di Jakarta, termasuk daerah-daerah penyangga. Butuh keberanian mengatasi masalah polusi ini," pungkasnya.

Udara di DKI Jakarta masih terkontaminasi. Polusi udara di langit ibu kota disebut dipicu oleh beberapa faktor.

KLHK Klaim Pembakaran Sampah Berkontribusi pada Polusi Udara di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/pembakaran-sampah.jpg" alt="Times of India" width="100%">
<figcaption>Times of India</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kebiasaan membakar sampah rumah tangga secara terbuka memang masih ditemui di tengah masyarakat. Padahal, membakar sampah secara terbuka menjadi salah satu penyebab polusi udara yang sangat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.  Dilansir metropolitantransferstation, Selasa (11/1), sebenarnya, aksi pembakaran sampah yang dilakukan manusia justru akan dirasakan balik oleh masyarakat. Setidaknya ada beberapa efek buruk dari pembakaran sampah. Mulai dari gangguan pernapasan hingga meningkatkan suhu.  Asap yang dihasilkan dari pembakaran bisa membuat kesulitan bernapas. Asap bercampur bahan partikulat tersuspensi (SPM) yang pada akhirnya menyebabkan masalah pernapasan. Belum lagi jika sampah yang dibakar adalah produk karet atau bahan berbahaya lainnya, yang bisa melepaskan bau ke udara. Dalam jangka panjang, bisa menyebabkan masalah pernapasan yang lebih serius jika seirng terpapar asap hasil pembakaran sampah.  Pembakaran sampah di ruang terbuka menghambat sirkulasi alami oksigen. Hal itu akan menghambat keseimbangan ekologi suatu daerah. Pembakaran sampah juga berkontribusi pada peningkatan suhu atmosfer. Jika saat ini semua orang bicara soal pemanasan global, maka pembakaran sampah adalah salah satu faktor yang terkait langsung dengannya.  Selain pernapasan, asap juga bisa menyebabkan iritasi mata. Tetap terpapar dalam waktu yang lebih lama bahkan dapat menyebabkan masalah mata yang parah.  Merkuri pun dapat terlepas dan bercampur dengan tanah, air, dan udara. Ini adalah elemen beracun. Jika terpapar ke atmosfer, maka bukan tidak mungkin berpotensi masuk ke dalam rantai makanan. Dengan demikian, air dan makanan menjadi beracun.  Diungkapkan, Prigi Arisandi, Direktur Ecological Observation &amp; Wetland Conservation (Ecoton), sebuah Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah, ada dua hal yang bisa dilakukan agar pembakaran sampah tidak lagi menjadi kebiasaan masyarakat. Yaitu edukasi kepada masyarakat serta peran dari pemerintah dalam mengelola sampah.  Sebab, jika dilihat secara nasional, setiap tahun masyarakat menghasilkan 8 juta ton sampah plastik. Sementara hanya 3 juta ton yang dikelola oleh pemerintah.  “Artinya, ada 5 juta ton sampah yang terabaikan. 2,6 juta ton sampah dibuang ke sungai, sisanya 2,4 juta ton akan dibakar. Jadi, perilaku membakar sampah itu terjadi di mana-mana,” ujar Prigi dalam video yang diunggah akun instagram Bicara Udara.  Oleh karena itu, Prigi mengatakan perlu peran dari masyarakat melalui berbagai macam komunitas yang secara mandiri dapat aktif untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai lingkungan. Khususnya tentang pengelolaan sampah.  "Bagaimana masyarakat harus mendapatkan edukasi melalui sekolah dan dunia pendidikan, bahwa membakar sampah mengeluarkan bahan-bahan kimia (yang berdampak buruk),” ujar Prigi.  Sedangkan yang kedua, lanjut Prigi, perlu adanya upaya dan aksi nyata dari pemerintah untuk menyediakan sarana pengelolaan sampah yang baik dan memadai. Sebab, menurutnya, saat ini regulasi pengelolaan sampah dari pemerintah masih belum optimal.  “Memang untuk mewujudkan masyarakat yang berpartisipasi dan berkontribusi pada lingkungan dibutuhkan akses informasi. Dari tersedianya informasi ini, kami yakin lambat laun akan tercipta masyarakat yang kritis, mandiri, dan memperjuangkan lingkungan yang sehat dan bebas pencemaran,” pungkasnya.

Ganggu Kesehatan, Bahaya Pembakaran Sampah Masih Minim Edukasi