<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kepercayaan-mulai-masuk-kolom-e-ktp_m_.jpg" alt="Penghayat Kepercayaan: Salah seorang warga yang sudah mengganti kolom agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan YME." width="100%">
<figcaption>Penghayat Kepercayaan: Salah seorang warga yang sudah mengganti kolom agama menjadi kepercayaan terhadap Tuhan YME.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulo Sitorus kini bisa tersenyum setiap memandangi kartu keluarganya. Penganut kepercayaan Ugamo Malim atau Parmalim itu akhirnya merasakan buah dari perjuangan kelompok penganut kepercayaan. Secara bertahap, pemerintah melalui dispendukcapil di tiap-tiap kabupaten/kota mengakomodasi mereka dalam identitas kependudukan. Sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan pada 18 Oktober 2016, para penganut Parmalim dan aliran kepercayaan lain mengajukan perubahan identitas di kartu keluarga. Prosesnya telah tuntas. "Terkait perubahan di KTP, penghayat Ugamo Malim sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan ke dispendukcapil masing-masing," terang warga Tangerang itu saat dikonfirmasi kemarin (26/2). Beberapa penganut kepercayaan lain sudah mendapatkan KTP baru. Misalnya, potongan foto e-KTP atas nama Endang Subagja yang didapat Jawa Pos. Warga Cirebon itu memiliki e-KTP yang tidak mencantumkan kolom agama. Sebagai gantinya, di KTP ada kolom kepercayaan. Tertulis di situ, Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Putusan MK tersebut membuat hak-hak para penganut kepercayaan terpulihkan. Mereka tidak lagi terpaksa mengisi KTP dengan satu di antara enam agama. Hanya, karena aliran kepercayaan begitu banyak, diambil jalan tengah dengan menggunakan frasa Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Butuh waktu sedikitnya setahun bagi pemerintah mengeksekusi putusan MK tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun angkat bicara. "Bahwa sekali lagi, aliran kepercayaan itu bisa dicatat. Sesuai dengan ketentuan," katanya di kantor Wapres kemarin (26/2). Menurut JK, para penghayat kepercayaan juga orang Indonesia. Karena itu, mereka tetap mendapatkan hak-hak sipil seperti warga negara Indonesia lainnya. Apalagi, ketentuan keterangan kepercayaan di kolom KTP sudah menjadi putusan MK. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu adalah upaya untuk menjalankan putusan MK. "Bahwa data kependudukan itu mencantumkan agama dan kepercayaan setiap warga negara," jelasnya. Lukman mengatakan, keputusan Kemendagri terkait keterangan kolom kepercayaan bagi para penghayat patut disyukuri. Sebab, Indonesia adalah negara yang sangat religius. Setiap warga menganut dan menjalankan agama masing-masing. Termasuk para penghayat yang menjalankan ajaran kepercayaan yang mereka yakini. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah mengatakan, secara teknis penyematan kolom kepercayaan memang sudah bisa dilakukan. Penyematan kolom itu sudah berlaku nasional. Menurut dia, masyarakat yang memiliki kepercayaan di luar enam agama yang diakui pemerintah juga sudah bisa meng-update data. Zudan menjelaskan, KTP penganut kepercayaan sudah diputuskan memiliki format sedikit berbeda. Kolom agama diubah menjadi kolom kepercayaan. Sementara itu, keterangannya disamakan menjadi Kepercayaan terhadap Tuhan yang Mahaesa. "Bukan nama organisasinya yang ditulis," ujar Zudan saat ditemui di istana kepresidenan, Jakarta, kemarin. Zudan menuturkan, dari pantauannya, tidak ada persoalan dalam mengimplementasikan perubahan tersebut. "Kami sudah lama melakukan sosialisasi," imbuhnya. Dia menambahkan, saat ini ada 138 ribu penganut kepercayaan yang terdaftar di database dukcapil dalam sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK). Namun, Zudan belum mengetahui jumlah orang yang memproses perubahan data. "Nggak hafal saya," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) DKI Dhany Sukma menuturkan, pemuatan kolom keyakinan di ibu kota bukan hal baru. "Itu otomatis sejak adanya pemutakhiran KK terbaru. Sistemnya baru berjalan akhir tahun lalu yang menggunakan versi baru yang dimutakhirkan," katanya. Warga yang ingin memasukkan keyakinan pada KTP hanya perlu memutakhirkan KK. "KK-nya diperbarui, dimutakhirkan. Di situ kan ada kolom kepercayaan. Ketika itu sudah di-input, secara otomatis berubah juga elemen yang ada di e-KTP," jelasnya. Bagi penghayat yang ingin mencantumkan keyakinan di identitasnya, ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Yakni, surat keterangan dari organisasi keperca&Acirc;&shy;yaan yang dianutnya. Di Bantul Belum Dilayani Hingga kemarin, Pemkab Bantul belum melayani permohonan perubahan kolom agama di e-KTP. Kepala Dispendukcapil Pemkab Bantul Bambang Purwadi Nugroho beralasan, SIAK sedang diperbarui. Perubahan kolom agama menjadi kepercayaan harus disesuaikan dengan dokumen lain. Prosesnya cukup panjang. "Karena perubahan akan terjadi di e-KTP, KK, akta. Jadi, harus disinkronkan," jelas Bambang kepada Jawa Pos Radar Jogjakarta. Proses tersebut harus melibatkan tenaga ahli. Karena itu, dia belum bisa memastikan kapan pihaknya dapat melayani perubahan kolom agama. "Ini masih kami koordinasikan dengan teknisi sehingga secepatnya bisa kami proses (kepengurusan identitas)," imbuhnya. Sementara itu, di Kabupaten Wonogiri, sudah ada 41 warga yang mencantumkan kepercayaan di kolom agama. "Hampir seluruhnya warga penghayat Sapta Darma," kata Kepala Dispendukcapil Kabupaten Wonogiri Sungkono kepada Jawa Pos Radar Solo. Menurut Sungkono, pergantian data bisa dilakukan dengan mudah. Tinggal melapor ke ketua paguyuban, penghayat, atau aliran kepercayaan masing-masing. Lalu, mengajukan perubahan data kependudukan ke dispendukcapil. Ketua Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Mahaesa Indonesia (MLKI) Wonogiri Agus Tri Hari Mulyanto mengatakan, di Wonogiri ada lima aliran kepercayaan yang bergabung dalam MLKI. "Tapi, tidak semua mempunyai tuntutan pencantuman aliran kepercayaan di KTP," kata Agus. Sebab, ada kekhawatiran mereka bakal tidak bisa menikahkan anak. Karena itu, sebagian memilih tetap mencantumkan agama tertentu pada kolom agama e-KTP. Pemprov Jatim Jajaki Aturan Pendukung Pemprov Jatim menyerahkan sepenuhnya perubahan kolom agama di e-KTP kepada seluruh dispendukcapil kabupaten/kota. "Sebab, kewenangan itu sudah berada di masing-masing daerah dengan berkoordinasi langsung dengan pusat," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Rahayu Susanto kemarin. Layanan e-KTP dengan kolom penganut aliran kepercayaan mulai diakses di beberapa daerah. Di Malang, penerima KTP tersebut sudah tembus 200 orang. Di Surabaya, hingga kemarin ada 38 warga. Di Lamongan, pemkab setempat telah menerbitkan sedikitnya 30 KK bagi penghayat. Itu belum termasuk 48 orang yang tengah mengurusnya.&nbsp;

Kepercayaan Mulai Masuk Kolom E-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/20-ribu-lebih-keping-e-ktp-dibagikan-door-to-door_m_182424.jpeg" alt="Sejumlah warga di Kota Semarang menunjukkan KTP elektronik yang telah dibagikan Dispendukcapil Kota Semarang, Kamis (18/1)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warga di Kota Semarang menunjukkan KTP elektronik yang telah dibagikan Dispendukcapil Kota Semarang, Kamis (18/1)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Kota Semarang mendistribusikan lebih dari 20.000 keping e-KTP kepada warga di Kota Semarang, Kamis (18/1). Pembagian dilakukan melalui kecamatan dan kelurahan di seluruh Kota Semarang untuk kemudian diantar ke masing-masing rumah warga secara door to door.&nbsp; Kepala Disdukcapil Kota Semarang Adi Tri Hananto menerangkan bahwa warga yang mendapat e-KTP pada pembagian kali ini adalah mereka yang telah melakukan perekaman data pada periode Juni 2016 hingga November 2017.&nbsp; &ldquo;Sedangkan untuk periode setelahnya, atau November ke atas akan segera kami cetak dan bagikan,&rdquo; terangnya. Adi juga menambahkan bahwa warga yang merasa sudah melakukan perekaman namun belum mendapat e-KTP, dianjurkan untuk langsung mendatangi Kelurahan, Kecamatan atau Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) terdekat. "Itu akan digunakan sebagai evaluasi agar nantinya e-KTP bisa dicetak empat hari setelah rekam data, sesuai permintaan pak wali kota," imbuh Adi.&nbsp; Di saat yang sama, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta pihak Disdukcapil untuk segera mencari solusi akan segala permasalahan yang menghambat proses pembuatan KTP elektronik tersebut. Termasuk masalah blangko habis maupun lambatnya proses rekam data. &ldquo;Kemarin sempat ada persoalan di kota-kota di Indonesia termasuk Kota Semarang. Ke depan proses pengurusan akan semakin cepat dengan pola pembenahan dan manajemen yang dilakukan disdukcapil,&rdquo; ujar wali kota yang akrab disapa Hendi itu.&nbsp; Ia pun menghimbau kepada warganya yang menemui kendala saat pembuatan e-KTP, untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak Pemerintah Kota Semarang. "Kami juga akan terus memantau, karena&nbsp;targetnya sampai bulan April 2018 seluruh masyarakat yang belum jadi e-KTP nya sudah dapat menerima semua," tandasnya.&nbsp;

20 Ribu Lebih Keping E-KTP Dibagikan Door to Door

pembagian ktp elektronik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembagian ktp elektronik

Berita Terkini

Kepercayaan Mulai Masuk Kolom E-KTP

20 Ribu Lebih Keping E-KTP Dibagikan Door to Door

Download Aplikasi JawaPos.com