<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/DASCO.jpg" alt="BUTUH KECERMATAN: Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus (kanan) dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan konferensi pers usai rapat paripurna DPR RI pada Selasa (7/2). TARI/MAN DPR.GO.ID" width="100%">
<figcaption>BUTUH KECERMATAN: Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus (kanan) dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melakukan konferensi pers usai rapat paripurna DPR RI pada Selasa (7/2). TARI/MAN DPR.GO.ID</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai pada masa persidangan IV. Hal itu dilakukan saat rapat paripurna yang berlangsung di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II, Selasa (7/2).  ”Kita ada perpanjangan tentang rancangan undang-undang yang dibahas oleh komisi-komisi dan ada beberapa hal surat-surat yang memang sudah kita bacakan, tetapi akan ditindaklanjuti pada masa sidang berikutnya. Itulah yang kira-kira kita lakukan pada hari ini dan mudah-mudahan ke depan yang dibacakan Pak Dasco tadi akan ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR RI,” ujar Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat konferensi pers seusai rapat paripurna.  Dia mengatakan, pada rapat itu ada beberapa agenda yang dibahas dan perpanjangan pembahasan RUU adalah salah satunya. Persetujuan perpanjangan tersebut diputuskan saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna didampingi oleh Lodewijk.  ”Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap dua rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan IV yang akan datang?” tanya Dasco yang serentak dijawab ’’setuju” oleh para anggota dewan yang bersidang.  Perpanjangan masa pembahasan itu berdasar laporan pimpinan komisi III pada rapat konsultasi pengganti rapat bamus pada 18 Januari 2023. Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia.  ’’Tadi komisi III mengatakan, revisi KUHAP dan narkotika waktunya dirasa kurang. Masih ada banyak pasal substansi yang harus dibahas,” ujar Dasco.  Adapun peraturan perundang-undangan produk pemerintah Hindia Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura. Sementara itu, dalam revisi Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat ini ada enam poin.  Pertama, zat psikoaktif baru (new psychoactive substance). Kedua, penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai rehabilitasi. Ketiga, tim asesmen terpadu. Keempat, penyidik Badan Narkotika Nasional serta kewenangannya. Kelima, syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu serta penetapan status barang sitaan. Keenam, penyempurnaan ketentuan pidana.  Pembahasan Krusial Sementara itu, anggota Komisi III DPR Santoso menerangkan, pembahasan revisi UU Narkotika masih berjalan alot dan dibutuhkan kecermatan oleh setiap anggota. Salah satu pembahasan yang krusial adalah tentang penguatan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai pusat penindakan dan pencegahan narkotika di Indonesia. Selama ini peran BNN dinilai tidak bertaring karena kewenangannya yang dibatasi lantaran terjadi ego sektoral.  ’’Sedang dibahas peran BNN yang sekarang ini seperti mati segan hidup tidak mau, ada tapi tidak bisa represif. Jadi, kami membahas klasifikasi dan penguatan BNN dan juga anggarannya,” ujarnya.  Dalam revisi tersebut juga dibahas penambahan nomenklatur dari RUU Narkotika menjadi narkotika dan psikotropika. Hal tersebut usulan pemerintah yang menilai kegentingan terhadap pengaturan zat psikotropika dan perkembangannya, termasuk metode pembuatannya yang sudah sangat berkembang.  ’’Perpanjangan ini memang ada penambahan nomenklatur dari RUU Narkotika menjadi psikotropika karena soal psikotropika ini sudah urgen untuk dimasukkan dalam UU. Jadi, dibuat lebih terperinci dan perkembangan psikotropika sudah bahaya. Bahan ini kapan saja bisa diproduksi dari unsur pembuatan yang lama dan baru, maka perlu diantisipasi,” ungkapnya.  Dinamika pembahasan pun, lanjut dia, terjadi pada setiap anggota DPR. Hal itu bertujuan untuk menjadikan revisi UU Narkotika visioner dan mengatur secara sanksi dan pencegahan narkoba. Berbagai usulan disampaikan untuk menguatkan peran BNN dalam menangani narkoba, termasuk usulan tidak merekrut pegawai BNN yang bukan dari Polri.  ’’Kalau BNN mau seperti polisi jumlahnya, harus ada perubahan radikal pada sistem ketatanegaraan kita. Ini juga jadi bahan diskusi. Tapi, memang tidak gampang kalau kita memperbaiki harus radikal, bahkan diusulkan kepala BNN dipilih oleh DPR,” jelasnya. (als/c6/wir)

DPR RI Perpanjang Pembahasan Dua RUU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-polisi-seret-aktor-intelektual-teror-bom-ke-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang" width="100%">
<figcaption>aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dinilai bisa menjadi solusi atas maraknya buron kasus korupsi. Sejatinya, regulasi itu sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR pada 2012. Namun, sampai saat ini RUU belum disahkan menjadi UU.  ”Pembentuk UU terkesan mengabaikan begitu saja urgensi dari pengesahan regulasi ini (perampasan aset, Red),” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana kemarin (12/7). RUU itu dipandang bisa mempercepat pemulihan kerugian negara akibat korupsi tanpa harus menunggu pelaku tertangkap.  Kurnia menerangkan, sebagai pemegang kewenangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) memiliki tanggung jawab yang lebih besar terkait pengesahan regulasi itu. Lebih dari sekadar menjemput koruptor dari luar negeri melalui ekstradisi.

ICW Tagih Pembahasan RUU Perampasan Aset

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/migrant-care-kecam-iklan-penyediaan-prt-asal-indonesia-di-singapura_m_.jpg" alt="ILUSTRASI - PRT - PEKERJA RUMAH TANGGA (PIXABAY)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI - PRT - PEKERJA RUMAH TANGGA (PIXABAY)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) diajukan menjadi program legislasi nasional (prolegnas) sejak 2010. Namun, sampai sekarang, RUU yang memberikan perlindungan bagi jutaan PRT Indonesia tersebut masih mangkrak. DPR melalui badan legislasi (baleg) pun kembali memasukannya menjadi prolegnas prioritas 2020.  Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya menyatakan, RUU PRT sangat mendesak untuk segera dituntaskan. Seperti pekerjaan lainnya, PRT harus mendapat perlindungan kuat dari negara. ”Kami target tuntas tahun ini,” kata Willy kemarin (21/6).  Dia menjelaskan, sebagai pekerja sektor informal, umumnya hubungan kerja PRT tidak didasarkan pada kontrak tertulis. Akibatnya, mereka rentan mendapat perlakuan sewenang-wenang dari majikan atau pengguna jasanya. Di sisi lain, gaji yang mereka terima juga masih rendah dan sering kali tidak mencapai upah minimum. Padahal, PRT memiliki beban dan jam kerja yang cenderung tidak terbatas. ”Karena mayoritas PRT adalah perempuan, mereka juga rentan dapat kekerasan hingga kekerasan seksual,” ujarnya.  RUU PRT akan mewajibkan kontrak tertulis antara PRT dan pihak pengguna jasa. Isinya mengatur upah minimum, waktu kerja, hingga jumlah anggota keluarga yang harus dilayani. Bukan hanya itu, RUU juga mengatur pemberian jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan hak mendapatkan libur.  Regulasi itu juga memberikan hak bagi pekerja untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan melalui balai latihan kerja (BLK). ”Tujuannya, tidak ada lagi pelanggaran ekonomi, hak asasi, dan hukum atas PRT,” tutur legislator dari dapil Jatim XI (Madura) tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XJzj0NTE5OE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=MrgqbKUWw28  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nZ8B8tS5e9I

RUU Pekerja Rumah Tangga Mangkrak 10 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) diharapkan bisa tuntas dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Termasuk pasal 170 yang disebut salah ketik oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Secara garis besar, pasal tersebut menyatakan bahwa UU bisa diubah dengan peraturan pemerintah (PP). Bagi beberapa pihak, pasal 170 yang dipersoalkan itu bukanlah bentuk salah ketik.  Kemarin (18/2) Mahfud mengakui, memang ada kekeliruan pada pasal 170. ’’Tadi sudah disepakati kalau kembali ke teori dasar ilmu perundang-undangan,’’ terang Mahfud setelah ratas di kantor presiden kemarin. Teori dasar yang dimaksud menyatakan bahwa yang bisa mengubah UU itu hanya UU. PP hanya bisa mengatur lebih lanjut.  Saat ini, lanjut Mahfud, RUU Ciptaker masih berbentuk rancangan. Karena itu, perbaikan masih dimungkinkan selama proses di DPR. ’’Jadi, tidak ada PP itu bisa mengubah undang-undang,’’ lanjut mantan menteri pertahanan tersebut. Kekeliruan redaksional bisa diperbaiki dalam proses di DPR. Parlemen bisa mengubah, rakyat bisa memberikan masukan.  Kekeliruan tersebut, lanjut Mahfud, tidak lantas mengharuskan pemerintah membuat keterangan resmi ke parlemen bahwa pasal itu keliru. Perbaikan bisa langsung dilakukan selama proses pembahasan di DPR. Mana saja bagian UU tersebut yang dianggap tidak tepat, bisa diajukan perbaikan dan dilakukan pembahasan.  Mahfud menambahkan, sebenarnya sudah ada gate atau penyaring di Kemenko Perekonomian. "Cuma saat-saat terakhir ada perbaikan, lalu ada keliru itu," tutur mantan ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurut Mahfud, kekeliruan dalam sebuah rancangan UU bukan hal aneh. ’’Itu tidak apa-apa, biasa sejak dulu ada kekeliruan,’’ ucapnya. Karena itu, rakyat diberi kesempatan untuk memantau di DPR, termasuk memantau naskahnya. Lewat kesempatan tersebut, rakyat menjadi tahu bahwa ada kesalahan sehingga memberikan saran perbaikan. Dalam hal redaksional, bila ada yang tidak pas, dilakukan perbaikan agar tepat.  Sementara itu, peneliti pada Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Charles Simabura menuturkan, harus dibedakan antara kesalahan ketik dan ketidakcermatan dalam menggarap substansi. ’’Tipo itu kalau undang-undang jadi udang-udang, kurang kata ’wajib’ atau ’dapat’ misalnya,’’ ujarnya. Namun, kalau yang keliru adalah sebuah naskah yang sudah jelas maknanya, itu bukan lagi kesalahan ketik. Publik bisa berasumsi bahwa ada pasal titipan dalam RUU tersebut. Potensi pasal titipan, tutur Charles, juga pernah disinggung Mahfud sebelum dia menjadi menteri. Karena itu, wajar ketika publik mendapati pasal-pasal aneh, lalu menganggapnya titipan yang keburu ketahuan.  Dari sisi substansi, menurut Charles, pasal yang dianggap salah ketik itu sebenarnya sudah klir. Pemerintah ingin punya wewenang untuk mengubah ketentuan dalam UU tersebut. Atau, ada UU lain yang tertinggal alias tidak sempat diubah melalui RUU Ciptaker. Perubahan ketentuan itu hendak diatur dengan PP.  Persoalannya, pasal tersebut tidak hanya menabrak regulasi, tapi juga konstitusi. Bagaimanapun, PP adalah turunan dari UU. Dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa presiden menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. PP mengatur hal-hal teknis yang memang tidak diatur dalam UU yang biasanya bersifat lebih umum. ’’Jadi, PP itu melaksanakan undang-undang. Selesai itu,’’ tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut.  Presiden hanya bisa mengubah isi UU melalui satu cara. Yakni, mengeluarkan perppu. Namun, ada syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa. Di luar itu, UU hanya bisa diubah dengan UU. Juga, bisa lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi terhadap satu atau beberapa pasal dalam UU.  Yang berbahaya dari pasal itu, kata Charles, adalah maknanya. UU yang ada, bila tidak diubah UU Ciptaker, bisa direvisi pemerintah dengan menggunakan PP. Dalam hal ini, termasuk UU lain yang belum masuk Omnibus Law Ciptaker.  Charles menambahkan, poin mendasar terkait polemik pasal 170 adalah itu bukanlah kesalahan ketik. Pernyataan Mahfud soal kesalahan ketik tersebut disampaikan untuk menutupi muka pemerintah agar hal itu tidak terus menjadi polemik.  Aturan Baru Industri Maskapai  Di bagian lain, RUU Ciptaker menghapus syarat jumlah kepemilikan pesawat tertentu untuk maskapai berjadwal. Pengamat penerbangan Gatot Raharjo menilai aturan baru itu menjadi angin segar bagi para pengusaha. Hilangnya syarat tersebut bisa menjadi salah satu kemudahan untuk berinvestasi di bidang penerbangan. Sebab, syarat kepemilikan lima pesawat yang semula diwajibkan dirasa cukup berat.  Dia menjelaskan, harga satu pesawat berkisar Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun. Dengan demikian, jika disyaratkan memiliki lima pesawat, pengusaha harus punya modal minimal Rp 2,5 triliun. ”Itu belum termasuk modal untuk lainnya,” tutur Gatot. Ketika persyaratan tersebut dihilangkan, beban pengusaha menjadi lebih ringan. ”Mungkin tujuan pemerintah biar banyak yang mendirikan perusahaan maskapai, terus banyak persaingan dan harga tiketnya jadi murah,” tuturnya.  Namun, lanjut dia, hal itu saja tak cukup untuk mengembalikan kejayaan bisnis penerbangan di Indonesia. Tetap harus ada bantuan khusus agar biaya operasional maskapai jadi ringan. Misalnya, harga avtur diturunkan atau bea masuk spare part dihapus. ”Kemudian, kurs rupiah terhadap dolar juga jangan terlalu tinggi soalnya kebanyakan biaya maskapai pakai dolar,” ungkapnya.  Meski demikian, kebijakan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah tetap harus punya aturan baru terkait jumlah pesawat yang dioperasikan. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya kejadian penjualan tiket gila-gilaan tanpa disertai armada memadai. ”Jadi, maskapai tetap harus menguasai pesawat. Ini yang harus dijelaskan pemerintah sebagai konsekuensi dihapusnya ayat kepemilikan tadi,” sambungnya.

Akui Salah Ketik, Pemerintah Persilakan Perbaiki RUU Ciptaker di DPR

pembahasan ruu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembahasan ruu

Berita Terkini

DPR RI Perpanjang Pembahasan Dua RUU

ICW Tagih Pembahasan RUU Perampasan Aset

RUU Pekerja Rumah Tangga Mangkrak 10 Tahun

Akui Salah Ketik, Pemerintah Persilakan Perbaiki RUU Ciptaker di DPR

Download Aplikasi JawaPos.com