<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/Screen-Shot-2025-10-08-at-175315-3434282706-2541537369.jpg" alt="Kakanwil Kemenag Jawa Tengah Saiful Mujab menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024 era Jokowi di Gedung KPK, Rabu (8/10/2025). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kakanwil Kemenag Jawa Tengah Saiful Mujab menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2024 era Jokowi di Gedung KPK, Rabu (8/10/2025). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah (Kakanwil Kemenag Jateng), Saiful Mujab terkait dugaan penyimpangan dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Praktik rasuah itu diduga terjadi saat masa kepemimpinan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Saiful yang kala itu menjabat Direktur Pelayanan Haji sekaligus Sekretaris Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, diperiksa terkait kebijakan pembagian kuota tambahan yang diubah menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus. &ldquo;Yang bersangkutan diperiksa terkait jabatan sebelumnya sebagai Direktur Pelayanan Haji. Penyidik mendalami penyelenggaraan ibadah haji reguler,&rdquo; kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/10). Ia menegaskan, kebijakan diskresi Yaqut dengan mengubah proporsi pembagian kuota itu bertentangan dengan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menetapkan 92 persen kuota untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus. &ldquo;Dengan adanya diskresi itu, jumlah (tambahan) jamaah haji reguler berkurang signifikan dari 92 persen menjadi 50 persen. Secara angka, dari sekitar 18.400 menjadi hanya 10.000. Ini berdampak besar pada penyelenggaraan haji reguler yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama,&rdquo; jelasnya. Budi menambahkan, penyidik juga menggali informasi dari Saiful Mujab mengenai mekanisme pengambilan keputusan pembagian kuota 50:50 di internal Kemenag, termasuk siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana prosesnya berlangsung. &ldquo;Artinya, penyidik mendalami sejauh mana pengetahuan saksi mengenai konstruksi perkara ini. Mengapa bisa muncul kebijakan 50-50, bagaimana prosesnya, dan siapa yang terlibat dalam keputusan tersebut,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, KPK juga menelusuri lebih jauh dampak kebijakan tersebut terhadap pelaksanaan haji reguler yang dikelola Kemenag, serta haji khusus yang dikelola asosiasi dan biro travel.&nbsp; &ldquo;KPK tidak hanya mendalami haji khusus, tapi juga haji reguler karena keduanya terdampak akibat adanya diskresi pembagian kuota ini,&rdquo; tegasnya. Sementara, Saiful Mujab enggan berkomentar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, pada Rabu (8/10). Saiful yang mengenakan batik biru lengan panjang dan masker hitam hanya menjawab singkat saat ditanya wartawan. &ldquo;Enggak,&rdquo; singkatnya saat dicecar awak media terkait materi pemeriksaan maupun dugaan aliran dana ke Kemenag untuk mendapatkan kuota haji khusus.

KPK periksa Kakanwil Kemenag Jateng terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan, dampak kebijakan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

KPK Cecar Kakanwil Kemenag Jateng soal Pembagian Kuota Haji Tambahan Era Jokowi yang Berujung Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/JKT_Raker-Komisi-VIII-DPR-dengan-Menteri-Agama_Salman-Toyibi-8JPG-1499574436-3146669685.jpg" alt="Yaqut Cholil Qoumas saat masih menjabat sebagai Menteri Agama. (Salman Toyib/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Yaqut Cholil Qoumas saat masih menjabat sebagai Menteri Agama. (Salman Toyib/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dijadwalkan untuk diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Kamis (7/8). Dia akan didalami soal pembagian kuota tambahan haji pada penyelenggaraan haji tahun 2024. &ldquo;Di undang-undang diatur (pembagian kuota haji) 92 persen (reguler) dan 8 persen (khusus). Lalu kenapa bisa 50 persen, 50 persen?&rdquo; ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/8) sebagaimana dilansir dari Antara. Asep menjelaskan, penyelidik KPK akan mendalami alur perintah hingga aliran dana dari pembagian kuota haji reguler dan khusus yang tidak sesuai tersebut. &ldquo;Makanya kami sangat berharap yang bersangkutan untuk hadir dan menjelaskan ini biar jelas. Kalau ada diskresi, atau memang itu ada perintah, tolong disampaikan seperti itu. Jadi, biar jelas,&rdquo; katanya. KPK telah mengirimkan surat permintaan keterangan kepada Yaqut sejak dua pekan lalu untuk meminta keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus. Sebelumnya, pada 20 Juni lalu, KPK mengonfirmasi telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus. KPK sempat memanggil sejumlah pihak, seperti pendakwah Khalid Basalamah hingga Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Pada kesempatan berbeda, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan kasus dugaan korupsi terkait kuota haji khusus tidak hanya terjadi pada 2024, tetapi juga tahun-tahun sebelumnya. Untuk 2024, Pansus Angket Haji DPR RI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi. Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Hal tersebut melanggar Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Undang-Undang tersebut menetapkan kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.&nbsp;

Penyelidik KPK akan mendalami alur perintah hingga aliran dana dari pembagian kuota haji reguler dan khusus yang tidak sesuai tersebut.

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa Hari Ini, KPK Dalami Alur Perintah Pembagian Kuota Tambahan Haji  2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/bandara-jeddah-1717960702.jpg" alt="Calon jemaah haji dari Embarkasi BTJ Aceh 04 saat keluar dari Bandara Jeddah. (MCH 2025)" width="100%">
<figcaption>Calon jemaah haji dari Embarkasi BTJ Aceh 04 saat keluar dari Bandara Jeddah. (MCH 2025)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jelang puncak ibadah haji, tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah terus bekerja keras memproses visa jamaah haji Indonesia 1446 H/2025 M. Hingga hari ini (23/5), tercatat sebanyak 203.309 visa jamaah haji reguler sudah terbit. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Muhammad Zain mengungkapkan, meski sudah nyaris 100 persen, sejauh ini masih ada sembilan visa jamaah haji reguler yang belum terbit. Jumlah ini terdiri atas dua visa jamaah yang baru diajukan permohonan penerbitannya (request visa), dua visa jamaah yang sudah dalam tahap underprocessing, dan lima visa yang sedang diproses untuk dimasukkan ke pra manives oleh tim Kanwil Kemenag Provinsi. &ldquo;Semoga hari ini tuntas sehingga jamaah kita, insya Allah semua bisa berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji,&rdquo; terangnya jelang bertolak ke Arab Saudi, Jumat (23/5). Kepala Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler, Direktorat Layanan Haji Dalam Negeri, Khairun Naim menjelaskan, ada sejumlah tehapan dalam proses pemvisaan ini sendiri. Mulai dari upload pramanifest kloter ke Siskohat oleh Kanwil Kemenag Provinsi, lalu dilanjutkan request Visa ke portal ehajj berdasarkan pramanifest kloter oleh Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler. Kemudian, Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler melakukan Grouping kloter dengan berkoordinasi bersama Kantor Urusan Haji Jeddah. Selanjutnya, Kantor Urusan Haji Jeddah melakukan plotting Syarikah dan menyelesaikan Paket layanan. Visa lalu diproses download dari portal ehajj dan diupload ke Siskohat oleh Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler. Setelahnya, Kanwil Kemenag Provinsi mencetak visa Jamaah dan menempatkannya sesuai paspor masing-masing jamaah. Normalnya, setelah proses grouping, plotting syarikah dan penyelesaian paket layanan, status visa jamaah yang awalnya &ldquo;New&rdquo; pada portal ehajj berubah menjadi &ldquo;printed&rdquo;. &ldquo;Tetapi karena alasan tertentu, seperti kendala pada sistem ehajj misalnya, sering sekali status visa ini tidak langsung berubah menjadi printed, tetapi menjadi 'under processing' atau 'sent paspor to ambassy',&rdquo; paparnya. Kalau sudah begitu, kata dia, pihaknya harus segera berkoordinasi dengan Tim ehajj Kementerian Haji Arab Saudi. Jika statusnya 'sent passport to ambassy' maka koordinasi dilakukan dengan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Di sisi lain, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bersama Syarikah terus berupaya melakukan akselerasi pembagian kartu Nusuk kepada jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. Hingga hari ini, lebih 131 ribu jamaah telah menerimanya. Untuk diketahui, Kartu Nusuk merupakan identitas digital yang harus digunakan oleh seluruh jamaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini menjadi semacam "paspor perhajian" yang digunakan untuk mengakses lokasi dan layanan perhajian, termasuk di Masjidil Haram serta Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kartu Nusuk ini diterbitkan oleh Syarikah penyedia layanan jamaah haji. Tahun ini, PPIH menjalin kerja sama dengan delapan syarikah. Yakni, Rifadah, Rawaf Mina, Mashariq Dzahabiyah atau Sana Mashariq, Rifad, Mashariq Mutamayyizah atau Rakeen Mashariq, Dluyuful Bait, Rehlat wa Manafea, dan MCDC. &ldquo;Kalau dirata-rata untuk setiap Syarikah, ada sekitar 86 persen dari jamaah yang sudah hadir di Tanah Suci yang sudah menerima Nusuk. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Arab Saudi, sudah 131.200 jamaah haji Indonesia yang telah menerima kartu Nusuk,&rdquo; papar ujar Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam. Masih adanya jamaah yang belum menerima membuat PPIH Arab Saudi terus mendorong Syarikah untuk melakukan percepatan pendistribusian. Di antaranya dengan membuat operation room akselerasi distribusi kartu Nusuk, menunjuk penanggung jawab proses akselerasi distribusi kartu Nusuk pada level sektor dan daker, hingga menyiapkan pelaporan digital berbasis kloter. &ldquo;Setiap hari, kita juga menggelar rapat evaluasi dengan Kementerian Haji Saudi dan Syarikah, salah satunya membahas progress distribusi Nusuk,&rdquo; ungkapnya. Hingga Jumat (23/5), tercatat ada 366 kloter dengan 144.024 jamaah yang sudah tiba di Tanah Suci. Jamaah haji yang berangkat pada gelombang I, mendarat terlebih dahulu di Madinah. Setelah sekitar sembilan hari di Madinah baru bergeser ke Makkah Al-Mukarramah. Sementara petugas yang berangkat pada gelombang II, mendarat di Jeddah lalu langsung menuju Makkah. Proses keberangkatan jamaah haji Indonesia dari Tanah Air ke Tanah Suci berlangsung dari 2-31 Mei 2025.&nbsp; &nbsp;

Hingga hari ini, 203.309 visa jemaah haji reguler telah diterbitkan, menjelang keberangkatan ke Tanah Suci untuk ibadah haji.

Sebanyak 203.309 Visa Jamaah Haji Reguler Telah Terbit, PPIH Arab saudi Dorong Syarikah Percepat Pembagian Kartu Nusuk

pembagian

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembagian

Berita Terkini

KPK Cecar Kakanwil Kemenag Jateng soal Pembagian Kuota Haji Tambahan Era Jokowi yang Berujung Korupsi

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa Hari Ini, KPK Dalami Alur Perintah Pembagian Kuota Tambahan Haji 2024

Sebanyak 203.309 Visa Jamaah Haji Reguler Telah Terbit, PPIH Arab saudi Dorong Syarikah Percepat Pembagian Kartu Nusuk

Download Aplikasi JawaPos.com